wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pengelolaan Uang Persediaan 2024

Total questions: 35

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….

a)

Penggunaan dananya sudah mencapai 100%

b)

Dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA

c)

Dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5.000.000,00

d)

Sesuai dengan perhitungan Maksimun Pencairan

2.

Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat di lakukan apabila....

a)

Realisasi dari semua BPP telah 75%

b)

Realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut

c)

Realisasi dari semua BPP telah 50%

d)

Salah satu BPP telah merealisasikan 50%

3.

Surat permintaan pembayaran untuk pertanggungjawab TUP adalah….

a)

SPP GUP Isi

b)

SPP GUP Nihil

c)

SPP Pengesahan

d)

SPP PTUP

4.

Uang yang dikelola oleh bendahara BLU yang berupa dana bergulir dimasukkan ke dalam....

a)

Dana Operasional

b)

Dana Pengelolaan Kas

c)

Dana pinjaman

d)

Dana kelolaan

5.

Untuk mencairkan dana PNBP dalam DIPA, satuan kerja/instansi pengguna terlebih dulu harus….

a)

Mendapat ijin dari Kanwil DJPBN

b)

Mendapat ijin dari Menteri Keuangan

c)

Menyetorkan PNBP ke kas negara

d)

Mendapat ijin dari KPPN

6.

Berapakah limit KKP untuk belanja barang operasional serta belanja modal untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam 1 bulan?

a)

Rp.50 juta

b)

Rp.40 Juta

c)

Rp.20 juta

d)

Tergantung kebutuhan

7.

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapatkan persetujuan dari….

a)

Kuasa Pengguna Anggaran

b)

Kepala KPPN

c)

Kanwil DJPBN

d)

Pengguna Anggaran

8.

Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah....

a)

SPP-GUP minimal sebesar Rp50 000.000,00

b)

SPP-GUP minimal sebesar Rp75 000.000,00

c)

SPP-GUP maksimal sebesar Rp50 000.000,00

d)

SPP-GUP maksimal sebesar Rp75 000.000,00

9.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....

a)

Semua pembayaran diatas Rp200 000.000,00

b)

Semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai

c)

Pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp200 000.000,00

d)

Pembayaran belanja barang sampai dengan Rp200 000.000,00

10.

Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah....

a)

PPK

b)

Bendahara Pengeluaran

c)

BPP

d)

Kepala Kantor

11.

Saat mengajukan SPP-GUP kepada Penerbit SPM, manakah dokumen/lampiran berikut yang harus disiapkan?

a)

SPTB

b)

Kuitansi

c)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa

d)

Daftar permintaan pembayaran

12.

Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali....

a)

Dana Operasional

b)

Dana Pengelolaan Kas

c)

Dana pinjaman

d)

Dana kelolaan

13.

SPM-GUP yang diajukan kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….

a)

Penggunaan dananya sudah mencapai 50%

b)

Dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA

c)

Dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5 000.000,00

d)

Dilampiri Surat Pernyataan GUP dari KPA

14.

Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan dana PHLN yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat di lakukan apabila....

a)

Realisasi dari semua BPP telah 75%

b)

Realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut

c)

Realisasi dari semua BPP telah 90%

d)

Salah satu BPP telah merealisasikan 100%

15.

Apabila pada suatu satker terdapat pagu Belanja Barang sebesar Rp1.500.000.000,00 maka UP maksimal yang dapat ditarik adalah....

a)

Rp100.000.000,00

b)

1/18 dari pagu

c)

1/12 dari pagu tersebut

d)

Rp50. 000.000,00

16.

Dokumen/lampiran di bawah ini tidak disiapkan saat mengajukan SPP-GUP Nihil kepada Penerbit SPM adalah….

a)

Surat Permintaan Pembayaran

b)

Rekening koran terakhir

c)

Surat Perintah Bayar

d)

Kuitansi

17.

Berikut ini kelengkapan SPP-GUP Isi yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM....

a)

Rincian Penggunaan Dana selama satu bulan

b)

Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Surat Perintah Bayar

d)

Rekeni

18.

Pejabat yang menetapkan besaran Maksimum Pencairan dengan mekanisme penyetoran terpusat adalah....

a)

KPA/PPK

b)

Menteri Keuangan

c)

Dirjen Perbendaharaan

d)

Kepala Kantor

19.

Diketahui jumlah pagu DIPA dana PHLN yang dapat dibayarkan dengan UP sesuai porsi dana sebesar Rp360.000.000,00 maka....

a)

UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50 000.000,00

b)

UP maksimal sebesar Rp30 000.000,00

c)

UP maksimal sebesar Rp25 000.000,00

d)

UP maksimal sebesar Rp.15. 000.000,00

20.

Uang yang dikelola oleh bendahara BLU yang berupa penerimaan dan pengeluaran kegiatan operasional BLU dimasukkan ke dalam....

a)

Dana Operasional

b)

Dana Pengelolaan Kas

c)

Dana pinjaman

d)

Dana kelolaan

21.

Pertanggungjawaban dana TUP dibatasi dalam waktu....

a)

Satu bulan sejak tanggal SPP TU

b)

Satu bulan sejak tanggal SPM

c)

Satu bulan sejak tanggal SP2D TUP

d)

Tidak dibatasi waktu

22.

Berikut ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, yaitu…

a)

Surat Pernyataan PPK

b)

Surat Persetujuan Kepala Kanwil DJPBn

c)

Rekening Koran bendahara pengeluaran

d)

Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran

23.

Pada akhir tahun anggara Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan pembayaran belanja bulan Desember dengan mengajukan SPP….

a)

GUP Isi

b)

GUP Nihil

c)

PTUP

d)

GUP Pengesahan

24.

Berikut adalah ketentuan yang salah terkait penatausahaan uang pada BLU....

a)

Bendahara pada BLU menatausahakan seluruh uang dalam brankas dan/atau rekening

b)

Bendahara penerimaan mengalihkan uang yang dikelolanya menjadi investasi jangka panjang setelah mendapat perintah pimpinan BLU

c)

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran atas uang yang ditatausahakan setelah mendapat perintah pemimpin BLU

d)

Mekanisme penatausahaan uang dari bendahara penerimaan dilakukan sesuai SOP internal satker BLU

25.

SPM-PTUP akan disahkan oleh KPPN apabila….

a)

Penggunaan dananya sudah mencapai 50%.

b)

Dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA

c)

Dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5 juta

d)

Dilampiri SSBP atas TUP yang tidak terpakai

26.

SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….

a)

Penggunaan dananya sudah mencapai 100%

b)

Dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA

c)

Dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5.000.000,00

d)

Sesuai dengan perhitungan Maksimun Pencairan

27.

Siapakah pejabat yang menandatangani SPP-UP?

a)

KPA

b)

PPK

c)

Kepala Kantor

d)

Bendahara Pengeluaran

28.

Saat menyusun Rencana Penggunaan Dana TUP yang harus diperhatikan adalah…

a)

Pagu anggaran dibagi 12

b)

Kebutuhan riil dan pagu anggaran triwulan

c)

Kebutuhan riil sesuai dengan waktu yang direncanakan

d)

Kebutuhan riil dalam periode satu bulan

29.

Berikut adalah kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, yaitu….

a)

SPTB

b)

Surat Persetujuan UP dari Kepala KPPN

c)

Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran

d)

Rekening Koran bendahara pengeluaran

30.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....

a)

Semua pembayaran diatas Rp200 000.000,00

b)

Semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai

c)

Pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp200 000.000,00

d)

Pembayaran belanja barang sampai dengan Rp200 000.000,00

31.

Berikut adalah ketentuan yang BENAR terkait penatausahaan uang pada BLU....

a)

Bendahara penerimaan menatausahakan seluruh uang dalam rangka belanja BLU

b)

Bendahara penerimaan menatausahakan seluruh uang yang sudah menjadi hak BLU

c)

Mekanisme pengelolaan uang yang berasal dari RM diatur sesuai SOP internal satker BLU

d)

Bendahara pengeluaran BLU tidak dapat menyalurkan dana BLU kepada BPP

32.

Penerimaan PNBP satuan kerja A sampai dengan bulan April adalah Rp200.000.000,00 sampai dengan bulan sebelumnya telah menggunakan dana Rp100.000.000,00, Maksimum Pencairan yang diizinkan adalah 80% maka jumlah dana yang boleh dipergunakan adalah….

a)

Rp100.000.000,00

b)

Rp60.000.000,00

c)

Rp80.000.000,00

d)

Rp70.000.000,00

33.

Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600.000.000,00. Satker tersebut sudah mempunyai MP sebesar 160 juta maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah....

a)

UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp120 000.000,00

b)

TUP maksimal sebesar Rp20 000.000,00

c)

UP maksimal sebesar Rp50 000.000,00

d)

Seluruh dana harus habis dalam waktu satu tahun anggaran

34.

Pada suatu satker pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP berjumlah Rp 7 miliar maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah....

a)

UP maksimal sebesar Rp150.000.000,00

b)

UP maksimal sebesar Rp200.000.000,00

c)

UP maksimal sebesar Rp500.000.000,00

d)

UP Maksimal sebesar Rp.583.000.000,00

35.

Pilihlah pernyataan berikut yang benar apabila: Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp1.200.000.000,00.

a)

UP maksimal sebesar Rp50.000.000,00

b)

UP maksimal sebesar Rp100.000.000,00

c)

UP maksimal sebesar Rp200 000.000,00

d)

UP Maksimal sebesar Rp.500.000.000,00