NEW
Font size
WorksheetsAPBN dan APBD
Total questions: 34
Worksheet time: 1hrs 8mins
Pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Hal tersebut menunjukkan asas APBN, yaitu asas… .
kemandirian
prioritas
pengeluaran pembangunan
pengeluaran nasional
penghematan
Daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara yang disetujui DPR untuk satu tahun anggaran disebut… .
RAPBN
RAPBD
APBN
APBD
Daftar Anggaran
Fungsi APBD sebagai pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah fungsi… .
Alokasi
Distribusi
Otoritas
Pengawasan
Stabilitas
Berikut yang termasuk penerimaan perpajakan pemerintah pusat dalam APBN adalah… .
pajak penjualan atas barang mewah
laba BUMN
penerimaan dari migas
dana perimbangan
devisa negara
Fungi APBN dalam rangka memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi disebut fungsi… .
Alokasi
Distribusi
Otoritas
Pengawasan
Stabilitas
Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu… .
APBD
Dana Bagi Hasil
Hibah dari Pemerintah
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
APBN dan APBD ditetapkan untuk jangka waktu ... tahun.
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Apabila rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR telah disetujui, maka pemerintah… .
Melaksanakan APBN yang berbentuk UU
Mengusulkan APBN yang baru
Menggunakan APBN tahun lalu
Tidak menggunakan APBN
Meminta persetujuan rakyat
Semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah disebut… .
pengeluaran rutin
penerimaan negara
pendapatan negara
belanja negara
belanja nasional
Berikut yang termasuk Penerimaan Asli Daerah dalam APBD adalah… .
dana bagi hasil
dana alokasi khusus
dana alokasi umum
pinjaman dari dari otonomi daerah
pajak daerah
Belanja pegawai merupakan contoh pengeluaran… .
pembangunan
wajib
berkala
tidak langsung
langsung
Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah… .
sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja
menghindari kemungkinan timbulnya pengangguran dalam masyarakat
mengusahakan agar pendapatan lebih besar daripada pengeluaran
meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan
menyeimbangkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan
Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah... .
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBD menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
APBD menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi... .
Alokasi
Distribusi
Otoritas
Pengawasan
Stabilitas
APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah… .
UU 1945 Pasal 21
UU 1945 Pasal 22
UU 1945 Pasal 23
UU 1945 Pasal 24
UU 1945 Pasal 25
Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu... .
DPRD
DPD
MPR
MK
MA
APBD merupakan singkatan dari… .
Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Angka Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah
Angka Penerimaan dan Belanja Daerah
Postur APBN secara umum terdiri atas pendapatan dan belanja negara. Salah satunya penerimaan perpajakan yang terbagai atas... .
Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak
Pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional
Pajak langsung dan pajak tidak langsung
Pajak pemerintah pusat dan pajak daerah
Pendapatan pajak BUMN dan pajak BUMD
Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen... .
hibah
penerimaan pajak
penerimaan pinjaman
penerimaan dalam negeri
balas budi
Perhatikan komponen pendapatan berikut ini
1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Bagian laba dari BUMN
3. Cukai
4. Sumber daya alam
5. Badan layanan umum
Dari konponen penerimaan diatas yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah nomor... .
1, 2, 3
1, 2, 4
2, 4, 5
3, 4, 5
1, 3, 5
Jika kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah... .
Aggaran surplus
Anggaran dinamis
Anggaran berimbang
Anggaran defisit
Anggaran pinjaman
Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat termasuk dalam alokasi ... .
Belanja khusus
Belanja pemerintahan pusat
Belanja pemerintahan daerah
Belanja kebutuhan
Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus menerus disebut… .
Pengeluaran pembangunan
Pengeluaran rutin
Pengeluaran otonomi
Pengeluaran khusus
Pengeluaran umum
Subsidi BBM termasuk unsur… .
pembiayaan dalam negeri
belanja daerah
belanja pemerintahan pusat
pembiayaan dalam negeri
pengeluaran lain-lain
Jika anggaran negara mengalami surplus, berarti… .
jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
jumlah penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara
jumlah penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
jumlah penerimaan pembangunan lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan
jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran pembangunan
APBD disahkan oleh DPRD melalui… .
Peraturan Daerah
Undang-undang
Peraturan Menteri
Keputusan Daerah
Keputusan Menteri
Pemeriksaan APBN dilakukan oleh BPK yang tertuang dalam UUD 1945 pasal… .
23 E ayat 1
23 E ayat 2
23 C ayat 1
23 C ayat 2
23 ayat 1
Landasan Hukum dari APBD adalah… .
Permendagri No. 13 Tahun 2011
Permendagri No. 21 Tahun 2006
Permendagri No. 21 Tahun 2011
Permendagri No. 13 Tahun 2003
Undang-undang 1945 Pasal 23
Salah satu pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi daerah adalah… .
mereduksi tingkat kemiskinan
meningkatkan kedisiplinan membayar pajak
mempekerjakan rakyat di pemerintahan
mensukseskan pemilu
mencegah terjadinya kesenjangan sosial
Contoh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah… .
Pajak Bumi dan Bangunan
Perizinan mendirikan usaha
Biaya parkir
Bus Trans Jakarta
Pendapatan bunga
Alokasi uang yang direncanakan untuk belanja negara seperti properti, pabrik, dan tanah termasuk kedalam belanja… .
pegawai
barang
modal
hibah
subsidi
Perumahan subsidi, jalan, dan alat penerangan umum termasuk kedalam belanja… .
pelayanan umum
lingkungan hidup
perlindungan sosial
pariwisata dan budaya
perumahan dan fasilitas umum
Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) merupakan program beasiswa atau bantuan biaya pendidikan tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan. Beasiswa merupakan belanja daerah secara… .
langsung
tidak langsung
umum
khusus
darurat
Belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja atau kegiatan daerah, disebut… .
Belanja tidak langsung
Belanja langsung
Belanja berdasarkan fungsinya
Belanja berdasarkan organisasinya
Belanja berdasarkan jenisnya
