WorksheetsLatihan TWK 20 - Pilar Negara
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Usai Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, mulai banyak tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di antaranya melakukan pembatasan kekuasaan presiden. Dan sebagaimana layaknya terjadi dalam suatu penggantian suatu rejim penguasa, penguasa baru berupaya memperoleh legitimasi secara luas di antaranya melalui legitimasi politis (misalnya, dengan cara mempercepat pemilihan umum) maupun legitimasi yuridis dengan cara menetapkan aturan baru yang tentunya dianggap lebih baik- sebagai pengganti aturan lama yang digunakan rejim penguasa terdahulu. Demikian juga yang terjadi dengan rezim yang menggantikan rezim Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie ebagai Presiden Pengganti mempercepat pemilihan umum. Salah satu upaya legitimasi yuridis yang dilakukan oleh Presiden Habibie adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Perppu ini mengatur tentang hal-hal berikut, kecuali ...
A. Sistem pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional
B. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu
C. Persyaratan partai politik peserta pemilu, termasuk jumlah kursi di DPR dan DPRD
D. Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan
E. Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 mengalami perubahan dalam amandemen pertama yang dilakukan pada tahun 1999. Perubahan ini bertujuan untuk ...
A. Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas presiden dalam hubungan luar negeri
B. Mengurangi kewenangan dan tanggung jawab presiden dalam hal pengangkatan duta
C. Menjaga keseimbangan dan kerjasama antara presiden dan DPR dalam hal diplomasi
D. Memberikan hak veto kepada DPR terhadap keputusan presiden dalam hal menerima duta
E. Mendorong partisipasi dan aspirasi rakyat dalam proses pengangkatan dan penerimaan duta
Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pembagian dan pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal ini mengalami perubahan signifikan dalam amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000. Perubahan ini bertujuan untuk ...
A. Meningkatkan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi daerah
B. Menghapuskan status dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa
C. Membentuk sistem pemerintahan federal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah
D. Menyederhanakan struktur administrasi pemerintahan daerah menjadi dua tingkat, yaitu provinsi dan kabupaten/kota
E. Menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia
Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001. Ketentuan ini mengatur tentang ...
A. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
B. Penyelenggaraan pemilihan umum oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
C. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D. Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
E. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota
Di sebuah daerah di Indonesia, dua kelompok etnis yang berbeda telah lama berselisih dan terjadi konflik. Kelompok A ingin mendirikan pemerintahan mereka sendiri dan mengklaim wilayah mereka sebagai negara merdeka. Bagaimana Anda menilai situasi ini berdasarkan prinsip kesatuan negara Indonesia….
A. Kelompok A berhak untuk memisahkan diri dan mendirikan negara merdeka.
B. Kelompok A harus mencari solusi damai dan berunding dengan pemerintah pusat.
C. Konflik etnis adalah masalah internal dan tidak ada kaitannya dengan kesatuan negara.
D. Pemerintah pusat harus menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kelompok A.
E. Negosiasi internasional harus dilibatkan untuk menyelesaikan konflik ini.
Sebuah provinsi di Indonesia memiliki peraturan yang sangat ketat tentang narkoba dan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan narkoba. Namun, provinsi tetangga memiliki peraturan yang lebih longgar dan hanya memberlakukan hukuman penjara. Sebagai hasilnya, penyelundupan narkoba antarprovinsi semakin meningkat. Bagaimana Anda menilai situasi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia……
A. Provinsi tersebut berhak memiliki peraturan narkoba yang berbeda sesuai otonomi daerah.
B. Pemerintah pusat harus mengintervensi dan membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia.
C. Provinsi tersebut harus mengikuti peraturan provinsi tetangga untuk menghindari konflik.
D. Penyelundupan narkoba adalah masalah internasional dan harus ditangani oleh pihak asing.
E. Provinsi tersebut harus menghukum pelaku penyelundupan narkoba dengan hukuman mati sesuai peraturan mereka.
Sebuah provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ingin mengundang investasi asing untuk mengembangkan industri di wilayah mereka. Mereka menciptakan kebijakan yang memberikan insentif pajak besar-besaran kepada investor asing, tetapi kebijakan ini tidak berlaku di provinsi-provinsi lain. Bagaimana Anda menilai kebijakan investasi provinsi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia….
A. Provinsi tersebut berhak untuk menciptakan kebijakan investasi sendiri sesuai otonomi daerah.
B. Provinsi-provinsi lain harus mengadopsi kebijakan investasi yang sama.
C. Pemerintah pusat harus memberikan insentif pajak seragam bagi semua investor, tanpa memandang lokasi.
D. Kebijakan investasi harus seragam di seluruh Indonesia untuk menghindari ketidaksetaraan.
E. Investasi asing tidak memiliki dampak apa pun pada prinsip kesatuan negara.
Pemerintah pusat ingin membangun jaringan kereta api nasional yang menghubungkan seluruh Indonesia. Namun, sebagian besar penduduk di sebuah provinsi merasa bahwa proyek ini tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi mereka dan hanya akan merusak lingkungan mereka. Bagaimana Anda menilai proyek ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia…..
A. Pemerintah pusat harus mendengarkan pendapat provinsi tersebut dan membatalkan proyek.
B. Pemerintah pusat harus meneruskan proyek ini tanpa memperdulikan pendapat provinsi tersebut.
C. Proyek ini adalah masalah teknis dan tidak ada kaitannya dengan prinsip kesatuan negara.
D. Proyek ini harus dievaluasi secara independen untuk menilai manfaat dan dampaknya.
E. Penduduk provinsi tersebut harus mengadopsi sikap yang lebih kooperatif terhadap proyek ini.
Seorang pegawai ASN di dinas kesehatan dihadapkan pada permintaan dari atasan untuk menutupi data tentang jumlah kasus penyakit yang sedang melanda kota mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat mempertahankan prinsip Hak Asasi Manusia dalam tugasnya….
A. Melakukan tindakan pemalsuan data untuk menghindari kepanikan masyarakat.
B. Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi.
C. Menyebarkan informasi palsu kepada media untuk memperburuk situasi.
D. Mengabaikan permintaan atasan dan mempublikasikan data sebenarnya.
E. Menyimpan data yang sebenarnya dan hanya memberikan data palsu kepada atasan.
Seorang pegawai ASN di departemen imigrasi dihadapkan pada pengungsi politik yang memohon suaka di negaranya. Atasan pegawai ini meminta agar dia menolak permohonan suaka tersebut atas dasar pandangan politik pribadi mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat menjalankan tugasnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia pengungsi tersebut….
A. Menolak permohonan suaka tanpa alasan yang jelas.
B. Memberikan suaka kepada pengungsi tersebut tanpa melibatkan atasan dalam keputusan.
C. Meminta pengungsi untuk memberikan suap agar permohonan suaka disetujui.
D. Melaporkan atasan yang meminta tindakan ilegal tersebut.
E. Memperlakukan permohonan suaka dengan lambat untuk memberikan waktu kepada atasan untuk merubah pandangan mereka.
