NEW
Font size
WorksheetsSoal Try Out PKN
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Hak warga negara memperoleh pendidikan daaar dan dibiayai oleh pemerintah diatur dalam pasal... UUD 1945.
30 ayat (1)
31 ayat (1)
31 ayat (2)
32 ayat (1)
32 ayat (2)
Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah...
Menaati hukum yang berlaku
Tidak membayar pajak
Tidak mendapatkan pendidikan
Tidak mempunyai tempat tinggal tetap
Penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat
Berikut contoh bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara oleh pemerintah, kecuali...
Pembungkaman kebebasan pers
Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa alasan yang jelas
Berlaku represif terhadap orang yang bersebrangan dengan pemerintah
Pemberian bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM
Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat
Berikut merupakan sifat kewajiban, kecuali...
Diatur undang-undang
Bersifat memaksa
Mendapat sanksi jika dilanggar
Mempunyai kedudukan yang sama pada setiap warga negara
Melekat pada diri individu
Diketahui beberapa perilaku masyarakat sebagai lerikut.
1) Melanggar peraturan lalu lintas
2) Tidak membayar pajak distribusi
3) Tidak taat dan patuh pada hukum yang berlaku
Beberapa perilaku di atas menunjukan adanya...
Kesadaran hukum
Pengingkaran kewajiban
Pelanggaran hak
Nasionalisme dan patriotisme
Pengingkaran hak
Manfaat hukum kehidupan masyarakat adalah...
Agar masyarakat taat dan patuh
Mengatur seluruh kehidupan masyakarakat
Agar terwujud ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
Masyarakat tahu akan hak dan kewajiban
Mewujudkan cita-cita seluruh lapisan masyakarat
Pengadilan yang mengurasi tentang masalah administarasi negara adalah...
Pengadilan tata usaha negara
Pengadilan umum
Pengadilan agama
Pengadilan militer
Pengadilan khusus
Lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai pelaksana kehakiman, yaitu....
Pengadilan negeri
Pengadilan militer
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
MPR
Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 merupakan negara hukum dalam arti luas karena....
Menjamin hak-hak asasli manusia
Menjamin hak dan kewajiban asasi manusia
Menjamin ketertiban hidup
Menghargai martabat manusia
Menjamin kewajiban asasi
Sesuatu yang harus di kerjakan warga negara dab bersifat memaksa. Jika tidak dikerjakan mendapat sanksi disebut...
Kewajiban
Hak asasi
Hak asasi manusia
Hak
Kewajiban warga negara
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, merupakan pengertian HAM menurut...
Komisi HAM PBB
John locke
UU No. 39 Tahun 1999
Aristoteles
Koentjoro Poerbopronoto
Dibawah ini salah satu contoh pelaksanaan hak asasi manusia bidang sosial dan budaya, yaitu...
Mendapat pengajaran
Memilih perguruan tinggi negeri
Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
Mengembangkan kebudayaan
Mendapatkan pendidikan secara gratis
Piagam Hak Asasi Manusia sedunia tercantum dalam...
Bill of Right
Universal Declaration of Human Right
Magna Charta
Declaration of Indepence
Declaration des Droit de L'homme et du citoyen
Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia adalah...
Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM
Mengembangkan kebebasan pers
Memasukan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan
Memilih jaksa agung yang berani
Usaha negara dalam menangani kasus pelanggaran yang menyangkut anak-anak adalah dengan membentuk kelembagaan HAM, yaitu...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, kecuali...
Sikap egois
Transparansi peradilan
Sikap tidak toleran
Penyalahgunanaan kekuasaan
Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah...
Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Demokratis
Menjunjung tinggi HAM
Kekeluargaan
Bhineka Tunggal Ika
Tujuan hukum bagi suatu negara pada hakikatnya adalah...
Melindungi hak asasi manusia
Menjamin berlakunya secara pasti
Membatas kekuasaan pemerintah
Memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat
Memperoleh jaminan hukum bagi warganya
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasan MA dibidang...
Pelaksanaan hukum
Pengawasan
Pengamanan
Pemberi nasihat
Peradilan
Contoh perbuatan menghormati hak asasi manusia di lingkungan masyarakat adalah...
Berbakti kepada orang tua
Melaksanakan tugas piket kelas
Menaati norma yang berlaku
Membantu ibu di rumah dengan tulus
Rela berkorban untuk nusa dan bangsa
Kedualatan berada di tangan rakyat dan dilaksankan menurut UUD merupakan bunyi dari...
UUD 1945 Pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)
Wakil presiden No. X
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953
Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan....demokrasi
Asas-asas
Bentuk-bentuk
Kendala-kendala
Tujuan-tujuan
Prinsip-prinsip
Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikamanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan cita-cita...
Ketuhanan
Kerakyatan
Permusyawaratan
Hikmat kebijaksanaan
Keadilan
Dalam negara demokrasi, ada empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan...
Mengeluarkan pendapat, bertindak, beribadah, dan berkumpul
Berperang, pers mengeluarkan pendapat, dan berkumpul
Berperang, pers, beribadah, dan berkumpul
Beragama, pers, mengeluarkan pendapat, dan berperang
Beragama, pers, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul
Salah satu dampak positif kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah...
Mempermudah adanya pertukaran pelajar antarnegara
Kerja sama antarnegara jadi lebih cepat dan mudah
Menegakan nilai-nilai demokrasi
Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerja sama internasional
Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri
Berikut dampak negatif dari kemajuan iptek bagi negara di bidang ekonomi adalah..
Produktivitas industri semakin meningkat
Timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas
Membuka lapangan kerja
Pertumbuhan ekonomi meningkat
Pekerja menambah skill dan pengetahuan
Sikap memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hhati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggyng jawab disebut sikap...
Apatis
Individualis
Selektif
Apriori
Etnosentris
Sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, hubungan batiniah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan dalam hubungan antarmanusia disebut...
Sekularisme
Individualisme
Hedonisme
Materialisme
Ekstremisme
Cinta tanah air merupakan perwujudan pengalaman Pancasila, yaitu...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Dalam negara terdapat pembagian wilayah negara menjadi daerah-daerah (tingkatan). Keadaan ini terdapat bentuk negara....
Persemakmuran
Serikat
Kesatuan dengan sistem desentralisasi
Kesatuan dengan sistem sentralisasi
Mandat
Kedudukan presiden menurut UUD 1945 adalah sebagai...
Kepala negara
Kepala pemerintahan
Panglima tertinggi angkatan bersenjata
Kepala negara dan kepala pemerintahan
Bertanggung jawab kepada parlemen
Menurut UUD 1945 yang berwenang membentuk UU adalah...
DPR dan DPD
DPR dan presiden
Presiden
DPR
MPR, DPR, dan presiden
Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antarlembaga negara dan perselisahan hasil pemilu adalah...
Mahkmah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisiial
DPR
MPR
Berikut tugas dan wewenang MPR setellah amandemen UUD 1945, kecuali....
Mengubah UUD
Menetapkan UUD
Melantik presiden dan wakil presiden
Menberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya menurut UUD
Memilih presiden dan wakil presiden
Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan...
Yudikatif
Eksekutif
Legislatif
Otonom
Kehakiman
Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah....
Negara aman senantiasa
Memajukan kesejahteraan umum
Terciptanya negara tanpa kelas
Mencapai kekukasaan negara yang sebesar-besarnya
Menjamin kebebasan individu yang seluas-luasnya
Konsekuensinya logis ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mmenjalankan seluru urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah ddaerah, adalah....
Peradilan/yustisi
Politik luar/negeri
Pertahanan dan keamanan
Kebijakan pendidikan
Moneter dan fiskal nasional
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah, menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan...
Asas keterbukaan dan akuntabilitas
Asas otonomi dan tugas pembantuan
Asas kepastian hukum dan demokrasi
Asas pemerataan dan kebagian kekuasaan
Asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Menurut Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 1999 di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah...
Pendidikan
Jumlah penduduk
Sosial
Kesehatan
Pertahanan
Sumber keuangan daerah diperoleh melalui sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berikut ini yang merupakan sumber keuangan daerah atau pendapat asli daerah adalah...
Pajak penghasilan, pajak bumi, dan retribusi
Pajak daerah, hasil milik daerah, dan pajak bumi
Pajak daerah, hasil bumi daerah, dan pinjaman daerah
Pajak daerah, pajak bumi, dan retribusi
Pajak hasil daerah
