Font size
WorksheetsQuiz tentang Akuntabilitas, Stakeholder, dan Birokrasi di Indonesia
Total questions: 49
Worksheet time: 25mins
Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan
Menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi
Menyediakan fasilitas yang memadai
Memberikan contoh dan keteladanan
Menciptakan lingkungan yang kondusif
Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai:
Kerugian keuangan negara
Penyuapan
Gratifikasi
Perbuatan curang
Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:
Jujur
Peduli
Simpati
Mandiri
Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai
Pemerasan
Gratifikasi
Benturan kepentingan dalam pengadaan
Perbuatan curang
Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan:
Kerugian Keuangan Negara
Perbuatan curang
Penyuapan
Gratifikasi
Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability:
Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik
Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layana
Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggung jawabkan
Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya
Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, dari pernyataan dibawah ini, manakah yang tidak tepat:
Menentukan skala prioritas atau mendapatkan nilai-nilai anti korupsi yang paling inti akan memudahkan untuk implementasinya
Jika nilai-nilai inti telah dilaksanakan maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan pula
9 nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya
Memutuskan 3 nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan akan membuat proses internalisasinya lebih terfokus
Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:
Manajemen ASN
Seleksi ASN
Profesi ASN
Perjanjian kerja ASN
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN
Pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang adalah:
PPPK
PNS
ASN
Honorer
Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan:
Kebijakan publik
Pelayanan publik
Standar pelayanan
Standar Operasional Prosedur
Salah satu ciri pribadi yang akuntabel adalah:
Menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah
Mencari keuntungan pribadi dari setiap kegiatan yang dilakukan
Mencari perhatian pimpinan untuk memperoleh kesempatan promosi jabatan
Melakukan tindakan indisipliner tanpa diketahui
Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan
Nasionalisme
Marxisme
Sosialisme
Otoriterisme
Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indocina 3 adalah
Menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET
Menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM)
Mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekacauan di Kamboja
Mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja
Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya
Sarekat lslam
Budi Utomo
Taman Siswa
lndische parte
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingakatan terendah akuntabilitas yaitu:
Akuntabilitas personal
Akuntabilitas kelompok
Akuntabilitas stakeholder
Akuntabilitas organisasi
Salah satu cara usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk dilakukan dengan
Menggalakan hubungan dagang dengan daerah lain
Membentuk organisasi sesama warga daerah
Mengadakan pertukaran kebudayaan dengan negara lain
Menjalankan program transmigrasi dan pembaharuan
Dalam Reformasi Birokrasi ada delapan area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia antara lain adalah:
Manajemen Perubahan
Manajemen Bisnis
Manajemen Organisasi
Manajemen Keuangan
Akuntabilitas merupakan kontrak antara antara dua belah pihak yang memiliki ciri sebagai berikut, kecuali
Akuntabilitas eksternal
Akuntabilitas interaksi
Hubungan kekuasaan struktural
Hubungan internal
Berikut unsur penting dalam pelayanan publik, kecuali:
Organisasi penyelenggara pelayanan publik
Penerima layanan
Bentuk layanan
Kepuasan pelanggan
Berikut ini yang bukan merupakan strategi manajemen ASN dalam menerjemahkan konsep sistem merit adalah:
Open recruitment
Talent management
Fair assessment
Spoil system
dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan:
Kebijakan publik
Pelayanan publik
Standar pelayanan
Standar Operasional Prosedur
Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah
Dewi Sartika
Christina Marthatiahahu
Cut Nyak Dien
R.A. Kartini
Budaya mutu merupakan:
Perilaku efektif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku yang inovatif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku sesuai dengan slogan dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku yang harmonis dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali:
Tidak berwujud
Berlangsung sesaat
Ada bentuk yang dapat dimiliki
Dapat dirasakan
Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan:
Menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi
Menyediakan fasilitas yang memadai
Memberikan contoh dan keteladanan
Menciptakan lingk
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan integritas institusi dengan tujuan sebagai berikut, kecuali:
Meningkatkan kepercayaan publik atau stakeholders
Meningkatkan kualitas kerja individu maupun institusi
Menciptakan lingkungan kerja yang hipokritas
Meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
Berikut adalah bentuk nyata dari sikap attentive seorang ASN, kecuali:
Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
Memperhatikan pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya memperhatikan kondisi ASN
Membentu pengguna jasa yang kesulitan
Public servants must be both moral philosophers and moral activists, which would require: first, an understanding of, and belief in, regime values, and second, a sens of extensive benevolence for the people of the nation merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayan publik dari:
Frederickson dan Hart
Ricocur
Imanuel Kantz
Collins Cobuild
Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat, secara kontinum mulai dari yang partial (soft) sampai dengan penuh (full) adalah sebagai berikut:
Koordinasi, Integrasi, Kedekatan dan pelibatan
Koordinasi, Kedekatan dan pelibatan, Integrasi
Integrasi, Kedekatan dan pelibatan, Koordinasi
Kedekatan dan pelibatan, Koordinasi, Integrasi
Fungsi akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuaasaan menurut Bovens (2014) disebut juga sebagai:
Peran demokrasi
Peran konstitusional
Peran belajar
Peran evaluatif
Saat ini masih terdapat instansi pemerintah yang melakukan promosi bagi pegawainya dengan praktek spoil system. Berikut ini merupakan bentuk dari spoil system, kecuali:
Memilih berdasarkan afisiliasi politik
Menggunakan tools assessment tertentu
Memberikan promosi tanpa indikator yang jelas
Kurang jelasnya akses informasi mengenai promosi
Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, KECUALI:
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara:
Kontinental
Persemakmuran
Anglo Saxon
Federasi
Salah satu azas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut, KECUALI:
Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan
Pengkajian tentang prioritas nilai
Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good ends never justify immoral means)
Fokus pada capaian hasil bukan pada proses
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D), dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D), merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di indonesia pada aspek apa?
Perencanaan strategis
Alokasi anggaran
Kontrak kinerja
Laporan kinerja
Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:
Chief Information Officer (CIO)
Interoperabilitas sektor publik
Integrasi pelayanan online
Portal masing-masing kementerian dan lembaga
Ide WoG dalam mengintegrasikan sektor- sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik:
Barack Obama
Tony Blair
Angelia Merkel
Kevin Rudd
Berdasarkan sejarah legitimasi kekuasaan dapat bersumber dari 1. Legitimasi religi 2. Legitimasi sosiologis 3. Legitimasi etis
Hanya 1 dan 2 yang benar
Hanya 1 dan 3 yang benar
Hanya 2 dan 3 yang benar
1, 2, dan 3 benar
Salah satu Negara pionir dalam memperkenalkan joined-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan adalah:
Amerika Serikat
Inggris
Perancis
Australia
Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah
Relevansi
Validitas
Daya guna
Objektivitas
Di Australia, WoG dimotori oleh Australian Public Service (APS) dalam laporannya berjudul:
Connecting Government
Joint Up Government
Integrated Government
Good Government
Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan:
Norma etika maupun norma hukum
Norma susila dan norma kesantunan
Norma adat dan kebiasaan
Norma moral dan norma spiritual
Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja, bersumber dari:
Kompetensi, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan
Kesadaran diri akan tanggung jawab, kompetensi, pengalaman dan kebutuhan
Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang dan kebutuhan
Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan
Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai:
Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi
Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual
Layanan publik yang berkualitas dan relevan
Membentuk integritas pelayanan publik
Berikut adalah bentuk nyata dari sikap respectful seorang ASN, kecuali:
Mematuhi perintah atasan dan tidak suka membantah
Menghargai pendapat dan usul pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya juga mau mendengar pendapat bawahan
Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
Tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dapat dilakukan melalui kebijakan yang berupa edukasi dengan memberikan informasi kepada publik melalui program atau kegiatan formal. Misalnya untuk menurunkan jumlah perokok di kalangan remaja, berikut ini yang merupakan alternatif kebijakan yang berupa edukasi adalah:
Pemberian label bahaya rokok pada bungkus rokok
Menaikkan cukai rokok
Membuat larangan merokok di sekolah
Membuat Batasan usia pembeli rokok di tempat penjalan rokok
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali
Kecukupan anggaran
Kualitas organisasi penyelenggara
Masyarakat
Birokrat
Berikut ini merupakan contoh stakeholder (pihak terkait) eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali
Pembayar pajak
Pengguna layanan
Petugas administrasi perizinan
Masyarakat umum
