Worksheetsuu kepol 24akh
Total questions: 40
Worksheet time: 25mins
undang-undang yang mengatur tentang kepolisian adalah :
UU nomor 2 tahun 2002
UU nomor 2 tahun 2003
UU nomor 2 tahun 2004
UU nomor 2 tahun 2005
undang-undang nomor 2 terdiri dari berapa pasal
45 pasal
25 pasal
30 pasal
46 pasal
didalam pasal berapa yang mengatur tentang tupoksi polri?
13
14
15
16
pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut
penyidik
pejabat
PPNS
pegawai
pegawai negeri pada polri diatur dalam pasal :
20
21
15
13
Bab II undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang:
susunan dan kedudukan kepolisian negara republik indonesia
tugas dan wewenang
pembinaan profesi
bantuan dan hubungan kerjasama
pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberikan wewenang oleh UU untuk melaksanakan penyelidikan disebut :
penyelidik
penyidik
PPNS
pejabat negara
pegawai negeri pda polri terdiri dari
anggota polri dan PNS
anggota polri dan pejabat negara
PNS dan PNS
anggota polri dan ASN
pembinaan profesi dalam UU nomor 2 diatur dalam bab:
V
IV
VII
III
Suatu keadaaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegakknya hukum serta terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,disebut
keamanan dalam negeri
keamanan luar negeri
kepentingan umum
penyelidikan
Perhatikan ciri-ciri berikut:
1. Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban.
2. Melaksanakan penyelidikan dan prosedur keadilan.
Alat kelengkapan peradilan yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri diatas adalah....
Jaksa
Hakim
Polisi
Pengacara
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dibuat disebut juga....
Preventif
Represif
Sportif
Sosial
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
Apabila seorang WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah....
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
undang-undang yang mengatur tentang kepolisian adalah :
UU nomor 2 tahun 2002
UU nomor 2 tahun 2003
UU nomor 2 tahun 2004
UU nomor 2 tahun 2005
didalam pasal berapa yang mengatur tentang tupoksi polri?
13
14
15
16
pegawai negeri pada polri diatur dalam pasal :
20
21
15
13
Suatu keadaaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegakknya hukum serta terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,disebut
keamanan dalam negeri
keamanan luar negeri
kepentingan umum
penyelidikan
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dibuat disebut juga....
Preventif
Represif
Sportif
Sosial
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut
penyidik
pejabat
PPNS
pegawai
Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dibuat disebut juga....
Preventif
Represif
Sportif
Sosial
Apabila seorang WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah....
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
Menurut pasal 11 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh ....
A. DPR
B. Presiden
C. Presiden dengan persetujuan DPR
D. Presiden dengan Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi ...
Hak Asasi Manusia
Kebersamaan
Gotong Royong
Pancasila
UUD 1945
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada....
Anggaran Kepolisian
Anggaran Pendapatan Kepolisian
Anggaran Keuangan Kepolisian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kepolisian Negara RI membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah.....
Bendera Indonesia
FBI
Presiden
Bendera PBB
Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan....
MPR
Menteri
DPR
Kompolnas
Pada Pasal 31 UU Polri Nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnya Pejabat Polri harus memiliki....
Keterampilan
Prestasi
Kemampuan Profesi
Pendidikan
Sumpah atau janji menjadi anggota Polri diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal ...
Pasal 22 dan 23 UU Kepolisian.
Pasal 23 dan 24 UU Kepolisian.
Pasal 24 dan 25 UU Kepolisian.
Pasal 25 dan 26 UU Kepolisian.
Seorang calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diatur dalam ...
Pasal 22 UU No. 8 tahun 1997.
Pasal 2 UU No. 8 tahun 2002.
Pasal 22 UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, terdapat dalam pasal ...
Pasal 28 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 28 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.
Moto POLRI adalah 'RASTRA SEWAKOTTAMA' artinya adalah...
pelayan dan abdi utama negara dan bangsa
pelayan dan abdi negara sekutu
pedoman hidup anggota kepolisian
pedoman kerja anggota kepolisian
kode detik profesi Polri diatur dalam peraturan kapolri nomor berapa..
Peraturan kapolri No.Pol: 6 Tahun 2006
Peraturan kapolri No.Pol: 7 Tahun 2006
Peraturan kapolri No.Pol: 8 Tahun 2006
Peraturan kapolri No.Pol: 9 Tahun 2006
POLRI resmi ditetapkan pada tanggal...
1 juni 1946
1 juni 1945
1 juli 1945
1 juli 1946
Jabatan yang pejabatnya diangkat oleh kapolri adalah sebagai berikut, kecuali…
Penyidik
Penyidik pembantu
Jabatan pungsional polri
Perwira tinggi polri
Pilihan A Dan C Benar
Dalam bahasa Sansekerta apa Lambang Polri
Tribrata
Catur Prasetya
Rastra Sewakotama
Rastra sangsekerta
Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah bunyi dari pasal ...
Pasal 9 ayat 1
Pasal 8 ayat 2
Pasal 11 ayat 8
Pasal 6 ayat 1
Pasal 7
