wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

POST TEST MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Risiko yang mungkin terjadinya keuntungan ataupun kerugian merupakan risiko

a)

Keuangan

b)

Murni

c)

Operasional

d)

Spekulatif

2.

Perbedaan tujuan organisasi yang ingin dicapai dengan adanya pengendalian intern antara definisi menurut COSO dengan PP No 60 Tahun 2008 yaitu

a)

Laporan Keuangan yang dapat diandalkan

b)

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan

c)

Kegiatan efektif dan efisien

d)

Pengamanan Aset Negara

3.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah

a)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2020

b)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2021

c)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2020

d)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2020

4.

Kerangka Manajemen/Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah menurut SPIP meliputi

a)

Tata Kelola dan Budaya, Strategi dan Penetapan Tujuan, serta Kinerja

b)

Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses

c)

Budaya, Sistem dan Proses

d)

Budaya, Struktur dan Sistem

5.

Sebagian kecil pegawai terkait pengelolaan risiko memiliki pengetahuan terkait manajemen risiko. Pernyataan tersebut merupakan kualitas SDM pada Level

a)

Level 4

b)

Level 3

c)

Level 2

d)

Level 1

6.

Unit Kepatuhan dalam struktur Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah

a)

Kepala OPD

b)

Sekretaris Daerah

c)

Kepala Daerah

d)

Asisten Daerah

7.

Konteks Pengelolaan risiko menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah

a)

Risiko Strategis Pemda, Risiko Strategis OPD dan Risiko Operasional OPD

b)

Risiko Pemda dan Risiko OPD

c)

Risiko Operasional pemda dan Risiko Operasional OPD

d)

Risiko Strategis Pemda, Risiko Operasional Pemda, Risiko Strategis OPD dan Risiko Operasional OPD

8.

Kebijakan Manajemen Risiko mencerminkan sikap Instansi Pemerintah Daerah terhadap risiko. Yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah

a)

Penetapan kriteria penilaian risiko serta risk appetite dan risk tolerance

b)

Sumber Daya Manusia

c)

Struktur dan Kepemilikan Risiko

d)

Kerangka dan Proses Manajemen Risiko yang diadopsi oleh Pemerintah

9.

Fokus Penilaian dalam Proses Manajemen Risiko adalah

a)

Integrasi, reviu atas Proses Manajemen Risiko, Lingkup Manajemen Risiko dan Kualitas Proses Manajemen Risiko

b)

Reviu atas Proses Manajemen Risiko, Lingkup Manajemen Risiko, Kesesuaian Proses Manajaemen Risiko dengan Kebijakan dan Kualitas Proses Manajemen Risiko

c)

a.     Integrasi, Lingkup Manajemen Risiko, Kesesuaian Proses Manajemen Risiko dengan Kebijakan dan Kualitas Proses Manajemen Risiko

d)

Integrasi, Reviu atas Proses Manajemen Risiko, Lingkup Manajemen Risiko, Kesesuaian Proses Manajemen Risiko dengan Kebijakan dan Kualitas Proses Manajemen Risiko

10.

Yang tidak termasuk area penilaian infrastruktur Manajemen Risiko adalah

a)

Kebijakan

b)

Outcome

c)

Sumber Daya Manusia

d)

Kepemimpinan

11.

Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Pernyataan tersebut merupakan karakteristik pada level

a)

Repeatable (2,00 – 2,99)

b)

Ad Hoc (0,00 – 1,99)

c)

Defined (3,00 – 3,99)

d)

Managed (4,00 – 4,99)

12.

Berikut ini adalah rangkaian dari proses Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, kecuali

a)

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

b)

Analisis Risiko

c)

Kategori Risiko

d)

Identifikasi Risiko

13.

Dengan menggunakan sudut pandang kerangka SPIP, proses Manajemen risiko dapat diadaptasi ke dalam unsur SPIP yaitu

a)

Penilaian Risiko, Kegiatan Pengedalian, Informasi dan Pemantauan

b)

Informsi dan Komunikasi

c)

Kegiatan Pengendalian

d)

Penilaian Risiko

14.

Suatu Kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negative pada pencapaian tujuan instansi pemerintah adalah pengertian dari

a)

Internal Control

b)

Risiko

c)

Probabilitas

d)

Manajemen Risiko

15.

Suatu tingkatan dari sekelompok risiko dimana organisasi akan menerima dan dapat mengelola dalam suatu periode tertentu disebut

a)

Risk Tolerance

b)

Risk Appetite

c)

Risk Management

d)

Opportunities

16.

Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relative pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenalkan dalam konteks organisasi secara keseluruhan disebut dengan

a)

Risk Tolerance

b)

Risk Appetite

c)

Tolerable Misstatement

d)

Opportunities

17.

BPBD Kabupaten Tangerang dalam menangani risiko kebakaran menerapkan upaya pemasangan alat pemadam kebakaran dan memasang petunjuk evakuasi saat kebakaran. Tindakan ini merupakan bentuk opsi penanganan risiko

a)

Mengurangi Frekuensi risiko

b)

Mengurangi Konsekuensi risiko

c)

Membagi risiko

d)

Menerima risiko

18.

Masing – masing tahap Manajemen Risiko harus didokumentasikan secara layak. Contoh dokumentasi risiko pada tahap penetapan konteks

a)

Kriteria Evaluasi Risiko

b)

Daftar Hasil Identifikasi Risiko

c)

Matrik Analisis Risiko

d)

Asumsi, Metode dan Sumber Data yang digunakan

19.

Mengidentifikasi dan menganalisis organisasi sebagai lingkungan tempat Manajemen Risiko akan diterapkan merupakan tujuan dari salah satu elemen Manajamen risiko

a)

Evaluasi Risiko

b)

Penetapan Konteks

c)

Identifikasi Risiko

d)

Analisis Risiko

20.

Adanya Kewajiban menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Instansi Pemerintah merupakan perwujudan Karakteristik New Public Management (NPM) terkait dengan

a)

Lebih ditekankan pada Pengendalian hasil/keluaran

b)

Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah

c)

Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas

d)

Ditumbuhkannya persaingan di sector publik