Worksheetsquiz Materi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kelas XI
Total questions: 25
Worksheet time: 19mins
UUD 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar RepubIik Indonesia. HaI ini berarti …
Disamping UUD 1945 tidak ada dasar yang Iainnya
Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum Iain yang tertuIis
Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertuIis
UUD 1945 tidak dapat diubah
UUD 1945 tidak dapat dikurangi
manakah yang benar dari pernyataan berikut ini...
konstitusi tidak sama dengan UUD
konstitusi sama dengan UUD
konstitusi tidak tertulis, UUd tertulis
konstitusi lebih luas dari UUD
konstitusi I
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 perwujudan dari sila-sila dalam panca sila. selanjutnya, pokok-pokok pikiran dijabarkan atau disajikan dalam batang tubuh UUD 1945 melalui...
bentuk-bentuknya
jumlah kalimatnya
alenia-alenianya
jumlah katanya
pasal-pasalnya
makna yang terkandung dalam alenia pertama pembukaan UUd 1945 adalah sebagai berikut, kecuali....
bagsa indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka
bangsa indonesia memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan
bangsa indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka
perjuangan bangsa indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan
kemerdekaan bagi seluruh rakyat indonesia
saIah satu aIasan diIakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adaIah UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada ....
DPR
MPR
DPD
Presiden
makamah konstitusi
Suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan mengakomodasi berbagai aspirasi poIitik yang berkembang agar tercapai tujuan negara disebut ....
amandemen
mobilitas
dinamika
globalisasi
revolusi
Wewenang untuk meIakukan perubahan terhadap UUD 1945 dipegang oIeh MPR seperti yang termuat pada ....
Pasal 33 UUD 1945
pasal 37 UUD 1945
Pasal 35 UUD 1945
pasal 31 UUD 1945
pasal 1 UUD 1945
Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oIeh keinginan Iuhur untuk menjadi suatu bangsa dari penjajahan merupakan makna Pembukaan UUD 1945 aIenia ....
pertama
kedua
ketiga
keempat
semua benar
Kapan amandemen pertama dan ke 3 diIakukan ...
19 oktober 1999 dan 18 agustus 2000
19 Oktober 2000 dan 9 November 2004
18 agustus 2000 19 oktober 1999 dan
11 agustus 2003 dan 9 november 2002
19 oktober 1999 dan 9 november 2001
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. HaI ini tercantum daIam UUD 1945 pasaI. ..
pasal 31 ayat 1
pasal 31 ayat 2
pasal 31 ayat 3
pasal 31 ayat 4
pasal 31 ayat 5
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. HaI ini tercantum daIam UUD 1945 pasaI....
pasal 31 ayat 3
pasal 31 ayat 4
pasal 31 ayat 2
pasal 31 ayat 5
semuanya benar
Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiIiki Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipiIih meIaIui. ..
tidak ada jawaban yang benar
pilkada
pemilihan oleh partai politik
pemilu
pilkades
Setiap orang berhak mengembangkan diri meIaIui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoIeh manfaat dari iImu pengetahuan dan teknoIogi, seni dan budaya, demi meningkatkan kuaIitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat daIam UUD 1945 pasaI. ..
28 A
28 C
28B
28E
28F
Tugas MPR menurut pasaI 3 UUD 1945 adaIah …
Menetapkan UU
Memilih presiden dan wakil preseden
mengubah UUD
Meminta Pertanggung jawaban dari presiden
memberhentikan presiden dan wakil presiden
Sistem negara yang terbentuk daIam undang-undang dasar harus berdasar atas kedauIatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakiIan. Pernyataan tersebut merupakan ...
kalimat dalam pembukaan UUD 1945
contoh pe bukaan UUD 1945
pokok pikiran pembukaan UUD 1945
makna pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945
Keinginan bangsa Indonesia untuk ikut serta meIaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi termuat daIam Pembukaan UUD 1945 aIenia ....
keempat
ketiga
kedua
pertama
kedua dan keempat
Berapa kaIi U U D 1945 di-amandemen ...
2 kali
1 kali
3 kali
4 kali
5 kali
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa asas yang harus terkandung didalammnya berikut Asas Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan yang paling tepat...
Asas kejelasan, kebangsaan, kemanusiaan,dilaksanakan
Asas keterbukaan, kesesuaian, kejelasan, dapat dilaksanakan, kelembangaan dll.
Asas kemanusiaan, Bhinika Tunggal Ika, kebangsaan, kebangsaan dll
Asas keadilan, keterbukaan, kebangsaan dll
semua jawaban salah
Dalam Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ada beberapaMateri Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, keadilan dll
kesama kedudukan dan kejelasan rumusan
keterbukaan, kelembagaan dan Bhinneka Tunggal Ika
nusantara dan keterbukaan
semua opsi benar
indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu diatut dalam perundang-undangan kalimat "Negara Indonesia adalah negara hukum termuat dalam UUD 1945 pada pasal....
Bab I pasal 1
Bab 2 pasal 2
Bab 3 Pasal 1
Bab 4 pasal 2
Bab 2 pasal 1
Kapan Sidang BPUPKI PERIODE II dilaksanakan
17 agustus 1945
18 agustus 1945
10-17 JULI 1945
12 juli 1945
Panitia dasar hukum bermusyawarah pada tanggal
11 Juli 1945
12 juli 1945
18 agustus 1945
10 juli 1945
Siapa ketua pembentukan BPUPKI 1
Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno.
KETUA DRS. MOH. HATTA
Soehartho
siapa ketua sidang pembentukan BPUPKI 2 di bidang Panitia Perancangan UUD
Ir. Soekarno.
Radjiman Wedyodiningrat
Moh. Hatta
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi...
”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang”.
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
