NEW
Font size
WorksheetsSengketa Ambalat
Total questions: 61
Worksheet time: 53mins
Hakikat dari sengketa wilayah blok ambalat antar layah blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia ad a Indonesia dan Malaysia adalah…
Menjaga agar konflik tidak meluas
Memelihara hubungan baik kedua Negara
Menjaga keamanan wilayah ASEAN
Merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut
Menjaga keamanan bersama
Regulasi yang mengatur tentang wilayah Indonesia dan pedoman penegasan batas daerah adalah
Permendagri No. 43 Tahun 2012
Permendagri No. 76 Tahun 2009
Permendagri No. 76 Tahun 2008
Permendagri No. 76 Tahun 2012
Permendagri No. 43 Tahun 2009
Pada tanggal 27 Oktober 1969 Indonesia dan Malaysia menyelesaikan sengketa blok Ambalat. Perjanjian apakah yang menyelesaikan sengketa blok ambalat tersebut..
Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Renville
Perjanjian Saragosa
Perjanjian Tapal Batas Landas Kontingen
Perjanjian Indonesia dan Malaysia
Fakta yang menguatkan Indonesa bahwa Blok Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia adalah
Gugusan Sulawesi
Wilayah lempeng Kalimantan
Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan
Ambalat meripakan wilayah yang ada di Kalimantan
Ambalat milik Indonesia
Apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia melalui Presiden SBY pada saat itu untuk menyelesaikan konflik sengketa Ambalat ?
De-eskalasi
Eksekusi
Edukasi
Deklarasi
Reformasi
Apa yang menguatkan Malaysia dalam mengklaim kepemilikan Blok Ambalat …
Hasil Keputusan Perundingan ASEAN Tahun 2002
Hasil keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002
Hasil Keputusan Perjanjian Indonesia dan Malaysia Tahun 2002
Hasil Keputusan UNCLOS Tahun 1982
Hasil Keputusan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi tahun 2002
Alasan internasional yang merujuk pada UNCLOS 1982, bahwa larangan bagi Malaysia tdak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari pulau Sipadan dan Ligitan adalah..
Malaysia berbentuk kerajaan
Malaysia bukan negara kesatuan
Malaysia sebagai negara maritim
Malaysia bukan negara maritime
Malaysia bukan negara Kepulauan
Malaysia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI, salah satu pelanggaran wilayah yang dilaukan oleh Malaysia pada tahun 2005 adalah …
Mengumumkan blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru di bagian Ambalat Barat
Mendeklarasikan seluruh wilayah pulau kalimantan sebagai wilayah Malaysia
Mengumumkan blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru di bagian Ambalat Timur
Mendeklarasikan seluruh wilayah pulau seulawesi sebagai bagian dari wilayah Malaysia
Mendeklarasikan seluruh wilayah pulau sumatera sebagai wilayah Malaysia
Presiden Indonesa memilih untuk menyelesaikan konflik sengketa dengan Malaysia melalui cara damai dengan berbagai pertimbangan, salah satu pertimbangan penyelesaian konflik Indonesia dengan Malaysia adalah
Kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia
Mata uang Indonesia lebih rendah daripada mata uang Malaysia
Wilayah Malaysia lebih kecil daripada wilayah Indonesia
Malaysia merupakan negara federal
Indonesia merupakan Negara kesatuan
Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu unsur Negara yang diatur pada..
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2001
Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
1. Apa yang menjadi alasan utama terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?
Kesalahpahaman mengenai batas wilayah kedua negara
Keinginan untuk memperoleh kekayaan alam, terutama minyak bumi
Tidak adanya regulasi hukum yang mengatur batas wilayah secara jelas
Pertikaian budaya dan sosial antara Indonesia dan Malaysia
Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan Blok Ambalat
2. Berdasarkan data yang disajikan, berapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah NKRI, termasuk di Blok Ambalat, hingga tahun 2012?
38 Kali
62 Kali
143 Kali
104 Kali
475 Kali
3. Mengapa Indonesia dan negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam, memberikan protes terhadap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?
Klaim Malaysia tidak memiliki dasar hukum yang sah
Negara-negara tersebut memiliki kepentingan ekonomi di Blok Ambalat
Indonesia merasa sebagai pemilik sah wilayah tersebut
Klaim Malaysia melanggar ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Negara-negara tersebut ingin memperluas wilayahnya ke Blok Ambalat
Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY, untuk memilih jalur diplomasi dan kerjasama damai dalam mengakhiri sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia?
Kedekatan kultur dan hubungan bilateral yang baik dengan Malaysia
Keinginan untuk menghindari konflik terbuka dengan negara tetangga
Keharusan untuk menarik pasukan militer demi perdamaian
Adanya deklarasi Djuanda 1957 sebagai dasar hukum klaim wilayah
Minimnya dukungan masyarakat untuk konflik dengan Malaysia
Bagaimana peran International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam kasus Blok Ambalat?
Memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia
Memfasilitasi negosiasi antara kedua negara untuk mencapai kesepakatan
Membuat perjanjian tapal batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia
Memutuskan bahwa Blok Ambalat sepenuhnya menjadi hak milik Indonesia
Menetapkan Malaysia sebagai pemenang klaim wilayah Blok Ambalat
Berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002, mengapa Malaysia melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat...
Kedekatan budaya dengan Indonesia
Berdasarkan deklarasi Djuanda 1957
Klaim sebagai negara kepulauan
Berdasarkan UNCLOS 1982
Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
Apa yang menjadi prinsip dan keyakinan Indonesia dalam menganggap Blok Ambalat berada dalam kedaulatannya?
Kedekatan kultur dengan Malaysia
Hasil keputusan Mahkamah Internasional
Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan
Deklarasi Djuanda 1957
Implikasi apa yang timbul dari hasil Keputusan Mahkamah Internasional No. 102 Tahun 2002 terhadap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?
Indonesia kehilangan hak kepemilikan atas Blok Ambalat
Malaysia harus menarik klaimnya terhadap Blok Ambalat
Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia berakhir
Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia meningkat
Blok Ambalat menjadi wilayah netral
Bagaimana Indonesia mengakhiri perselisihan sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia?
Melakukan konflik terbuka
Membatalkan Deklarasi Djuanda 1957
Melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan
Membentuk aliansi dengan negara-negara tetangga
Menggunakan jalur diplomasi dan de-eskalasi
Berdasarkan UNCLOS 1982, apa yang menjadi kewenangan negara kepulauan seperti Indonesia dalam menarik garis pangkal laut dari pulau-pulau di wilayahnya?
Hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa (normal baselines)
Tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut
Diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari pulau-pulau tetapi dengan batasan tertentu
Diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari seluruh pulau di wilayah negara kepulauan
Tidak ada ketentuan khusus mengenai garis pangkal laut bagi negara kepulauan
Berdasarkan materi yang disajikan, apa yang menjadi alasan utama terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?
Kesalahpahaman mengenai batas wilayah kedua negara
Keinginan untuk memperoleh kekayaan alam, terutama minyak bumi
Tidak adanya regulasi hukum yang mengatur batas wilayah secara jelas
Pertikaian budaya dan sosial antara Indonesia dan Malaysia
Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan Blok Ambalat
Berdasarkan data yang disajikan, berapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah NKRI, termasuk di Blok Ambalat, hingga tahun 2012?
38 kali
62 kali
143 kali
104 kali
475 kali
Mengapa Indonesia dan negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam, memberikan protes terhadap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?
Klaim Malaysia tidak memiliki dasar hukum yang sah
Negara-negara tersebut memiliki kepentingan ekonomi di Blok Ambalat
Indonesia merasa sebagai pemilik sah wilayah tersebut
Klaim Malaysia melanggar ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Negara-negara tersebut ingin memperluas wilayahnya ke Blok Ambalat
Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY, untuk memilih jalur diplomasi dan kerjasama damai dalam mengakhiri sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia?
Kedekatan kultur dan hubungan bilateral yang baik dengan Malaysia
Keinginan untuk menghindari konflik terbuka dengan negara tetangga
Keharusan untuk menarik pasukan militer demi perdamaian
Adanya deklarasi Djuanda 1957 sebagai dasar hukum klaim wilayah
Minimnya dukungan masyarakat untuk konflik dengan Malaysia
Bagaimana peran International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam kasus Blok Ambalat?
Memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia
Memfasilitasi negosiasi antara kedua negara untuk mencapai kesepakatan
Membuat perjanjian tapal batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia
Memutuskan bahwa Blok Ambalat sepenuhnya menjadi hak milik Indonesia
Menetapkan Malaysia sebagai pemenang klaim wilayah Blok Ambalat
Berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002, mengapa Malaysia melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat...
Kedekatan budaya dengan Indonesia
Berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957
Klaim sebagai negara kepulauan
Berdasarkan UNCLOS 1982
Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
Apa yang menjadi prinsip dan keyakinan Indonesia dalam menganggap Blok Ambalat berada dalam kedaulatannya?
Kedekatan kultur dengan Malaysia
Hasil Keputusan Mahkamah Internasional
Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan
Deklarasi Djuanda 1957
Implikasi apa yang timbul dari hasil Keputusan Mahkamah Internasional No. 102 Tahun 2002 terhadap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?
Indonesia kehilangan hak kepemilikan atas Blok Ambalat
Malaysia harus menarik klaimnya terhadap Blok Ambalat
Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia berakhir
Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia meningkat
Blok Ambalat menjadi wilayah netral
Bagaimana Indonesia mengakhiri perselisihan sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia?
Melakukan konflik terbuka
Membatalkan Deklarasi Djuanda 1957
Melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan
Membentuk aliansi dengan negara-negara tetangga
Menggunakan jalur diplomasi dan de-eskalasi
Berdasarkan UNCLOS 1982, apa yang menjadi kewenangan negara kepulauan seperti Indonesia dalam menarik garis pangkal laut dari pulau-pulau di wilayahnya?
Hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa (normal baselines)
Tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut
Diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari pulau-pulau tetapi dengan batasan tertentu
Diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari seluruh pulau di wilayah negara kepulauan
Tidak ada ketentuan khusus mengenai garis pangkal laut bagi negara kepulauan
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pernyataan tersebut merupakan pengertian ...
Bela negara
Sistem bela negara
Pertahanan negara
Sistem keamanan nasional
Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu....
Perdagangan narkoba
Banyaknya tindakan korupsi
Agresi, spionase, dan sabotase
Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
Penangkapan ikan di laut secara illegal
Sengketa batas wilayah Blok Ambalat terjadi antara negara Indonesia dengan negara ............
Singapura
Jepang
Australia
Filiphina
Malaysia
Berikut metode penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat, kecuali .....
perundingan bilateral
perang
penetapan wilayah status quo
penyelesaian oleh ASEAN
pengadilan Mahkamah Internasional
Apa bentuk dukunganmu terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah?
sebagai rakyat, hal itu bukan urusan saya, jadi saya diam saja
pasrah saja pada keadaan yang ada
saya melihat saja kemudian mengkritik yang dilakukan pemerintah
menghargai berbagai keputusan yang sudah diambil pemerintah untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.
menerima apa adanya tanpa melakukan tindakan
Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu negara dari garis pantai yang luasnya …
200 mil
240 mil
250 mil
260 mil
300 mil
Pentingnya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka …
Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan disegani
Menjamin kelangsungan sistem pemerintahan negara yang sedang berkuasa
Mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia
Menciptakan suasana hidup rukun, damai dan tentram antara pemeluk agama
Membantu pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang stabil dan kuat
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, menyebutkan bahwa untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk ..........
wajib militer
polisi
rakyat siaga
tentara nasional
sistem pertahanan laut
Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB, agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut, kecuali ...............
Negosiasi
Mediasi dan jasa-jasa baik
perundingan untuk melaksanakan penyerangan
Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB
Penyelidikan
Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di........
Laut Sulawesi
Laut Jawa
Laut Bali
Laut Papua
Laut Sumatra
Hakikat dari sengketa wilayah blok ambalat antar layah blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia ad a Indonesia dan Malaysia adalah…
Menjaga agar konflik tidak meluas
Memelihara hubungan baik kedua Negara
Menjaga keamanan wilayah ASEAN
Merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut
Menjaga keamanan bersama
Regulasi yang mengatur tentang wilayah Indonesia dan pedoman penegasan batas daerah adalah
Permendagri No. 43 Tahun 2012
Permendagri No. 76 Tahun 2009
Permendagri No. 76 Tahun 2008
Permendagri No. 76 Tahun 2012
Permendagri No. 43 Tahun 2009
Pada tanggal 27 Oktober 1969 Indonesia dan Malaysia menyelesaikan sengketa blok Ambalat. Perjanjian apakah yang menyelesaikan sengketa blok ambalat tersebut..
Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Renville
Perjanjian Saragosa
Perjanjian Tapal Batas Landas Kontingen
Perjanjian Indonesia dan Malaysia
Fakta yang menguatkan Indonesa bahwa Blok Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia adalah
Gugusan Sulawesi
Wilayah lempeng Kalimantan
Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan
Ambalat meripakan wilayah yang ada di Kalimantan
Ambalat milik Indonesia
Apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia melalui Presiden SBY pada saat itu untuk menyelesaikan konflik sengketa Ambalat ?
De-eskalasi
Eksekusi
Edukasi
Deklarasi
Reformasi
Apa yang menguatkan Malaysia dalam mengklaim kepemilikan Blok Ambalat …
Hasil Keputusan Perundingan ASEAN Tahun 2002
Hasil keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002
Hasil Keputusan Perjanjian Indonesia dan Malaysia Tahun 2002
Hasil Keputusan UNCLOS Tahun 1982
Hasil Keputusan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi tahun 2002
Alasan internasional yang merujuk pada UNCLOS 1982, bahwa larangan bagi Malaysia tdak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari pulau Sipadan dan Ligitan adalah..
Malaysia berbentuk kerajaan
Malaysia bukan negara kesatuan
Malaysia sebagai negara maritim
Malaysia bukan negara maritime
Malaysia bukan negara Kepulauan
Malaysia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI, salah satu pelanggaran wilayah yang dilaukan oleh Malaysia pada tahun 2005 adalah …
Mengumumkan blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru di bagian Ambalat Barat
Mendeklarasikan seluruh wilayah pulau kalimantan sebagai wilayah Malaysia
Mengumumkan blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru di bagian Ambalat Timur
Mendeklarasikan seluruh wilayah pulau seulawesi sebagai bagian dari wilayah Malaysia
Mendeklarasikan seluruh wilayah pulau sumatera sebagai wilayah Malaysia
Presiden Indonesa memilih untuk menyelesaikan konflik sengketa dengan Malaysia melalui cara damai dengan berbagai pertimbangan, salah satu pertimbangan penyelesaian konflik Indonesia dengan Malaysia adalah
Kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia
Mata uang Indonesia lebih rendah daripada mata uang Malaysia
Wilayah Malaysia lebih kecil daripada wilayah Indonesia
Malaysia merupakan negara federal
Indonesia merupakan Negara kesatuan
Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu unsur Negara yang diatur pada..
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2001
Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. Pendapat ini menurut….
J.G. Starke
Mochtar Kusumaadmaja
Aristoteles
Jonh Locke
Di bawah ini yang bukan merupakan subjek hukum internasional adalah….
negara
takhta suci
palang merah internasional
bangsa
Penyelesaian sengketa internasional secara damai, antara lain ….
rekonsiliasi
perang
blokade
embargo
Penyelesaian sengketa internasional secara damai, antara lain ….
rekonsiliasi
perang
blokade
embargo
Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan negara lain secara damai, kecuali ....
arbitrasi
konsiliasi
intervensi
mediasi
Secara umum, cara penyelesaian sengketa internasional dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ...
negosiasi dan arbitrasi
cara-cara penyelesaian damai dan cara kekerasan apabila cara damai gagal
penyelesaian di Mahkamah Internasional dan penyelesaian dengan cara kekerasan
penyelesaian dari hati ke hati
Lembaga yang berhak memutuskan sengketa Internasional adalah...
Perjanjian Internasional
Mahkamah Internasional
Hubungan Internasional
Hubunganmu dengan dirinya
Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di...
Situbondo, Indonesia
New York, Amerika
London, Inggris
Den Haag, Belanda
Indonesia dan Malaysia pernah membawa masalah kepada Mahkamah Internasional saat bersengketa atas kepemilikan Pulau...
Sebatik
Sipadan dan Ligitan
Sipadan dan Sebatik
Natuna
Keputusan hakim hukum Internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan sumber hukum Internasional yang biasa disebut...
Traktaat
Asas umum
doktrin
Yurisprudensi
Subjek hukum internasional yang dalam pembentukannya memerlukan unsur konstitutif rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat adalah ...
negara
takhta suci
organisasi internasional
palang merah internasional
