Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSIMULASI 015
Total questions: 85
Worksheet time: 43mins
Name
Class
Date
1.
Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022
a)
A. 17 Februari 2024
b)
B. 15 Februari 2024
c)
C. 14 Februari 2024
d)
D. 13 Februari 2024
e)
E. 18 Februari 2024
2.
KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?
a)
.A. Pasal 5 ayat 3
b)
B. Pasal 9 ayat 2
c)
C. Pasal 9 ayat 1
d)
D. Pasal 1 ayat 5
e)
E. Pasal 2 ayat 1
3.
Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?
a)
A. 9-7-5-5-3
b)
B. 11-7-5-5-3
c)
C. 7/5-5/7-5-5-5
d)
D. 9-5/3-5-5-3
e)
E. 7-5/7-3/5-5/3
4.
Ketua Bawaslu saat ini adalah
a)
A. Totok Haryono, SH
b)
B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
c)
C. Puadi, S.Pd, MM
d)
D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
e)
E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM
5.
Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar….. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 10 Persen
d)
d. 7,5 Persen
e)
e. 1,5 Persen
6.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 10 Persen
d)
d. 7,5 Persen
e)
e. 1,5 Persen
7.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 0,5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 10 Persen
d)
d. 1 Persen
e)
e. 1,5 Persen
8.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 0,5 Persen
d)
d. 1 Persen
e)
e. 1,5 Persen
9.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ……… jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
b)
b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
c)
c. 500.000 (lima ratus ribu)
d)
d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa
e)
e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa
10.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ………jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
b)
b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
c)
c. 500.000 (lima ratus ribu)
d)
d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
e)
e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
11.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan …….. jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
b)
b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
c)
c. 500.000 (lima ratus ribu)
d)
d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
e)
e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
12.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 0,5 Persen
d)
d. 1 Persen
e)
e. 1,5 Persen
13.
Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh….
a)
a. Mahkamah Konstitusi
b)
b. Peradilan Umum
c)
c. Peradilan Pemilu
d)
d. Badan Peradilan Khusus
e)
e. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota
14.
Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan merupakan pengertian dari perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal….
a)
a. 156 ayat 2 UU Pilkada
b)
b. 157 ayat 1 UU Pemilu
c)
c. 156 ayat 1 UU Pilkada
d)
d. 155 ayat 1 UU Pilkada
e)
e. 157 ayat 2 UU Pilkada
15.
Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 145 UU Pilkada
b)
b. 144 ayat 1 UU Pilkada
c)
c. 144 ayat 1 UU Pilkada
d)
d. 145 ayat 2 UU Pilkada
e)
e. 144 UU Pilkada
16.
Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 134 UU Pilkada
b)
b. 135 UU Pilkada
c)
c. 136 UU Pilkada
d)
d. 137 UU Pilkada
e)
e. 138 UU Pilkada
17.
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal….
a)
a. 134 UU Pilkada
b)
b. 135 UU Pilkada
c)
c. 136 UU Pilkada
d)
d. 137 UU Pilkada
e)
e. 138 UU Pilkada
18.
Bentuk pelanggaran administrasi apa yang bisa dikatagorikan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif sesuai ketentuan pasal 73 ayat 2 UU Pilkada?
a)
d. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
b)
a. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
c)
materi lainnya untuk mempengaruhi Partai Politik Pengusung
d)
b. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang
e)
untuk mempengaruhi Pemilih
19.
Partai politik yang tidak masuk dalam DPRD tidak bias mengajukan calon karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit ….. dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
a)
a. 20 Persen
b)
b. 25 Persen
c)
c. 50 Persen
d)
d. 2 Persen
e)
e. Semua Jawaban Salah
20.
Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam pasal…..
a)
a. 152 ayat 2 UU Pilkada
b)
b. 152 ayat 1 UU Pilkada
c)
c. 156 ayat 1 UU Pilkada
d)
d. 153 UU Pilkada
e)
e. 154 UU Pilkada
21.
Tugas Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, diatur dalam pasal….
a)
a. 152 ayat 1
b)
b. 152 ayat 2
c)
c. 153 ayat 3
d)
d. 151 ayat 1
e)
e. 151 atar 2
22.
Jika ada perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 118 UU Pilkada adalah dengan cara Penghitungan suara ulang untuk TPS, dengan cara membuka kotak suara di PPS dalam jangka waktu paling lama …… setelah tanggal pemungutan suara
a)
a. 2 hari
b)
b. 3 hari
c)
c. 4 hari
d)
d. 5 hari
e)
e. 7 hari
23.
Pemilih tambahan (DPTb) adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang telah memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Cara Menggunakan hak pilih di TPS sesuai domisili yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 90 ayat 2
b)
b. 91 ayat 1
c)
c. 92 ayat 3
d)
d. 94 ayat 3
e)
e. 95 ayat 3
24.
Ketua dan anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, maka ……..
a)
a. Pidana penjara 3 – 12 bulan dan/atau denda 3 juta - 12 juta rupiah
b)
b. Pidana penjara 12 - 36 bulan dan/atau denda 6 juta - 12 juta rupiah
c)
c. Pidana penjara 6 – 24 Bulan dan/atau denda 6 juta – 24 juta rupiah
d)
d. Pidana penjara 6 – 18 bulan dan/atau denda 6 juta - 18 juta rupiah
e)
e. Pidana penjara 6 – 24 bulan dan/atau denda 6 juta - 24 juta rupiah
25.
Setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka….
a)
a. Pidana penjara 3 – 24 bulan dan/atau denda 6 juta - 24 juta rupiah
b)
b. Pidana penjara 6 – 18 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah
c)
c. Pidana penjara 3 – 10 bulan dan/atau denda 1 juta – 10 juta rupiah
d)
d. Pidana penjara 21 hari – 3 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah
e)
e. Pidana penjara 15 hari – 3 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah
26.
Waktu Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit adalah:
a)
a. palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota.
b)
b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
c)
c. paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
d)
d. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
e)
e. paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari Panitia Uji Publik.
27.
Waktu pengumuman Hasil audit laporan dana kampanye adalah:
a)
a. paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantorakuntan publik.
b)
b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah audit selesai dilaksanakan oleh KAP.
c)
c. lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota
d)
d. paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dari panitia uji publik
e)
e. secepatnya setelah diterima dari KAP
28.
Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suaraulang di PPS yang disebabkan oleh perbedaan jumlah suara pada sertifikathasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasilpenghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksicalon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, PanwasKecamatan, atau PPL dilaksanakan:
a)
a. paling lama 4 (empat) hari setelah tanggalpemungutan suara.
b)
b. paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal pemungutan suara.
c)
c. paling lama 6(enam) hari setelah tanggal pemungutan suara.
d)
d. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara.
e)
e. paling lama 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara.
29.
Perhatikan Undang – Undang Berikut ini …
1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016
3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014
5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020
Manakah dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020?
a)
a. 1 dan 5
b)
b. 2 dan 5
c)
c. 3 dan 5
d)
d. 4 dan 5
e)
e. 2 dan 3
30.
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Hal ini termuat dalam pasal….
a)
a. 14 ayat 1
b)
b. 14 ayat 3
c)
c. 15 ayat 2
d)
d. 15 ayat 3
e)
e. 16 ayat 1
31.
Dalam Pasal 21 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 menyebut bahwa Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama…..
a)
a. Ketua PPK
b)
b. KPU Kabupaten/Kota
c)
c. KPU Provinsi
d)
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota
e)
e. Semua Jawaban Salah
32.
PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Hal ini dijelaskan dalam pasal ….. UU No. 10 Tahun 2016
a)
a. 18 Ayat 1
b)
b. 18 Ayat 3
c)
c. 19 Ayat 2
d)
d. 18 Ayat 2
e)
e. 19 Ayat 3
33.
Dalam Pemilihan serentak, jumlah anggota PPK adalah 5 (lima) orang. Sedangkan jumlah anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini dijelaskan dalam pasal ….. dan ….. UU No. 10 Tahun 2016.
a)
a. 16 ayat 1 dan 19 Ayat 1
b)
b. 16 ayat 2 dan 19 ayat 1
c)
c. 16 ayat 1 dan 19 ayat 2
d)
d. 16 ayat 2 dan 19 ayat 2
e)
e. Semua jawaban salah
34.
Seperti diketahui, dalam pelaksanaan pemilihan serentak, jumlah anggota KPPS sebanyak 7 orang. Hal ini termuat dalam pasal ….. UU No. 10 Tahun 2016
a)
a. Pasal 19 ayat 1
b)
b. Pasal 20 ayat 1
c)
c. Pasal 20 ayat 2
d)
d. Pasal 21 ayat 1
e)
e. Pasal 21 ayat 2
35.
Dalam Pemilihan Serentak, Panwascam beranggotakan 3 (tiga) orang. Hal ini dijelaskan dalam pasal …..
a)
a. 23 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016
b)
b. 23 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2014
c)
c. 23 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016
d)
d. 23 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2014
e)
e. 23 ayat 3 UU No 1 Tahun 2015
36.
Pembentukan PPK melalui seleksi penerimaan anggota PPK yang dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK. Hal ini termuat dalam pasal …..
a)
a. Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016
b)
b. Pasal 16 ayat 1a UU No. 1 Tahun 2015
c)
c. Pasal 16 ayat 2a UU No. 10 Tahun 2016
d)
d. Pasal 16 ayat 1a UU No. 10 Tahun 2016
e)
e. Pasal 17 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016
37.
Pendaftaran bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Ha ini seusia dengan pasal ….
a)
a. 37 Ayat 1
b)
b. 37 Ayat 2
c)
c. 37 Ayat 3
d)
d. 37 Ayat 4
e)
e. Semua jawaban Salah
38.
Yang melakukan uji publik Untuk Bakal Calon Gubernur, Bupati Dan Walikota adalah Panitia Uji Publik yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal….
a)
a. 38 ayat 1
b)
b. 33 ayat 2
c)
c. 37 ayat 3
d)
d. 38 ayat 4
e)
e. 34 ayat 2
39.
Pada bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi yang termuat dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu:
a)
a. Menetapkan pembubaran Konstituante
b)
b. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950
c)
c. Mengesahkan pembubaran Partai Komunis Indonesia melalui Tritura
d)
d. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah
e)
e. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
40.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berlangsung sejak tanggal ….
a)
a. 27 Agustus 1945 – 29 Desember 1949
b)
b. 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949
c)
c. 16 Agustus 1948 – 22 Desember 1948
d)
d. 23 Desember 1947 – 13 Juli 1949
e)
e. 26 Desember 1947 – 5 Juli 1959
41.
Berdasarkan Pasal 54C, Pemilihan Satu pasangan Calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar dengan mencoblos kolom dalam satu gambar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 54C ayat 2 dan 3). Hal ini disebakan karena…..
a)
a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat
b)
b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon
c)
c. Apabila sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon
d)
d. Apabila sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon
e)
e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon
42.
Jika salah satu calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua meninggal dunia setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, berdasarkan pasal 55, ketentuannya adalah sebagai berikut:
a)
a. Apabila salah satu calon yang perolehan suaranya terbesar pertama dan terbesar kedua berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.
b)
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap.
c)
c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap calon dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti.
d)
d. Apabila calon berhalangan tetap pada hari pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua untuk tidak mengikuti pemungutan suara putaran kedua.
e)
e. Semua jawaban salah
43.
Dalam Pasal 58 ayat 6 UU Pilkada, DPS diproses melalui pemutakhiran data pemilih untuk diumumkan secara luas melalui papan pengumuman rukun tetangga, rukun warga atau sebutan lain oleh PPS guna mendapatkan masukan serta tanggapan dari masyarakat selama …..
a)
a. 7 Hari
b)
b. 10 Hari
c)
c. 14 Hari
d)
d. 20 Hari
e)
e. Semua Jawaban Salah
44.
Yang menyebabkan terjadinya pemilihan lanjutan adalah jika sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan. Hal ini termuat dalam pasal berapa?
a)
a. Pasal 119
b)
b. Pasal 120
c)
c. Pasal 121
d)
d. Pasal 122
e)
e. Pasal 123
45.
Seperti diketahui, Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Adapun landasan yuridisnya diatur dalam …..
a)
a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1953
b)
b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1953
c)
c. Undang-undang Nomor 9 tahun 1953
d)
d. Undang-undang Nomor 10 tahun 1953
e)
e. Undang-undang Nomor 17 tahun 1953
46.
“Memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk” merupakan peranan dari …
a)
a. Pengadilan Administrasi Negara
b)
b. Pengadilan umum
c)
c. Pengadilan Agama
d)
d. Pengadilan Tata usaha
e)
e. Pengadilan Militer
47.
Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu, putusan pengadilan pemilu manakah yang merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lain?
a)
a. Pengadilan Khusus Pemilu.
b)
b. Pengadilan Negeri.
c)
c. Pengadilan Tinggi.
d)
d. Mahkamah Agung.
e)
e. Mahkamah Konstitusi.
48.
Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah...
a)
A. UU Nomor 16 tahun 2010
b)
B. UU Nomor 10 tahun 2016
c)
C. UU nomor 26 tahun 2010
d)
D. UU Nomor 11 tahun 2016
e)
E. UU nomor 17 tahun 2017
49.
Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah…..
a)
a. BPUPKI
b)
b. PPKI
c)
c. Panitia kecil
d)
d. Panitia Sembilan
e)
e. MPR RI
50.
KPU dibantu pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat … Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai
a)
a. 27
b)
b. 26
c)
c. 25
d)
d. 29
e)
e. 28
51.
Verifikasi faktual dilakukan paling lama … Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
a)
a. 14
b)
b. 15
c)
c. 7
d)
d. 21
e)
e. 28
52.
Terhadap Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama, Maka PPS …
a)
a. Mengarsipkan
b)
b. Mengumumkan kepada Masyarakat
c)
c. Mengumukan
d)
d. tidak mengumumkan
e)
e. menyerahkannya kepada pimpinan diatasnya
53.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, Hal ini dapat disimpulkan dari :
a)
a. Supersemar 11 Maret 1966
b)
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1
c)
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
d)
d. Dekrit Presiden
e)
e. kesepakatan Bersama
54.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, juga dimuat dalam …
a)
a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978
b)
b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988
c)
c. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998
d)
d. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1988
e)
e. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
55.
Pemilihan Umum Tahun 1955 dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu …
a)
a. Gelombang I Tanggal 29 September 1955 untuk memilih Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
b)
Gelombang II Tanggal 15 Desember 1955 Untuk Memilih Anggota-Anggota Konstituante (Pembuat UUD)
c)
b. Gelombang I Tanggal 14 Februari 1955 untuk memilih Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
d)
Gelombang II Tanggal 27 November 1955 Untuk Memilih Anggota-Anggota Konstituante (Pembuat UUD)
e)
c. Gelombang I Tanggal 14 Februari 1955 untuk memilih Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
56.
Pemilu dilaksanakan Pertama Kali di Indonesia pada tahun
a)
a. 1945
b)
b. 1950
c)
c. 1955
d)
d. 1960
e)
e. 1954
57.
Pertempuran Ambarawa Berlangsung dari …
a)
a. 18 Agustus 1945 – 18 Juli 1945
b)
b. 21 November 1945 – 15 Desember 1945
c)
c. 16 April 1945 – 22 Maret 1946
d)
d. 07 November 1945 – 08 Desember 1945
e)
e. 25 September 1945 – 21 November 1945
58.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional,akuntabel, efektif dan efisien dijelaskan dalam undang-undang:
a)
a. UU 7 tahun 2017 pasal 1
b)
b. UU 7 tahun 2017 pasal 2
c)
c. UU 7 tahun 2017 pasal 3
d)
d. UU 7 tahun 2017 pasal 4
e)
e. UU 7 tahun 2017 pasal 5
59.
Jumlah kursi anggota DPR yang ditetapkan untuk pemilu 2024 berdasarkan PERPPU no 1 tahun 2022 adalah:
a)
a. 570 kursi
b)
b. 575 kursi
c)
c. 580 kursi
d)
d. 585 kursi
e)
e. 590 kursi
60.
Daftar penduduk potensial pemilih (DP4) diperoleh dari…
a)
a. Dinas Komplencapir
b)
b. Dinas Tenaga Kerja
c)
c. Badan Pusat Statistik (BPS)
d)
d. Disdukcapil
e)
e. Data Penduduk Provinsi
61.
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
a)
a. Distrik berwakil banyak
b)
b. Proporsional terbuka
c)
c. First past the post
d)
d. Suara terbanyak
e)
e. Proporsional
62.
Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau tidak bisa berjalan, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dilakukan dengan …..
a)
a. Menyerahkan kepada KPPS
b)
b. Harus di damping oleh POLISI
c)
c. Didampingi oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
d)
d. Dibantu oleh KPPS dan harus disaksikan oleh HANSIP
e)
e. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan Musawarah penyelenggara Pemilu
63.
Salah satu kode etik penyelenggara Pemilu adalah imparsialitas yang artinya...
a)
a. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu
b)
b. Tidak berpihak terhadap peserta Pemilu
c)
c. Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu
d)
d. Tidak peduli terhadap Pemilu
e)
e. Tidak ada yang benar
64.
Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali…
a)
a. Pengawas TPS
b)
b. Peserta pemilu
c)
c. Bawaslu kabupaten/kota
d)
d. TNI/POLRI
e)
e. ASN
65.
Tujuan kode etik penyelenggaraan pemilu adalah untuk menjaga.... Penyelenggara pemilu, kecuali
a)
a. Integritas
b)
b. Kehormatan
c)
c. Kemandirian
d)
d. Profesional
e)
e. Kredibilitas
66.
Jumlah titik TPS di Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 adalah
a)
a. 26.357
b)
b. 26.375
c)
c. 36.357
d)
d. 25.357
e)
e. 36.537
67.
Sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan..
a)
a. Pemeriksaan keadaan seluruh surat suara
b)
b. Penyegelan seluruh kotak suara
c)
c. Penandatanganan kotak suara
d)
d. Penyiapan TPS
e)
e. Mencoblos seluruh surat suara
68.
DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah...
a)
a. Teguran tertulis
b)
b. Peringatan keras
c)
c. Pemberhentian sementara
d)
d. Pemberhentian tetap
e)
e. Teguran verbal
69.
Pancasila pertama kali ditemukan di kitab yang ditulis oleh Empu Tantular yakni pada kitab Bernama…
a)
a. Kitab suci
b)
b. Kitab Mahabrata
c)
c. Kitab Sutasoma
d)
d. Kitab Indo Logo
e)
e. Kitab Prapanca
70.
Dalam tahapan Pilkada yang telah ditetapkan KPU RI melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah 2024 akan dimulai pada
a)
a. 17 Agustus 2024
b)
b. 25 September 2024
c)
c. 27 September 2024
d)
d. 13 Desember 2024
e)
e. 28 November 2024
71.
Tokoh dari Kerajaan Gowa-Tallo yang juga dikenal sebagai Cendekiawan Mancanegara dan memiliki nama asli I Mangadacinna Daeng Sitaba adalah
a)
a. Sultan Abdullah
b)
b. Sultan Alauddin
c)
c. Karaeng Pattingalloang
d)
d. Karaeng Karunrung
e)
e. Sultan Hasanuddin
72.
Ketua BPUPKI adalah
a)
a. Soekarno
b)
b. Mohammad Hatta
c)
c. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
d)
d. Dr. Wahidin Soediro Hoesodo
e)
e. Soemitro Djoyohadikusumo
73.
Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya apabila........., kecuali:
a)
a. Meninggal dunia
b)
b. Menjadi Menteri
c)
c. Menjadi anggota Partai Politik lain
d)
d. Mengundurkan diri secara tertulis
e)
e. Melanggar AD & ART
74.
Penghitungan suara ulang di TPS dapat diulang jika terjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali:
a)
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
b)
b. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas
c)
c. Terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan
d)
d. Penghitungan suara dipindahkan ke ruangan karena terjadinya hujan lebat
e)
e. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
75.
Di bawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, yaitu...
a)
a. Perencanaan program dan anggaran
b)
b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
c)
c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
d)
d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
e)
e. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
76.
Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
a)
a. 21 hari
b)
b. 22 hari
c)
c. 25 hari
d)
d. 28 hari
e)
e. 30 hari
77.
Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat...
a)
a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat
b)
b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
c)
c. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama
d)
d. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
e)
e. Semua jawaban benar
78.
Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih melalui ….
a)
a. Mekanisme demokrasi
b)
b. Pemilihan langsung
c)
c. Pemilihan oleh parpol mayoritas
d)
d. Pemilihan oleh kalangan menengah atas
e)
e. Semua jawaban benar
79.
Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu …… wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
a)
a. 3 hari
b)
b. 5 hari
c)
c. 7 hari
d)
d. 10 hari
e)
e. 15 hari
80.
Jamaluddin adalah Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) salah satu Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah proses penghitungan suara di TPS, yang dilakukan Jamaluddin bersama keempat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah?
a)
a. Menghubungi PPS ( Panitia Pemungutan Suara) untuk mengetahui kondisi hasil Rekapitulasi di TPS
b)
b. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
c)
c. Membuat laporan hasil penghitungan suara ke KPU Kabupaten/Kota
d)
d. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS
e)
e. Melakukan persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan
81.
Mendasari UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 204 ayat 3 Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh?
a)
a. Pantarlih, PPS, PPK
b)
b. Pantarlih
c)
c. Pantarlih dan PPS
d)
d. Pantarlih dan PPK
e)
e. Pantarlih dan KPPS
82.
Keterwakilan anggota angkatan bersenjata di DPR untuk pertama kali dihilangkan setelah atau berdasarkan hasil Pemilu?
a)
a. Pemilu 1955
b)
b. Pemilu 1971
c)
c. PEmilu 1999
d)
d. Pemilu 2004
e)
e. Pemilu 2009
83.
Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota diusulkan oleh….
a)
a. Partai Politik
b)
b. Gabungan Partai Politik
c)
c. Perseorangan
d)
d. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
e)
e. a, b, dan c Benar
84.
Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah di daerah yang bersangkutan diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pada pasal :
a)
a. 40A
b)
b. 33
c)
c. 40
d)
d. 28A
e)
e. 22B
85.
Pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 telah diatur didalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal :
a)
a. 202
b)
b. 201
c)
c. 198A
d)
d. 200A
e)
e. 193B
Reset
