NEW
Font size
WorksheetsPMANTAPAN KOMPETENSI TEKNIK PEKERJA SOSIAL
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor...
20 Tahun 2016
24 Tahun 2016
20 Tahun 2017
23 Tahun 2017
29 Tahun 2017
Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah ...
Kesehatan sosial
Pendidikan sosial
Penertiban anak jalanan
Peningkatan kualitas sosial
Penanggulangan kemiskinan
Kesejahteraan Lanjut Usia diatur melalui Undang-undang Nomor ...
13 Tahun 1998
34 Tahun 1998
16 Tahun 2002
42 Tahun 2006
18 Tahun 2008
Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, yang salah satunya adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari...
3 bulan
4 bulan
6 bulan
12 bulan
15 bulan
Peraturan Menteri Sosial tentang Kampung Siaga Bencana dikeluarkan pada tahun ...
2009
2011
2012
2013
2015
Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang Program ...
Pembentukan Keluarga Bahagia
Pengelolaan Panti Asuhan
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Sasaran tanggung jawab sosial badan usaha diprioritaskan kepada mereka yang memilik kriteria masalah berikut, kecuali ...
Kelainan jiwa
Kemiskinan
Kecacatan
Keterpencilan
Korban tidak kekerasan
Undang-undang Republik Indonesia tentang kesejahteraan Sosial diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden ...
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarno Putri
Susilo
Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Berikut merupakan sasaran penanganan fakir miskin kecuali ...
Perseorangan
Lansia
Keluarga
Masyarakat
Kelompok
Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan (PKH) diterbitkan pada tahun ...
2011
2013
2015
2016
2017
Program rehabilitasi sosial yang dibiayai melalui pendanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi berikut ini, kecuali ...
Rehabilitasi sosial anak
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
Rehabilitasi sosial perilaku menyimpang
Rehabilitasi sosial korban perdagangan orang
Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba
Pembentukan kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu (rumah tidak layak huni) dan sering difasilitasi oleh ...
Kementrian Sosial
Dinas Sosial Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
RT Setempat
Pendataan data PMKS dan PSKS dilaksanakan setiap ...
10 Tahun
7 Tahun
5 Tahun
3 Tahun
2 Tahun
Pemerintah membuat peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor ...
4 Tahun 2017
6 Tahun 2017
9 Tahun 2017
13 Tahun 2017
16 Tahun 2017
Masyarakat dapat mengusulkan pembentukan kampung siaga bencana untuk kemudian ditetapakan oleh ...
Presiden
Menteri
Dirjen Penanggulangan Bencana
Gubernur
Bupati
Tanggung jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor ...
1 Tahun 2016
3 Tahun 2016
4 Tahun 2016
5 Tahun 2016
6 Tahun 2016
Untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional yang beranggotakan ... orang
8
10
15
25
30
Berikut merupakan koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin, kecuali ...
Presiden
Menteri
Gubernur
Bupati
Walikota
Tahapan akhir pelaksanaan program keluarga harapan dilaksanakan dalam bentuk ...
Penyaluran bantuan
Transformasi kepesertaan
Verifikasi komitmen kewajiban
Pendampingan
Penetapan keluarga penerima manfaat
Tanggung jawab sosial badan usaha diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui...
Bantuan sosial
Pemberdayaan sosial
Rehabilitasi Sosial
Investasi sosial
Perlindungan sosial
Jangka waktu kepengurusan kampung siaga bencana berlaku selama ...
1 Tahun
2 Tahun
3 Tahun
4 Tahun
5 Tahun
Sumber daya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi berikut ini, kecuali ...
Pusat rehabilitasi sosial
Pusat Pendidikan dan pelatihan
Pusat kesejahteraan sosial
Rumah singgah
Instansi sosial daerah
Dalam satu kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu dan sarling jumlah anggota paling banyak adalah ... kepala keluarga.
5
8
10
15
20
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 mengatur tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan ..
Wilayah
Modal
Pendidikan
Sosial
Komunitas
Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikeluarkan pada tahun ...
2000
2001
2004
2006
2009
Kegiatan monitoring PKH merupakan aktivasi yang dilakukan secara periodik atau terus menerus baik secara langsung maupun menganalisis hasil laporan pelaksanaan PKH. Tujuan dari kegiatan monitoring tersebut adalah, kecuali ...
Menyusun indikator kinerja PKH yang menjadi acuan bagi Keberhasilan program
Mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan PKH berjalan dengan baik dalam implementasi program
Memastikan jadwal yang telah disusun dalam perencanaan satu tahun anggaran yang sesuai dengan rencana PKH
Memberikan masukan kepada pelaksana PKH mengenai upaya perbaikan penyajian data dan laporan
Mengetahui pelaksanaan kegiatan pendampingan KPM
Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksankan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk menunjang keberhasilannya dibentuk Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) yang bertujuan sebagai berikut, kecuali ...
Efektivitas pelayanan publik
Identifikasi kebutuhan pelaku usaha
Identifikasi permasalahan PKH
Memenuhi hak dan pelayanan KPM PKH
Menindaklanjuti pengaduan
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memiliki tujuan-tujuan khusus, yang menjadi tujuan khusus dari P2K2 yang tepat adalah ...
Meningkatkan pengetahuan teoretis mengenai kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak
Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku negatif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
Meningkatkan ketrampilan anak dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan pemeliharaan terhadap hewan ternak dan orang dengan gangguan jiwa
Kemiskinan membawa dampak terhadap unsur-unsur di masyarakat, salah satunya berdampak kepada keluarga. Dampak dari kemiskinan terhadap keluarga adalah ...
Keterbatasan kesempatan dalam menerima nutrisi yang cukup
Tingkat pendidikan yang lebih rendah
Buruknya pengasuhan
Motivasi anak bergeser dari sekolah kepada bekerja untuk mendapatkan penghasilan
Berhutang kepada keluarga terdekat, koperasi, atau pihak lain dengan bunga yang tinggi
Dalam program PKH terdapat kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang memiliki tujuan perubahan perilaku penerima manfaat. Berikut ini alasan perubahan perilaku dibutuhkan, kecuali ...
Mendorong konsumsi makanan yang lebih baik
Merupakan strategi penyaluran bantuan
Meningkatkan pengetahuan dalam isu kesehatan
Memiliki dampak yang signifikan
Memiliki manfaat jangka panjang dalam pengembangan masyarakat
Perhatikan penyataan berikut ini :
1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, perlindungan anak, dan ekonomi
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai program kementrian Sosial
3. Menyalurkan bantuan langsung tunai kepada KPM
4. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan ekonomi dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan pastisipasi keluarga dalam bidang politik
6. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
Dari Pernyataan di atas, yang bukan termasuk tujuan khusu dari P2K2 ditunjukan oleh nomor ...
1,3,5 dan 6
1,4,5 dan 6
1,4 dan 6
2,3 dan 5
3,4 dan 5
Perhatikan penyataan berikut ini :
1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, perlindungan anak, dan ekonomi
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai program kementrian Sosial
3. Menyalurkan bantuan langsung tunai kepada KPM
4. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan ekonomi dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan pastisipasi keluarga dalam bidang politik
6. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
Dari penyataan di atas, yang termasuk dari tujuan khusus P2K2 ditujukkan oleh nomor ...
1, 3 dan 5
1, 4 dan 6
2, 3 dan 4
2, 5 dan 6
4, 5 dan 6
Perhatikan pernyataan berikut ini,
1) 1 Sesi disampaikan dalam 1 kali pertemuan
2) Penentuan sesi disesuaikan dengan kebutuhan pemateri
3) Penyampaian sesi P2K2 berlangsung maksimal 120 menit
4) Waktu penyelenggaraan ditentukan oleh pendamping
5) Pendamping harus mengulangi kembali pemberian materi jika 14 sesi telah selesai
Pernyataan yang tepat mengenai waktu pelaksanaan P2K2 adalah ...
1, 2 dan 3
1, 3 dan 5
2, 3 dan 5
2, 4 dan 5
3, 4 dan 5
Program Keluarga Harapan dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk menunjang keberhasilannya dibentuk Sistem Pendukung Masyarakat (SPM) yang bertujuan sebagai berikut, kecuali ...
Efektivitas pelayanan publik
Identifikasi kebutuhan pelaku usaha
Identifikasi permasalahan PKH
Memenuhi hak dan pelayanan KPM PKH
Menindaklanjuti pengaduan
Membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk melindungi seluruh masyarakat dari guncangan, termasuk pada pilar menuju bebas kemiskinan dan ketimpangan. Yaitu pilar ...
Hidup yang berkualitas dan Bermartabat
Kesempatan yang sama untuk semua
Ketahanan Masyarakat
Perlindungan masyarakat
Keutuhan masyarakat
Salah satu tantangan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah ...
Keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu
Mendorong peran pemda untuk penyediaan fasdik serta aksesnya
Review besaran bantuan secara berkala dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan pendidikan per kapita
Review besaran bantuan PIP untuk SMK dengan mempertimbangkan spesialisasi
Sinergi dengan program pemerintah lainya khususnya yang terkait Pendidikan
Dalam kode Etik SDM PKH kewajiban dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang meliputi sebagai berikut, kecuali?
Menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas yang berbeda-beda
Menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas
Ramah dan bertukar kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi
Tegas dalam mengambil keputusan
Memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman
Gambaran sederhana seorang pendamping kementerian sosial yang beretika adalah sebagai berikut, kecuali?
Mampu memahami kapasitas diri dan orang lain serta selalu belajar
Selalu memberi kesempatan orang untuk berkembang
Berwibawa dan pandai membaca situasi
Mampu menyebutkan nama orang lain dengan baik
Berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan
Melihat peran dan siapa saja pihak-pihak yang terlihat dalam kegiatan pendampingan PKH, para pendamping harus dibekali teknik pendampingan yang memadai sehingga mampu menjalankan perannya secara efektif. Teknik pendampingan sosial kerap disebut sebagai teknik?
Fasilitasi komunikatif
Fasilitasi represif
Fasilitasi partisipatif
Komunikasi partisipatif
Strategis partisipatif
Salah satu rekomendasi perbaikan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah, kecuali ...
Keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu
Mendorong peran pemda untuk penyediaan fasdik serta aksesnya
Review besaran bantuan secara berkala dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan pendidikan per kapita
Review besaran bantuan PIP untuk SMK dengan mempertimbangkan spesialisasi
Sinergi dengan program pemerintah lainnya khusunya yang terkait Pendidikan
Berikut ini pentingnya evaluasi dalam praktik pemberian pelayanan sosial, kecuali ...
Pemberi layanan merasa khawatir bahwa dirinya merasa gagal jika di evaluasi
Dapat memberikan pemahaman kepada pemberi pelayanan tentang dampak dari praktik pertolongan yang telah dilakukannya
Dapat memberikan umpan balik (freedback) kepada pemberi pelayanan dalam meningkatkan keterampilannya dalam bekerja sama dengan klien
Dapat menunjukkan kemanfaatan program-program yang dilaksankan, yang berguna untuk perbaikan program di masa yang akan datang
Menjadi media untuk memahami kemajuan-kemajuan yang telah dicapai klien
Beberapa topik berikut merupakan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi dalam sebuah program di lembaga kementerian atau instansi pemerintah daerah :
Responsiveness, relevansi, ketersediaan, kemudahan akses, kualitas, produktivitas.
Responsiveness, miss communication, kualitas, produktivitas
Relevansi, Aktualisasi, relevansi, kualitas, produktivitas
Relevansi, ketersediaan, keterlibatan, kualitas, produktivitas
Dedikasi pada organisasi, kepercayaan, serta keinginan untuk terlibat, disebut :
Motif
Integritas
Etika
Komitmen
Motivasi
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah Sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas
Usaha individu
Usaha kelompok
Usaha lembaga
Usaha pemerintah
Usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya
Kriteria dari Pekerja Sosial Fungsional adalah sebagai berikut ;
Berpendidikan dari rumpun ilmu Kesejahteraan Sosial
Melaksanakan praktik pekerjaan sosial
Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional
Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional dan melaksanakan praktik pekerjaan sosial
Tidak ada jawaban yang benar
Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dinyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berikut ini kecuali :
Pelibatan dalam kerusuhan sosial
Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
Kejahatan seksual
Ketidakberdayaan ekonomi
Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6(enam) tahun merupakan ...
Hak keluarga penerima manfaat PKH
Kewajiban keluarga penerima manfaat PKH
Tujuan keluarga penerima manfaat PKH
Sasaran keluarga penerima manfaat PKH
Pengertian keluarga penerima manfaat PKH
Tugas pokok jabatan fungsional pada pekerjaan sosial adalah ...
Pekerja sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial
Pekerja sosial mempunyai tugas menyiakan kegiatan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
Pekerja sosial mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejateraan sosial
Pekerja sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial
Pekerja sosial mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
Tugas pokok jabatan fungsional pada penyuluh sosial adalah ...
Penyuluh sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial
Penyuluh sosial mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan sosial dan melaksanakan penyuluhan sosial
Penyuluh sosial mempunyai tugas melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penyuluhan sosial
Penyuluh sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial
Penyuluh sosial mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan sosial dan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial
Praktik pekerjaan Sosial meliputi kegiatan sebagai berikut kecuali :
Perlindungan sosial
Pengembangan sosial
Keberfungsian sosial
Pemberdayaan Sosial
Pencegahan disfungsi sosial
