NEW
Font size
WorksheetsPre-Post Test Bimtek Kab/Kota Antikorupsi (Tokoh Masyarakat)
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Berapakah jumlah Komponen Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi?
19
6
5
18
Dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, KPK menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Sebutkan strategi tersebut?
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Pendidikan
Pencegahan
Penindakan
Penindakan
Pencegahan
Pemberantasan
Pembinaan
Pendidikan
Pencegahan
Dalam memenuhi komponen Peningkatan Kualitas Pengawasan, Sebutkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Permendagri Nomor 89 Tahun 2022
Permendagri Nomor 88 Tahun 2022
Permendagri Nomor 87 Tahun 2022
Permendagri Nomor 86 Tahun 2022
Sesuai Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 yang terakhir direvisi menjadi UU No 19 tahun 2019 tentang KPK, KPK berwenang menangani perkara Korupsi yang pelakunya adalah?
Melibatkan Aparat Penegak Hukum dan orang lain yang ada keterkaitannya dengan Aparat Penegak Hukum
Melibatkan Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada keterkaitannya dengan Penyelenggara Negara
Melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada keterkaitannya dengan Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara
Melibatkan pihak yang ada keterkaitannya dengan perkara korupsi
Program Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi memiliki tahapan dalam pelaksanaannya. Sebutkan tahapan pada Program tersebut?
Wawancara
Kuisioner
Penilaian
Observasi
Bimbingan Teknis
Penilaian
Launching
Persiapan
Wawancara
Survei
Penilaian
Launching
Persiapan
Observasi
Bimbingan Teknis
Penilaian
Pada tahapan Observasi, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan calon Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi?
Tidak terdapat kepala daerah dan pejabat setingkat eselon 2 yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH
Tidak terdapat kepala daerah dan pejabat setingkat eselon 3 yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH
Tidak terdapat kepala daerah dan pejabat setingkat eselon 1 yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH
Tidak terdapat kepala daerah yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH
Pengusaha yang memberi hadiah voucher belanja kepada ASN karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan, merupakan perbuatan yang masuk kategori?
Suap
Gratifikasi
Pemerasan
Sumbangan
Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Membantu Memberantas Korupsi?
Tokoh masyarakat aktif terlibat dalam praktik korupsi dengan meminta suap agar mempercepat proses pengurusan dokumen
Tokoh masyarakat ikut memalsukan pembukuan laporan keuangan untuk menutupi penggunaan dana untuk keperluan pribadi
Tokoh Masyarakat dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi, sehingga menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai dampak negatif korupsi
Tokoh masyarakat memperkaya diri dengan dana yang dikumpulkan untuk perbaikan jalan atau fasilitas umum
Pada komponen Kearifan Lokal, terdapat indikator Pelestarian Seni dan Budaya Lokal untuk Penanaman Nilai Antikorupsi. Apakah deskripsi dari indikator tersebut?
Terdapat pemberdayaan kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa
Terdapat penetapan kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa
Terdapat pelestarian kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa
Terdapat pembiaran kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa
Salah satu kriteria dugaan tindak pidana korupsi yang bisa dilaporkan ke KPK, adalah?
Laporan yang tidak disertai bukti awal yang cukup untuk menduga adanya tindakan korupsi
Kasus yang tidak melibatkan penyelenggara negara atau tidak berdampak signifikan terhadap keuangan negara
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Keluhan terkait pelayanan publik yang buruk, seperti keterlambatan pengurusan dokumen atau birokrasi lambat
