NEW
Font size
Worksheets1234 HTN
Total questions: 40
Worksheet time: 22mins
Berikut adalah konstitusi tertulis yang pernah digunakan di Indonesia, kecuali ...
Konstitusi RIS 1949
Undang-Undang Dasar 1945
UU No. 10 Tahun 1950
UU No. 7 Tahun 1950
Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia saat ini adalah ...
Presidensial
Parlementer
Semi-Presidensial
Semi-Parlementer
Lembaga negara yang berwenang untuk membentuk undang-undang adalah ...
MPR dan DPR
DPR dan Presiden
Presiden dan MPR
MPR dan DPD
Berikut ini adalah karakteristik sistem pemerintahan Indonesia setelah amendemen UUD 1945, kecuali ...
DPR memegang kekuasaan membentuk UU
Presiden dapat mengajukan RUU
MPR adalah lembaga tertinggi negara
MPR hanya berwenang untuk melantik Presiden
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terbuka
Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ...
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
Memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi, artinya pemegang kedaulatan tertinggi adalah ...
DPR
MPR
Rakyat
Presiden
Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila. sistem demokrasi tersebut selalu didasarkan pada ...
suara terbanyak
keputusan presiden
musyawarah mufakat
partai politik yang berkuasa
kekuasaan mayoritas anggota DPR
Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Presiden menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah.....
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati/Wali Kota
Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....
Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
UU Nomor 17 Tahun 2014
UUD NRI Tahun 1945
Berikut adalah hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), kecuali....
HTN mengatur pembagian kewenangan lembaga negara. HAN mengatur cara alat perlengkapan negara melaksanakan kewenangannya.
HTN dimulai pada saat kewenangan dilaksanakan. HAN berhenti pada saat kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar diterima alat perlengkapan negara.
HTN berhenti pada saat kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar diterima alat perlengkapan negara. HAN dimulai pada saat kewenangan dilaksanakan.
Lembaga negara tanpa HTN akan lumpuh dan alat perlengkapan negara tanpa HAN akan bebas sepenuhnya.
Mengapa pembagian kekuasaan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan?
Pembagian kekuasaan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan diambil secara bersamaan.
Pembagian kekuasaan memperkuat monopoli kekuasaan
Pembagian kekuasaan tidak relevan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan
Pembagian kekuasaan mempersulit pengambilan keputusan
Apakah yang menjadi obyek ilmu dari Hukum Tata Negara?
Negara
Masyarakat
Hak dan Kewajiban
Organsisasi sosial
Konstitusi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin adalah merupakan...
Sumber hukum materiil Hukum Tata Negara
Sumber hukum formil Hukum Tata Negara
Aturan hukum
Norma hukum
Prinsip trias politika membagi kekuasaan negara menjadi tiga yakni...
Eksekutif, legislatif, eksaminatif
Eksekutif, yudikatif, federatif
Legislatif, eksekutif, yudikatif
Yudikatif, eksaminatif, eksekutif
Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas ...
Kekuasaan belaka
Lembaga negara
Kedaulatan rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) merupakan Lembaga…..
Eksekutif
Judikatif
Legislatif
Demonstratif
Independen
Lembaga Perwakilan Rakyat Berdasarkan UUD NRI 1945 adalah...
DPR, DPD, MPR
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasam Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum
KPPD, KPLP dan PKK
Tujuan terbentuknya Komisi Pemilihan umum adalah…
Untuk dapat mengawasi proses Pemilihan Umum
Menjalankan dan mengawasi Pemilihan Umum
Untuk dapat mengawasi serta bertanggung jawab atas semua masalah pada proses Pemilihan Umum
Menyelenggerakan Pemilhan Umum sesuai dengan tahapannya
Semua Benar
Amandemen UUD NRI 1945 diamandemen sebanyak berapa kali...
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
5 Kali
Berikut ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kecuali...
Menguji Undang-Undang Terhadap UUD
Memutuskan Sengketa Hasil Pemilu DPR
Membubarkan Partai Politik
Memutuskan Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang
Di bawah ini yang termasuk Lembaga Negara Independen kecuali
KPK
DPR
Ombudsman
Komnas HAM
1. Di bawah ini merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali...
A. Bentuk dan penyusunan alat-alat perlengkapan negara
B. Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
C. Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tersebut.
D. Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara
2. Di bawah ini merupakan objek kajian antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu ...
A. Ilmu negara dan hukum tata negara sama kajiannya, yaitu negara dalam keadaan konkrit
B. Ilmu negara dan hukum tata negara mempunyai objek kajian yang sama.
C. Ilmu negara dan hukum tata negara objek kajiannya adalah negara tertentu.
D. Ilmu negara melakukan kajian negara dalam pengertian konkrit. Hukum tata negara melakukan kajian negara yang masih abstrak
5.Yang bukan merupakan hak-hak daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah...
A. menyelengarakan kebijakan dibidang pertahanan dan keamanan
B. memungut pajak daerah dan retribusi
C. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah
D. mengelola kekayaan daerah
7. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia setelah amandemen UUD 1945, kecuali...
A. MK (Mahkamah Konstitusi)
B. DPR, dan DPD
C. PRESIDEN dan MPR
D. KPK
8. Di bawah ini adalah sumber hukum formil dari hukum tatanegara Indonesia, kecuali...
Perundang-undangan
Yurisprudensi
Pancasila
Doktrin
10. Apabila terdapat perbedaan hasil Pemilu sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum, maka diselesaikan oleh...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. DPR
D. KPU
12. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas …. dan tugas pembantuan.
A. Dikotomi
B. Hegemoni
C. Otonomi
D. Ekonomi
15. Berikut yang bukan merupakan istilah dari Hukum Tata Negara, yaitu..
A. Administratief recht
B. Staatsrecht
C. Droit Constitutional
D. Constitutional Law
18. Pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari Pusat kepada Daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri merupakan pengertian dari azas?
A. desentralisasi
B. dekosentrasi
C. tugas perbantuan
D. sentralisasi
