NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsQuiz Webinar Sosialisasi Gratifikasi
Total questions: 12
Worksheet time: 9mins
Name
Class
Date
1.
Undang Undang yang mengatur Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah undang undang nomor…...
a)
31/1999 jo 20/2004
b)
31/1999 jo 20/2001
c)
31/1999 jo 20/2002
d)
31/1999 jo 20/2005
2.
Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu yang ditentukan...
a)
Sanksi Pidana
b)
Sanksi Administrastif
c)
Sanksi Sosial
d)
Sanksi Disiplin
3.
Berdasarkan pedoman Penerimaan Gratifikasi PT Pupuk Kujang nomor PK-SEK-PD-009 tahun 2022, Penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG (Unit Pengelola Gratifikasi) dalam jangka waktu paling lama...
a)
10 hari Kalender
b)
14 Hari kerja
c)
10 Hari kerja
d)
15 Hari Kalender
4.
Contoh Gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK / UPG sebagai berikut ....
a)
Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian lebih dari > Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
b)
Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian lebih dari > Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
c)
Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi serta upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
d)
Semua benar
5.
Dibawah ini manakah website WBS Terintegrasi Pupuk Indonesia?
a)
Wbs.pupuk-indonesia.co.id
b)
wbs.pupuk-indonesia.com
c)
WBS.pupuk-indonesia.kjg.com
d)
Wbs.pupuk-kujang.co.id
6.
Di salah satu Rumah sakit seorang Pasien harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya pasien tersebut mendapat nomor urut 40, akan tetapi dikarenakan ada keluarga pasien tersebut yang bekerja di Rumah sakit itu, dia mendapatkan kemudahan menempati no urut ke 12, hal tersbut termasuk dalam.....
a)
Gratifikasi
b)
Korupsi Curang
c)
Korupsi Pemerasan
d)
Korupsi Otogenik
7.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya disebut....
a)
Gratifikasi
b)
Penyuapan
c)
Benturan Kepentingan
d)
Korupsi Curang
8.
Contoh nyata dari Benturan Kepentingan adalah ...
a)
Seorang karyawan menggunakan jabatannya untuk menguntungkan bisnis pribadi/kolega
b)
Seorang karyawan mengikuti pelatihan yang disediakan perushaan.
c)
Seorang karyawan menerima promosi karena kinerjanya yang baik.
d)
Seorang karyawan mengambil cuti tahunan sesuai peraturan perusahaan.
9.
Lembaga apa yang berwenang menerima laporan Gratifikasi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara di Indonesia?
a)
Kepolisian Negara RI
b)
Kejaksaan Agung
c)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
d)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
10.
Bentuk Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 adalah hak....
a)
Mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi.
b)
Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
c)
Untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat.
d)
Untuk mendapatkan kesempatan pelayanan Organisasi masyarakat.
11.
Dalam Perlindungan saksi dan Koran, WBS multicompany bekerjasama dengan lembaga :
a)
BPKP
b)
KPK
c)
BPOM
d)
LPSK
12.
Salah satu dampak Negatif dari Gratifikasi adalah..
a)
Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap Perusahaan
b)
Membuat proses pelayanan publik lebih efisien
c)
Mempercepat proses pengambilan keputusan
d)
Menurunkan integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi Perusahaan
Reset
