Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi

Hak untuk mencegah orang lain

Hak untuk diakui sebagai pencipta

Hak untuk memperbanyak ciptaan

Departemen Kehakiman

Pemerintah

Pencipta atau penerima hak

Pembeli ciptaan

Hak untuk mencegah orang lain

Hak untuk memperbanyak ciptaan

Hak untuk diakui sebagai pencipta

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi

Hak untuk diakui sebagai pencipta

Hak untuk mencegah orang lain

Hak untuk memperbanyak ciptaan

Tidak perlu mencantumkan sumber

Boleh diambil tanpa izin

Harus disebutkan sumbernya secara lengkap

Tidak diatur

Hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan

Hak untuk mencegah orang lain menggunakan penemuan

Hak untuk diakui sebagai penemu

Hak untuk mempublikasikan penemuan secara bebas

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari desain produk

Hak untuk mencegah orang lain menggunakan desain produk

Hak untuk diakui sebagai desainer produk

Hak untuk mempublikasikan desain produk secara bebas

Tanda yang digunakan untuk membedakan hasil produksi

Nama dari sebuah perusahaan

Angka yang menunjukkan kualitas barang

Simbol yang digunakan untuk promosi

Sebagai sarana investasi

Sebagai jaminan reputasi

Sebagai tanda pengenal

Sebagai alat promosi

Melalui Pendaftaran Merek

Melalui iklan televisi

Melalui penawaran diskon

Melalui survei konsumen

Merek memiliki daya pembeda

Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik

Merek telah menjadi milik umum

Merek terlalu sederhana

Melalui pertemuan langsung antara pihak terkait

Melalui iklan di media sosial

Melalui penyelesaian di luar pengadilan

Melalui gugatan ke Pengadilan Niaga

Kemampuan merek untuk menjamin kualitas produk

Kemampuan merek untuk membedakan barang dari yang lain

Kemampuan merek untuk menarik perhatian konsumen

Kemampuan merek untuk menjangkau pasar global

Hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek

Dapat dilakukan tanpa proses hukum

Dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek

Hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga

Melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Melalui pertemuan informal antara pihak terkait

Melalui media sosial

Melalui iklan di televisi

Melalui pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Melalui iklan di media sosial

Melalui pertemuan informal dengan pesaing

Melalui survei konsumen

Izin untuk menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak lain

Izin untuk menggandakan merek tanpa izin

Izin untuk mengubah merek tanpa persetujuan pemiliknya

Izin untuk menjual merek tanpa persetujuan pemiliknya

Peraturan tentang lingkungan hidup

Peraturan tentang pajak barang mewah

Peraturan tentang iklan televisi

UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu untuk sementara waktu

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu untuk selamanya

Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten

Izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang paten untuk menggunakan patennya

Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain untuk membatalkan paten

Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain untuk menggugat pelanggar paten

Deskripsi paten atau dokumen spesifikasi paten

Surat persetujuan dari pemerintah

Bukti keaslian invensi

Surat pernyataan dari pemohon

Pengumuman dilakukan untuk menarik minat investor

Pengumuman dilakukan untuk menyembunyikan informasi paten dari publik

Pengumuman dilakukan untuk memberikan paten kepada publik secara gratis

Pengumuman dilakukan agar publik dapat mengetahui paten yang didaftarkan dan dapat mengajukan keberatan

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa selama 12 bulan

Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif setelah masa pengumuman berakhir

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa selama 18 bulan

Pemohon harus menyerahkan formulir pemeriksaan substantif selama 30 bulan

Pemohon akan diminta untuk menyerahkan dokumen tambahan

Pemohon akan diminta untuk mengajukan banding

Pemohon akan diberitahu oleh DJHKI agar ketidakjelasan dan kekurangan invensi diperbaiki

Pemohon akan langsung diberikan paten tanpa proses tambahan

Sebagai bagian dari konsep kebebasan berkontrak

Sebagai bagian dari konsep keadilan dan keadilan ekonomi

Sebagai bagian dari konsep monopoli bisnis

Sebagai bagian dari konsep persaingan usaha

Keadilan, kepemilikan yang sah, penghargaan terhadap karya inovatif, dan pencegahan kemudaratan

Ketidakadilan, kepemilikan yang tidak sah, penghinaan terhadap karya inovatif, dan pencegahan kemudaratan

Keadilan, kepemilikan yang sah, penghinaan terhadap karya inovatif, dan pencegahan kemudaratan

Keadilan, kepemilikan yang sah, penghargaan terhadap karya inovatif, dan penyebaran kemudaratan

Dengan tidak memperhatikan kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat

Dengan tidak memberikan pengakuan kepada individu yang berkontribusi

Dengan menghina usaha dan kontribusi penemu atau pencipta

Dengan memberikan pengakuan yang layak dan menghargai usaha serta kontribusi penemu atau pencipta

Tidak memberikan hak eksklusif kepada siapa pun

Memberikan hak eksklusif hanya kepada pihak tertentu tanpa alasan

Memberikan hak eksklusif kepada siapa pun tanpa pertimbangan

Memberikan hak kepemilikan individu atas hasil dari kerja kerasnya

Dengan tidak memperhatikan dampak negatif dari perlindungan hak paten

Dengan memastikan bahwa perlindungan hak paten hanya menguntungkan pihak tertentu

Dengan memastikan bahwa perlindungan hak paten tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat umum

Dengan memastikan bahwa perlindungan hak paten menimbulkan hambatan bagi pihak lain

Dengan mengabaikan kontribusi umat Islam dalam bidang tersebut

Dengan mendorong inovasi dan penelitian ilmiah

Dengan menekankan penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

Dengan tidak memberikan perhatian terhadap kemajuan IPTEK

Dengan mengabaikan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi

Dengan menekankan pentingnya etika dalam setiap aspek teknologi

Dengan tidak memperhatikan dampak etika terhadap teknologi

Dengan menghina upaya menjaga etika dalam pengembangan teknologi

Perlindungan Lingkungan

Hak Cipta

Perdagangan Barang

Kesehatan Masyarakat

Standar ditetapkan oleh masing-masing negara anggota

Tidak ada standar yang ditetapkan

Menetapkan standar maksimal dalam pengaturan HKI

Menetapkan standar minimal dalam pengaturan HKI

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang berisi elemen aktif.

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak kekayaan intelektual baru dalam hukum internasional dan hukum indonesia.

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakkan tiga dimensi dari berbagai elemen untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta.

Membuat surat permohonan secara tertulis dan menyerahkan dokumen ke DJKI.

Mengirim email permohonan ke pemerintah dan menunggu persetujuan.

Mengajukan permohonan secara lisan dan membayar PNBP.

Melakukan pendaftaran secara online tanpa perlu membayar biaya.

Objek hukum pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu adalah yang palsu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Objek hukum pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu adalah yang asli dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Objek hukum pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu adalah yang palsu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Objek hukum pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu adalah yang asli dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu perlindungan dalam hukum desain tata letak sirkuit terpadu tidak diatur.

Jangka waktu perlindungan dalam hukum desain tata letak sirkuit terpadu dipandang terlalu pendek.

Jangka waktu perlindungan dalam hukum desain tata letak sirkuit terpadu dipandang terlalu lama.

Jangka waktu perlindungan dalam hukum desain tata letak sirkuit terpadu berbeda untuk setiap individu.

Kesulitan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu melalui hukum hak cipta adalah sifat desain yang lebih teknis.

Kesulitan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu melalui hukum hak cipta adalah sifat desain yang lebih kreatif.

Kesulitan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu melalui hukum hak cipta adalah sifat desain yang lebih artistik.

Kesulitan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu melalui hukum hak cipta adalah sifat desain yang lebih utilitarian.

Standar keaslian dalam perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu berada di antara persyaratan keaslian dalam hak cipta dan persyaratan langkah inventif dalam paten.

Standar keaslian dalam perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu sama dengan persyaratan keaslian dalam hak cipta.

Standar keaslian dalam perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu lebih tinggi dari persyaratan langkah inventif dalam paten.

Standar keaslian dalam perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu sama dengan persyaratan langkah inventif dalam paten.

Perpaduan asas umum pengaturan tertentu dari beberapa model hukum HKI yang telah ada.

Perpaduan asas umum pengaturan tertentu dari hukum paten dan hukum merk.

Perpaduan asas umum pengaturan tertentu dari hukum paten dan hukum hak cipta.

Perpaduan asas umum pengaturan tertentu dari hukum merk dan hukum desain industri.

Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah peraturan yang mengatur hak cipta dalam desain sirkuit terintegrasi.

Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hukum yang melindungi desain sirkuit terintegrasi dari penggunaan tanpa izin.

Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah regulasi yang mengatur proses pendaftaran desain sirkuit terintegrasi.

Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah undang-undang yang menetapkan standar keaslian dalam desain sirkuit terintegrasi.

Hukum paten melindungi penemuan teknis, sedangkan hukum desain tata letak sirkuit terpadu melindungi desain fisik sirkuit terintegrasi.

Hukum paten memberikan hak eksklusif untuk produksi, sedangkan hukum desain tata letak sirkuit terpadu memberikan hak eksklusif untuk desain.

Hukum paten memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih lama daripada hukum desain tata letak sirkuit terpadu.

Hukum paten berlaku secara internasional, sedangkan hukum desain tata letak sirkuit terpadu berlaku hanya di negara tertentu.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi antara pemegang hak dan pihak yang diduga melanggar.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hak kekayaan intelektual.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mencabut hak kekayaan intelektual dari pihak yang melanggar.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan memberikan kompensasi finansial kepada pemegang hak yang dirugikan.

Hukum paten melindungi penemuan teknis, sedangkan hukum merek melindungi identitas produk.

Hukum paten memberikan hak eksklusif untuk produksi, sedangkan hukum merek memberikan hak eksklusif untuk merek dagang.

Hukum paten memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih lama daripada hukum merek.

Hukum paten berlaku secara internasional, sedangkan hukum merek berlaku hanya di negara tertentu.

Proses pendaftaran hak cipta lebih sederhana daripada proses pendaftaran paten.

Proses pendaftaran hak cipta memerlukan uji kebaruan, sedangkan proses pendaftaran paten memerlukan uji langkah inventif.

Proses pendaftaran hak cipta dilakukan di kantor hak kekayaan intelektual, sedangkan proses pendaftaran paten dilakukan di kantor paten.

Proses pendaftaran hak cipta tidak memerlukan biaya, sedangkan proses pendaftaran paten memerlukan biaya besar.

Informasi yang diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis

Informasi yang tidak dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang

Informasi yang tidak memiliki nilai ekonomi

Tidak ada perlindungan hukum untuk Rahasia Dagang

Melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Melalui proses pengadilan

Melalui proses administrasi pemerintah

Pemilik rahasia dagang

Penerima lisensi rahasia dagang

Pihak yang tidak memiliki akses ke rahasia dagang

Pemerintah yang mengatur rahasia dagang

Melalui proses pengadilan

Berlangsung secara otomatis

Tidak ada prosedur perlindungan

Harus diajukan pendaftran

Pengalihan hak hanya dapat dilakukan melalui pewarisan

Lisensi hanya dapat diberikan oleh pemerintah

Hak rahasia dagang dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis

Pengalihan hak tidak diatur dalam hukum

Melalui proses administrasi pemerintah

Tidak ada penyelesaian sengketa yang tersedia

Melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Melalui proses pengadilan

Informasi yang tidak dijaga kerahasiannya

Metode produksi, metode pengelolahan, atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnis

Informasi yang diketahui oleh umum

Informasi yang tidak memiliki nilai ekonomi

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini

Peraturan yang hanya mengakomodasi kepentingan pemilik

Peraturan yang tidak mengakomodasi kepentingan pemilik maupun pengguna

Peraturan yang mengakomodasi kepentingan pemilik dan pengguna

Melalui penyelesaian sengketa di luar peradilan umum

Melalui penyelesaian sengketa melalui proses administrasi pemerintah

Melalui proses pengadilan

Tidak ada penyelesaian sengketa yang tersedia

Tidak ada perlindungan hukum yang diberikan

Perlindungan hukum diberikan melalui proses pengadilan

Perlindungan hukum diberikan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000

Perlindungan hukum diberikan melalui peraturan perusahaan

Melalui proses administrasi pemerintah Indonesia

Melalui proses pengadilan di Indonesia

Melalui penyelesaian sengketa di luar peradilan Indonesia

Tidak ada penyelesaian sengketa yang tersedia di luar Indonesia

Hak eksklusif terhadap tanaman buah-buahan

Perlindungan terhadap tanaman liar

Hak eksklusif terhadap varietas tanaman

Perlindungan terhadap tanaman hias

Dengan memberikan izin tanaman baru

Dengan memberikan hadiah kepada pemulia tanaman

Dengan memberikan perlindungan preventif dan represif

Dengan memberikan sertifikat tanaman hias

Lama, unik, stabil, diberi nama

Baru, unik, stabil, diberi nama

Lama, seragam, tidak stabil, tidak diberi nama

Baru, tidak unik, stabil, diberi kode

Pemulia, orang asing, konsultan, ahli waris

Pemulia, orang asing, konsultan, peneliti

Pemulia, badan hukum, konsultan, ahli waris

Pemulia, badan hukum, konsultan, peneliti

Surat pernyataan kelayakan

Surat perjanjian kerjasama

Surat pernyataan tidak bersalah

Surat kuasa khusus

Memberikan sertifikat langsung

Mengembalikan dokumen tanpa pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen

Menolak permohonan tanpa pemeriksaan

Perlindungan terhadap tanaman hias

Perlindungan terhadap tanaman buah-buahan

Perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman

Perlindungan terhadap tanaman liar

Menggunakan varietas tanaman tanpa izin

Menjual varietas tanaman tanpa izin

Mengajukan permohonan pendaftaran Hak PVT

Memberikan hadiah kepada pemerintah