"Government" berfokus pada proses, sedangkan "governance" pada struktur.

"Government" berfokus pada struktur dan kewenangan, sedangkan "governance" pada proses.

"Government" melibatkan semua aktor masyarakat, sedangkan "governance" hanya pemerintah.

"Government" bertujuan menciptakan kesejahteraan, sedangkan "governance" hanya menyelesaikan masalah.

Mengelola

Memerintah

Berpartisipasi

Berkolaborasi

Karena pemerintah memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur, kewenangan, dan kerangka aturan.

Karena pemerintah adalah satu-satunya aktor yang berhak mengambil keputusan.

Karena pemerintah selalu didukung penuh oleh masyarakat sipil.

Karena pemerintah tidak memerlukan partisipasi dari pihak lain.

Struktur dan kewenangan.

Kekuasaan dan kontrol.

Proses.

Hierarki dan perintah.

Hanya pemerintah dan birokrasinya.

Hanya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Setiap aktor yang berkepentingan.

Hanya masyarakat adat dan perusahaan.

Penanganan kemiskinan di perkotaan.

Penanggulangan pengangguran nasional.

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Pemberantasan korupsi di lembaga pemerintahan.

Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.

Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kekuasaan, kontrol, dan kepatuhan.

Birokrasi, anggaran, dan infrastruktur.

Kalori menjadi kecepatan

Kedaulatan dan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik

Hambatan angin menjadi kelandaian jalan

Ukuran komponen sepeda menjadi efektivitas

Hanya faktor eksternal

Hanya faktor internal

Faktor eksternal dan internal

Ukuran komponen politik

Mewakili kepentingan kelompok minoritas.

Membuat sesuatu hadir kembali dari satu ranah ke ranah lain.

Membentuk lembaga formal untuk pengambilan keputusan.

Menyampaikan keluhan rakyat kepada pemerintah.

Menerjemahkan kehendak rakyat menjadi kebijakan publik.

Memilih perwakilan untuk duduk di parlemen.

Menciptakan energi dari dalam diri menjadi kecepatan.

Menyampaikan aspirasi individu kepada penguasa.

Otoritas yang diberikan tidak dapat digunakan untuk mengelola kepentingan pemberi.

Orang yang diberi otoritas bisa menjadi otonom dari pemberi otoritas.

Pemberi otoritas kehilangan hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Otoritas hanya dapat diberikan kepada individu, bukan lembaga.

Representasi Formalistik

Representasi Simbolik

Representasi Deskriptif

Representasi Substantif

Occupy Wall Street dan Arab Spring

Black Lives Matter dan Gejayan Memanggil

Reformasi 1998 dan Revolusi Iran

Gerakan Lingkungan Hidup dan Gerakan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Dilakukan oleh individu secara mandiri

Selalu memiliki tujuan yang jelas

Dimotori oleh pejabat pemerintah

Tidak memerlukan strategi khusus

Dilakukan oleh warga negara.

Memiliki tujuan yang jelas.

Terkait dengan isu publik.

Melibatkan banyak orang.

Tidak memiliki strategi yang terorganisir.

Tidak dilakukan oleh warga negara.

Isu yang diangkat bersifat pribadi.

Tidak memiliki tujuan yang jelas.

Kurangnya kesadaran individu.

Kultur patriarki yang mengobjekkan perempuan.

Jumlah korban yang sedikit.

Peraturan yang belum memadai.

Ekonomi

Budaya

Kekuasaan

Sejarah

Kekuasaan selalu bersifat koersif dan memaksa

Kekuasaan hanya terlihat dalam konflik terbuka

Kekuasaan bersifat ideologis dan dapat membentuk preferensi orang sehingga mereka bertindak secara sukarela

Kekuasaan semata-mata tentang kontrol atas sumber daya fisik

Lingkungan yang tidak terstruktur

Arena yang berbeda

Sistem yang tidak memiliki batasan

Ruang hampa

Proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak

Keputusan dibuat oleh otoritas yang sangat terbatas dan tidak melibatkan pihak luar

Ruang di mana kekuasaan didistribusikan secara merata

Proses pengambilan keputusan yang terbuka untuk umum

Ruang di mana keputusan dibuat tanpa masukan eksternal

Otoritas mengundang individu atau kelompok untuk terlibat dalam proses pembicaraan atau pengambilan keputusan

Kekuasaan dijalankan melalui konfrontasi langsung

Semua warga negara memiliki suara yang sama dalam keputusan

Melalui kesepakatan sukarela

Melalui negosiasi damai

Melalui proses yang melibatkan kekuatan atau revolusi

Melalui pemilihan umum yang demokratis

Menjamin perlindungan HAM tanpa diskriminasi kelompok

Mengurangi biaya kampanye partai politik

Meningkatkan partisipasi pemilih dari semua usia

Mendorong jumlah perempuan di lembaga legislatif

Memindahkan kekuasaan legislatif ke eksekutif

Mengurangi jumlah partai politik yang ikut pemilu

Menjamin akses setara terhadap hak berpartisipasi politik

Meningkatkan dominasi satu kelompok politik tertentu

Pemberian kursi otomatis bagi kandidat petahana

Larangan perempuan mencalonkan diri dalam pemilu

Upaya proaktif memperluas keterwakilan kelompok

Tindakan untuk menghapus semua kuota partai

Wajib 30% perempuan dalam daftar calon partai

Wajib 30% perempuan dalam setiap kursi DPR

Pembatasan 30% perempuan hanya di daerah khusus

Anjuran 30% perempuan tanpa sanksi tegas

Tindakan khusus yang bersifat sementara

Peraturan permanen untuk semua partai politik

Kampanye umum tanpa target representasi

Sanksi tegas bagi partai tanpa calon perempuan

Menetapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan

Mengusulkan minimal 25% calon perempuan di DPR

Memberikan kursi khusus bagi perempuan sebanyak 35%

Menyusun daftar caleg perempuan setidaknya 40%

Sebaran lokal belum merata dan afirmasi dipahami administratif

Kuota 50% perempuan sudah tercapai di semua tingkat

Gerakan perempuan terlalu kuat sehingga menurunkan kompetisi

Parliamentary threshold dihapus sehingga akses makin mudah

Memberi kursi gratis tanpa seleksi bagi perempuan

Menciptakan kesempatan setara melalui langkah sementara

Menghapus persaingan politik dan proses pencalonan

Menetapkan kuota tetap permanen untuk semua jabatan

Menerapkan kebijakan yang lebih tanggap isu perempuan

Mengurangi jumlah caleg perempuan demi efisiensi

Memfokuskan kampanye pada kepentingan elit partai

Menunda verifikasi keterwakilan perempuan di daftar calon

arena kampanye partai secara umum

pengambilan keputusan berdampak luas

media massa dan hiburan publik

forum diskusi komunitas lokal

kanker payudara sebagai isu kesehatan

infrastruktur transportasi antar kota

hak cipta karya seni perempuan

pajak penghasilan keluarga menengah

peningkatan ekspor komoditas mentah

subsidi pangan musiman terbatas

kebijakan afirmatif untuk perempuan

promosi wisata daerah terpencil

Perempuan di DPD mencapai 28 persen

Angka buta huruf perempuan 11 persen

Perempuan di DPR sebesar 18 persen

Angka buta huruf laki-laki 5 persen

Akses berarti peluang atas sumber daya

Partisipasi berarti keterlibatan keputusan

Kontrol berarti kuasa menggunakan sumber daya

Penerima manfaat berarti perempuan merasakan kebijakan

Memusatkan kandidat pada wilayah paling makmur

Menargetkan kuota perempuan di daftar calon

Mengabaikan isu gender dalam kampanye

Mengurangi program pendidikan literasi perempuan

Nusa Tenggara Timur dan sistem kasta Bali

Tradisi Baduy dan sistem kasta Bali

Sistem kasta Bali dan Nusa Tenggara Timur

Sistem kasta Bali dan tradisi Baduy