Pemerintahan yang modern tidak hanya mencakup efisiensi dan peningkatan

keekonomisan, tetapi juga berakuntabilitas dengan warga negaranya. warga Negara

tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen tapi juga memiliki hak untuk mendapatkan

jaminan atas kebutuhan dasar dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas

berbagai kebijakan yang dilakukan. Pandangan ini dikenal dengan sebutan :

Karakteristik Good Governance yang dirumuskan dalam Deklarasi Manila adalah :

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlakumerupakan asas :

Peraturan yang mendefenisiskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi

pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

seperangkat indikator kinerja, adalah :

Penyusunan RKA‐SKPD berdasarkan prestasi kerja harus memerhatikan hal-hal berikut:

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan

pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan suatu program/kegiatan

dengan menghitung rasio efisiensi dana dengan cara :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan

uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” hal ini merupakan

defenisi keuangan daerah sesuai dengan :

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada

daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang digunakan dalam usaha

pemerintah daerah mengisi kas daerah yang meliputi :

Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Tugas dari pejabat penatausaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK‐SKPD)

adalah :

Koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu kepala daerah menyusun

kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

termasuk pengelolaan keuangan daerah. Yang bertindak selaku coordinator pengelolaan

keuangan daerah tersebut adalah :

Pendapatan Daerah bersumber dari :

Pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi :

Pada lampiran IV PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

belanja diklasifikasikan menurut ekonomi yaitu menurut jenis belanja, organisasi, dan

menurut fungsi. Contoh klasifikasi menurut jenis belanja adalah :

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip‐prinsip pengadaan yang

dipraktikkan secara internasional. Prinsip dasar pengadaan barang/jasa tersebut adalah :

Proses pengolahan data transaksi keuangan daerah dalam rangka penyusunan sebuah

laporan keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan

pemerintah daerah merupakan defenisi :

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu disebut :

Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) selambat-lambatnya :

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,

objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan

tugas dan fungsi instansi pemerintah adalah defenisi dari :

Unsur-unsur SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas.

Pemeriksaan kinerja sering juga disebut :Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas.

Pemeriksaan kinerja sering juga disebut :

Salah satu perbbuatan yang menimbulkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan oleh

bendahara adalah :

Suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat

kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan

mengganti kerugian adalah defenisi :

Masa kedaluarsa (lewat waktu) atas Tuntuntan perbendaharaan biasa apabila kerugian

tersebut baru diketahui sejak kekurangan Kas/ barang tersebut, dalam hal kasus tersebut

tidak pernah dilakukan upaya-upaya damai adalah setelah lewat waktu :

Yang menjadi ketua dari Majelis Pertibangan Tingkat Provinsi yang berkaitan dengan

penyelesaian permasalahan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah adalah

anda ὑbukti perjanjian barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,-

dan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- adalah berupa:

Tingkat kas minimal merupakan cadangan kas untuk berjaga-jaga, bila terjadi pengeluaran kas

mendadak atau penerimaan kas gagal dikenal sebagai:

Penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dalam laporan realisasi anggaran disebut:

Penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dalam laporan realisasi anggaran disebut:

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK selambat-

lambatnya:

Dibawah ini yang termasuk dalam contoh audit kinerja adalah:

Opini yang diberikan BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan jika terdapat permasalahan yang

belum dapat dituntaskan, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan

keuangan adalah:

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian daerah mengalami daluwarsa apabila:

Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau

angsuran tidak berhasil, maka akan dilakukan:

Terdapat banyak karakteristik dan prinsip tentang Good Governance, salah satu yang menjadi tonggak

penting yang dirumuskan dalam deklarasi manila yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan

kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua

stakeholders secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat adalah:

Dokumen penetapan kinerja atau kontrak kerja yang disusun setiap tahun oleh unit kerja berisi

sasaran berupa:

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang

meminta dalam bentuk:

Karakteristik yang harus dipenuhi dalam penyusunan sasaran yang artinya sasaran harus memiliki

jangka waktu yang jelas dan jangka pendek adalah:

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang harus dicatat dan dikelola dalam APBD adalah yang

berkaitan dengan tugas-tugas:

Fungsi anggaran daerah yang menyatakan bahwa APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran

dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian disebut:

Prinsip dasar atau asas penyusunan anggaran yang mewajibkan kredit anggaran yang disediakan

terinci secara jelas peruntukkannya adalah:

Penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja harus memperhatikan ukuran keberhasilan yang

akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan atau disebut:

Rancanganan DPA SKPD memuat rincian tentang sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan

yang direncanakan, anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana

dari tiap SKPD, serta:

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dibawah ini yang

merupakan urusan pilihan adalah:

Pernyataan dibawah ini yang merupakan kewajiban daerah adalah:

Alokasi dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan sumber penerimaan APBD

adalah pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan:

Berikut merupakan pendapatan daerah yang bersumber dar pendapatan daerah lainnya yang sah

adalah:

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/ kota diwilayah provinsi

terkait dengan ketentuan perimbangan sebagai berikut:

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah

kabupaten/ kota, hasil penerimaannya diserahkan kepada kabupaten/ kota yang bersangkutan

sebesar:

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi adalah pengertian:

Jumlah penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak dalam APBN sebesar Rp. 350 triliyun dan

jumlah alokasi bagi hasil adalah Rp. 50 triliyun, maka jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/ kota

adalah:

Jenis belanja berikut yang diklasifikasikan sebagai belanja operasi adalah:

Salah satu prinsip pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah pengeluaran kas atas beban APBD

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab atas:

ULP wajib dibentuk untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai:

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi:

Pada lampiran IV PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belanja

diklasifikasikan menurut ekonomi yaitu menurut jenis belanja, organisas, dan menurut fungsi. Contoh

klasifikasi menurut jenis belanja adalah:

Pengadaan barang/ jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara internasional. Prinsip dasar pengadaan barang/ jasa tersebut adalah:

Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok

utang, dan pemberian pinjaman daerah merupakan jenis-jenis:

Proses pengolahan data transaksi keuangan daerah dalam rangka penyusunan sebuah laporan

keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan Pemda merupakan definisi:

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu disebut:

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu disebut:

Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) selambat-lambatnya :

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,

objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan

tugas dan fungsi instansi pemerintah adalah defenisi dari :

Unsur-unsur SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas.

Pemeriksaan kinerja sering juga disebut :

Salah satu perbbuatan yang menimbulkan kerugian Negara/daerah yang dilakukan oleh

bendahara adalah :

Suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat

kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan

mengganti kerugian adalah defenisi :

Masa kedaluarsa (lewat waktu) atas Tuntuntan perbendaharaan biasa apabila kerugian

tersebut baru diketahui sejak kekurangan Kas/ barang tersebut, dalam hal kasus tersebut

tidak pernah dilakukan upaya-upaya damai adalah setelah lewat waktu :

Yang menjadi ketua dari Majelis Pertibangan Tingkat Provinsi yang berkaitan dengan

penyelesaian permasalahan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah adalah

Berkurangnya kekayaan negara/daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan

hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang

karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan

di luar kemampuan manusia (force majeure) merupakan defenisi kerugian keuangan

Negara/daerah berdasarkan :

Tanda ὑbukti perjanjian barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,-

dan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- adalah berupa:

Salah satu persyaratan pinjaman jangka panjang di daerah adalah jumlah maksimum pinjaman jangka

panjang yaitu sebesar:

Tingkat kas minimal merupakan cadangan kas untuk berjaga-jaga, bila terjadi pengeluaran kas

mendadak atau penerimaan kas gagal dikenal sebagai:

Penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dalam laporan realisasi anggaran disebut:

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK selambat-

lambatnya:

Salah satu prinsip penyusunan LAKIP yang menyatakan bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang

penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang

bersangkutan adalah:

Dibawah ini yang termasuk dalam contoh audit kinerja adalah:

Opini yang diberikan BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan jika terdapat permasalahan yang

belum dapat dituntaskan, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan

keuangan adalah:

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian daerah mengalami daluwarsa apabila:

Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau

angsuran tidak berhasil, maka akan dilakukan:Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau

angsuran tidak berhasil, maka akan dilakukan:

Terdapat banyak karakteristik dan prinsip tentang Good Governance, salah satu yang menjadi tonggak

penting yang dirumuskan dalam deklarasi manila yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan

kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua

stakeholders secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat adalah:

Dokumen penetapan kinerja atau kontrak kerja yang disusun setiap tahun oleh unit kerja berisi

sasaran berupa:

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang

meminta dalam bentuk:

Karakteristik yang harus dipenuhi dalam penyusunan sasaran yang artinya sasaran harus memiliki

jangka waktu yang jelas dan jangka pendek adalah:

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang harus dicatat dan dikelola dalam APBD adalah yang

berkaitan dengan tugas-tugas:

Fungsi anggaran daerah yang menyatakan bahwa APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran

dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian disebut:

Prinsip dasar atau asas penyusunan anggaran yang mewajibkan kredit anggaran yang disediakan

terinci secara jelas peruntukkannya adalah:

Penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja harus memperhatikan ukuran keberhasilan yang

akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan atau disebut:

Rancanganan DPA SKPD memuat rincian tentang sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan

yang direncanakan, anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana

dari tiap SKPD, serta:

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dibawah ini yang

merupakan urusan pilihan adalah:

Pernyataan dibawah ini yang merupakan kewajiban daerah adalah:

Alokasi dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan sumber penerimaan APBD

adalah pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan:

Berikut merupakan pendapatan daerah yang bersumber dar pendapatan daerah lainnya yang sah

adalah:

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/ kota diwilayah provinsi

terkait dengan ketentuan perimbangan sebagai berikut:

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah

kabupaten/ kota, hasil penerimaannya diserahkan kepada kabupaten/ kota yang bersangkutan

sebesar:

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi adalah pengertian:

Jumlah penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak dalam APBN sebesar Rp. 350 triliyun dan

jumlah alokasi bagi hasil adalah Rp. 50 triliyun, maka jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/ kota

adalah:

Jenis belanja berikut yang diklasifikasikan sebagai belanja operasi adalah:

Salah satu prinsip pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah pengeluaran kas atas beban APBD

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab atas:

ULP wajib dibentuk untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai:

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi:

Pada lampiran IV PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belanja

diklasifikasikan menurut ekonomi yaitu menurut jenis belanja, organisas, dan menurut fungsi. Contoh

klasifikasi menurut jenis belanja adalah:

Pengadaan barang/ jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan

secara internasional. Prinsip dasar pengadaan barang/ jasa tersebut adalah:

Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok

utang, dan pemberian pinjaman daerah merupakan jenis-jenis:

Proses pengolahan data transaksi keuangan daerah dalam rangka penyusunan sebuah laporan

keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan Pemda merupakan definisi:

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu disebut:

Laporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK selambat-lambatnya:

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara indenpenden, objektoif, dan

profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,

efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah adalah definisi

dari:

Unsur-unsur SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas, Pemeriksaan

Kinerja sering juga disebut:

Salah satu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara/ daerah yang dilakukan oleh Bendahara

adalah:

Suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan

perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian adalah

definisi:

Masa kedaluarsa atas tuntutan perbendaharaan biasa apabila kerugian tersebut baru diketahui sejak

kekurangan kas/ barang tersebut, dalam hal kasus tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya damai

adalah setelah lewat waktu:

Yang menjadi Ketua dari Majelis Pertimbangan Tingkat Provinsi yang berkaitan dengan penyelesaian

permasalahan penyimpangan pengelolaan keuangan daearah adalah:

Berkurangnya kekayaan negara/ daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,

penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau saran yang ada pada seseorang karena jabatan atau

kedudukan, kelalaian dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (forca majeure)

merupakan definisi kerugian negara/ daerah berdasarkan:

Proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia disebut:

Pemerintahan yang modern, tidak hanya efesiensi dan peningkatan keekonomian, tetapi juga

berakuntabilitas dengan warga negaranya. Warga negara tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen

tapi juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar dan menuntut pemerintah

untuk bertanggungjawab atas berbagai kebijakan yang dilakukan. Pandangan ini dikenal dengan

sebutan:

Karakteristik good governance yang dirumuskan dalam Deklarasi Manila adalah:

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaha adalah:

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan asas:

Peraturan yang mendefinisikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai

pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah diterapkan melalui seperangkat indikator kinerja, adalah:

Penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja harus memperhatikan hal-hal berikut:

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemda untuk melakukan pengukuran efisiensi penggunaan

sumber daya keuangan suatu program/ kegiatan dengan menghitung rasio efisiensi dana dengan cara:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, hal ini merupakan definisi keuangan daerah sesuai dengan:

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas

daerah yang meliputi:

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah:

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas

pelakasanaan tugasnya kepada:

Tugas dari Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD adalah:

Koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan

daerah. Yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

Pendapatan daerah bersumber dari: