Font size
WorksheetsSTS Ganjil_Pendidikan Pancasila_X_2526
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal...
26 Mei s.d 1 Juni 1945
27 Mei s.d 1 Juni 1945
28 Mei s.d 1 Juni 1945
29 Mei s.d 1 Juni 1945
30 Mei s.d 1 Juni 1945
Berikut ini adalah tokoh yang merumuskan dasar negara saat Sidang BPUPKI, kecuali ...
Mohammad Yamin
Soepomo
Pancasila sebagai dasar negara mengandun arti bahwa ...
setiap sendi-sendi ketatanegaraan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila.
Setiap orang harus mengamalkan pancasila
Setiap perbuatan harus sesuai dengan nilai-nilai panasila
Pancasila merupakan jiwa banga Indonesia
Pancasila merupakan pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia
Saiapakan nama tokoh ada gambar disamping....
Mohamad Hatta
Mohamad Yamin
Ir. Sekarno
Ahmad Soebardjo
KH. Agus Salim
Dibawah ini merupakan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Kecuali ...
Pancasila merupakan pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia
Pancasila dapat menjadi alat/cara untuk memecahkan berbagai problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa ini kian maju.
Masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa.
Pancasila mampu mempersatukan masyarakat dengan beragam perbedaan latar belakang.
Semua aturan perundang-undangan harus berpedoman pada Pancasila
Dalam sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh...
Raden Pandji Soeroso
K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Ichibanagse Yoshio
KH. Agoes Salim
Dr. Wahidin Soedirohoesodo
Pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, dipaparkan lima dasar negara bagi Indonesia merdeka, yakni (1) kebangsaan, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan.
Siapakah tokoh yang menyampaikan pendapat tersebut...
Soepomo
Mohammad Yamin
Muhammad Hatta
Soekarno
Ki Bagoes Hadikoesoemo
Kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang, untuk meraih simpati Bangsa Indonesia Jepang membuat semboyan ...
Jepang Pemimpin Asia
Jepang Cahaya Asia
Jepang Pelindung Asia
Jepang pahlawan Asia
Jepang pembantu Asia
Untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu mengembalikan situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI pada tanggal ...
29 Maret 1945
29 April 1945
29 Mei 1945
1 Juni 1945
30 Mei 1945
Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal...
28 Mei 1945
29 Mei 1945
30 Mei 1945
31 Mei 1845
1 Juni 1945
Sidang Pertama BPUPKI membahas tentang ....
Pembentukan PPKI
Pembentukan Panitia Sembilan
Pembentukan Panitia Delapan
Dasar Negara
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Terjadi perdebatan pada rapat Panitia Sembilan. Sebagian dari anggota Panitia Sembilan menginginkan agar Islam menjadi dasar negara, sementara sebagian yang lain menolaknya. Tokoh yang menolak Islam menjadi dasar negara adalah ...
Muhammad Hatta
Soekarno
Mr. A.A. Maramis
KH. Agoes Salim
K.H. A. Wachid Hasjim
Soekarno menamakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan nama "Mukadimah” dan Soekiman menamainya "Gentlemen’s Agreement" sedangkan Mohammad Yamin menamainya dengan nama ...
Pembukaan
UUD 1945
Dasar negara
Piagam Jakarta
Pancasila
sidang BPUPK kedua berlangsung pada ...
10–17 Juni 1945
12–18 Juli 1945
12–18 Juni 1945
10–17 Juli 1945
28-1 Juni 1945
Pada bagian ketiga Rancangan Undang-Undang Dasar berisi pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut, Kecuali ...
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum
Menjadi negara yang kuat dalam pertahanan dan keamanan
mencerdaskan kehidupan bangsa
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
Sidang kedua BPUPKI membahas tentang ...
Rancangan Undang-Undang Dasar
Ideologi Negara
Dasar Negara
Pancasila
Piagam Jakarta
Sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat adalah makna dari ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Seperangkat pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia, adalah makna dari ...
Pancasila sebagai meja statis
Pancasila sebagai Leitstar Dinamis
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, adalah...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang benar adalah ...
1. UUD NRI 1945
2. Undang-undang3. Peraturan Pemerintah
4. TAP MPR
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
1. UUD NRI 1945
2. Undang-undang
3. Peraturan Presiden
4. Peraturan Pemerintah
5. TAP MPR
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
1. UUD NRI 1945
2. Undang-undang
3. TAP MPR RI4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
1. UUD NRI 1945
2. Peraturan Presiden3. TAP MPR RI
4. Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
1. UUD NRI 1945
2. TAP MPR RI
3. Undang-undang4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, disebut...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peratura Daerah
Peraturan Gubernur
Peraturan Walikota
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, disebut...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Peraturan Walikota
Peraturan Gubernur
Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa putusan berikut ini, kecuali ...
Mengesahkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Memilih Sukarno sebagai presiden
Membentuk Komite Nasional untuk
membantu tugas Presiden secara sementara
sebelum dibentuknya MPR dan DPR
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
Membentuk MPR dan DPR
Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai berikut, kecuali ....
sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945
menjadi contoh bagi ideologi negara lain
Sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan dan tidak menghargai harkat dan martabat manusia seperti perundungan (bullying), diskriminasi, ujaran kebencian dan kekerasan antarsesama tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan sila ...
Ketuhahan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia
Kehidupan masyarakat Indonesia yang multicultural merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat sosial yang damai dan sejahtera, namun Faktanya kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Hal ini merupakan prilaku yang bertentangan dengan sila …
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang tersebut terjadi peristiwa besar yang dapat berpotensi terjadinya perpecahan bangsa, peristiwa tersebut adalah …
Pelantikan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta
Perumusan undang-undang dasar
pembentukan lembaga-lembaga negara
pengesahan Pancasila menjadi dasar negara
1. Para tokoh Islam, saat itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat untuk melakukan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yakni …
dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
dengan kewajiban menjalankan ibadah bagi pemeluk agamanya
dengan menjalankan ibadah agama islam bagi pemeluknya
dengan menjalankan ibadah bagi pemeluk agama islam
Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama/kepercayaan di Indonesia. Namun, di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. Berikut ini adalah ciri khas Bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya yaitu…
gigih dalam berusaha
solidaritas dalam berteman
disiplinan dalam berkerja
jujur dalam berperilaku
gotong royong dan bermasyarakat
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan mudah. Tak hanya itu, praktik kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Namun di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang nyata. Kemajuan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap masuknya berbagai budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi kita. Berikut ini merupakan tantangan menerapkan Pancasila dalam kehidupan global yang bersumber dari media sosial, kecuali…
radikalisme, ekstrimisme dan separatisme
intoleransi dan penyebaran hoaks
hate speech dan pornography
nasionalisme dan patriotisme
hedonisme dan konsumerisme
