Dokumen fisik transaksi entitas terperiksa

Fisik berupa barang/ sample

Kertas kerja pemeriksa berupa analisis atas hal pokok

Dokumen elektronis

Laporan atau print out dari system aplikasi transaksi

Tempat penyimpanan uang

Tempat pelaksanaan kegiatan

Tempat penyimpanan bukti/ dokumen

Tempat pengujian hasil kegiatan

Tempat penyimpanan barang milik negara

hasil pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

profil pemeriksa

prosedur pemeriksaan

dokumentasi pemeriksaan

rencana pemeriksaan

memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengukuran yang konsisten

ditetapkan oleh pemeriksa keuangan negara

mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai

memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat

dapat diidentifkasi secara jelas

lingkup pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan

biaya pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan

waktu pemeriksaan dan kompetensi pemeriksa

kemudahan akses dan bentuk bukti pemeriksaan

risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan

Entitas terperiksa dalam kerangka pelaksanaan pemeriksaa

APIP dalam kerangka perencanaan pemeriksaan

Instnasi penegak hokum sebagai pihak yang berkepentingan terhadap LHP

Lembaga perwakilan dalam kerangka penyampaian LHP

Pihak III rekanan entitas terperiksa dalam kerangka pelaksanaan pemeriksaan

mengelola risiko pemeriksaan

menetapkan tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima

mempertimbangkan apakah perlu dikembangkan prosedur pemeriksaan yang dapat mengurangi risiko pemeriksaan

mewaspadai keberadaan risiko pemeriksaan untuk menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan

menyadari adanya risiko pemeriksaan

Sifat pemeriksaan

Pengguna hasil pemeriksaan

Objek pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan

Cakupan pemeriksaan

profsionalisme

integritas

BerAKHLAK

independesi

kemandrian

telah diangkat menjadi pemeriksa

berada pada unit penanggungjawab entitas pemeriksaan

tidak memiliki hubungan dengan entitas terperiksa

memiliki kompetensi pada bidang yang akan diperiksa

sudah mengikuti 80 JP pembelajaran

BPK dapat mementukan objek, waktu dan metode pemeriksaan keuangan Negara

hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang

hasil pemeriksaan BPK dismapaikan kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya

keberadaan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

pemeriksaan keuangan Negara dilakukan secara bebas dan mandiri

kualitatif atau kuantitatif

satu waktu tertentu atau dalam periode waktu tertentu

objektif atau subjektif

historis atau prospektif

progresif atau degresif

jika informasi atas hal tersebut diminta untuk disajikan oleh penguna LHP

jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP

jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi dan memiliki nilai transaksi yang besar

jika hal tersebut dinyatakan standar akuntansi pemerintah sebagai transaksi material

jika hal tersebut merupakan transaksi lazim pada bisnis entitas terperiksa

informasi dalam dokumen transaksi yang digunakan pemeriksa untuk menggambarkan kondisi pemeriksaan

dokumen yang dikumpulkan dan digunakan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan

dokumen transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan temuan pemeriksaan

informasi yang diperlukan pemeriksa untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi

informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan

pendapat ahli dan jurnal-jurnal ilmiah yang digunakan di lingkungan akademisi

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak penegak hukum

kontrak pihak terperiksa dengan pihak III yang muatan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa dengan pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan

DPR, Pemerintah Pusat, Manajemen BUMN

DPR, DPD, Pemerintah Pusat, Pihak Lain yang berkepentingan

DPR, DPD, Manajemen BUMN, Pihak Lain yang berkepentingan

DPR, Manajemen BUMN, Pihak Lain yang berkepentingan

DPR, Pemerintah Pusat, Pihak Lain yang berkepentingan

Sebagai prinsip-prinsip dasar pembangunan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara

Sebagai bagian dari standar yang memuat pengaturan yang bersifat konseptual

Sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan

Sebagai ikhtisar atas semua pengaturan pemeriksaan keuangan Negara dari berbagai sumber

Sebagai prosedur pemeriksaan dasar yang digunakan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan

relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan

substansi dan waktu keterjadian terkait simpulan pemeriksaan

lengkap, netral, dan dari sumber informasi yang kompeten

cara pemerolehan dan keterkaitan bukti dengan simpulan pemeriksaan

dapat dipahami dan relevan dengan hal pokok yang diperiksa

Hanya terkait pengambilan sample dan perumusan simpulan pemeriksaan

Pada tahap penentuan sample dan kelengkapan KKP

Hanya pada tahap perencanaan pemeriksaan

Tahap pelaporan untuk menentukan opini pemeriksaan

Pada semua tahapan proses pemeriksaan

Kerangka konseptual

Pernyataan standart umum pemeriksaan

Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan

Pernyataan standart laporan pemeriksaan

Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017

dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan

dapat menggambarkan kesimpulan yang dibuat

dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan

dapat memuat semua bukti yang diperoleh

dapat menggambarkan kompetensi pemeriksa yang ditugaskan

semua kondisi yang ditemukan berbeda dengan kriteria yang digunakan pemeriksa

semua risiko pemeriksaan yang dapat didokumentasikan pemeriksa dalam KKP-nya

semua temuan yang dapat diterima oleh pihak terperiksa

alasan penghentian pemeriksaan, jika pemeriksa memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan

semua bentuk komunikasi pemeriksa dengan pihak terperiksa selama proses pemeriksaan berlangsung

Adanya sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadao bukti pemeriksaan atau ha-hal lain selama pemeriksaan

Adanya keselurahan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa. Dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat, professional dan memiliki tingkat ke hati-hatian, untuk yakin bahwa Froud, telah, sedang atau sedang terjadi

Adanya perilaku yang kurang atau tidak layak di lakukan bila di bidandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akan sehat dengan mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan public yang baik

Adanya peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan

Adanya gejala-gejala yang menunjukan kemungkinan terjadinya kecurangan pada keseluruhan peristiwa, keadaan peristiwa dan segala hal yang terkait

Kecurangan

Error

Ketidak teraturan

Ketidak patutan

Ketidak patuhan