Free Printable BAB 6 CC APBN 2024

1.

1. BMN sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Merupakan definisi dari undang-undang nomor……….

a)

Nomor 1 tahun 2004

b)

Nomor 17 tahun 2007

c)

Nomor 27 tahun 2014

d)

Nomor 40 tahun 2006

2.

Subjek atau pelaku pengelolaan BMN, kecuali…….

a)

Bupati

b)

Gubernur

c)

Menkeu

d)

RT

3.

Jenis-jenis BMN, kecuali……

a)

Tanah

b)

Jalan

c)

ATK

d)

utang

4.

Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, merupakan asas dari…….

a)

Asas fungsional

b)

Asas transparansi

c)

Kepastian hukum

d)

Asas akuntabilitas publik

5.

Pengadaan BMN diatur dalam PP(peraturan presiden) nomor…….

a)

PP nomor 28 tahun 2020

b)

PP nomor 21 tahun 2018

c)

PP nomor 12 tahun 2021

d)

PP nomor 23 tahun 2005

6.

Kegiatan untuk pendataan, pencatatan, pelaporan hasil dari pendataan BMN disebut……

a)

Pelaporan

b)

Pencatatan

c)

Pembukuan

d)

Inventarisasi

7.

Berikut tarif layanan BLU yaitu…..

a)

Inventarisasi

b)

Penyusunan

c)

Daya beli masyarakat

d)

Fleksibilitas

8.

Asas asas BLU tercantum dalam peraturan pemerintah nomor…..

a)

PP nomor 74 tahun 2012

b)

PP nomor 23 tahun 2005

c)

PP nomor 28 tahun 2020

d)

PP nomor 12 tahun 2021

9.

Optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi oprasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infastruktur lainnya disebut……

a)

KETUPI

b)

SAK

c)

SAP

d)

DIPA

10.

Tujuan pembentukan BLU antara lain, kecuali……

a)

Sebagai kesejahteraan umum dan kesejahteraan bangsa

b)

a. Meningkatkan pelayanan masyarakat

c)

Sebagai sarana musyawarah

d)

Melakukan praktik bisnis yang sehat

11.

Instansi pemerintah yang pengelolaannya keuangannya diatur secara fleksibel dan diberi keluasan disebut…..

a)

KPK

b)

BLU

c)

BMN

d)

SAK

12.

Berikut yang termasuk jenis pengamanan adalah…..

a)

Pengamanan harta

b)

Pengamanan senjata

c)

Pengamanan fisik

d)

pengamanan jalan

13.

Penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat berpedoman pada?.....

a)

BMN

b)

BLU

c)

SAK

d)

SAP

14.

Berikut pemindahtanganan BMN adalah, kecuali…..

a)

Hibah

b)

Penjualan

c)

Tukar menukar

d)

Pinjam meminjam

15.

Pembagian BLU meliputi……

a)

BLU negara dan BLU non pemerintah

b)

BLU pusat dan BLU daerah

c)

BLU hutang dan BLU non hutang

d)

BLU hukum dan BLU kekayaan

16.

Dasar hukum nomor berapakah yang mendefinisikan BMN sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN……

a)

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004

b)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

c)

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004

d)

Undang-undang Nomor 33 tahun2004

17.

Salah satu undang-undang telah mendefinisikan BMN sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Yang termasuk dengan barang lain yang diperoleh secara sah adalah…..

a)

Barang hasil curian

b)

Barang yang dipinjam tanpa ada perjanjian/kontrak

c)

Barang yang diperoleh dari hibah

d)

Barang yang diperoleh dari hasil sitaan tanpa adanya keputusan pengadilan

18.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 s.d 8 Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 ( terakhir diubah dngan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020), yang temasuk pelaku Pemerintah Pusat dari pengelolaan APBN adalah…….

a)

MenKeu

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

Sekretaris Daerah

19.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 s.d 8 Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 ( terakhir diubah dngan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020), yang temasuk pelaku Pemerintah Daerah dari pengelolaan APBN adalah…….

a)

MenKeu, Menteri/ pimpinan lembaga

b)

Gubernur,Bupati/walikota

c)

Kepala kantor Satker

d)

Ketua RT/RW

20.

Asas fungsional dalam pengelolaan APBN adalah…….

a)

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN.

b)

Pengambilan keputusan dan pemechan masalah dibidang pengelolaan APBN dilaksanakan oleh pengelola atau pengguna BMN sesuai fungsi.

c)

Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d)

Setiap kegiaan pengelolaan BMN harus dpat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinnggi

21.

Secara umum BLU memiliki 2 hal penting dalam pengelolaannya, yang termasuk 2 hal penting adalah......

a)

Pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja

b)

Pengelolaan permintaan dan pengelolaan pinjaman

c)

Pengelolaan aset dan pengelolaan harta negara

d)

Pengelolaan barang sita dan pengelolaan barang pinjam

22.

Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005 beriisi tentang….

a)

Pengelolaan keuangan negara

b)

Pengelolaan keuangan darah

c)

Pengelolaan keuangan BLU

d)

Pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga

23.

Dalam pengelolaan belanja, BLU diberikan fleksibilitas anggaran atau flexible budget unntuk melampauibatas maksimal anggaran (pagu anggaran ) yang telah ditetapkan. Fungsi dari fleksibilitas adalah…….

a)

Menyesuaikan jumlah belanja dengan volume aktivitas layanan

b)

menjaga agar tidak salah keputusan saat belanja

c)

Agar tetap terjaga nilai untung dan rugi K/L

d)

Menghindari penipuan dari bisnis Asing

24.

Pembinaa pengelolaan BMN dan penetapan kebijakan umum pengelolaan BMN yang terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan teknis. Dalam hal ini pembinaan tersebut dilakulan oleh………..

a)

Menteri BUMN

b)

DPR

c)

Sekertaris Daerah

d)

Menteri Keuangan

25.

Yang tidak termasuk pemindahtanganan BMN adalah…..

a)

Penjualan

b)

Penyewaan

c)

Hibah

d)

Tukar menukar

26.

Pengaman BMN ada tiga, salah satunya adalah kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan kepemilikan yang bertujuan untuk melindungi dari sisi adanya gugatan hukum. Dari penjelasan tersebut adalah pengertian dari…..

a)

Pengamanan administrasi

b)

Pengamanan hukum

c)

Pengamanan dokumen

d)

Pengamanan kerahasiaan BMN

27.

Menurut Peraturan Presiden Pengadaan BMN adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh K/L yang dibiyayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dari pernyataan diatas Peraturan Presiden Nomor berapakah yang menjelaskan pernyataan tersebut…….

a)

Perpres Nomor 98 tahun 2020

b)

Perpres Nomor 6 Tahun 2021

c)

Perpres Nomor 12 tahun 2021

d)

Perpres Nomor 20 Tahun 2023

28.

Perencanaan kebutuhan BMN disusun dengan berpedoman pada standar barang, kebutuhan,dan standar harga. Kegiatan ini akan menghasilkan sebuah dokumen yang biasa/sering disebut dengan…..

a)

RKBMN

b)

PNPB

c)

SAP

d)

RBA

29.

Perhatikan data dibawah ini

i. Bagian K/L

ii. Non-profit

iii. Not for profit

iv. Pengelolaan keuangan secara bisnis

v. Dapat mengunakan PNBP Fungsional atas izin Menteri Keauangan

Berdaarkan data diatas,mana sajakah yang termasuk ke dalam data Satker biasa…….

a)

ii-v-iv

b)

i-ii-v

c)

v-iii-i

d)

i-ii-iii

30.

yang termasuk ke dalam aset tetap adalah…….

a)

Tanah, peralatan dn mesin, dan gedung

b)

Jalan, irigasi, kemitraan KSP

c)

Jaringan, barang bercorak, buku

d)

Jawaban B dan C benar

31.

Dalam pengelolaan BMN, siapa yang biasanya berwenang untuk menyetujui penghapusan aset BMN yang sudah tidak diperlukan?

a)

Kepala Bagian Umum.

b)

Pejabat Pengelola Barang Milik Negara (PPBMN)

c)

Menteri Keuangan

d)

Komite Pengawas

32.

Pertanyaan: Manakah di bawah ini yang merupakan contoh BMN?

a)

Kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai pemerintah

b)

Barang dagangan yang dijual di pasar umum

c)

Aset pribadi pegawai negeri

d)

Tanah dan bangunan milik perusahaan swasta

33.

Apa yang dimaksud dengan penghapusan BMN?

a)

Proses mencatat BMN yang baru diperoleh dalam sistem.

b)

Proses menghilangkan BMN dari inventaris dan sistem karena tidak lagi diperlukan atau rusak.

c)

Proses mengganti BMN yang hilang dengan yang baru.

d)

Proses mendistribusikan BMN ke instansi lain

34.

Apa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dalam pengelolaan BMN?

a)

Menjamin bahwa BMN selalu diperbarui setiap tahun.

b)

Memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c)

Menghitung nilai BMN setiap kali terjadi pengadaan.

d)

Mengelola BMN hanya untuk kepentingan individu.

35.

Asas transparansi dalam pengelolaan BMN mengharuskan:

a)

Menyimpan data BMN secara rahasia dari publik.

b)

Memastikan semua informasi tentang BMN dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

c)

Menghapus data BMN yang tidak lagi diperlukan

36.

alam pengelolaan BMN, apa yang dimaksud dengan pengadaan BMN?

a)

Proses membeli BMN baru dan melaporkannya.

b)

Proses menerima, mencatat, dan memasukkan BMN ke dalam sistem inventaris

c)

Proses membuang BMN yang sudah tidak terpakai.

d)

Proses menggunakan BMN yang sudah ada.

37.

1. Dalam pengelolaan BMN, ruang lingkup apa yang mencakup proses pemindahan BMN antar unit atau lokasi?

a)

Pengadaan BMN

b)

Penggunaan BMN

c)

Pemeliharaan BMN

d)

Penghapusan BMN

38.

Undang-Undang mana yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia?

a)

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

c)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

d)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang BHP

39.

Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Manakah dari jenis BLU berikut ini yang paling sesuai untuk institusi pendidikan tinggi?

a)

BLU Pendidikan

b)

BLU Kesehatan

c)

BLU Infrastruktur

d)

BLU Perdagangan

40.

Dalam Badan Layanan Umum (BLU), tarif layanan biasanya ditetapkan berdasarkan:

a)

Anggaran Tahunan BLU

b)

Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah

c)

Biaya yang Dikeluarkan untuk Penyediaan Layanan

d)

Tarif Pasar Umum

41.

BLU yang fokus pada layanan penelitian dan pengembangan teknologi biasanya akan memberikan:

a)

Layanan Kesehatan Gratis

b)

Dukungan untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi

c)

Pelayanan Pendidikan Dasar

d)

Pengelolaan Jaringan Transportasi

42.

Dibawah ini UUD mana yang benar berisi Menyatakan bahwa blu berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan

a)

UUD Nomor 1 tahun 2004

b)

UUD Nomor 17 tahun 2003

c)

UUD Nomor 23 tahun 2005

d)

UUD Nomor 74 tahun 2012

43.

Dibawah ini mana yang bukan fleksibiltas BLU

a)

fleksibiltas terhadap pelaksaan anggaran

b)

fleksibilitas terhadap kebijakan keuangan

c)

Fleksibilitas terhadap remunasi

d)

fleksibilitas terhadap bidang kepegawaian

44.

Dibawah ini yah bukan syarat administratif

a)

standar layanan umum

b)

rencana strategis bisnis

c)

data realisasi atau proyeksi rasio keuangan

d)

laporan keuangan pokok

45.

Peraturan Mentri keuangan yang mana mengenai tentang pedoman umum tarif layanan BLU

a)

100/PMK.05/2016

b)

Pasal 3 nomor 23 Tahun 2005

c)

100/PMK.06/2016

d)

21/KMK.02.2012

BAB 6 CC APBN 2024

Total questions: 45

Worksheet time: 1hrs 29mins

Similar Resources on Wayground