NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsRORENA-BAB I PMK NO 62 2024-ANGGARA
Total questions: 41
Worksheet time: 21mins
Name
Class
Date
1.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang apa?
a)
Pengelolaan Sumber Daya Alam
b)
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
c)
Kebijakan Fiskal dan Moneter Nasional
d)
Pengelolaan Utang Luar Negeri
2.
Apa yang dimaksud dengan *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Dokumen perencanaan lima tahunan yang mencakup seluruh kegiatan kementerian dan lembaga.
b)
Laporan tahunan tentang kinerja kementerian/lembaga yang diserahkan kepada Presiden.
c)
Dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga serta bendahara umum negara.
d)
Daftar belanja barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga setiap tahun.
3.
Apa yang dimaksud dengan *Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Dokumen keuangan tahunan yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
b)
Dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari kementerian negara/lembaga.
c)
Laporan evaluasi tahunan mengenai kinerja keuangan kementerian/lembaga.
d)
Rencana strategis lima tahun dari kementerian/lembaga terkait alokasi anggaran.
4.
Apa yang dimaksud dengan *Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Dokumen perencanaan anggaran untuk kementerian daerah.
b)
Dokumen rencana keuangan tahunan dari bendahara umum negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara.
c)
Laporan tahunan tentang kinerja bendahara umum negara.
d)
Anggaran pengeluaran rutin tahunan kementerian yang mengelola pendapatan negara.
5.
Apa yang dimaksud dengan *Standar Biaya* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa dalam kementerian/lembaga.
b)
Biaya yang ditetapkan oleh bendahara umum negara untuk belanja modal pemerintah.
c)
Satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.
d)
Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil di kementerian/lembaga.
6.
Apa yang dimaksud dengan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Rencana belanja pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b)
Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
c)
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
d)
Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh kementerian negara/lembaga.
7.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Pegawai* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai.
b)
Kompensasi berupa uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
c)
Biaya operasional untuk pemeliharaan kantor pemerintah.
d)
Pengeluaran untuk membayar hutang negara.
8.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Barang dan Jasa* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk membeli barang yang habis pakai dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau layanan.
b)
Pembelian aset tetap yang digunakan untuk periode lebih dari satu tahun.
c)
Dana untuk pembayaran gaji pegawai negeri.
d)
Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung pemerintah.
9.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Modal* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk barang yang habis pakai dalam satu periode akuntansi.
b)
Pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.
c)
Pengeluaran untuk keperluan administrasi dan pemeliharaan kantor.
d)
Pembayaran untuk jasa pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah.
10.
Apa yang dimaksud dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Kumpulan rincian anggaran yang digunakan untuk belanja negara
b)
Kumpulan rincian output yang disusun secara sistematis berdasarkan sektor, bidang, atau jenis tertentu
c)
Klasifikasi anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan
d)
Kumpulan program kerja yang berkaitan dengan target kinerja
11.
Rincian Output (RO) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 adalah:
a)
Dokumen yang memuat anggaran kementerian negara
b)
Rincian biaya operasional kementerian/lembaga
c)
Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu tertentu
d)
Laporan hasil kerja kementerian/lembaga yang disampaikan kepada publik
12.
Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah:
a)
Setiap pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan dalam negeri
b)
Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu
c)
Penerimaan negara yang berasal dari hibah luar negeri
d)
Pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh lembaga internasional
13.
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 adalah:
a)
Setiap pinjaman yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu
b)
Pembiayaan proyek-proyek nasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat
c)
Bantuan keuangan dari bank dalam negeri yang tidak perlu dikembalikan
d)
Dana yang diterima pemerintah dari pajak daerah dan dikelola oleh pemerintah pusat
14.
Hibah Pemerintah adalah:
a)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang berasal dari pajak
b)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, rupiah, barang, atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali
c)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk obligasi yang diterima dari luar negeri
d)
Setiap pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan internasional
15.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah:
a)
Surat utang negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti bagian penyertaan terhadap aset SBSN
b)
instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mendanai proyek swasta di dalam negeri
c)
Surat berharga yang digunakan oleh lembaga swasta untuk pembiayaan proyek syariah
d)
Surat berharga negara yang diterbitkan tanpa jaminan aset
16.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah:
a)
Penerimaan negara yang bersumber dari hibah luar negeri
b)
Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, yang tidak termasuk penerimaan perpajakan
c)
Pajak yang dibayar oleh perusahaan multinasional kepada pemerintah pusat
d)
Dana yang diperoleh dari investasi pemerintah dalam sektor swasta
17.
Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah:
a)
Dana hibah yang diberikan pemerintah kepada lembaga swasta
b)
Dana rupiah murni yang disediakan oleh pemerintah untuk mendampingi pinjaman atau hibah luar negeri
c)
Dana pinjaman yang diberikan oleh bank sentral untuk proyek-proyek nasional
d)
Dana cadangan yang disimpan oleh pemerintah untuk keperluan darurat
18.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah:
a)
Instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN
b)
Unit kerja yang bertugas mengawasi pengeluaran kementerian/lembaga
c)
Kantor pusat yang mengelola seluruh anggaran kementerian/lembaga
d)
Instansi pemerintah yang bertugas mengelola anggaran daerah
19.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah:
a)
Instansi pemerintah yang bertugas mengelola dana investasi asing
b)
Instansi di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan berupa barang dan jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan
c)
Badan usaha milik negara yang bertugas memberikan bantuan sosial
d)
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman luar negeri
20.
Apakah yang dimaksud dengan Standar Biaya Masukan (SBM)?*
a)
Standar biaya yang digunakan sebagai indeks biaya untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
b)
Standar biaya yang digunakan sebagai batasan besaran komposisi biaya dalam 1 (satu) keluaran.
c)
Standar biaya yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran.
d)
Standar biaya yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian/lembaga.
21.
Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah...*
a)
Batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam 1 (satu) keluaran.
b)
Indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
c)
Alokasi anggaran yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian/lembaga.
d)
Biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
22.
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA) berisi...*
a)
Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga.
b)
Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran.
c)
Program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
d)
Anggaran dan hasil kerja instansi pemerintah dalam bentuk laporan tahunan.
23.
Apakah yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)?*
a)
Dokumen yang berisi program, kegiatan, dan target kinerja BLU.
b)
Dokumen yang berisi perencanaan anggaran untuk kementerian/lembaga selama satu tahun.
c)
Dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
d)
Dokumen anggaran yang berisi rincian belanja kementerian/lembaga.
24.
Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga (Pagu Indikatif K/L) adalah...*
a)
Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan untuk kementerian/lembaga dalam menyusun RKA-K/L.
b)
Indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.
c)
Batas tertinggi alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial.
d)
Jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan prioritas nasional.
25.
Apakah yang dimaksud dengan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga (Pagu Anggaran K/L)?*
a)
Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga untuk penyusunan RKA-K/L.
b)
Rincian anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.
c)
Alokasi anggaran untuk kegiatan non-fisik kementerian/lembaga.
d)
Indikasi pagu untuk belanja pegawai dan barang.
26.
Apakah yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)?*
a)
Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
b)
Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
c)
Dokumen anggaran tahunan yang disusun oleh kementerian/lembaga.
d)
Dokumen pengelolaan keuangan negara untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
27.
Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga (Alokasi Anggaran K/L) adalah...*
a)
Jumlah dana yang disiapkan untuk belanja operasional kementerian/lembaga.
b)
Indikasi pagu anggaran untuk kementerian/lembaga dalam penyusunan Renja K/L.
c)
Batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
d)
Perhitungan biaya untuk program prioritas nasional.
28.
Apakah yang dimaksud dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)?*
a)
Dokumen yang memuat rincian alokasi anggaran daerah.
b)
Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan oleh pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
c)
Daftar program kerja yang harus diselesaikan oleh kementerian/lembaga.
d)
Laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga.
29.
Apakah yang dimaksud dengan DIPA Petikan?*
a)
Daftar alokasi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga.
b)
DIPA per Satuan Kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker.
c)
Rincian biaya untuk proyek infrastruktur kementerian/lembaga.
d)
Daftar program kerja yang disusun oleh kementerian/lembaga.
30.
Tunggakan adalah...*
a)
Dana hibah yang belum diterima oleh kementerian/lembaga.
b)
Tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan telah tersedia alokasi anggarannya tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
c)
Biaya yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak kementerian/lembaga.
d)
Pengeluaran negara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31.
Apakah yang dimaksud dengan Revisi Anggaran?
a)
Perubahan alokasi dana yang diberikan kepada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan program baru.
b)
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN.
c)
Penambahan dana untuk program prioritas nasional yang belum tercakup dalam APBN.
d)
Pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai kementerian/lembaga.
32.
Pengadaan Barang/Jasa dalam pemerintah didefinisikan sebagai...
a)
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dipasarkan oleh swasta untuk kegiatan kementerian/lembaga.
b)
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga atau instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesainya kegiatan.
c)
Pembelian barang dan jasa dari luar negeri yang diperlukan untuk kegiatan kementerian/lembaga.
d)
Pengadaan kendaraan dan alat-alat berat untuk kementerian/lembaga.
33.
Apakah yang dimaksud dengan Sisa Anggaran Kontraktual?
a)
Dana yang tidak digunakan selama periode anggaran dan dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.
b)
Selisih lebih antara alokasi anggaran rincian keluaran (output) yang tercantum dalam DIPA dengan nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
c)
Anggaran tambahan yang disediakan untuk kegiatan yang mendesak.
d)
Pembayaran yang harus dilakukan setelah tahun anggaran berakhir.
34.
Rumusan Informasi Kinerja digunakan sebagai...
a)
Dasar untuk menentukan alokasi anggaran di setiap kementerian/lembaga.
b)
Alat ukur pencapaian kinerja yang mencakup program, hasil (outcome), kegiatan, keluaran (output), dan indikator kinerja utama.
c)
Instrumen untuk menentukan struktur organisasi dalam kementerian/lembaga.
d)
Rencana pengeluaran anggaran yang harus disesuaikan dengan standar biaya.
35.
Apakah yang dimaksud dengan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)?
a)
Pejabat yang bertugas menerima dan mengelola anggaran kementerian/lembaga.
b)
Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
c)
Pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga.
d)
Pejabat yang melaksanakan tugas administratif terkait gaji pegawai.
36.
Apakah yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar (SPM)?
a)
Dokumen yang diterbitkan oleh KPA untuk membayar tagihan kepada pihak ketiga.
b)
Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
c)
Surat perintah yang digunakan untuk pencairan anggaran tahunan dari pemerintah.
d)
Dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengatur pengeluaran dana Satker.
37.
Apakah yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa?
a)
Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
b)
Perjanjian tertulis antara kementerian/lembaga dengan lembaga swasta untuk penyediaan barang/jasa.
c)
Kontrak pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak asing.
d)
Surat yang digunakan oleh penyedia barang/jasa untuk menuntut pembayaran.
38.
Pembayaran Langsung (Pembayaran LS) adalah...
a)
Pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang/jasa.
b)
Pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau penerima hak.
c)
Pembayaran yang dilakukan kepada pegawai untuk perjalanan dinas.
d)
Dana yang digunakan untuk membayar kebutuhan operasional sehari-hari Satker.
39.
Uang Persediaan (UP) adalah...
a)
Dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional selama satu tahun.
b)
Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker.
c)
Dana yang digunakan untuk membayar utang kepada pihak swasta.
d)
Dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada bendahara umum.
40.
Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah...
a)
Dana yang diberikan kepada Satker untuk menambah kas operasional bulanan.
b)
Dana tambahan yang diberikan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan.
c)
Alokasi tambahan dana yang diberikan setiap tahun untuk menutupi kekurangan anggaran.
d)
Tambahan dana untuk perjalanan dinas yang diberikan pada Satker.
41.
Apakah yang dimaksud dengan Surat Perintah Pembayaran (SPBy)?
a)
Dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang.
b)
Dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk mengeluarkan uang persediaan kepada pihak yang dituju.
c)
Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Umum Negara untuk mencairkan dana belanja.
d)
Surat perintah yang digunakan untuk penambahan kas bendahara pengeluaran.
Reset
