wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Post Test P3PD 2024

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Pengertian BUM Desa menurut PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa , guna ...

a)

mengelola usaha

b)

memanfaatkan aset

c)

mengembangkan investasi dan produktivitas

d)

a,b,c benar

2.

Sebelum mendirikan BUM Desa hendaknya desa memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, kecuali ...

a)

Sumber daya Milik Desa lain

b)

Potensi usaha ekonomi desa

c)

Sumberdaya alam di desa

d)

Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa

3.

Empat strategi pemanfaatan aset desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, kecuali ...

a)

Sewa dan pinjam pakai

b)

Kerjasama pemanfaatan

c)

Bangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG)

d)

Jawaban a,b,c salah

4.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa ke dalam BUM Desa yang paling tepat adalah ...

a)

pemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa

b)

Pembekuan modal

c)

Penambahan modal

d)

Hutang dari pihak ketiga

5.

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya ...

a)

Pemerintah Desa sebagai Eksekutif

b)

BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) berfungsi sebagai pengawas

c)

Masyarakat Desa

d)

Semuanya benar

6.

Dibawah ini adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa ...

a)

tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi

b)

Pengadministrasian laporan keuangan : Mark-up dan Mark-down,double counting

c)

tidak ada mempertanggungjawabkan penggunaan

d)

a,b,c benar

7.

Aparatur desa perlu memahami seluruh tahapan dan rangkaian penyusunan RPJM Desa. Untuk itu perlu diketahui dan penerapannya tentang persiapan penyusunan RPJM Desa. Hal-hal yang perlu disiapkan, antara lain ...

a)

tidak ada jawaban yang benar

b)

konsep dasar perencanaan partisipatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partisipatif

c)

kerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskan

d)

kerangka dasar penyusunan keuangan Desa

8.

Pengkajian keadaan desa adalah hal penting dalam tahapan penyusunan RPJM Desa,dalam melakukan pengkajian keadaan desa, hal hal yang harus diketahui dan dilakukan, antara lain ...

a)

mencari data ke kantor statistic kabupaten

b)

mempelajari RPJM Desa Desa lain

c)

Teknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkan

d)

memperkenal modal analisis masalah dengan metode statistik

9.

Penguasaan Aparatur Desa terhadap materi Kerangka Dasar RKP dan Du-RKP sangat penting. untuk itu, harus mampu menjelaskan, antara lain ...

a)

peran RKP dalam keberhasilan pembangunan desa dan kualitas pemerintah desa

b)

kerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU_RKP Desa

c)

anggaran penyusunan RKP Desa

d)

RKP dan DU_RKP Desa disusun oleh Kepala Desa

10.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam proses penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah pembangunan Desa adalah sebagai berikut, kecuali ...

a)

peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawarahan Desa dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

b)

Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU_RKP Desa

c)

Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP Desa

d)

Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihak

11.

Salah satu syarat dilakukannya perubahan RKP Desa adalah ...

a)

Usulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desa

b)

perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda, provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kota

c)

ada gagasan baru dari kepala desa dan BPD

d)

hasil diskusi reses anggota DPRD

12.

Pokok-Pokok kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu,kecuali ...

a)

Tugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desa

b)

Alur poses pelaksanaan kegiatan dan anggaran

c)

Ketentuan pengadaan barang / jasa

d)

ketentuan RPJM Desa

13.

APB Desa merupakan perencanaan penganggaran di desa, stryktur APB Desa terdiri dari ...

a)

pendapatan desa, pembayaran desa dan pembiayaan desa

b)

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa

c)

pemasukan desa, belanja desa dan pembiayaan desa

d)

pendapatan desa, belanja desa dan pembayaran desa

14.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) dalam penyelenggaraan ...

a)

Pembangunan Kesehatan

b)

Pembangunan Desa

c)

Pembangunan Kelurahan

d)

Pembangunan Sarana Prasarana

15.

Tujuan Revitalisasi Posyandu adalah terselenggaranya kegiatan Posyandu secara rutin dan berkesinambungan, tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi,orientasi, serta ...

a)

Kegiatan Posyandu secara rutin

b)

Kegiatan Posyandu secara berkesinambungan

c)

Tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat

d)

Tercapainya pemantapan kelembagaan Posyandu

16.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang ...

a)

Gerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

b)

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

c)

Gerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

d)

Gerakan Pelaku Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

17.

Pembentukan PKK sebagai LKD harus memenuhi persyaratan, kecuali ...

a)

Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempat

b)

Bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa

c)

Berafiliasi kepada partai politik

d)

Memiliki sekretariat

18.

Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Desa sebagaimana dimaksud, kecuali ...

a)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa

b)

Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

c)

Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d)

jawaban a,b,c salah

19.

Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dibebankan pada, kecuali ...

a)

APBN dan APBD Provinsi

b)

APBD Kabupaten / Kota

c)

APB Desa, DAN Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

d)

jawaban a,b,c benar

20.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto UU Nomor 3 Tahun 2024, terdapat enam lembaga desa, diantaranya adalah ...

a)

Pemerintahan Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa )

b)

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

c)

Kerjasama antar Desa

d)

Jawaban a,b,c benar

21.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ...

a)

Keterwakilan

b)

Kesamaan pendapat

c)

Keberpihakan

d)

Perintah Bupati

22.

Hal hal apa saja yang diatur dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, kecuali ...

a)

keanggotaan dan kelembagaan BPD

b)

fungsi, tugas,hak,kewajiban dan kewenangan BPD

c)

Biaya operasional BPD

d)

waktu musyawarah BPD

23.

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) diatur dalam ...

a)

Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang BPD

b)

Permendagri Nomor 109 Tahun 2016 tentang BPD

c)

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

d)

Permendagri Nomor 111 Tahun 2016 tentang BPD

24.

Laporan kinerja BPD disampaikan kepada ...

a)

Bupati / Walikota melalui Camat Forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan

b)

Kepala Desa

c)

Forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan

d)

jawaban a,b,c benar

25.

Pedoman tentang penetapan dan penegasan batas desa di atur dalam ...

a)

Permendagri Nomor 44 tahun 2016

b)

Permendagri Nomor 45 tahun 2016

c)

Permendagri Nomor 54 tahun 2016

d)

Permendagri Nomor 55 tahun 2016