WorksheetsPost Tes PTPS
Total questions: 25
Worksheet time: 22mins
Undang-undang yang mengatur Pilkada adalah .......................
UU NO 10 Tahun 2016
UU NO 7 Tahun 2017
UU NO 20 Tahun 2023
UU NO 17 Tahun 2017
Perbawaslu No 6 Tahun 2022 mengatur tentang ?
Penanganan Pelanggaran
Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Semua jawaban benar
Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tercantum dalam ?
Perbawaslu No 5 Tahun 2022
PKPU No 2 Tahun 2024
PKPU No 8 Tahun 2022
Perbawaslu No 8 Tahun 2022
Dalam SK dan Juknis Pedoman Pembentukan PTPS, apa saja yang tidak diperbolehkan untuk menjadi PTPS ?
Aparatur Sipil Negara
Pengurus BUMDesa
Berusia paling rendah 17 Tahun
Terdaftar dalam SIPOL
KPPS merupakan kepanjangan dari ?
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelompok Panitia Pemungutan Suara
Kelompok Penanganan Pelanggaran Sengketa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam UU No 10 Tahun 2016 sebutan untuk Pengawas Kelurahan/Desa di ubah menjadi PPL yang merupakan kepanjangan dari ?
Petugas Pengawas Lapangan
Panwas Pemilihan Lapangan
Pengawas Pemilu Lapangan
Pengawas Pemilihan Lapangan
Salah satu bentuk kampanye yang dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat adalah:
Iklan di media sosial
Debat publik
Surat Kabar
Televisi
Apa yang dimaksud dengan "money politics" dalam konteks kampanye pilkada?
Kampanye yang dilakukan melalui media massa dengan cara give away
Penggunaan uang untuk mempengaruhi suara pemilih
Mengadakan acara santunan
Menyebarkan informasi tentang calon
Kegiatan yang dilarang dalam kampanye pilkada adalah:
Menyebarkan spanduk dan baliho
Menggelar acara pengenalan calon
Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye
Membagikan selebaran
Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon atau partai politik untuk mempromosikan diri mereka kepada pemilih sebelum pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Yang bukan dari tujuan kampanye adalah?
Mendapatkan banyak uang
Memperkenalkan Calon
Mendapatkan Dukungan
Menyampaikan Visi dan Misi
Laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat ?
Nama dan Alamat KPU
Nama dan Alamat Kepolisian
Nama dan Alamat Pelapor
Nama dan Alamat Pengawas Pemilu
Laporan dugaan pelanggran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama :
3 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
4 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
6 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan , adalah pelanggaran?
Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Pelanggaran sikap dan moral
Yang dimaksud dengan Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah?
Pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotasebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur, Buapti dan Walikota
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotasebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur, Buapti danWalikota
Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur,Buapti dan Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang ?
Penanganan Sengketa Pilkada
Pengawasan Partisipatif
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pengawasan Calon Perseorangan
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah ......
Bawaslu
Bawaslu dan KPU
Bawaslu, KPU dan DKPP
Bawaslu, KPU dan DPR
Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, kecuali?
Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mengganggu ketertiban umum
Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
Kampanye dengan batas waktu yang telah ditetapkan KPU
Pemilihan Umum dilaksanakan atas azas?
Langsung, umum, bersama, adil, dan rahasia
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil
Langsung, umum, efektif, efisien, dan transparan
Alur Pelanggaran Pemilu tercantum dalam Perbawaslu Nomor ............
Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020
Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020
Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023
Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2024
Berikut dibawah ini adalah orang-orang yang akan berada di dalam TPS, kecuali
Pemantau Pemilu
KPPS
PTPS
Saksi
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi ..........
Pencegahan dan Penindakan
Penentuan Titik Rawan
Pengawasan Melekat
Peringatan Dini
Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No. 7 tahun 2017, kecuali..
Profesional
Mandiri
Akuntabel
Independen
Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian pancasila sebagai ...........
Dasar Negara
Ideologi Terbuka
Pandangan Hidup
Sumber dari segala sumber hukum
Daftar Pemilih Tetap ditetapkan Oleh .....................
PPS
KPU Provinsi
KPU Kabupaten
PPK
Masa tenang pemilihan serentak tahun 2024, dimulai dan berakhir pada tanggal .........
23-26 November 2024
25-26 November 2024
24-26 November 2024
24-27 November 2024
