Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ridho smansamar

Total questions: 184

Worksheet time: 3hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Salah satu landasan hukum tentang Keuangan negara tertuang dalam Undang-undang.....

a)

Nomor 14 Tahun 2003

b)

Nomor 15 Tahun 2003

c)

Nomor 16 Tahun 2003

d)

Nomor 17 Tahun 2003

2.

Yang bukan termasuk ruang lingkup Keuangan Negara adalah....

a)

Penerimaan Negara

b)

Penerimaan Daerah

c)

Hak negara memungut pajak

d)

Pembangunan infrastruktur

3.

Yang termasuk pendekatan perumusan keuangan negara dari sisi subyek adalah....

a)

Pemerintah Pusat

b)

Kebijakan Fiskal

c)

Kebijakan Moneter

d)

Barang Milik Negara

4.

Yang bukan termasuk asas dalam keuangan negara adalah....

a)

Akuntabilitas

b)

Keterbukaan

c)

Proporsionalitas

d)

Bebas

5.

Dalam hal penetapan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah pusat berkoordinasi dengan....

a)

Kementerian Keuangan

b)

Badan Pemeriksa Keuangan

c)

Bank Indonesia

d)

Gubernur setiap Provinsi

6.

Pernyataan yang benar mengenai hubungan keuangan adalah....

a)

Perusahaan negara dan perusahaan daerah dibawah pengawasan Menteri keuangan

b)

Gubernur bersama DPRD secara bersama-sama mengawasi Perusahaan Negara yang ada di daerah

c)

Gubernur bersama DPRD secara bersama-sama mengawasi Perusahaan daerah

d)

Pemerintah daerah hanya dapat melakukan penjualan perusahaan daerah dengan izin DPRD

7.

Yang tidak termasuk dalam struktur Kemeterian keuangan ialah...

a)

Badan Kebijakan Fiskal

b)

Badan Perimbangan Keuangan

c)

Direktorat Jenderal Pajak

d)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

8.

Struktur APBN terdiri dari, kecuali....

a)

Pendapatan negara

b)

Pembiayaan negara

c)

Keseimbangan Sekunder

d)

Surplus/ (defisit) Anggaran

9.

Hibah termasuk dalam struktur.... APBN

a)

Pendapatan negara

b)

Pembiayaan negara

c)

Kebutuhan Primer

d)

Pemberian sukarela

10.

Pendapatan negara dari sektor pajak akibat masyarakat memiliki Rumah termasuk dalam....

a)

Pendapatan Cukai

b)

Pendapatan Penghasilan

c)

Pendapatan Gas Bumi

d)

Pendapatan pajak bumi dan bangunan

11.

Biaya yang dikenakan terhadap barang impor termasuk ke dalam pendapatan pajak perdagangan internasional yang disebut....

a)

Bea Masuk

b)

Bea keluar

c)

Bea siswa

d)

Bea cukai

12.

Pembayaran bunga utang luar negeri termasuk ke dalam....

a)

Belanja K/L

b)

Belanja Non K/L

c)

Belanja Modal

d)

Dana otonomi khusus

13.

Provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah....

a)

NTB

b)

NTT

c)

Aceh

d)

Maluku Utara

14.

Mandatory spending memiliki artian sederhana sebagai....

a)

Belanja rutin

b)

Belanja Wajib

c)

Belanja pilihan

d)

Belanja sukarela

15.

20% anggaran pendidikan adalah amanat dari pasal dan ayat dari.... UUD NRI tahun 1945

a)

Pasal 31 ayat 1

b)

Pasal 31 ayat 2

c)

Pasal 31 ayat 3

d)

Pasal 31 ayat 4

16.

Untuk mencapai tujuan bernegara, maka dibentuk pemerintahan negara. Pembentukan pemerintahan negara, menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, maka setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).rencana keuangan baik rencana pendapatan maupun rencana belanja adalah pengertian dari......

a)

keuangan negara

b)

belanja modal

c)

anggaran

d)

pajak utang

17.

.......rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR.......merupakan wujud pengelolaan Keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang........terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.Yang tepat untuk mengisi kata yang rumpang adalah....

a)

RENCANA APBN

b)

APBN

c)

RPJM

d)

DIPA

18.

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

a)

OTORISASI

b)

PERENCANAAN

c)

PENGAWASAN

d)

DISTRIBUSI

19.

APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

a)

PERENCANAAN

b)

PENGAWASAN

c)

DISTRIBUSI

d)

STABILISASI

20.

APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

a)

STABILISASI

b)

PERENCANAAN

c)

PENGAWASAN

d)

ALOKASI

21.

APBN dialokasikan dan diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

a)

DISTRIBUSI

b)

STABILISASI

c)

PERENCANAAN

d)

ALOKASI

22.

kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

a)

DISTRIBUSI

b)

STABILISASI

c)

ALOKASI

d)

PERENCANAAN

23.

, APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

a)

ALOKASI

b)

DISTRIBUSI

c)

STABILISASI

d)

OTORISASI

24.

Struktur utama APBN terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan Primer (Primary Balance), Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran

a)

BENAR

b)

SALAH

25.

hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

a)

pendapatan

b)

bea

c)

cukai

d)

subsidi bbm

26.

Secara akuntansi, istilah Pendapatan Negara berbeda dengan Penerimaan Negara. Apabila Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara, maka Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, secara definisi, terminologi Pendapatan Negara mempunyai cakupan makna yang lebih luas dibanding Penerimaan Negara

a)

benar

b)

salah

27.

merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

a)

CUKAI

b)

HIBAH

c)

PAJAK UTANG

d)

SUBSIDI

28.

Pendapatan Negara terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri dan Hibah. Pendapatan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, Pendapatan Negara meliputi PNBP + Hibah.

a)

BENAR

b)

SALAH

29.

merupakan kaidah atau aturan terkait seberapa besar batas defisit dan seberapa besar batas akumulasi jumlah utang yang dapat diambil pemerintah dalam penyusunan APBN.

a)

MANDATORY SPENDING

b)

FISCAL RULES

c)

ICW

d)

COO

30.

a. pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum di luar kerangka penugasan khusus;

b. kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan/atau meningkatkan penerimaan;

dan c. khusus pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

MERUPAKAN PENJELASAN DARI

a)

Government Finance Statistics (GFS)

b)

Light Rail Transit (LRT)

c)

classification of the functions of government (COFOG

d)

Subsidiary Loan Agreement

31.

APBN digunakan untuk mengurangi jumlah

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi perekonomian

nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN

memiliki fungsi .

a)

Perencanaan

b)

Stabilisasi

c)

distribusi

d)

otorisasi

e)

alokasi

32.

APBN digunakan untuk mengurangi jumlah

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi perekonomian

nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN

memiliki fungsi .

a)

Perencanaan

b)

Stabilisasi

c)

distribusi

d)

otorisasi

e)

alokasi

33.

APBN merupakan instrument untuk mengendalikan perekonomian saat terjadi deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu...?

a)

Alokasi

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Standarsasi

e)

Efisiensi

34.

Pada APBN, Pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai pembangunan. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu?

a)

Distribusi

b)

Alokasi

c)

Stabilisasi

d)

pengembangan

e)

Efisiensi

35.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan pengeluaran / belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

36.

Tujuan penyusunan APBN adalah ….

a)

pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

b)

pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah

c)

pedoman bagi pertanggung jawaban pemerintah

d)

pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan

e)

pedoman pelaksanaan proyek pembangunan

37.

Berikut ini yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ....

a)

Hibah, pembayaran bunga utang, dan PPN

b)

Hibah, pembayaran bunga utang, dan subsidi BBM

c)

Hibah, PPN, dan pajak perdagangann internasional

d)

Pembayaran bunga utang, subsidi BBM, dan Pirvatisasis BBM

e)

PPN, subsidi BBM, dan pembiayaan pembangunan

38.

Rencana keuangan tahuan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah….

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBS

d)

APBI

e)

APBM

39.

Penyusunan APBN merupakan wewenang

a)

DPR

b)

Pemerintah Daerah

c)

Menteri Keuangan

d)

Presiden dibantu menteri keuangan

e)

Menteri koordinator bidang perekonomian

40.

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual mengekspor, barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat disebut ...

a)

Belanja barang

b)

Belanja pegawai

c)

Belanja modal

d)

Belanja bunga

e)

Belanja Subsidi

41.

Pembayaran bunga utang luar negeri oleh pemerintah pusat diklasifikasikan sebagai ....

a)

Belanja barang

b)

Belanja Modal

c)

Belanja pegawai

d)

Belanja Subsidi

e)

Belanja bunga

42.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah jika RAPBN yang diajukan ditolak oleh DPR adalah ...

a)

Menggunakan APBN tahun yang lalu

b)

Menyusun kembali RAPBN baru

c)

Tetap menggunakan RAPBN tersebut

d)

Memperbaiki yang tidak mendapat persetujuan

e)

Menunggu sampai DPR menyetujui

43.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

44.

Apabila realisasi pengeluaran negara lebih besar

dari pada penerimaan negara, pemerintah akan

menjalankan kebijakan anggaran ...

a)

seimbang

b)

dinamis

c)

surplus

d)

defisit

e)

tetap

45.

Anggaran pemerintah menjadi alat memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental

dalam perekonomian nasional. Pernyataan

tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN

yaitu fungsi

a)

perencanaan

b)

stabilisasi

c)

distribusi

d)

otorisasi

e)

alokasi

46.

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos

a)

retribusi daerah

b)

pinjaman daerah

c)

dana perimbangan

d)

pendapatan asli daerah

e)

keuntungan dari BUMD

47.

APBD di daerah Jawa Barat mengalami defisit. Untuk

menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan

pemerintah daerah yaitu ....

a)

mengalokasikan dana alokasi khusus

b)

mengalokasikan dana alokasi umum

c)

menerbitkan surat utang negara

d)

mencari pinjaman daerah

e)

mengalokasikan dana bagi hasil

48.

Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber

penerimaan berupa ...

a)

hibah

b)

iuran

c)

pajak

d)

retribusi

e)

tabungan

49.

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....

a)

1 tahun

b)

5 tahun

c)

1 bulan

d)

6 bulan

e)

4 tahun

50.

RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....

a)

DPRD

b)

Presiden

c)

BPK

d)

Menteri Keuangan

e)

DPR

51.

Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

a)

dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

b)

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah

c)

dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus

d)

dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil

e)

dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum

52.

Dokumen pelaksanaan anggaran dituangkan dalam ...

a)

RKA KL

b)

DIPA

c)

POK

d)

Revisi

53.

Pejabat perbendaharaan yang berwenang mengakibatkan adanya tagihan belanja negara adalah...

a)

KPA

b)

PPSPM

c)

PPK

d)

Bendahara Pengeluaran

54.

Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran untuk 1 (satu) bukti pengeluaran sebesar ...

a)

25 juta

b)

30 juta

c)

40 juta

d)

50 juta

55.

Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan revolving Uang Persediaan setelah dipergunakan minimal sebesar ...

a)

25%

b)

30%

c)

40%

d)

50%

56.

Untuk 1 (satu) DIPA Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM ditunjuk sebanyak ...

a)

1 orang

b)

2 orang

c)

3 orang

d)

4 orang

57.

Pengelola administrasi belanja pegawai dalam satuan kerja disebut ...

a)

Bendahara Gaji

b)

Bendahara Penerimaan

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

PPABP

58.

Siapakah yang berhak menguji dokumen tagihan SPP dari PPK?

a)

PPSPM

b)

KPA

c)

Bendahara Penerimaan

d)

Bendahara Pengeluaran

59.

Jenis belanja yang dapat dimintakan UP dari alokasi DIPA untuk jenis belanja, kecuali ...

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Lainnya

60.

Proporsi UP tunai dan Kartu Kredit Pemerintah sesuai ketentuan adalah ...

a)

90 : 10

b)

80 : 20

c)

70 : 30

d)

60 : 40

61.

APBN adalah…

a)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

b)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

c)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

d)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

e)

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

62.

Tujuan penyususunan APBN adalah…

a)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

b)

Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

c)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

d)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

e)

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

63.

Berikut pernyataan dari fungsi otoritas adalah…

a)

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

b)

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

c)

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.

d)

APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

e)

APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

 

64.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah…

a)

Fungsi Otoritas

b)

Fungsi Perencanaan

c)

Fungsi Alokasi

d)

Fungsi Distribusi

e)

Fungsi Pengawasan

65.

Postur APBN secara umum terdiri atas pendapatan dan belanja negara. Pendapatan terbagi dari…

a)

Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.

b)

Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri (hibah).

c)

Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak.

d)

Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak.

e)

Pendapatan pajak dan pendapatan hibah.

66.

Perhatikan komponen pendapatan berikut ini:

1. Pajak penghasilan (PPh)

2. Bagian laba dari BUMN

3. Cukai

4. Pungutan ekspor

5. Penerimaan dari pengelolaan SDA

Dari komponen penerimaan di atas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor…

a)

1, 2 dan 3

b)

2, 3 dan 4

c)

3, 4 dan 5

d)

1, 3 dan 4

e)

2, 4 dan 5

67.

Jika penyusunan APBN di sektor penerimaan diusahakan ada peningkatan dan di sektor pengeluaran diusahakan penghematan, penyusunan APBN tersebut menggunakan kebijakan anggaran...

a)

Defisit

b)

Surplus

c)

Perkiraan

d)

Taksiran

e)

Berimbang

68.

APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian negara. Adapun yang tidak termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah…

a)

Pertumbuhan ekonomi meningkat

b)

Peningkatan GNP

c)

Penambahan jumlah uang yang beradar

d)

Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal

e)

Peningkatan lapangan kerja

69.

Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu...

a)

alokasi

b)

regulasi

c)

distribusi

d)

Stabilisasi

e)

Evaluasi

70.

Penerimaan negara dalam APBN sebagai berikut

1. Pajak penghasilan migas dan non migas

2. Pajak ekspor

3. Pajak bumi dan Bangunan

4. Pajak Pertambahan hasil

5. Bea Masuk

6. Hibah

Penerimaan pajak dalam negeri adalah ditunjukkan oleh nomor....

a)

1,2 dan 3

b)

1, 3 dan 4

c)

2, 3 dan 4

d)

2, 3 dan 5

e)

4, 5 dan 6

71.

Yang merupakan azaz dalam penyusunan APBN adalah...

a)

Mengendalikan sumber penerimaan dalam negeri.

b)

Membentuk pertanggung jawaban pemerintah.

c)

Mengendalikan sumber pengeluaran dalam negeri.

d)

Terarah, terkendali sesuai dengan rencana.

e)

Hemat efisien dan sosial kebutuhan.

72.

Pendapatan daerah meliputi sumber-sumber berikut ini, kecuali…

a)

Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak dari retribusi daerah

b)

Penerimaan sumber daya alam

c)

Hasil perusahaan milik daerah

d)

Dana perimbangan

e)

Pinjaman daerah

73.

Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ...

a)

Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah

b)

Pajak daerah, pajak darurat, hibah

c)

Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi

d)

Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga

e)

Retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat

74.

Retribusi termasuk ke dalam jenis…

a)

Pajak langsung

b)

Iuran

c)

Sumbangan

d)

Hibah

e)

Pungutan resmi

75.

Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah ....

a)

Penjualan aset yang dipisahkan

b)

Dana alokasi umum

c)

Dana alokasi khusus

d)

Pajak daerah

e)

Pajak Bumi dan Bangunan

76.

Daftar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu disebut ....

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBK

d)

RAPBN

e)

RAPBD

77.

Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut….

a)

Dana alokasi khusus

b)

Dana alokasi umum

c)

Dana talangan khusus

d)

Dana bantuan bencana

e)

Dana bantuan sosial

78.

Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat termasuk dalam alokasi ….

a)

Belanja khusus

b)

Belanja pemerintah pusat

c)

Belanja pemerintah daerah

d)

Belanja daerah otonomi

e)

Belanja pembangunan

79.

Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ……. setelah APBN ditetapkan

a)

satu minggu

b)

satu bulan

c)

tiga minggu

d)

tiga bulan

e)

empat bulan

80.

Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah…

a)

Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

b)

Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

c)

Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.

d)

Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

e)

Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA

81.

Manakah pengertian yang paling tepat dari Barang Milik Negara?

a)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b)

Semua barang yang tidak dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

c)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

82.

Pemanfaatan Barang Milik Negara ialah….

a)

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan

b)

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu, misalnya dilakukan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan

c)

Pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian / Lembaga / satuan kerja perangkat daerah dan / atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan

d)

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya

83.

Pemusnahan dapat dilaksanakan dengan cara berikut ini, kecuali …

a)

Ditimbun

b)

Dibakar

c)

Diminum

d)

Ditenggelamkan

84.

Kuasa Pengguna Barang adalah

a)

kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya

b)

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

c)

pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah

d)

pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya

85.

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ini merupakan:

a)

Penatausahaan

b)

Pembukuan

c)

Pengadministrasian

d)

Pengelolaan

86.

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa

a)

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

b)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

c)

KSP

d)

Semua Benar

87.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara, kecuali :

a)

Penjualan

b)

Tukar Menukar

c)

Hibah

d)

Penyerahan

88.

Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama adalah:

a)

1 tahun

b)

5 tahun

c)

10 tahun

d)

15 tahun

89.

Pasal berapa yang mengatur tentang BLU dalam UU No. 1 Tahun 2004?

a)

Pasal 72 dan 73

b)

Pasal 70 dan 71

c)

Pasal 68 dan 69

d)

Pasal 66 dan 67

90.

Apa kepanjangan dari BLU?

a)

Biro Layanan Umum

b)

Badan Layanan Umum

c)

Bursa Layanan Umum

d)

Badan Layanan Utama

91.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU?

a)

Pejabat Teknis

b)

Pegawai BLU

c)

Pejabat Keuangan

d)

Pimpinan BLU

92.

Apa yang harus dilakukan BLU dalam pengelolaan kas?

a)

Memanfaatkan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan

b)

Mengalokasikan kas untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok

c)

Menyimpan kas di tempat yang tidak aman

d)

Menggunakan kas untuk investasi jangka panjang

93.

Apa yang membedakan BLU dengan Satker PNBP biasa?

a)

Motif:

Satker PNBP: Non-Profit

BLU: Not-for-Profit

b)

Pengelolaan Keuangan:

Satker PNBP: fleksibel

BLU: tidak otonom

c)

Satker PNBP: KN yang tidak dipisahkan

BLU: KN yang dipisahkan

d)

Semua jawaban benar

94.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Satker agar bisa menjadi BLU?

a)

Syarat lainnya

b)

Syarat teknis, syarat sosial, dan syarat admin

c)

Syarat substantif, syarat tentatif, dan syarat anggota

d)

Syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif

95.

Apa yang harus dilakukan Pejabat Pengelolaan pada PK BLU?

a)

Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU

b)

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya

c)

Mengelola utang-piutang

d)

Melakukan pengelolaan kas

96.

Posisi apa yang harus dijabat oleh pegawai negeri sipil dalam pejabat perbendaharaan pada BLU?

a)

Kuasa Pengguna Anggaran

b)

Bendahara Pengeluaran

c)

Semua jawaban benar

d)

Bendahara Penerimaan

97.

Apa yang harus dilakukan Pimpinan BLU terkait dengan kerugian negara/daerah pada BLU?

a)

Menyelesaikan kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan

b)

Menyusun dan melaporkan kinerja operasional BLU

c)

Mengajukan defisit anggaran untuk tahun berikutnya

d)

Menggunakan surplus untuk kepentingan pribadi

98.

Apa yang harus disahkan oleh Menteri Keuangan/PPKD paling lambat 31 Desember menjelang awal tahun anggaran?

a)

Perencanaan Keuangan BLU

b)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLU

c)

Laporan Keuangan BLU

d)

Rencana Strategis Bisnis BLU

99.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran paling sedikit mencakup, kecuali:

a)

Seluruh pendapatan dan belanja

b)

Proyeksi arus kas

c)

Jumlah dan kulitas dan/ atau barang yang akan dihasilkan

d)

Hanya pada pendapatan dan belanja tertentu

100.

Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada Masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Masyarakat atau badan lain merupakan…

a)

Pendapatan operasional BLU

b)

Pendapatan non operasional BLU

c)

Pendapatan lain-lain BLU

d)

Pendapatan tambahan BLU

101.

Pengelolaan kas meliputi, kecuali…

a)

Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat

b)

Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas

c)

Melakukan pembayaran. Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dengan menerbitkan SBM

d)

Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek

102.

Remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip, kecuali…

a)

Proporsionalisme

b)

Kesetaraan

c)

Kepatutan

d)

Kewajaran

103.

Kepada siapa Pemimpin BLU menyampaikan usulan, kecuali…

a)

Menteri

b)

Pimpinan Lembaga

c)

SKDP

d)

Gubernur

104.

Dewas BLU dibentuk oleh…

a)

Kementerian/Lembaga

b)

PPKD

c)

SKPD

d)

Dewan Kawasan

105.

Pembinaan BLU, meliputi…

a)

Operasional dan Teknis

b)

Teknis dan Keuangan

c)

Keuangan dan Operasional

d)

Operasioanl dan Administratif

106.

Pernyataan yang salah terkait Tenaga Profesional Non PNS/Non ASN, kecuali…

a)

sesuai dengan kebutuhan BLU

b)

dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak

c)

Syarat pengangkatan dan pemberhentian diatur pemimpin BLU/ Kepala Daerah atas usul pemimpin BLUD

d)

Syarat pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

107.

Berikut merupakan Pejabat Pengelolaan PK BLU yaitu…

a)

Pemimpin Keuangan

b)

Pejabat Operasional

c)

Pejabat Teknis

d)

Pejabat Administratif

108.

Pernyataan yang salah terkait kewajiban pejabat keuangan…

a)

mengkoordinasikan penyusunan RBA

b)

menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU

c)

melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja

d)

melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA

109.

Sebuah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

a)

Otonomi daearah

b)

Devolusi

c)

Dekonsentrasi

d)

Desentralisasi

e)

Dekontruksi

110.

Membuat kebijakan yang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat yaitu fungsi ......

a)

Layanan

b)

Pengaturan

c)

Pemberdayaan

d)

Keamanan

e)

Pembantuan

111.

Berikut ini yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat adalah ....

a)

Moneter

b)

Yustisi

c)

Agama

d)

Kependudukan

e)

Politik luar negeri

112.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap .....

a)

Pembangunan daerah

b)

Keuangan daerah

c)

Tenaga kerja daerah

d)

Politik

e)

Pemerintahan daerah

113.

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

Presiden

114.

Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...

a)

timbulnya paham kedaerahan

b)

memerlukan waktu yang lama

c)

memerlukan biaya yang besar

d)

dapat mengurangi birokrasi

e)

struktur pemerintahan bertambah kompleks

115.

Apa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah?

a)

Struktur Pengelola Keuangan Daerah

b)

Pengelolaan Keuangan Daerah

c)

Dasar Hukum PKD

d)

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

116.

Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah?

a)

Struktur Pengelola Keuangan Daerah

b)

Wewenang Kepala Daerah

c)

Tugas Sekretaris Daerah

d)

Tugas Kepala SKPKD

117.

Siapa yang memiliki wewenang sebagai BUD?

a)

Kepala SKPD

b)

Kepala SKPKD

c)

Tugas Kepala SKPKD

d)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

118.

Apa yang dimaksud dengan APBD?

a)

Anggaran Kas & SPD

b)

RKUD

c)

SPP & SPMSP2D

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

119.

Apa yang termasuk dalam mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah APBD?

a)

Bendahara Penerimaan

b)

WP/ WR

c)

Pihak Ketiga

d)

Bendahara Pengeluaran

120.

Apa yang dimaksud dengan LRA dalam Laporan Keuangan Daerah?

a)

LPSAL

b)

LAK

c)

Neraca

d)

LO

121.

Kapan LKPD harus disampaikan ke BPK?

a)

Paling lambat 7 bulan setelah TA berakhir

b)

Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir

c)

Paling lambat 6 bulan setelah TA berakhir

d)

Paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir

122.

Apa yang dimaksud dengan HKPD?

a)

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

b)

Dana Abadi Daerah

c)

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Daerah

d)

Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah

123.

Apa yang dimaksud dengan APBD menurut Permendagri 64 Tahun 2013?

a)

Laporan Operasional

b)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

c)

Laporan Arus Kas

d)

Laporan Perubahan Ekuitas

124.

Apa yang dimaksud dengan Dana Abadi Daerah?

a)

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

b)

HKPD diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022

c)

Apaitu HKPD?

d)

Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk

125.

Apa yang termasuk dalam Perencanaan dan Penganggaran?

a)

Penyusunan Rancangan APBD

b)

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan

c)

Rancangan KUA

d)

Prinsip Penyusunan Rancangan APBD

126.

Siapa yang bertugas sebagai Koordinator Pengelolaan Keuda?

a)

Wewenang Kuasa PA (KPA)

b)

Tugas Sekretaris Daerah

c)

Tugas Kepala SKPKD

d)

Tugas Kepala SKPD

127.

Apa yang dimaksud dengan Laporan Realsiasi Anggaran (LRA)?

a)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

b)

Neraca

c)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

d)

Laporan Operasional (LO)

128.

Kapan hasil audit harus disampaikan setelah LKPD diterima?

a)

Untuk disetujui paling lambat 7 bulan setelah TA berakhir

b)

Raperda LPP APBD paling lambat 6 bulan setelah TA berakhir

c)

Jika terlambat maka Raperda LPP APBD diajukan ke DPRD

d)

Paling lambat 2 bulan sejak LKPD diterima

129.

penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pejabat wilayah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota

a)

Dekonsentrasi

b)

Desentralisasi

c)

Derilisasi

d)

Dekontrasi

130.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut, Kecuali

a)

menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b)

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

c)

melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

d)

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

131.

Chief Operational Officer (COO) adalah

a)

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga

b)

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan

132.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan di sebut

a)

Chief Financial Officer (CFO)

b)

Chief Operational Officer (COO)

133.

a.       keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN,

b.       keputusan rincian APBN,

c.        keputusan dana perimbangan,

d. penghapusan aset dan piutang negara

Merupakan Kewenangan presiden sbg pengelolaan keunagn negara yang bersifat

a)

Umum

b)

Khusus

c)

Istimewa

d)

Umum ke Khusus

134.

Kewenangan presiden sbg pengelolaan keunagn negara yang bersifat umum meliputi

a)

penetapan arah pengelolaan APBN

b)

kebijakan umum pengelolaan APBN

c)

Strategi pengelolaan APBN

d)

Strategi penghapusan Aset negara

135.

Kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam asas

a)

Spesialitas

b)

Akuntabilitas

c)

Terbuka

d)

Kesatuan

136.

setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran

a)

Spesialitas

b)

Universalitas

c)

Terbuka

d)

Kesatuan

137.

tiga pendelegasian pengelolaan keuangan negara, kecuali

a)

Menteri keuangan

b)

Menteri/pimpinan lembaga

c)

Kementrian Keuangan

d)

GUbernur/Bupati

138.

keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

a)

perumusan keuangan negara dari sisi Objek

b)

perumusan keuangan negara dari subyek

c)

perumusan keuangan negara dari sisi proses

d)

perumusan keuangan negara dari sisi tujuan

139.

Sebuah hotel yang disita oleh negara dapat menjadi barang milik negara karena...

a)

Diperoleh karena hibah

b)

Akibat adanya kontrak

c)

Sisa penjajahan

d)

keputusan pengadilan yang bersifat tetap

140.

Sebuah hotel yang disita oleh negara dapat menjadi barang milik negara karena...

a)

Diperoleh karena hibah

b)

Akibat adanya kontrak

c)

Sisa penjajahan

d)

keputusan pengadilan yang bersifat tetap

141.

Barang milik negara sejatinya berlandaskan pada pasal..... UUD NRI Tahun 1945

a)

33 ayat 3

b)

31 ayat 1

c)

34 ayat 1

d)

28A

142.

Pemerintah Rusia memberikan jet tempurnya sebanyak 3 unit kepada militer Indonesia. jet tersebut dapat menjadi milik negara karena....

a)

adanya peraturan Undang-undang

b)

adanya putusan pengadilan

c)

Perjanjian/ kontrak

d)

Hibah

143.

Yang bukan termasuk subyek dari pengelolaan barang milik negara dari pemerintah pusat adalah....

a)

Menteri keuangan

b)

menteri atau pimpinan lembaga

c)

kepala kantor satker

d)

Gubernur

144.

Yang bukan termasuk subyek dari pengelolaan barang milik negara dari pemerintah pusat adalah....

a)

Menteri keuangan

b)

menteri atau pimpinan lembaga

c)

kepala kantor satker

d)

Gubernur

145.

Sekretaris daerah dalam subyek pengelolaan barang milik negara bertindak sebagai....

a)

pengguna barang milik daerah

b)

bendahara umum

c)

pengelola barang milik daerah

d)

pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

146.

Yang tidak termasuk jenis barang milik negara adalah....

a)

persediaan

b)

aset tetap

c)

neraca

d)

aset lainnya

147.

Kegiatan untuk melakukan pendataan , pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN disebut....

a)

Pembukuan

b)

Inventarisasi

c)

Pelaporan

d)

Pengamalan

148.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan cara pemberian penggunaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan disebut....

a)

Pinjam pakai

b)

sewa

c)

kerjasama pemanfaatan

d)

bangun guna serah

149.

Pemeliharaan barang milik negara dengan tindakan dilakukan secara berkala oleh tenaga terlatih termasuk ke dalam jenis....

a)

Berat

b)

Ringan

c)

Sedang

d)

Rutin

150.

Membuat sertifikat tanah atas nama instansi pemerintah termasuk ke dalam jenis pengamanan....

a)

hukum

b)

fisik

c)

administrasi

d)

berkala

151.

Memagari kantor milik negara adalah upaya pengaman barang milik negara yang termasuk jenis....

a)

Pengamanan fisik

b)

Pengaman hukum

c)

Pengamanan Administrasi

d)

Pengamanan kepolisian

152.

Setelah dilakukannya perencanaan dan penganggaran, maka barang milik negara selanjutnya dapat dilakukan....

a)

Penggunaan

b)

Pengadaan

c)

Pengamanan

d)

Pemanfaatan

153.

Pendayaagunaan barang milik negara harus dapat diakurasikan jumlah dan nominalnya. hal ini adala asas....

a)

Transparansi

b)

kepastian nilai

c)

efisiensi

d)

akuntabilitas publik

154.

Badan Layanan Umum sejatinya instansi pemerintah yang dapat berbisnis secara....

a)

sehat

b)

licik

c)

berorientasi pada kapitalisme

d)

berorientasi pada kerugian

155.

Badan Layanan Umum sejatinya dibagi menjadi dua, yaitu...

a)

Pusat dan daerah

b)

Daerah dan regional

c)

Pusat dan regional

d)

Regional dan otonom

156.

Instansi yang ingin menjadi BLU harus menyertakan pola tata kelola, hal ini termasuk syarat....

a)

Substantif

b)

Teknis

c)

Administratif

d)

Lingkungan

157.

Badan layanan umum harus memuat tentang tarif layanan yang berorientasi pada setiap pelanggan mendapatkan hak dan manfaat yang sesuai. ini termasuk ke dalam aspek...

a)

kompetisi yang sehat

b)

Daya beli masyarakat

c)

kontinuitas dan pengembangan layanan

d)

asas keadilan dan kepatuhan

158.

Ruang lingkup hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah, kecuali

a)

pengelolaan transfer ke daerah

b)

pengelolaan belanja daerah

c)

pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional

d)

Perimbangan kebijakan moneter

159.

Pernyataan yang paling tepat mengenai pajak daerah adalah....

a)

Bersifat memaksa

b)

Bersifat fleksibel

c)

Manfaat yang ditawarkan bersifat langsung

d)

Daerah menanggung semua pajak masyarakat

160.

Salah satu contoh dari retribusi daerah adalah....

a)

Pajak bumi dan bangunan

b)

Papan Reklame

c)

Izin berjualan di pasar

d)

Rokok

161.

Pemberian dana kepada daerah untuk membiayai program tertentu yang menjadi prioritas nasional adalah....

a)

dana alokasi umum

b)

dana alokasi khusus

c)

dana bagi hasil

d)

dana desa

162.

Dana yang diberikan kepada wilayah Papua disebut....

a)

dana desa

b)

dana bagi hasil

c)

dana alokasi umum

d)

dana otonomi khusus

163.

Penerimaan negara yang dialokasikan dengan tujuanuntuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah disebut....

a)

dana alokasi umum

b)

dana alokasi khusus

c)

dana desa

d)

dana bagi hasil

164.

Daerah dilarang melakukan pinjaman kepada....

a)

Obligasi daerah

b)

sukuk daerah

c)

pinjaman daerah

d)

luar negeri

165.

Pemberian kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah disebut....

a)

Otonomi fiskal

b)

otonomi moneter

c)

desentralisasi fiskal

d)

desentralisasi moneter

166.

Defisit APBN maksimal ..... dari APBD

a)

1%

b)

2%

c)

3%

d)

4%

167.

Transparasni fiskal secara internasionalbest practice dapat diukur menggunakan instrumen....

a)

Close Budget Survey

b)

Open Budget Survey

c)

Close Selling Survey

d)

Open Selling Survey

168.

Di bawah ini yang bukan merupakan komponen belanja negara dalam APBN adalah

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja barang

c)

Belanja transfer ke daerah

d)

Pembiayaan utang

169.

Fungsi alokasi dari APBN bertujuan untuk ....

a)

Mendistribusikan pendapatan secara merata

b)

Menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang publik

c)

Menjaga stabilitas harga barang dan jasa

d)

Mengurangi kesenjangan ekonomi

170.

Dalam APBN, yang termasuk dalam belanja modal adalah ....

a)

Pembelian tanah untuk pembangunan

b)

Pembayaran utang luar negeri

c)

Pembangunan SDM

d)

Pembayaran gaji pegawai negeri

171.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau

deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu fungsi..

a)

alokasi

b)

stabilisasi

c)

distribusi

d)

realokasi

e)

otorisasi

172.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

173.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah jika RAPBN yang diajukan ditolak oleh DPR adalah ...

a)

Menggunakan APBN tahun yang lalu

b)

Menyusun kembali RAPBN baru

c)

Tetap menggunakan RAPBN tersebut

d)

Memperbaiki yang tidak mendapat persetujuan

e)

Menunggu sampai DPR menyetujui

174.

Salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak adalah...

a)

PPn

b)

Bagian pemerintah atas laba BUMN

c)

Hibah

d)

Cukai

175.

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....

a)

1 tahun

b)

5 tahun

c)

1 bulan

d)

6 bulan

e)

4 tahun

176.

Uang untuk pembayaran Langsung OLeh BUN atau Kuasa BUN di ambil dari

a)

Kesda

b)

Kas Umum Negara

c)

APBN

d)

RAPBN

177.

DIPA di susun oleh pengguna anggaran berdasarkan atau mengacu pada dokumen anggaran yaitu

a)

RKA K/L

b)

Renstra

c)

RK K/L

d)

PPK

178.

Pendapatan bunga penagihan pajak termasuk kedalan jenis pajak...

a)

PPH

b)

Pajak Lainnya

c)

Pajak Bunga atas pengelolaan barang

d)

Pajak Bea

179.

Penetapan target anggaran subsidi pada APBN 2022 menggunakan basis data kemetrian sosial yang bernama...

a)

DKPPN

b)

DTKS

c)

DKTS

d)

DATA Bantuan sosial

180.

Pihak yang tergabung dalam Trilateral Meeting saat penelaahan Rancangan Renja K/L adalah kecuali

a)

BApennas

b)

Kemenkeu

c)

K/L

d)

KPPN

181.

Program yang di arahkan untuk mendukung administrasi pemerintah (internal) dan memilik karakteristik sejenis pada setiap K/L disebut,,,,

a)

Program internal

b)

Program generik

c)

Program restruktusasi

d)

RPJM

182.

Perencanaan kebutuhan BMN di susun dengan berpedoman pada standar barang, kebutuhan dan harga. perencanaan ini menghasilkan dokumen berupa

a)

RKA K/L

b)

RKA BMN

c)

RK K/L

d)

RKA BLU

183.

Dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah pusat berkoordinasi dengan

a)

BA BUN

b)

BI

c)

BA

d)

BUN

184.

Satker WH memiliki BMN berupa tanah senilai 175 M. apabila satker WH berencana untuk melakukan pemindahtanganan atas tanah tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari...

a)

DPRD

b)

DPR

c)

DPD

d)

PRESIDEN

Similar Resources on Wayground

ONLIMPIADE HABIBI IPS

180 questions

ONLIMPIADE HABIBI IPS

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Quiz tentang BMN dan BLU

183 questions

Quiz tentang BMN dan BLU

quiz

Worksheet

•

12th Grade