NEW
Font size
WorksheetsQuizz TWK 7
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Syarat-syarat yang harus dipenuhi orang asing untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia meliputi hal - hal di bawah ini, kecuali ...
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan UUD 1945\
Sudah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut
Memiliki pekerjaan tetap
Memiliki istri berkewarganegaraan Indonesia
Kebijakan Desentralisasi kepada daerah otonom, meningkatkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur hal - hal yang berkaitan dengan daerahnya, kecuali...
Pengaturan Pendapatan Daerah
Kebijakan Pembangunan
Budaya
Agama
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupak an dewan yang anggota - anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota dewan Perwakilan daerah (DPD) dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut?
Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang
Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang
Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang
Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam
Undang - Undang Dasar 1945
Undang-Undang (UU)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Keputusan Presiden (Kepres)
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...
Presiden
MA
MK
DPR
Penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom disebut...
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Dekonsentarsi
Tugas administrasi ganda
Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan - kebijakan yang dilaksanakan pemerintah disebut
Hak menyatakan pendapat
Hak konsolidasi
Hak angket
Hak interpelasi
Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan....
Dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju
Disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR + 1 anggota dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR
Dihadiri dan disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR lebih satu (1/2+1) jumlah anggota MPR
Dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 (amandemen) adalah ...
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
Peristiwa Presiden SBY memberikan grasi terhadap kasus narkoba Corby. Pertimbangan SBY juga disertai pertimbangan lembaga?
MK
MA
DPR
MPR
Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disetujui oleh DPR dan menjadi undang-undang. Perppu ini dikeluarkan untuk mengatur kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi.
Berdasarkan peristiwa tersebut, apa yang menjadi dasar Presiden menerbitkan Perppu dan bagaimana peran DPR dalam pengesahan Perppu tersebut?
Presiden menerbitkan Perppu untuk mengatasi masalah ekonomi, dan DPR wajib menyetujui tanpa revisi
Presiden menerbitkan Perppu dalam keadaan mendesak, dan DPR dapat menyetujui atau menolak Perppu
Presiden menerbitkan Perppu dalam keadaan normal, dan DPR tidak memiliki kewenangan mengubah Perppu
Presiden menerbitkan Perppu atas perintah Mahkamah Konstitusi, dan DPR hanya sebagai pengawas
Perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah...
Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR
MPR menjadi lembaga legislatif tunggal
DPR tidak lagi memiliki kewenangan dalam legislasi
Komisi Yudisial dihapuskan
Sebelum amandemen UUD 1945, lembaga negara yang memiliki kekuasaan paling tinggi adalah...
DPR
MK
Presiden
MPR
Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan MPR mengalami perubahan, yaitu...
MPR tetap sebagai lembaga tertinggi negara
MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN
MPR memiliki kewenangan memilih Presiden
MPR tidak lagi berwenang memberhentikan Presiden
Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena dianggap melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945. MK memberikan waktu dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk memperbaiki undang-undang tersebut.
Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang?
Mahkamah Konstitusi hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang
Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang
Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang jika dianggap melanggar UUD
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penasehat hukum pemerintah dalam pembentukan undang-undang
Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap beberapa pejabat daerah yang diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait suap proyek pembangunan infrastruktur. Setelah penangkapan, KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk memproses kasus tersebut hingga ke pengadilan.
Bagaimana peran KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia terkait dengan penegakan hukum, dan bagaimana kerja sama antar lembaga negara dilakukan dalam kasus korupsi ini?
KPK bertugas menyelidiki dan mengadili kasus korupsi tanpa melibatkan lembaga lain
KPK memiliki kewenangan penuh untuk menangani semua aspek kasus korupsi dari penyelidikan hingga eksekusi
KPK bertugas menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, sedangkan pengadilan dan eksekusi dijalankan oleh lembaga lain
KPK bertugas menangkap koruptor, dan selebihnya ditangani oleh DPR dan Presiden
Pada tahun 2022, Komisi Yudisial (KY) memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam sebuah kasus besar. Apa fungsi utama Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
Mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan peradilan
Membuat undang-undang mengenai profesi hakim
Menentukan putusan akhir dalam kasus yang melibatkan hakim
Memilih Ketua Mahkamah Agung
Pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang terkait otonomi daerah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan peran DPD, apa fungsi utama lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
Membahas dan menyetujui anggaran negara secara keseluruhan
Membuat undang-undang tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Memberikan pertimbangan terkait hubungan pusat dan daerah
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2023 memutuskan perkara mengenai sengketa kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, apakah fungsi utama Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa?
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
Melakukan judicial review terhadap Undang-Undang
Mengawasi pelaksanaan keputusan Presiden
Menyelesaikan sengketa pemilu antara partai politik
Salah satu lembaga baru yang muncul setelah amandemen UUD 1945 adalah...
DPA
KPU
DPD
LPSM
