NEW
Font size
WorksheetsQuizz TWK 8
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang paling tinggi kedudukannya adalah..
Peraturan Daerah
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Menteri
Keputusan Presiden
Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang, peraturan mana yang harus diikuti?
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi
Keduanya harus diabaikan
Siapa yang memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Indonesia?
Presiden dan Mahkamah Agung
DPR dan DPD
Presiden dan DPR
Menteri dan DPRD
Pada tahap awal, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR akan dibahas bersama dengan...
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPD
Presiden atau menteri terkait
Apa yang terjadi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPR tidak mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden dalam jangka waktu tertentu?
RUU secara otomatis menjadi undang-undang
RUU harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi
RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama
RUU harus diajukan kembali dalam sidang yang berbeda
Apabila terdapat konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan Undang-Undang, siapakah yang berwenang memutuskan keabsahan peraturan tersebut
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi untuk..
Mengatur hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang secara lebih rinci
Menggantikan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku
Mengubah Undang-Undang Dasar 1945
Membuat peraturan di daerah
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara. Meskipun demikian, kekuasaan Presiden tidak mutlak dan dibatasi oleh lembaga-lembaga negara lain. Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mengawasi pelaksanaan tugas eksekutif. Dalam situasi di mana DPR tidak menyetujui kebijakan anggaran yang diajukan oleh Presiden, apa yang akan terjadi?
Presiden tetap dapat menjalankan kebijakan anggarannya tanpa persetujuan DPR karena Presiden adalah kepala negara.
Presiden harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menjalankan kebijakan anggaran tersebut.
Presiden bisa mengabaikan DPR dan melaksanakan kebijakan anggaran baru melalui Keputusan Presiden.
Anggaran tetap dijalankan sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya jika tidak ada persetujuan dari DPR.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan darurat. Namun, Perppu tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam waktu tertentu. Apa yang terjadi jika DPR tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang telah dikeluarkan oleh Presiden?
Perppu tetap berlaku sebagai undang-undang karena telah ditandatangani oleh Presiden.
Perppu tidak berlaku lagi, dan harus diubah menjadi keputusan presiden untuk bisa diterapkan.
Perppu dinyatakan tidak berlaku dan Presiden harus mengajukan undang-undang baru sebagai gantinya.
Perppu secara otomatis menjadi undang-undang meskipun tanpa persetujuan DPR.
Salah satu fungsi Peraturan Menteri adalah...
Menetapkan aturan pelaksanaan yang lebih teknis dalam lingkup kementerian
Mengganti Undang-Undang yang sudah tidak relevan
Mengatur wewenang pemerintah daerah
Menyetujui peraturan yang dibuat oleh DPR
Warga negara dan penduduk merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 26. Alasan pentingnya perihal warga negara dan penduduk diatur dalam konstitusi adalah ...
Agar jelas kedudukan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Seringkali terjadi perbedaan persepsi di masyarakat antara penduduk dan warga negara
Agar tidak terjadi saling klaim hak dan kewajiban anta warga negara dan penduduk
Kedudukan warga negara dan penduduk menjadi lebih jelas dalam kehidupan berbangsa
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengagendakan dalam masa persidangan berikutnya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang yang dikeluarkan Presiden, berikut ini salah satu konsekuensinya
Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak sejalan dengan pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut cacat hukum
Presiden harus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut
Presiden tidak harus mengajukan pada masa persidangan dewan berikutnya
Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk karena terdiri atas berbagai agama, suku, bahasa dan budaya tetapi merupakan satu kesatuan. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, selain memberikan dampak positif, tersimpan dampak negatif pula. Berikut merupakan sisi positif memaknai keberagaman dalam Bhineka Tunggal Ika yaitu ...
Memperkuat keinginan mencapai cita-cita bersama
Memicu timbulnya sifat menonjolkan kedaerahan
Mendorong distabilitas sosial ekonomi
Menimbulkan persaingan antarkelompok
Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bidang penting yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 31. Alasan pentingnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam konstitusi adalah ...
Kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan harus dikelola agar berkembang dan maju
Kemajuan peradaban suatu negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi pendidikan
Pendidikan menjadi pilar utama terlaksananya pembangunan di Indonesia menuju negara maju
Pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam membangun peradaban suatu negara
Koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno oleh ezim Orde Baru ditandai dengan upaya
Pengaturan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur
Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konstitusional
Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
