Kebiasan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara disebut...

Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain...

Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah...

Aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar diberbagai dokumen. Di Inggris misalnya, memliki dokumen bersejarah seperti dibawah ini kecuali...

Undang-Undang Dasar mempunya fungsi yang khas yaitu membatasi pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat...

Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal...

Pasal-pasal dari rancangan UUD terdiri dari lima (5) pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta satu (1) pasal mengenai aturan tambahan. Pertanyaan nya adalah, berapa jumlah pasal-pasal yang dirancang BPUPK tanggal 14 Juli 1945?

"Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin" Merupakan penjelasan dari...

"Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) UUD NRI Tahun 1945, (b) Tap MPR, (c) UU/Perppu, (d) PP, (e) Perpres, (f) Perda Provinsi, dan (g) Perda Kab/Kota." Ketentuan ini berada di

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Berikut kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun

Berikut ini yang bukan pernyataan yang tepat dalam Pasal 10 BAB IV tentang KEWENANGAN DAERAH, dimana Kewenangan Daerah diwilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi

Kesepakatan atau disebut permufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, dimana kesepakatan dilakukan dalam rangka mencapi tujuan tertentu. Yang bukan prinsip dalam kesepakatan adalah

Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni...

Seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah disepakati oleh berbagai pihak, dari manajemen sekolah seperti

Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai...

Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita ..... dan ....., meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut.

Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial meliputi, kecuali...

Contoh yang lebih tegas ialah ketika ada seorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam KUHP. Apa kepanjangan KUHP?