Demokrasi

Otoriter

Karismatik

Paternalistik

John Locke

Thomas Hobbes

Montesquieu

Jean-Jacques Rousseau

Indonesia

Arab saudi

Prancis

Amerika Serikat

Kehendak rakyat

Hukum Internasional

Hukum dasar

Pancasila

Tidak punya kewenangan hukum

Pemerintah tidak dipilih oleh rakyat

Memiliki kekuasaan yang diakui oleh negara lain

Hanya mementingkan kepentingan satu golongan

Membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar

Membuat hukum yang berlaku di negara lain

Melindungi semua warga negara di seluruh dunia

Menentukan kebijakan dalam negeri saja

John Locke

Hugo de Groot

Montesquieu

Plato

kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti

kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain

kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain

Jean Bodin

John Locke

Montesquieu

Rousseau

Jean Bodin

John Locke

Thomas Hobbes

Montesquieu

Niccolò Machiavelli

Agustinus

Jean Bodin

Montesquieu

Inggris pada masa revolusi industri

Prancis pada masa Louis XIV

Jepang setelah Perang Dunia II

Amerika Serikat setelah kemerdekaan

Presiden

Raja

Rakyat

Militer

Mahkamah Konstitusi

Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Dasar

Negara menjadi terlalu kuat dan berpotensi otoriter

Rakyat memiliki kekuasaan terlalu besar

Hukum tidak berlaku

Agama tidak diakui

Rakyat kehilangan kontrol atas pemerintahan

Hukum menjadi tidak penting

Negara menjadi terlalu demokratis

Tidak ada pemimpin yang dipercaya

Monarki konstitusional

Monarki absolut

Republik parlementer

Demokrasi liberal

Hukum tidak penting

Negara adalah saya

Pemegang kekuasaan tertinggi tanpa batas

Menuruti perintah agama

Menyusun hukum dasar negara lain

Mematuhi segala keputusan negara tetangga

Mengatur hubungan internasional negara lain

Mengatur segala urusan dalam negeri sesuai dengan hukum nasional