wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Penyisihan TQC 2024

Total questions: 60

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

Kebijakan Fiskal Tahun 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, APBN digunakan untuk memenuhi kebijakan prioritas di antaranya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut selaras dengan fungsi APBN yaitu….

a)

Alokasi

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Otorisasi

e)

Perencanaan

2.

Kemunculan pandemi COVID-19 yang terjadi secara mendadak mengakibatkan pengelolaan dana APBN mengalami perubahan signifikan. Pemerintah memutuskan untuk melakukan refocusing anggaran dan mengalokasikan sebagian besar dana APBN untuk penanggulangan wabah penyakit tersebut. Belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 tersebut termasuk ke dalam kategori belanja ….

a)

Belanja Bantuan Sosial

b)

Belanja Modal

c)

Belanja Hibah

d)

Belanja Lain-lain

e)

Belanja Subsidi

3.

Dalam pelaksanaan belanja negara jika terdapat sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran berakhir, dapat digunakan untuk keperluan …

a)

membiayai kegiatan tertentu yang merupakan kegiatan prioritas nasional

b)

membiayai program dan kegiatan sesuai dengan RKA K/L tahun anggaran berikutnya

c)

belanja modal kontraktual tahun jamak

d)

belanja pegawai yang RPD nya sudah ditentukan

e)

tidak dapat digunakan dan wajib disetorkan ke RKUN

4.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berikut merupakan asas umum pengelolaan keuangan negara, kecuali...

a)

Efektif dan Efisien

b)

Ekonomis

c)

Universal

d)

Transparan

e)

Keadilan

5.

Pada tahun 2023, salah satu kebijakan prioritas pemerintah adalah meningkatkan penerimaan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, manakah dari opsi Output berikut yang paling tepat untuk mendukung pencapaian Outcome...

a)

Lulusan Prodi III Manajemen Aset PKN STAN (400 orang)

b)

Regulasi perpajakan (10 Peraturan Menteri Keuangan)

c)

Persentase ketaatan penyampaian SPT (90%)

d)

Pembangunan Gedung KPP (3.000 m2)

e)

Tingkat Kepuasan Layanan Perpajakan (100%)

6.

Badan Standardisasi Nasional menggunakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman dalam menyusun…

a)

RPJP

b)

RPJM

c)

Renja K/L

d)

DIPA

e)

RKA K/L

7.

Berikut ini yang termasuk dalam klasifikasi piutang negara yang dikelola oleh kementerian Keuangan adalah…

a)

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Non Migas

b)

Piutang Pajak Cukai dan Bea Materai

c)

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

d)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

e)

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

8.

Berdasarkan PP nomor 28 Tahun 2020, diketahui bahwa Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian apabila memuat pernyataan di bawah ini, kecuali…

a)

Objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

b)

Jumlah bagi hasil bagi kedua pihak

c)

Jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

d)

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian

e)

para pihak yang terikat dalam perjanjian

9.

Pejabat pengelola BLU yang berkewajiban untuk menyiapkan RBA tahunan adalah…

a)

Pemimpin

b)

Pejabat Keuangan

c)

Pejabat Teknis

d)

Sekretaris

e)

Bendahara

10.

Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2012, terdapat 7 Universitas di Indonesia yang ditetapkan menerapkan PPK-BLU dengan status BLU secara penuh, sehingga seluruh kekayaan pada ketujuh universitas tersebut dialihkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah ini merupakan nama universitas yang dimaksud, kecuali…

a)

Universitas Indonesia

b)

Universitas Gajah Mada

c)

Universitas Teknologi Bandung

d)

Universitas Pertanian Bogor

e)

Universitas Diponegoro

11.

Indonesia memiliki Museum perbendaharaan yang di dalamnya berisi rekam jejak sejarah pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Di manakah letak Museum Perbendaharaan tersebut?

a)

Surabaya

b)

Yogyakarta

c)

DKI Jakakarta

d)

Bandung

e)

Solo

12.

Undang-undang yang berisi tentang perbendaharaan Negara adalah ?

a)

UU No. 17 Tahun 2003

b)

UU No. 1   Tahun 2003

c)

UU No. 15 Tahun 2003

d)

UU No. 17 Tahun 2004

e)

UU No. 1   Tahun 2004

13.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka?

a)

Memajukan perekonomian UMKM

b)

Menstabilkan perekonomian masyarakat

c)

Menyejahterakan kehidupan masyarakat

d)

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

e)

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

14.

Tarif layanan yang ditetapkan BLU harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut, Kecuali ?

a)

Kontinuitas dan pengembangan layanan

b)

Daya beli masyarakat

c)

Asas keadilan dan kepatutan

d)

Perekonomian Global

e)

Kompetisi yang sehat

15.

Menurut PP No. 23 Tahun 2005, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU adalah  dokumen perencanaan bisnis dan penanganan yang berisi hal-hal di bawah ini, Kecuali ?

a)

Program

b)

Kegiatan

c)

Target Kinerja

d)

Laporan Keuangan

e)

Anggaran suatu BLU

16.

BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan tiga macam pemeriksaan, kecuali...

a)

Pemeriksaan keuangan

b)

Pemeriksaan kinerja

c)

Pemeriksaan tindak lanjut

d)

Pemeriksaan dengan tujuan khusus

e)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

17.

Proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan diciptakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah disebut…

a)

Sistem akuntansi pemerintah

b)

Standar akuntansi pemerintahan

c)

Sistem akuntabilitas kinerja

d)

Sistem perencanaan strategis

e)

Sistem pengendalian intern

18.

Suatu sistem aplikasi yang digunakan dalam lingkungan kerja Kementerian Keuangan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/ Lembaga yang disebut….

a)

Nadine

b)

SAKTI

c)

SPAN

d)

e-Kemenkeu

e)

SATU Kemenkeu

19.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau secara umum disingkat menjadi KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada awalnya kantor tersebut bernama…

a)

Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)

b)

Kantor Kas Negara (KKN)

c)

(Kantor Bendahara Negara) KBN

d)

(Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) KPKN

e)

SAMSAT

20.

Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian dapat dilakukan dengan cara ?

a)

Pergeseran jatuh tempo RPD harian

b)

Tidak dapat dimutakhirkan

c)

Penghapusan SPM

d)

Penyusunan ulang RPD harian yang telah dibuat

e)

Revisi RPD

21.

Di bawah ini yang termasuk dalam kategori belanja wajib dalam APBD adalah ?

a)

Belanja pendidikan paling rendah 25%

b)

Belanja infrastruktur publik paling rendah 20%

c)

Belanja wajib yang didanai oleh pendapatan pajak pusat

d)

Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30%

e)

Anggaran kesehatan minimal 20%

22.

Instrumen pembiayaan utang daerah terdiri dari berikut ini, kecuali ?

a)

SBSN

b)

Pinjaman Daerah

c)

Obligasi Daerah

d)

Sukuk Daerah

e)

Pinjam

23.

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan dokumen berupa?

a)

Hasil pemeriksaan Kementerian/Lembaga

b)

Dokumen keuangan Kementerian/Lembaga

c)

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah

d)

Pemeriksaan laporan keuangan BPK

e)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

24.

Laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah salah satunya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LRA sebagaimana dimaksud wajib menyajikan apa saja ?

a)

Arus keuangan dari aktivitas realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja pada tahun anggaran berjalan yang disandingkan dengan anggaran periode berikutnya

b)

Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggaran serta realisasi di periode sebelumnya

c)

Arus keuangan dari aktivitas realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja pada tahun anggaran berjalan

d)

Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disandingkan dengan anggaran periode berikutnya

e)

Realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan investasi yang diperbandingkan dengan anggaran serta realisasi di periode sebelumnya.

25.

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Berikut ini penerimaan sumber daya alam yang menjadi DBH, kecuali...

a)

Penerimaan kehutanan

b)

Penerimaan pertambangan mineral dan batubara

c)

Penerimaan pertambangan emas

d)

Penerimaan pertambangan minyak bumi

e)

Penerimaan pertambangan gas alam

26.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Berikut salah satu alasan pemberian hak baru adalah…

a)

Hibah

b)

Hibah wasiat

c)

Waris

d)

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

e)

Kelanjutan pelepasan hak

27.

Dana yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik adalah…

a)

Dana Alokasi Umum

b)

Dana Alokasi Khusus

c)

Dana Desa

d)

Dana Otonomi Khusus

e)

Dana Keistimewaan

28.

Perluasan SPAM jaringan Perpipaan 146.675 SR, peningkatan SPAM jaringan perpipaan 102.342 SR, dan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan 59.991 SR merupakan target output DAK Fisik tahun 2024 di bidang …

a)

Sanitasi

b)

Lingkungan Hidup

c)

Irigasi

d)

Air Minum

e)

Perumahan dan Permukiman

29.

Perhatikan grafik terlampir!
Dalam grafik tersebut pertumbuhan pendapatan BLU mengalami fluktuatif. Kebijakan teknis yang dapat diambil Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan BLU, kecuali…

a)

Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan BLU

b)

Integrasi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas

c)

Inovasi sumber pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU

d)

Peningkatan biaya layanan kepada masyarakat

e)

Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan

30.

Halaman III DIPA memuat…

a)

Informasi Kinerja dan Anggaran Program

b)

Rencana Penarikan dana dan Perkiraan Penerimaan

c)

Rincian Anggaran per Satker

d)

Dasar hukum penerbitan DIPA Induk

e)

Rincian pengeluaran

31.

DIPA dapat dilakukan revisi karena beberapa alasan/penyebab berikut ini, kecuali …

a)

alasan administratif

b)

alasan alokatif

c)

alasan kuantitatif

d)

perubahan rencana penarikan dana

e)

perubahan rencana penerimaan dana

32.

Untuk menangani bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba, sebuah satker harus mengeluarkan anggaran tetapi anggaran untuk kegiatan tersebut belum dialokasikan. Bagaimana satker dapat menangani pengeluaran in

a)

Menggunakan dana dari Belanja Tidak Terduga dan selanjutnya dapat diusulkan dalam rancangan perubahan APBN/D

b)

Menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan lain dan mengajukan revisi setelahnya

c)

Mengeluarkan anggaran dari pos kegiatan lain tanpa melakukan revisi

d)

Mengajukan pinjaman kepada bank dan melunasinya dengan anggaran tahun depan

e)

a.     Menunda pengeluaran hingga anggaran baru dialokasikan pada tahun berikutnya

33.

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima Penerimaan Negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor) disebut …

a)

Bank Umum Persepsi

b)

Bank Devisa Persepsi

c)

Bank Persepsi

d)

Bank Persepsi Domestik

e)

Bank Sentral

34.

Dalam PMK No. 186 Tahun 2017, salah satu prinsip pelaksanaan pengeluaran negara adalah efisiensi penggunaan anggaran. Jika sebuah satker menemukan bahwa terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai menjelang akhir tahun anggaran, apa langkah yang harus dilakukan satker tersebut?

a)

Menggunakan sisa anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan tambahan tanpa pengajuan revisi

b)

Menyimpan sisa anggaran tersebut untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya

c)

Mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran untuk kegiatan non-program

d)

Mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)

e)

Membagikan sisa anggaran kepada pegawai sebagai bonus kinerja akhir tahun

35.

Salah satu bentuk pembiayaan utang daerah adalah dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah secara langsung dapat bersumber dari pilihan berikut ini, kecuali …

a)

Pemerintah

b)

Pemerintah daerah lain

c)

LKB (Lembaga Keuangan Bank)

d)

LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank)

e)

Asian Development Bank

36.

Perhitungan DAU dalam UU No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa celah fiskal dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal dan salah satunya mempertimbangkan Unit Cost yang mana merupakan rataan dari tiga tahunan target layanan per masing-masing kelompok. Manakah di bawah ini yang tidak menjadi pertimbangan dalam aspek perhitungan target layanan pada Unit Cost ?

a)

Bidang Layanan Umum dengan target layanan Jumlah Penduduk

b)

Bidang Kesehatan dengan target layanan Jumlah Penduduk

c)

Bidang Pendidikan dengan target layanan Jumlah Siswa

d)

Bidang Layanan Sosial dengan target layanan Jumlah Penerima Bantuan

e)

Bidang Pekerjaan dengan target layanan Panjang Jalanan

37.

Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan dukungan atas pembangunan daerah hingga pada pemberdayaan masyarakat menggunakan acuan perhitungan yang menganut prinsip keadilan dan pemerataan. Berikut yang bukan menjadi sumber acuan data dalam menghitung porsi alokasi Dana Desa adalah?

a)

Indeks Desa Membangun

b)

IKG Desa

c)

Penduduk Miskin ( Data P3KE )

d)

Jumlah pegawai ASN

e)

Kinerja penyerapan Dana Desa & APBDes

38.

UU 28 Tahun 2009 sebagai perkembangan kebijakan PDRD memiliki peranan dalam memperkuat local taxing power dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sehingga adanya penyesuaian untuk jenis pajak daerah existing. Berikut yang merupakan termasuk dalam jenis pajak kewenangannya dimiliki oleh kab/kota dan jenis pemungutannya berdasar pada penetapan kepala daerah adalah …

a)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

b)

Pajak Reklame

c)

Pajak Rokok

d)

Pajak Sarang Burung Walet

e)

Pajak Air Permukaan

39.

Simplifikasi lima jenis pajak berbasis konsumsi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai wujud penyederhanaan administrasi perpajakan yang kemudian menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, kelima jenis pajak tersebut digolongkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berikut yang bukan merupakan komponen dari jenis pajak PBJT ?

a)

Pajak Hotel

b)

Pajak Restoran

c)

Pajak Reklame

d)

Pajak Parkir

e)

Pajak Penerangan Jalan

40.

Pembantu Pengguna Anggaran BA 999.99 adalah sebagai berikut, kecuali…

a)

DJPB

b)

DJA

c)

DJPPR

d)

BKF

e)

DJKN

41.

Dalam melakukan penandaan terhadap kategori anggaran yang telah ditentukan pada RO, K/L mengacu pada hal-hal berikut, kecuali…

a)

Nawacita

b)

Prioritas Nasional

c)

Janji Presiden

d)

Usulan Menteri Keuangan

e)

Tematik APBN

42.

Apa yang dimaksud dengan investasi pemerintah?

a)

Penempatan dana di pasar saham untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.

b)

Penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau lainnya.

c)

Pembelian aset pribadi oleh individu untuk keuntungan pribadi.

d)

Pengeluaran dana untuk proyek sosial tanpa tujuan ekonomi.

e)

Penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka pendek untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau lainnya.

43.

Manakah dari pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip pengadaan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Daerah (D)?

a)

Efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya

b)

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan

c)

Kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa

d)

Preferensi untuk vendor lokal

e)

Persaingan yang sehat

44.

Suatu daerah yang dekat dengan pegunungan memiliki banyak aset BMN yang banyak digunakan warga sekitar. Banyak masyarakat bergantung pada aset tersebut sehingga aset dapat terjaga dengan baik. Namun suatu ketika terjadi bencana alam yang menyebabkan aset tersebut rusak. Dari sudut pandang pengelolaan BMN, sebagai pengguna barang maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah?

a)

Melakukan lelang aset yang rusak.

b)

Mengusulkan pengadaan aset pengganti.

c)

Melakukan inventarisasi aset yang rusak.

d)

Meminta bantuan dari pemerintah pusat.

e)

Melakukan pemusnahan aset yang rusak.

45.

Apa Tema Kebijakan Fiskal tahun 2024?

a)

Mendorong Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

b)

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan

c)

Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

d)

Peningkatan peran UMKM dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

e)

Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

46.

Untuk menjawab kebijakan fiskal tahun 2024, strategi jangka menengah-panjang apa yang dapat dilakukan pemerintah?

a)

Pengendalian Inflasi

b)

penghapusan kemiskinan ekstrem

c)

Peningkatan investasi

d)

Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

e)

Pemerataan infrastruktur

47.

Perhatikan berbagai jenis kendaraan berikut:

  1. 1) Toyota Avanza 2012

  2. 2) Motor Listrik

  3. 3) Kereta Api

  4. 4) Truk Roda 8

  5. 5) Bus Transjakarta  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan pertama dari suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yaitu merupakan keseluruhan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa pengecualian atas kendaraan bermotor yang dikenakan BBNKB. Manakah di antara berbagai jenis kendaraan di atas yang merupakan pengecualian dari objek BBNKB…

a)

1,2, & 3

b)

1,4, & 5

c)

2,3, & 4

d)

2,3, & 5

e)

3, 4, & 5

48.

Pasangan yang tepat antara jenis-jenis TKD serta pengertiannya yang tepat adalah…

a)

  1. 1-e, 2-i, 3-a, 4-b

b)

  1. 1-e, 2-h, 3-c, 4-f

c)

  1. 1-d, 2-e, 3- b, 4-d

d)

  1. 1-d, 2-i, 3-b, 4-c

e)

  1. 1-f, 2-h, 3-b, 4-a

49.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang. Penyelesaian piutang negara/daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian. Penyelesaian piutang jika bagian piutang yang tidak disepakati melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka penyelesaian piutang tersebut ditetapkan oleh

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

Presiden dengan persetujuan Menteri Keuangan

d)

Presiden dengan persetujuan DPR

e)

Presiden dengan persetujuan Menteri Keuangan dan DPR

50.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Berikut ini yang bukan merupakan alasan dari diterbitkannya Surat Utang Negara atau Obligasi Negara oleh pemerintah yaitu

a)

Program rekapitalisasi bank umum

b)

Program rekapitalisasi bank khusus

c)

Pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi

d)

Pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang

e)

Pembiayaan kredit program

51.

Pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN dapat dilakukan oleh panitia cabang karena hal-hal berikut ini, kecuali…

a)

Penyerah piutang tidak bersikap kooperatif

b)

Terdapat kekeliruan penyerah piutang karena penanggung utang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan

c)

Piutang negara terjadi di eks Provinsi Timor-Timur

d)

Penyerah piutang meminta kembali pengurusan piutang negara

e)

Piutang terkait dengan perkara perdata

52.

Pada tahun 2024, Desa X melakukan pengadaan CCTV untuk meningkatkan keamanan daerahnya karena terdapat banyak laporan dari warga bahwa banyak terjadi pencurian. Pengadaan CCTV tersebut menggunakan anggaran terendah karena pemerintah Desa X telah melakukan survei CCTV dan memilih CCTV dengan harga terendah namun memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Setelah pengadaan CCTV tersebut, tingkat pencurian di Desa X pun menurun. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Pengelolaan Keuangan Daerah di Desa X telah memenuhi prinsip...

a)

Tertib

b)

Efisien

c)

Ekonomis

d)

Efektif

e)

Transparan

53.

Ibu Ovin memiliki dua orang anak. Anak pertamanya merupakan seorang mahasiswa semester akhir yang sedang sibuk menyusun skripsi, sedangkan anak keduanya merupakan mahasiswa baru yang belum terlalu sibuk dengan dunia perkuliahan. Dalam hal pembagian uang saku, Ibu Ovin memberikan jumlah yang lebih banyak kepada anak pertamanya karena membutuhkan biaya lebih untuk penyusunan skripsinya. Hal ini Ibu Ovin lakukan agar kedua anaknya dapat memenuhi kebutuhan masing-masing dan mendapat manfaat yang sama besar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apabila dikaitkan dengan konteks Transfer ke Daerah (TKD), maka hal yang dilakukan Ibu Ovin tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal alokasi...

a)

Dana Bagi Hasil

b)

Dana Alokasi Umum

c)

Dana Otsus

d)

Dana Insentif Daerah

e)

Dana Alokasi Khusus

54.

BPDPKS mendorong penerapan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk memastikan keberlanjutan praktik perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang ISPO, perusahaan yang tidak memenuhi standar ISPO dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan sanksi. Apa bentuk sanksi yang dapat dikenakan sesuai peraturan tersebut?

a)

Pembekuan sementara izin usaha perkebunan

b)

Pengurangan alokasi dana dari BPDPKS

c)

Pencabutan hak atas tanah oleh pemerintah daerah

d)

Denda progresif hingga 50 juta per hari keterlambatan

e)

Penghentian sementara ekspor produk sawit perusahaan tersebut

55.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015, BPDPKS merupakan badan yang bersifat:

a)

Badan Usaha Milik Negara

b)

Badan Layanan Umum

c)

Kementerian

d)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

e)

Badan Hukum Milik Negara

56.

12.  Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun oleh BPDPKS berasal dari pungutan yang dikenakan kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit. Manakah dari berikut ini yang BUKAN termasuk dalam kategori Badan Usaha tersebut?

a)

Produsen Crude Palm Oil (CPO)

b)

Eksportir minyak goreng kelapa sawit

c)

Produsen biodiesel berbasis sawit

d)

Petani kelapa sawit swadaya

e)

Eksportir Palm Kernel Oil (PKO)

57.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki status sebagai:

a)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b)

Lembaga Keuangan Non-Bank

c)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

d)

Badan Hukum Indonesia yang bersifat sui generis

e)

Badan Layanan Umum

58.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang:

a)

Perbankan dan lembaga pembiayaan

b)

Usaha perasuransian

c)

Penjaminan

d)

Perseroan terbatas

e)

Semua jawaban di atas benar

59.

LPEI menerima permintaan pembiayaan dari tiga perusahaan berbeda:

  • 1) PT X, perusahaan besar yang mengekspor barang mentah

  • 2) PT Y, perusahaan menengah yang mengekspor barang setengah jadi

  • 3) PT Z, perusahaan kecil yang mengekspor produk jadi bernilai tambah tinggi

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip pembiayaan ekspor yang baik, perusahaan manakah yang seharusnya mendapat prioritas pembiayaan dari LPEI?

a)

PT X, karena memiliki skala usaha yang lebih besar

b)

PT Y, karena mewakili sektor industri menengah

c)

PT Z, karena mengekspor produk bernilai tambah tinggi

d)

Semua perusahaan harus diperlakukan sama

e)

LPEI tidak boleh memberikan pembiayaan kepada perusahaan besar

60.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan nilai tambah ekspor produk kelapa sawit. Dalam konteks ini, bagaimana sinergi yang paling efektif antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009?

a)

BPDPKS memberikan subsidi langsung kepada eksportir, sementara LPEI menyediakan penjaminan ekspor.

b)

LPEI menyalurkan dana BPDPKS untuk pembiayaan ekspor produk turunan sawit, sementara BPDPKS melakukan promosi di pasar internasional.

c)

BPDPKS membiayai penelitian dan pengembangan produk turunan sawit, sementara LPEI menyediakan pembiayaan dan asuransi ekspor untuk produk hasil penelitian tersebut.

d)

LPEI memberikan pembiayaan kepada BPDPKS untuk program peremajaan kelapa sawit, sementara BPDPKS menjamin kredit yang diberikan LPEI.

e)

BPDPKS dan LPEI bersama-sama membentuk lembaga baru khusus untuk menangani ekspor produk kelapa sawit.

Similar Resources on Wayground

Quiz Sistem Akuntansi

62 questions

Quiz Sistem Akuntansi

quiz

Worksheet

•

University