wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Perpajakan Bendahara

Total questions: 25

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Instansi pemerintah mengadakan kontrak dengan konsultan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dengan total nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara atas pembayaran ini?

a)

Rp1.000.000,00

b)

Rp1.500.000,00

c)

Rp2.000.000,00

d)

Rp3.000.000,00

e)

Rp4.000.000,00

2.

Instansi pemerintah membeli barang dengan nilai Rp25.000.000,00 dari rekanan yang memiliki NPWP. Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara?

a)

Rp250.000,00

b)

Rp375.000,00

c)

Rp500.000,00

d)

Rp750.000,00

e)

Rp1.000.000,00

3.
  1. Instansi pemerintah membayar jasa konsultan hukum untuk menangani perkara sebesar Rp75.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa tersebut?

a)

Rp1.000.000,00

b)

Rp1.250.000,00

c)

Rp1.500.000,00

d)

Rp2.000.000,00

e)

Rp3.000.000,00

4.
  1. Instansi pemerintah memberikan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 kepada peserta rapat yang diadakan di luar kota. Berapakah pajak yang harus dipotong oleh bendahara?

a)

Rp50.000,00

b)

Rp75.000,00

c)

Rp85.000,00

d)

Rp100.000,00

e)

Rp25.000,00

5.
  1. Bendahara pengeluaran melakukan pembelian tanah untuk pembangunan gedung pemerintah sebesar Rp1.000.000.000,00. Berapakah BPHTB yang dikenakan atas transaksi ini?

a)

2% dari nilai transaksi

b)

5% dari nilai transaksi

c)

10% dari nilai transaksi

d)

15% dari nilai transaksi

e)

Tidak ada BPHTB

6.
  1. Instansi pemerintah membayar honorarium untuk narasumber dalam kegiatan seminar sebesar Rp5.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara atas honorarium tersebut?

a)

Rp125.000,00

b)

Rp250.000,00

c)

Rp500.000,00

d)

Rp750.000,00

e)

Rp1.000.000,00

7.
  1. Pada pembelian barang senilai Rp20.000.000,00 oleh instansi pemerintah, faktur pajak tidak menyertakan NPWP rekanan. Berapakah tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara?

a)

1%

b)

1,5%

c)

2%

d)

3%

e)

4%

8.
  1. Instansi pemerintah membuat kontrak kerja dengan perusahaan jasa untuk melakukan renovasi bangunan kantor senilai Rp500.000.000,00. Berapakah PPh Final yang dikenakan pada jasa konstruksi tersebut jika perusahaan tersebut memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha)?

a)

1%

b)

1,5%

c)

2%

d)

3%

e)

4%

9.
  1. Seorang pegawai tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintah menerima penghasilan sebesar Rp600.000,00 per hari untuk 5 hari kerja. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong jika penghasilan bruto harian melebihi Rp450.000,00?

a)

Rp0,00

b)

Rp7.500,00

c)

Rp15.000,00

d)

Rp30.000,00

e)

Rp50.000,00

10.
  1. Seorang pegawai tidak tetap bekerja selama 10 hari di sebuah instansi pemerintah dengan upah harian sebesar Rp500.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara

a)

Rp50.000,00

b)

Rp25.000,00

c)

Rp75.000,00

d)

Rp100.000,00

e)

Tidak ada pemotongan

11.
  1. Instansi pemerintah membeli tanah untuk pembangunan gedung baru dengan nilai transaksi Rp500.000.000,00. Pajak apa yang dikenakan atas transaksi tersebut?

a)

PPh 21

b)

PPh 22

c)

BPHTB

d)

PPN

e)

Bea Meterai

12.
  1. Pada pembayaran untuk jasa konstruksi senilai Rp300.000.000,00, yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), berapakah tarif PPh Final yang dikenakan oleh bendahara pengeluaran?

a)

2,5%

b)

3%

c)

4%

d)

6%

e)

10%

13.
  1. Instansi pemerintah melakukan pembayaran untuk jasa katering sebesar Rp15.000.000,00 kepada penyedia jasa dengan NPWP. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara pengeluaran?

a)

1,5% dari nilai bruto

b)

2% dari nilai bruto

c)

5% dari nilai

d)
  1. 10% dari nilai bruto

e)

Tidak ada pemotongan PPh

14.
  1. Sebuah instansi pemerintah mengadakan pembelian komputer senilai Rp30.000.000,00. Berapakah PPN yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran?

a)

Rp2.750.000,00

b)

Rp3.000.000,00

c)

Rp3.300.000,00

d)

Rp3.500.000,00

e)

Rp4.000.000,00

15.
  1. Bendahara pengeluaran membayar jasa konsultasi hukum senilai Rp40.000.000,00 kepada seorang pengacara. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa tersebut?

a)

1%

b)

1,5%

c)

2%

d)

10%

e)

15%

16.

1.      Pajak yang dipotong oleh bendahara pengeluaran atas pembayaran penghasilan kepada pegawai disebut sebagai:

a)

PPh 22

b)

PPh 23

c)

PPh 21

d)

PPN

e)

Bea Meterai

17.
  1. Pajak apa yang dikenakan pada pembelian barang oleh bendahara pemerintah dalam rangka pengadaan barang?

a)

PPh 21

b)

PPh 22

c)

PPN

d)

BPHTB

e)

PPh Final

18.
  1. Tarif PPh 23 yang dikenakan atas jasa konsultan yang diberikan kepada instansi pemerintah adalah:

a)

1%

b)

2%

c)

5%

d)

10%

e)

15%

19.
  1. Pajak apa yang dikenakan atas persewaan tanah dan bangunan oleh bendahara pemerintah?

a)

PPh Final

b)

PPh 21

c)

PPh 22

d)

PPN

e)

BPHTB

20.
  1. Berapakah tarif PPN yang dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) mulai tahun 2022?

a)

5%

b)

10%

c)

11%

d)

12%

e)

15%

21.
  1. Pemungutan pajak atas penjualan barang mewah oleh bendahara pemerintah dilakukan berdasarkan PPh:

a)

PPh 21

b)

PPh 22

c)

PPh 23

d)

PPh Final

e)

PPN

22.
  1. Berapakah tarif Bea Meterai yang dikenakan pada dokumen transaksi dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00?

a)

Rp2.500,00

b)

Rp5.000,00

c)

Rp10.000,00

d)

Rp50.000,00

e)

Rp100.000,00

23.
  1. PPh Final atas jasa konstruksi yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan dengan SBU adalah:

a)

2,5%

b)

3%

c)

3,5%

d)

4%

e)

5%

24.

Objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran meliputi:

a)

Pembelian barang mewah

b)

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

c)

Pembayaran sewa gedung

d)

Pembayaran jasa konsultan

e)

Pembelian bahan bakar

25.

Saat pelaporan dan penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran wajib dilakukan melalui aplikasi:

a)

e-SPT

b)

e-Bupot Instansi Pemerintah

c)

DJP Online

d)

Sistem Informasi Keuangan Negara

e)

SIMAK BMN