NEW
Font size
WorksheetsPerpajakan Bendahara
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Instansi pemerintah mengadakan kontrak dengan konsultan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dengan total nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara atas pembayaran ini?
Rp1.000.000,00
Rp1.500.000,00
Rp2.000.000,00
Rp3.000.000,00
Rp4.000.000,00
Instansi pemerintah membeli barang dengan nilai Rp25.000.000,00 dari rekanan yang memiliki NPWP. Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara?
Rp250.000,00
Rp375.000,00
Rp500.000,00
Rp750.000,00
Rp1.000.000,00
Instansi pemerintah membayar jasa konsultan hukum untuk menangani perkara sebesar Rp75.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa tersebut?
Rp1.000.000,00
Rp1.250.000,00
Rp1.500.000,00
Rp2.000.000,00
Rp3.000.000,00
Instansi pemerintah memberikan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 kepada peserta rapat yang diadakan di luar kota. Berapakah pajak yang harus dipotong oleh bendahara?
Rp50.000,00
Rp75.000,00
Rp85.000,00
Rp100.000,00
Rp25.000,00
Bendahara pengeluaran melakukan pembelian tanah untuk pembangunan gedung pemerintah sebesar Rp1.000.000.000,00. Berapakah BPHTB yang dikenakan atas transaksi ini?
2% dari nilai transaksi
5% dari nilai transaksi
10% dari nilai transaksi
15% dari nilai transaksi
Tidak ada BPHTB
Instansi pemerintah membayar honorarium untuk narasumber dalam kegiatan seminar sebesar Rp5.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara atas honorarium tersebut?
Rp125.000,00
Rp250.000,00
Rp500.000,00
Rp750.000,00
Rp1.000.000,00
Pada pembelian barang senilai Rp20.000.000,00 oleh instansi pemerintah, faktur pajak tidak menyertakan NPWP rekanan. Berapakah tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara?
1%
1,5%
2%
3%
4%
Instansi pemerintah membuat kontrak kerja dengan perusahaan jasa untuk melakukan renovasi bangunan kantor senilai Rp500.000.000,00. Berapakah PPh Final yang dikenakan pada jasa konstruksi tersebut jika perusahaan tersebut memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha)?
1%
1,5%
2%
3%
4%
Seorang pegawai tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintah menerima penghasilan sebesar Rp600.000,00 per hari untuk 5 hari kerja. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong jika penghasilan bruto harian melebihi Rp450.000,00?
Rp0,00
Rp7.500,00
Rp15.000,00
Rp30.000,00
Rp50.000,00
Seorang pegawai tidak tetap bekerja selama 10 hari di sebuah instansi pemerintah dengan upah harian sebesar Rp500.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara
Rp50.000,00
Rp25.000,00
Rp75.000,00
Rp100.000,00
Tidak ada pemotongan
Instansi pemerintah membeli tanah untuk pembangunan gedung baru dengan nilai transaksi Rp500.000.000,00. Pajak apa yang dikenakan atas transaksi tersebut?
PPh 21
PPh 22
BPHTB
PPN
Bea Meterai
Pada pembayaran untuk jasa konstruksi senilai Rp300.000.000,00, yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), berapakah tarif PPh Final yang dikenakan oleh bendahara pengeluaran?
2,5%
3%
4%
6%
10%
Instansi pemerintah melakukan pembayaran untuk jasa katering sebesar Rp15.000.000,00 kepada penyedia jasa dengan NPWP. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara pengeluaran?
1,5% dari nilai bruto
2% dari nilai bruto
5% dari nilai
10% dari nilai bruto
Tidak ada pemotongan PPh
Sebuah instansi pemerintah mengadakan pembelian komputer senilai Rp30.000.000,00. Berapakah PPN yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran?
Rp2.750.000,00
Rp3.000.000,00
Rp3.300.000,00
Rp3.500.000,00
Rp4.000.000,00
Bendahara pengeluaran membayar jasa konsultasi hukum senilai Rp40.000.000,00 kepada seorang pengacara. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa tersebut?
1%
1,5%
2%
10%
15%
1. Pajak yang dipotong oleh bendahara pengeluaran atas pembayaran penghasilan kepada pegawai disebut sebagai:
PPh 22
PPh 23
PPh 21
PPN
Bea Meterai
Pajak apa yang dikenakan pada pembelian barang oleh bendahara pemerintah dalam rangka pengadaan barang?
PPh 21
PPh 22
PPN
BPHTB
PPh Final
Tarif PPh 23 yang dikenakan atas jasa konsultan yang diberikan kepada instansi pemerintah adalah:
1%
2%
5%
10%
15%
Pajak apa yang dikenakan atas persewaan tanah dan bangunan oleh bendahara pemerintah?
PPh Final
PPh 21
PPh 22
PPN
BPHTB
Berapakah tarif PPN yang dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) mulai tahun 2022?
5%
10%
11%
12%
15%
Pemungutan pajak atas penjualan barang mewah oleh bendahara pemerintah dilakukan berdasarkan PPh:
PPh 21
PPh 22
PPh 23
PPh Final
PPN
Berapakah tarif Bea Meterai yang dikenakan pada dokumen transaksi dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00?
Rp2.500,00
Rp5.000,00
Rp10.000,00
Rp50.000,00
Rp100.000,00
PPh Final atas jasa konstruksi yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan dengan SBU adalah:
2,5%
3%
3,5%
4%
5%
Objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran meliputi:
Pembelian barang mewah
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
Pembayaran sewa gedung
Pembayaran jasa konsultan
Pembelian bahan bakar
Saat pelaporan dan penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran wajib dilakukan melalui aplikasi:
e-SPT
e-Bupot Instansi Pemerintah
DJP Online
Sistem Informasi Keuangan Negara
SIMAK BMN
