Risiko yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran Organisasi

Gambaran keseluruhan risiko Organisasi

Upaya organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko badan dengan mendayagunakan lintas fungsi, divisi, atau unit Bisnis

Mengelola risiko dengan valid

ISO 19600 : 2014

ISO 31000 : 2018

ISO 9001 : 2015

ISO 31000 : 2009

Konteks Bisnis internal dan eksternal, termasuk budaya dimana Organisasi saat ini beroperasi

Kebijakan Organisasi dan prosesdur pengendalian

Persyaratan-persyaratan dari Peraturan,kontrak, hukum termasuk budaya dimana Organisasi saat ini beroperasi

Infrastruktur teknologi dalam perusahaan,termasuk budaya dimana Organisasi saat ini beroperasi

Unit Kepatuhan

Auditor Eksternal

Divisi Manajemen Risiko

Departemen Legal

Initial, Siloed, Managed, Transformed, Proactive

Initial, Siloed, Proactive, Managed, Transformed

Initial, Proactive,Siloed, Managed, Transformed

Proactive, Siloed, Initial, Managed, Transformed

Proactive, Responsive, Detective

Preventive, Detective, Reactive

Proactive, Responsive, Corrective

Preventive, Detective, Corrective

Business Continuity

Insiden Disruptif

Disaster

Business Continuity Management

Organisasi harus tetap bisa melayani pelanggan dan mitra secara 100 % dalam kondisi apapun

Kondisi operasional organisasi tidak selalu dapat dijamin dalam kondisi normal

Kondisi abnormal yang tidak dapat dikendalikan bisa mengakibatkan kerugian mendadak dan massif

Banyak kejadian yang tidak dapat dicegah, hanya bisa dikurangi dampaknya.

BCM terkait dengan insiden disruptif, CM terkait dengan kondisi krisis

BCM terkait dengan peristiwa yang dapat nilai risiko inherennya (pernah terjadi dan dapat diukur), sementara CM terkait dengan peristiwa yang tidak ada nilai risiko inheren-nya

BCM ditangani dengan BCP yang telah direncanakan sebelumnya, CM ditangani melalui tindakan yang dirumuskan oleh Tim Krisis Management (Crisis Management Center)

BCM tidak ada hubungan dengan CM 

Perpres 25 Tahun 2021 dan Perdir 65 Tahun 2022

Perpres 25 Tahun 2020 dan Perdir 65 Tahun 2020

Perpres 25 Tahun 2020 dan Perdir 65 Tahun 2021

Perpres 25 Tahun 2021 dan Perdir 65 Tahun 2021

meningkatkan pengelolaan BPJS secara profesional, efektif, dan efisien

mendorong organ BPJS dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi 

mendukung kesinambungan BPJS dan Dana Jaminan Sosial

mengoptimalkan peran Pemerintah dalam menyediakan Jaminan sosial bagi para peserta

Keterbukaan – Responsibilitas – Akurasi – Taat Azas

Partisipasi – Akuntabilitas – Kemandirian – Prediktabilitas 

Akuntabilitas – Responsif – Kemandirian – Kesetaraan dan Kewajaran

Responsibilitas – Dinamis – Partispasi – Komunikatif 

Keterbukaan

Akuntabilitas

Responsibilitas

Independensi

Responsibilitas

Kewajaran dan Kesetaraan

Dinamis

Keterbukaan

Analisa Risiko Kepatuhan - Inventarisasi Produk Hukum -  Identifikasi Substansi Kewajiban -  Penyusunan Profil Risiko Kepatuhan

Inventarisasi Produk Hukum -  Analisa Risiko Kepatuhan - Identifikasi Substansi Kewajiban - Penyusunan Profil Risiko Kepatuhan

Identifikasi Substansi Kewajiban -Inventarisasi Produk Hukum -  Analisa Risiko Kepatuhan - Penyusunan Profil Risiko Kepatuhan

Inventarisasi Produk Hukum - Identifikasi Substansi Kewajiban - Analisa Risiko Kepatuhan - Penyusunan Profil Risiko Kepatuhan

ex-ante (before the fact)

ex-post (after the fact)

ex-officio (conformity)

ex-aequo et bono (according to the right and good)

Substansi pada Produk Hukum (Regulasi Eksternal dan Peraturan Internal) yang memuat unsur Kewajiban BPJS Kesehatan

Substansi pada Produk Hukum (Regulasi Eksternal dan Peraturan Internal) yang memuat unsur Hak dan Wewenang BPJS Kesehatan

Substansi pada Produk Hukum (Regulasi Eksternal dan Peraturan Internal) yang memuat unsur tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan

Substansi pada Produk Hukum (Regulasi Eksternal dan Peraturan Internal) yang memuat unsur Larangan bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan

DKK adalah Inventarisasi Produk Hukum pada masing-masing Unit Kerja yang memuat unsur Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, Persyaratan, Ketentuan, ataupun Larangan yang harus dikelola oleh Eksternal BPJS Kesehatan

DKK adalah Inventarisasi Produk Hukum pada masing-masing Unit Kerja yang memuat unsur Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, Persyaratan, Ketentuan, ataupun Larangan yang harus dikelola oleh Internal BPJS Kesehatan

DKK adalah Inventarisasi Produk Hukum pada masing-masing Unit Kerja yang memuat unsur Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, Persyaratan, Ketentuan, Hak dan Wewenang yang harus dikelola oleh Internal BPJS Kesehatan

DKK adalah Inventarisasi Produk Hukum pada masing-masing Unit Kerja yang memuat unsur Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, Persyaratan dan Ketentuan yang harus dikelola oleh Internal BPJS Kesehatan

Penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional organisasi yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan.

Pendistribusian peraturan organisasi terbaru dan/atau perubahannya kepada unit kerja terkait dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan kebijakan dan prosedur organisasi terhadap peraturan organisasi dan peraturan lainnya yang berlaku.

Mendorong dan mewajibkan seluruh Duta BPJS kesehatan untuk menjadi anggota komunitas profesi di bidang pengelolaan kepatuhan internal korporat

Peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program pemantauan kepatuhan tahunan.