NEW
Font size
WorksheetsPeraturan di Negaraku
Total questions: 21
Worksheet time: 11mins
Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....
musyawarah
demontrasi
surat kaleng
petisi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….
UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pmerintah, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya memiliki aturan. Sebagaimana terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu pasal .....
1 ayat ( 1 )
1 ayat ( 2 )
1 ayat ( 3 )
2 ayat ( 1 )
Dalam UUD NRI Tahun 1945, disebutkan, "Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, .....
negara Indonesia mengedepankan putusan presiden dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
negara Indonesia mengedepankan putusan Undang-Undang dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
negara Indonesia mengedepankan Peraturan Pemerintah dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
negara Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan atau hierarkis. Makna dari berurutan atau hierarkis adalah .....
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus selalu ditetapkan dan disahkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang.
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya kehidupan yang harmonis
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan pedoman bagi semua lembaga negara dalam menjalankan semua tugas-tugasnya.
Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan ini merupakan salah satu asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas .....
Kelembagaan atau organ pembentuk
Kejelasan tujuan
Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Kejelasan rumusan
Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Pernyataan ini menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas .....
Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
Keterbukaan
Kelembagaan atau organ pembentuk
Dapat dilaksanakan
Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. Pernyataan ini menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas .....
Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
Kejelasan rumusan
Kelembagaan atau organ pembentuk
Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa, Lembaga perumus UUD NRI Tahun 1945 adalah .....
BPUPK
PPKI
KNIP
KNPI
Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amendemen di MPR, perubahan pertama dilakukan pada tahun .....
1998
1999
2000
2001
Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan, di bawah ini yang bukan merupakan kesepakatan dasar adalah .....
tidak akan merubah Pembukaan UUDNRI tahun 1945
menegaskan sistem pemerintahan presidensial
Masa jabatan presiden dan atau wakil presiden
penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasalpasal
Perubahan UUD NRI tahun 1945 dengan melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut .....
referendum
amandemen
konvensi
adendedum
Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlaku untuk anggota MPR maupun unuk seluruh bangsa Indonesia disebut .....
Ketetapan MPR
Keputusan MPR
konvensi
konstitusi
Lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah .....
DPR
MPR
DPD
presiden
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .
Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
Lembaga legislatif atau lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang di Indonesia adalah .....
MPR
DPD
MA
DPR
Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa disebut .....
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang, disebut ......
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Keputusan Presiden
Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan Presiden disebut ....
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Membersihkan tempat tidur
2) Menghormati semua anggota keluarga
3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah
Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor ....
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Mahkamah Agung (MA)
Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….
3 dan 4
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 2
