Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz UU kepolisian

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002, prinsip dasar Polri adalah...

a)

Profesional, proporsional, dan akuntabel

b)

Netral, profesional, dan transparan

c)

Adil, tegas, dan transparan

d)

Tanggung jawab, disiplin, dan adil

e)

Cepat, tepat, dan akurat

2.

Apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002?

a)

Fungsi Kepolisian

b)

Definisi Kepolisian

c)

Tujuan Kepolisian

d)

Hak-hak Polisi

e)

Struktur Kepolisian

3.

Apa yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Polri?

a)

Fungsi investigasi dan pencegahan

b)

Fungsi pelayanan dan perlindungan

c)

Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban

d)

Fungsi pengawasan dan penegakan hukum

e)

Fungsi pendidikan dan pelatihan

4.

Apa yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2002 tentang penggunaan senjata?

a)

Penggunaan senjata hanya untuk anggota senior

b)

Penggunaan senjata harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

c)

Penggunaan senjata dapat dilakukan kapan saja

d)

Penggunaan senjata harus ada izin dari pengadilan

e)

Penggunaan senjata hanya untuk operasi khusus

5.

Dalam Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan tentang...

a)

Wewenang penyidikan

b)

Fungsi administratif

c)

Kewajiban anggota Polri

d)

Pengaturan kegiatan operasional

e)

Pembinaan dan pelatihan

6.

Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Kewenangan penyidikan

b)

Tugas dan wewenang penggeledahan

c)

Hak-hak masyarakat

d)

Fungsi Divisi Humas

e)

Struktur organisasi Polri

7.

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...

a)

Kewenangan dalam penggunaan kekuatan

b)

Prosedur pelaporan kasus

c)

Pengawasan anggaran

d)

Struktur organisasi Polri

e)

Pendidikan dan pelatihan

8.

Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang untuk...

a)

Mengeluarkan peraturan pemerintah

b)

Melakukan penyidikan tindak pidana

c)

Mengatur kebijakan anggaran

d)

Mengawasi instansi pemerintah

e)

Mengatur hubungan internasional

9.

Apa yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002?

a)

Proses pengawasan dan evaluasi kinerja Polri

b)

Prosedur rekrutmen anggota Polri

c)

Fungsi Divisi Humas Polri

d)

Penggunaan teknologi dalam kepolisian

e)

Pengaturan tugas-tugas operasional

10.

Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...

a)

Penggunaan kendaraan dinas

b)

Pengaturan tunjangan anggota Polri

c)

Prosedur penyidikan

d)

Pembentukan unit-unit khusus

e)

Prosedur penggeledahan

11.

Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Prosedur pelaporan kasus ke atasan

b)

Tata cara pengawasan anggaran

c)

Prosedur pengaduan publik

d)

Kewenangan pelaporan kasus ke pengadilan

e)

Pengaturan data intelijen

12.

Dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa anggota Polri harus...

a)

Memiliki latar belakang pendidikan hukum

b)

Menjalankan tugas sesuai dengan etika kepolisian

c)

Mengikuti pelatihan khusus

d)

Mematuhi peraturan pemerintah

e)

Mengelola administrasi dengan baik

13.

Apa yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai hak-hak masyarakat?

a)

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Polri

b)

Hak untuk mengajukan banding

c)

Hak untuk mengikuti pelatihan kepolisian

d)

Hak untuk memberikan laporan

e)

Hak untuk memperoleh tunjangan

14.

Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Pembentukan unit-unit investigasi

b)

Hak-hak anggota Polri

c)

Pengawasan anggaran Polri

d)

Prosedur pembinaan internal

e)

Struktur organisasi Polri

15.

Dalam Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2002, Polri diatur untuk...

a)

Mengatur kebijakan anggaran

b)

Melakukan penyelidikan intelijen

c)

Melakukan pencegahan dan penegakan hukum

d)

Mengelola data operasional

e)

Mengatur hubungan internasional

16.

Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...

a)

Wewenang dalam penggunaan kekuatan

b)

Pengawasan kinerja anggota Polri

c)

Pengaturan tunjangan

d)

Prosedur penggeledahan

e)

Pendidikan dan pelatihan

17.

Pasal 24 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Fungsi-fungsi operasional Polri

b)

Struktur organisasi Polri

c)

Tugas-tugas penyidikan

d)

Penggunaan teknologi dalam kepolisian

e)

Hak-hak anggota Polri

18.

Apa yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai pengaduan masyarakat?

a)

Prosedur pengaduan kasus ke pengadilan

b)

Tata cara pengaduan kepada unit Polri

c)

Pengawasan pengaduan masyarakat

d)

Penyelesaian pengaduan masyarakat

e)

Pengelolaan data pengaduan

19.

Dalam Pasal 25 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang untuk...

a)

Menyusun peraturan pemerintah

b)

Melakukan pencegahan dan penegakan hukum

c)

Mengatur administrasi negara

d)

Mengelola anggaran negara

e)

Mengatur hubungan luar negeri

20.

Apa yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai pendidikan Polri?

a)

Program pendidikan dan pelatihan

b)

Pengelolaan anggaran pendidikan

c)

Prosedur pelatihan anggota Polri

d)

Struktur lembaga pendidikan

e)

Penilaian kualitas pendidikan

21.

Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002 berisi tentang...

a)

Struktur dan organisasi kepolisian

b)

Prosedur pengawasan anggaran

c)

Tugas-tugas penyidikan

d)

Hak dan kewajiban anggota Polri

e)

Prosedur penggeledahan

22.

Apa yang diatur dalam Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penegakan hukum?

a)

Prosedur pelaporan kasus

b)

Penggunaan senjata oleh anggota Polri

c)

Wewenang penyidikan dan penyelidikan

d)

Hak-hak masyarakat selama proses hukum

e)

Tugas-tugas administratif

23.

Dalam Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri bertanggung jawab atas...

a)

Pengelolaan data keuangan

b)

Penegakan hukum dan perlindungan masyarakat

c)

Pengaturan kebijakan anggaran

d)

Pelaksanaan program-program pemerintah

e)

Pengawasan instansi pemerintah

24.

Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...

a)

Prosedur rekrutmen anggota Polri

b)

Struktur organisasi Polri

c)

Kewenangan dalam pengawasan keuangan

d)

Pengaturan hak-hak masyarakat

e)

Prosedur pelaporan kasus ke pengadilan

25.

Dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa anggota Polri wajib untuk...

a)

Memiliki sertifikat pendidikan khusus

b)

Menjalankan tugas sesuai dengan kode etik kepolisian

c)

Mengikuti pelatihan internasional

d)

Mengelola laporan keuangan

e)

Melakukan evaluasi kinerja

26.

Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Fungsi administratif Polri

b)

Wewenang dalam melakukan penangkapan

c)

Pengawasan anggaran dan keuangan

d)

Prosedur pembentukan unit-unit khusus

e)

Tugas-tugas pengawasan internal

27.

Apa yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2002?

a)

Pengaturan anggaran dan keuangan Polri

b)

Fungsi-fungsi operasional Polri

c)

Prosedur pengawasan dan evaluasi

d)

Tugas-tugas penyidikan

e)

Struktur dan hierarki Polri

28.

Apa yang diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penggunaan kekuatan oleh Polri?

a)

Penggunaan kekuatan harus proporsional

b)

Penggunaan kekuatan harus disetujui oleh pengadilan

c)

Penggunaan kekuatan dapat dilakukan kapan saja

d)

Penggunaan kekuatan harus diatur oleh lembaga internasional

e)

Penggunaan kekuatan hanya dalam situasi darurat

29.

Apa yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai struktur organisasi Polri?

a)

Struktur organisasi Polri

b)

Pengaturan anggaran

c)

Prosedur pelatihan

d)

Wewenang penggunaan senjata

e)

Proses evaluasi kinerja

30.

Dalam Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan tentang...

a)

Prosedur pembentukan unit-unit operasional

b)

Hak-hak masyarakat dalam berinteraksi dengan Polri

c)

Prosedur pelaporan kasus oleh masyarakat

d)

Kewenangan penyidikan dan penyelidikan

e)

Pengaturan data intelijen

31.

Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2002 berisi tentang...

a)

Fungsi-fungsi administratif Polri

b)

Pengelolaan dan penggunaan teknologi

c)

Prosedur pengawasan internal

d)

Pengaturan hak-hak masyarakat

e)

Tugas-tugas pelatihan

32.

Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Hak-hak anggota Polri dalam pelaksanaan tugas

b)

Struktur unit-unit khusus

c)

Penggunaan kendaraan dinas

d)

Pengelolaan anggaran pendidikan

e)

Prosedur pengawasan anggaran

33.

Dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa pengawasan internal Polri dilakukan oleh...

a)

Pengawas internal

b)

Komisi Pengawas

c)

Atasan langsung

d)

Lembaga Pengawasan

e)

Departemen Keuangan

34.

Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Tugas-tugas administratif Polri

b)

Kewenangan dalam pelaksanaan tugas

c)

Struktur lembaga pendidikan Polri

d)

Hak-hak anggota Polri

e)

Fungsi-fungsi operasional

35.

Apa yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penyidikan?

a)

Prosedur penyidikan dan penyelidikan

b)

Hak-hak masyarakat selama penyidikan

c)

Penggunaan teknologi dalam penyidikan

d)

Pengelolaan data kasus

e)

Pengaturan anggaran penyidikan

36.

Apa yang diatur dalam Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai hak-hak masyarakat?

a)

Hak untuk mendapatkan pelayanan dari Polri

b)

Hak untuk memberikan pengaduan

c)

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

d)

Hak untuk mengikuti pelatihan kepolisian

e)

Hak untuk mengakses data kepolisian

37.

Dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri harus...

a)

Menyusun laporan tahunan

b)

Mengikuti pelatihan lanjutan

c)

Mematuhi peraturan perundang-undangan

d)

Mengatur anggaran operasional

e)

Melakukan evaluasi internal

38.

Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...

a)

Prosedur pelatihan anggota Polri

b)

Pengelolaan data operasional

c)

Pengawasan kinerja Polri

d)

Struktur organisasi Polri

e)

Hak-hak masyarakat

39.

Dalam Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk...

a)

Mengelola anggaran operasional

b)

Mengatur kebijakan pendidikan

c)

Menyusun peraturan pemerintah

d)

Melakukan investigasi dan penyidikan

e)

Mengelola hubungan internasional

40.

Apa yang diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penggunaan kekuatan oleh anggota Polri?

a)

Kekuatan hanya dalam situasi darurat

b)

Kekuatan harus proporsional dan sesuai kebutuhan

c)

Kekuatan dapat digunakan kapan saja

d)

Kekuatan harus disetujui oleh pengadilan

e)

Kekuatan hanya dalam operasi khusus