WorksheetsQuiz UU kepolisian
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002, prinsip dasar Polri adalah...
Profesional, proporsional, dan akuntabel
Netral, profesional, dan transparan
Adil, tegas, dan transparan
Tanggung jawab, disiplin, dan adil
Cepat, tepat, dan akurat
Apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002?
Fungsi Kepolisian
Definisi Kepolisian
Tujuan Kepolisian
Hak-hak Polisi
Struktur Kepolisian
Apa yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Polri?
Fungsi investigasi dan pencegahan
Fungsi pelayanan dan perlindungan
Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban
Fungsi pengawasan dan penegakan hukum
Fungsi pendidikan dan pelatihan
Apa yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2002 tentang penggunaan senjata?
Penggunaan senjata hanya untuk anggota senior
Penggunaan senjata harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
Penggunaan senjata dapat dilakukan kapan saja
Penggunaan senjata harus ada izin dari pengadilan
Penggunaan senjata hanya untuk operasi khusus
Dalam Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan tentang...
Wewenang penyidikan
Fungsi administratif
Kewajiban anggota Polri
Pengaturan kegiatan operasional
Pembinaan dan pelatihan
Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Kewenangan penyidikan
Tugas dan wewenang penggeledahan
Hak-hak masyarakat
Fungsi Divisi Humas
Struktur organisasi Polri
Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...
Kewenangan dalam penggunaan kekuatan
Prosedur pelaporan kasus
Pengawasan anggaran
Struktur organisasi Polri
Pendidikan dan pelatihan
Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang untuk...
Mengeluarkan peraturan pemerintah
Melakukan penyidikan tindak pidana
Mengatur kebijakan anggaran
Mengawasi instansi pemerintah
Mengatur hubungan internasional
Apa yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002?
Proses pengawasan dan evaluasi kinerja Polri
Prosedur rekrutmen anggota Polri
Fungsi Divisi Humas Polri
Penggunaan teknologi dalam kepolisian
Pengaturan tugas-tugas operasional
Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...
Penggunaan kendaraan dinas
Pengaturan tunjangan anggota Polri
Prosedur penyidikan
Pembentukan unit-unit khusus
Prosedur penggeledahan
Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Prosedur pelaporan kasus ke atasan
Tata cara pengawasan anggaran
Prosedur pengaduan publik
Kewenangan pelaporan kasus ke pengadilan
Pengaturan data intelijen
Dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa anggota Polri harus...
Memiliki latar belakang pendidikan hukum
Menjalankan tugas sesuai dengan etika kepolisian
Mengikuti pelatihan khusus
Mematuhi peraturan pemerintah
Mengelola administrasi dengan baik
Apa yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai hak-hak masyarakat?
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Polri
Hak untuk mengajukan banding
Hak untuk mengikuti pelatihan kepolisian
Hak untuk memberikan laporan
Hak untuk memperoleh tunjangan
Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Pembentukan unit-unit investigasi
Hak-hak anggota Polri
Pengawasan anggaran Polri
Prosedur pembinaan internal
Struktur organisasi Polri
Dalam Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2002, Polri diatur untuk...
Mengatur kebijakan anggaran
Melakukan penyelidikan intelijen
Melakukan pencegahan dan penegakan hukum
Mengelola data operasional
Mengatur hubungan internasional
Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...
Wewenang dalam penggunaan kekuatan
Pengawasan kinerja anggota Polri
Pengaturan tunjangan
Prosedur penggeledahan
Pendidikan dan pelatihan
Pasal 24 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Fungsi-fungsi operasional Polri
Struktur organisasi Polri
Tugas-tugas penyidikan
Penggunaan teknologi dalam kepolisian
Hak-hak anggota Polri
Apa yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai pengaduan masyarakat?
Prosedur pengaduan kasus ke pengadilan
Tata cara pengaduan kepada unit Polri
Pengawasan pengaduan masyarakat
Penyelesaian pengaduan masyarakat
Pengelolaan data pengaduan
Dalam Pasal 25 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri memiliki wewenang untuk...
Menyusun peraturan pemerintah
Melakukan pencegahan dan penegakan hukum
Mengatur administrasi negara
Mengelola anggaran negara
Mengatur hubungan luar negeri
Apa yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai pendidikan Polri?
Program pendidikan dan pelatihan
Pengelolaan anggaran pendidikan
Prosedur pelatihan anggota Polri
Struktur lembaga pendidikan
Penilaian kualitas pendidikan
Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002 berisi tentang...
Struktur dan organisasi kepolisian
Prosedur pengawasan anggaran
Tugas-tugas penyidikan
Hak dan kewajiban anggota Polri
Prosedur penggeledahan
Apa yang diatur dalam Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penegakan hukum?
Prosedur pelaporan kasus
Penggunaan senjata oleh anggota Polri
Wewenang penyidikan dan penyelidikan
Hak-hak masyarakat selama proses hukum
Tugas-tugas administratif
Dalam Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri bertanggung jawab atas...
Pengelolaan data keuangan
Penegakan hukum dan perlindungan masyarakat
Pengaturan kebijakan anggaran
Pelaksanaan program-program pemerintah
Pengawasan instansi pemerintah
Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2002 membahas tentang...
Prosedur rekrutmen anggota Polri
Struktur organisasi Polri
Kewenangan dalam pengawasan keuangan
Pengaturan hak-hak masyarakat
Prosedur pelaporan kasus ke pengadilan
Dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa anggota Polri wajib untuk...
Memiliki sertifikat pendidikan khusus
Menjalankan tugas sesuai dengan kode etik kepolisian
Mengikuti pelatihan internasional
Mengelola laporan keuangan
Melakukan evaluasi kinerja
Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Fungsi administratif Polri
Wewenang dalam melakukan penangkapan
Pengawasan anggaran dan keuangan
Prosedur pembentukan unit-unit khusus
Tugas-tugas pengawasan internal
Apa yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2002?
Pengaturan anggaran dan keuangan Polri
Fungsi-fungsi operasional Polri
Prosedur pengawasan dan evaluasi
Tugas-tugas penyidikan
Struktur dan hierarki Polri
Apa yang diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penggunaan kekuatan oleh Polri?
Penggunaan kekuatan harus proporsional
Penggunaan kekuatan harus disetujui oleh pengadilan
Penggunaan kekuatan dapat dilakukan kapan saja
Penggunaan kekuatan harus diatur oleh lembaga internasional
Penggunaan kekuatan hanya dalam situasi darurat
Apa yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai struktur organisasi Polri?
Struktur organisasi Polri
Pengaturan anggaran
Prosedur pelatihan
Wewenang penggunaan senjata
Proses evaluasi kinerja
Dalam Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan tentang...
Prosedur pembentukan unit-unit operasional
Hak-hak masyarakat dalam berinteraksi dengan Polri
Prosedur pelaporan kasus oleh masyarakat
Kewenangan penyidikan dan penyelidikan
Pengaturan data intelijen
Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2002 berisi tentang...
Fungsi-fungsi administratif Polri
Pengelolaan dan penggunaan teknologi
Prosedur pengawasan internal
Pengaturan hak-hak masyarakat
Tugas-tugas pelatihan
Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Hak-hak anggota Polri dalam pelaksanaan tugas
Struktur unit-unit khusus
Penggunaan kendaraan dinas
Pengelolaan anggaran pendidikan
Prosedur pengawasan anggaran
Dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa pengawasan internal Polri dilakukan oleh...
Pengawas internal
Komisi Pengawas
Atasan langsung
Lembaga Pengawasan
Departemen Keuangan
Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Tugas-tugas administratif Polri
Kewenangan dalam pelaksanaan tugas
Struktur lembaga pendidikan Polri
Hak-hak anggota Polri
Fungsi-fungsi operasional
Apa yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penyidikan?
Prosedur penyidikan dan penyelidikan
Hak-hak masyarakat selama penyidikan
Penggunaan teknologi dalam penyidikan
Pengelolaan data kasus
Pengaturan anggaran penyidikan
Apa yang diatur dalam Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai hak-hak masyarakat?
Hak untuk mendapatkan pelayanan dari Polri
Hak untuk memberikan pengaduan
Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
Hak untuk mengikuti pelatihan kepolisian
Hak untuk mengakses data kepolisian
Dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri harus...
Menyusun laporan tahunan
Mengikuti pelatihan lanjutan
Mematuhi peraturan perundang-undangan
Mengatur anggaran operasional
Melakukan evaluasi internal
Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang...
Prosedur pelatihan anggota Polri
Pengelolaan data operasional
Pengawasan kinerja Polri
Struktur organisasi Polri
Hak-hak masyarakat
Dalam Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk...
Mengelola anggaran operasional
Mengatur kebijakan pendidikan
Menyusun peraturan pemerintah
Melakukan investigasi dan penyidikan
Mengelola hubungan internasional
Apa yang diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai penggunaan kekuatan oleh anggota Polri?
Kekuatan hanya dalam situasi darurat
Kekuatan harus proporsional dan sesuai kebutuhan
Kekuatan dapat digunakan kapan saja
Kekuatan harus disetujui oleh pengadilan
Kekuatan hanya dalam operasi khusus
