1. Kementerian, 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Lembaga Penyelenggara Negara berfokus pada kegiatan sosial masyarakat.

Lembaga Penyelenggara Negara tidak memiliki wewenang dalam pemerintahan.

Lembaga Penyelenggara Negara berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengawasan.

Lembaga Penyelenggara Negara hanya bertugas mengelola anggaran.

Lembaga legislatif adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Lembaga legislatif adalah badan yang bertugas menegakkan hukum.

Lembaga legislatif adalah organisasi yang memberikan sanksi kepada pelanggar hukum.

Lembaga legislatif adalah institusi yang bertugas membuat dan mengubah undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Membuat undang-undang baru.

Melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang serta kebijakan.

Mengawasi lembaga legislatif.

Menetapkan anggaran negara.

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden dan Wakil Presiden, serta kementerian di Indonesia.

Mahkamah Agung

Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga yudikatif bertugas mengatur kebijakan pemerintah.

Lembaga yudikatif hanya berfungsi sebagai penasihat hukum.

Lembaga yudikatif bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara.

Lembaga yudikatif berperan sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum.

Komisi Pemilihan Umum

Badan Narkotika Nasional

Kementerian Hukum dan HAM

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

Lembaga legislatif melaksanakan undang-undang, lembaga eksekutif membuat undang-undang.

Lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang.

Lembaga eksekutif mengawasi lembaga legislatif.

Lembaga legislatif dan eksekutif memiliki fungsi yang sama.

Check and balance adalah sistem pemilihan umum.

Check and balance berarti penggabungan semua kekuasaan dalam satu lembaga.

Check and balance adalah proses pengambilan keputusan tanpa pengawasan.

Check and balance dalam pemerintahan adalah mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan antar lembaga pemerintah.

Fungsi legislatif hanya membuat undang-undang baru.

Lembaga legislatif tidak memiliki peran dalam pengawasan anggaran.

Fungsi pengawasan lembaga legislatif meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran, dan kebijakan pemerintah.

Pengawasan lembaga legislatif hanya berlaku untuk sektor swasta.

Lembaga yudikatif bertugas untuk mengatur kebijakan ekonomi negara.

Lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Lembaga yudikatif hanya berfungsi sebagai pengawas pemerintah.

Lembaga yudikatif tidak memiliki peran dalam perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga legislatif melaksanakan undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif membuat undang-undang.

Lembaga legislatif dan lembaga eksekutif memiliki fungsi yang sama dalam pemerintahan.

Perbedaan utama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif adalah bahwa lembaga legislatif membuat undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang.

Lembaga legislatif bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, sedangkan lembaga eksekutif mengatur anggaran.

Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri.

Otonomi daerah berarti daerah tidak memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahan.

Otonomi daerah adalah pengawasan penuh dari pemerintah pusat terhadap daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan pusat untuk mengatur daerah.