WorksheetsTOT Fasilitator Bimtek KPPS Pilkada 2024
Total questions: 15
Worksheet time: 3mins
Name
Class
Date
1.
Yang tidak termasuk ke dalam Strategi Pembelajaran Efektif :
a)
Memahami peserta
b)
Memilih media yang tepat
c)
Menggunakan hanya metode ceramah
d)
Menciptakan lingkungan belajar nyaman
2.
Yang termasuk dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak 2024 sebagai berikut, kecuali:
a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
c)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
d)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
3.
Penanganan pelanggaran Kode Etik KPPS dilakukan oleh….
a)
Bawaslu Kabupaten/Kota
b)
Panwascam
c)
PPK
d)
KPU Kabupaten/Kota
4.
Kode Etik penyelenggara pemilu adalah…
a)
suatu kesatuan nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
b)
suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
c)
suatu kesatuan pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
d)
suatu kesatuan asas penyelenggaraan pemilu yang menjadi perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
5.
Dasar hukum kode etik badan adhoc penyelenggara pemilu/pemilihan, kecuali:
a)
PKPU Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
b)
Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS.
c)
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
d)
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
6.
Berikut adalah dokumen administrasi yang harus ada pada penetapan dan pengangkatan KPPS, kecuali:
a)
Berita Acara Penggantian Calon Terpilih KPPS Pilkada, Beraita Acara Penetapan Pengangkatan KPPS Pilkada
b)
Surat Keputusan Tentang Pengangkatan KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Penggantian Antarwaktu KPPS
c)
Pengumuman Pengangkatan KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan KPPS Pilkada
d)
Berita Acara Penetapan Ketua KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Ketua KPPS Pilkada
7.
Manakah pernyataan yang tidak benar:
a)
Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Pilkada ditandatangani oleh Ketua PPS atas Nama Ketua KPU Kabupaten, Kop surat menggunakan Kop KPU Kabupaten
b)
Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Pilkada ditandatangani oleh Ketua PPS atas Nama PPS, Kop surat menggunakan Kop PPS
c)
Pengambilan Sumpah KPPS dilakukan oleh Ketua PPS
d)
Pengambilan Sumpah KPPS boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPK dengan pengambilalihan tugas
8.
Jenis -Jenis Pelanggaran KPPS, kecuali:
a)
Mempunyai ikatan perkawinan dengan sekretariat
b)
Membuka kotak suara tanpa saksi dan pengawas
c)
Manipulasi perolehan suara
d)
Ikut berkampanye dan terdaftar pengurus parpol
9.
Yang tidak termasuk Prinsip dan Kode Etik Penyelenggaran Pemilu/Pemilihan yaitu:
a)
kepentingan umum, aksesibilitas, efektif,
b)
professional, proporsional, pragmatis, jujur
c)
kepastian hukum, akuntabel, adil, tertib
d)
mandiri, efisien, terbuka
10.
Berikut ini Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS kecuali:
a)
pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan
b)
pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan
c)
pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS lain dan tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan
d)
pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan
11.
Ketua dan Anggota KPPS yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani Berita Acara Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka dipidana…
a)
Penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 36 bulan
b)
Penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit 12 Juta, paling banyak 60 juta
c)
Penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit 12 Juta, paling banyak 36 juta
d)
denda paling sedikit 10 Juta, paling banyak 60 juta
12.
Yang bukan merupakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam pemilihan antara lain:
a)
Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS
b)
Menyerahkan DPT kepada saksi yang hadir dan PPL
c)
Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL
d)
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara
13.
Dalam hal terjadi Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat … bulan setelah pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilihan Susulan atau Pemilihan lanjutan.
a)
1 bulan
b)
2 bulan
c)
1,5 bulan
d)
15 hari
14.
Tugas Wewenang dan Kewajiban Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara, kecuali:
a)
Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara
b)
Menandatangani tiap lembar surat suara
c)
Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir
d)
Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 12.00
15.
Tugas Wewenang dan Kewajiban Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara, kecuali:
a)
Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada pemantau
b)
Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS
c)
Memberikan 1 rangkap Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi, Pengawas, PPK melalui PPS
d)
Memimpin pelaksanaan penghitungan suara
100 %
