Apakah ada yang mengetahui lingkup pekerjaan KPPS?

Apakah ada yang mengetahui cara mengambil keputusan KPPS?

Apakah ada yang mengetahui fasilitator dan pendukung tugas KPPS?

KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS.

Susunan Keanggotaan KPPS

Masa Kerja KPPS

Regulasi Pembentukan KPPS

Apa saja tugas KPPS dalam pemungutan suara?

Sebutkan kewajiban KPPS dalam pemungutan suara!

Apa wewenang KPPS dalam pemungutan suara?

Sebutkan tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara!

Apa saja tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS?

Apa saja tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara?

Apa yang dimaksud dengan Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilu?

Apa yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019?

Apa tujuan dari pengaturan tata kerja Adhoc Pemilihan?

Menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.

Menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

Menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.

Menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal.

Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya.

Memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

Menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Netral atau tidak memihak terhadap peserta Pemilu/Pemilihan.

Setiap peserta Pemilu/Pemilihan, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat Pemilu/Pemilihan;

Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu/Pemilihan selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

Menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan;

Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Melakukan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan yurisdiksinya;

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan menaati prosedur yang ditetapkan.

Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;

Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;

Memberikan informasi mengenai Pemilu/Pemilihan kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyampaikan informasi Pemilu/Pemilihan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;

Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;

Memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Peserta Pemilu/Pemilihan dan sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta;

Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;

Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;

Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan;

Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan.

Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu/Pemilihan;

Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan komitmen tinggi;

Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja serta upaya perbaikannya;

Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.

Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja serta upaya perbaikannya;

Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;

Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu/Pemilihan;

Bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;

Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara;

Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan pemangku kepentingan Pemilu/Pemilihan;

Tidak melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;

Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;

Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu/Pemilihan;

Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Menciptakan kondusitivitas bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya;

Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas;

Menggunakan waktu secara efektif sesuai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang telah ditetapkan;

Melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk.

Kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;

Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran;

Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan;

Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;

Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

Menjaga rahasia yang dipercayakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum;

Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran

Tidak Ditemukan Ada Dugaan Pelanggaran

Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Selanjutnya Dilakukan Pemeriksaan Oleh Tim Pemeriksa

KPU Kab/Kota membentuk Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa memanggil Dua Belah Pihak

Tim Pemeriksa Melakukan Pemeriksaan

Tim Pemeriksa Melakukan Kajian Bedasar Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan Dituangkan dalam Form Model PE-3

KPU Kab/Kota mengambil Keputusan Dalam Rapat Pleno

Teradu Diaktifkan Kembali dan Direhabilitasi

Teradu Diaktifkan Kembali dan Dijatuhi Sanksi

Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kab/Kota

Disampaikan pada Teradu

Disampaikan pada Pengadu

Tim Pemeriksa Menyampaikan Risalah dan Rekom Sanksi

Dugaan Terbukti

Dugaan Tidak Terbukti

Salinan Keputusan

Ketua Divisi Hukum & Pengawasan KPU Kab/Kota

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kab/Kota

Orang Yang Dipilih Berdasar Rapat Pleno

Sanksi berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas

KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

Pada akhir masa jabatan KPPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek: pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan pada tingkatan KPPS; penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara pemilu/pemilihan; dan hasil laporan.

Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai dengan wilayah kerja KPPS.

Penghitungan nilai Evaluasi KPPS menjadi tanggung jawab PPS.

PPS melaporkan hasil penilaian Evaluasi KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.