NEW
Font size
WorksheetsPeraturan di Negaraku
Total questions: 25
Worksheet time: 14mins
Apa saja peraturan yang berlaku di sekitar kita?
Aturan permainan video
Hukum, peraturan daerah, norma sosial, dan kebijakan organisasi.
Peraturan cuaca
Undang-undang internasional
Apa yang dimaksud dengan jenis peraturan perundang-undangan?
Jenis peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat oleh individu.
Jenis peraturan perundang-undangan adalah kategori peraturan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
Jenis peraturan perundang-undangan adalah panduan moral yang tidak mengikat.
Jenis peraturan perundang-undangan hanya mencakup peraturan internasional.
Sebutkan tiga jenis peraturan perundang-undangan yang ada!
Surat Edaran
Keputusan Presiden
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Peraturan Menteri
Apa urutan tata cara pembuatan undang-undang?
1) Pengesahan, 2) Penandatanganan, 3) Pengundangan, 4) Pembahasan di komisi, 5) Pengajuan RUU, 6) Pembahasan di paripurna
1) Pembahasan di paripurna, 2) Pengundangan, 3) Penandatanganan, 4) Pengajuan RUU, 5) Pembahasan di komisi, 6) Pengesahan
1) Penandatanganan, 2) Pengajuan RUU, 3) Pembahasan di paripurna, 4) Pengesahan, 5) Pengundangan, 6) Pembahasan di komisi
1) Pengajuan RUU, 2) Pembahasan di komisi, 3) Pembahasan di paripurna, 4) Pengesahan, 5) Penandatanganan, 6) Pengundangan.
Jelaskan perbedaan antara undang-undang dan peraturan pemerintah!
Undang-undang ditetapkan oleh lembaga legislatif, sedangkan peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
Undang-undang dan peraturan pemerintah memiliki fungsi yang sama dalam sistem hukum.
Peraturan pemerintah tidak memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif.
Undang-undang hanya berlaku di tingkat lokal, sedangkan peraturan pemerintah di tingkat nasional.
Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah?
Peraturan daerah adalah undang-undang nasional.
Peraturan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Peraturan daerah adalah pedoman untuk perusahaan swasta.
Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Apa yang harus dilakukan jika ada pelanggaran peraturan?
Tunggu hingga pihak berwenang menghubungi Anda.
Bicarakan masalah tersebut dengan teman-teman.
Laporkan pelanggaran kepada pihak berwenang.
Abaikan pelanggaran dan lanjutkan seperti biasa.
Sebutkan langkah-langkah untuk melaporkan pelanggaran hukum!
Laporkan ke media sosial.
1. Kumpulkan bukti. 2. Tentukan lembaga pelaporan. 3. Susun laporan. 4. Ajukan laporan. 5. Tindak lanjuti.
Tunggu hingga ada saksi.
Hapus semua bukti yang ada.
Apa peran masyarakat dalam menjaga peraturan yang ada?
Masyarakat tidak perlu mematuhi peraturan yang ada.
Masyarakat sebaiknya mengabaikan peraturan yang tidak sesuai.
Masyarakat berperan aktif dalam mematuhi dan mengawasi peraturan yang ada.
Peraturan hanya berlaku untuk pemerintah.
Jelaskan pentingnya kesadaran hukum di kalangan remaja!
Kesadaran hukum hanya penting untuk orang dewasa.
Kesadaran hukum tidak berpengaruh pada perilaku remaja.
Kesadaran hukum dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kesadaran hukum penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan membangun masyarakat yang adil.
Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ....
adil
mandiri
pesanan
tekanan
Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....
musyawarah
demonstrasi
surat kaleng
petisi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ....
Undang-Undang
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Surat Keputusan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….
kejelasan tujuan
kejelasan rumusan
organ pembentuk
kesesuaian
Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)
Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ….
perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan
perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan
pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan
perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan
Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.
1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.
2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.
3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.
4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.
Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor ....
1), 2), dan 4)
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 4)
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Membersihkan tempat tidur
2) Menghormati semua anggota keluarga
3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah
Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor ....
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Mahkamah Agung (MA)
Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….
1) dan 2)
B. (1) dan (3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal dalam UUD ayat....
pasal 1 ayat 1
pasal 1 ayat 2
pasal 1 ayat 3
pasal 2 ayat 1
UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandeman. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945
masih terdapat kekurangan dan kelemahan
bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
Perwujudan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan disebut....
PP / Peraturan Pemerintah
Perpres / Peraturan Presiden
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MRP
Apa yang dimaksud dengan etika dalam masyarakat?
Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
Norma dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat
Hanya hukum yang berlaku di negara
Kebiasaan yang tidak perlu diikuti
Mengapa etika penting dalam kehidupan bermasyarakat?
Agar semua orang bisa melakukan apa saja
Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati
Hanya untuk kepentingan individu
Agar tidak ada peraturan yang mengikat
