wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

EP (5) Prilaku Pemerintah

Total questions: 12

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan chicane dalam konteks perbuatan tidak patut pemerintah?

a)

Formalitas yang berlebihan dalam birokrasi

b)

Penyalahgunaan hak oleh pemerintah

c)

Perbuatan mencari alasan untuk memperlambat kewajiban

d)

Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi

2.

Seorang warga mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial. Ia harus mengisi lima formulir berbeda dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan miskin, dan surat rekomendasi RT/RW. Meskipun semua dokumen telah diserahkan, ia masih diminta untuk mengurus verifikasi tambahan di kantor lain. Masalah ini menunjukkan:

a)

Administrasi pemerintahan yang transparan.

b)

Praktik red tape yang mempersulit akses bantuan sosial.

c)

Pentingnya persyaratan lengkap dalam pengajuan dokumen.

d)

Prosedur yang wajar dalam pelayanan publik.

3.

Istilah red tape merujuk pada :

a)

Penyalahgunaan hak oleh pemerintah

b)

Formalitas berlebihan atau prosedur birokratis yang tidak perlu

c)

Penggunaan kekuasaan untuk kampanye politik

d)

Penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi

4.

Perbuatan menyalahgunakan hak oleh pemerintah disebut sebagai :

a)

Chicane

b)

Red tape

c)

Misbruik van recht

d)

Misbruik van macht

e)

Detournement de pouvoir

5.

Apa yang dimaksud dengan misbruik van macht?

a)

Penyalahgunaan hak oleh pemerintah

b)

Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan tertentu

c)

Formalitas birokrasi yang berlebihan

d)

Perbuatan mencari alasan untuk memperlambat kewajiban

6.

Berikut adalah 3 syarat penyalahgunaan wewenang yang kemudian dianggap tidak bertentangan dengan etika pemerintahan yaitu, kecuali

a)

Demi kepentingan umum

b)

Demi kepentingan kelompok tertentu/pribadi

c)

Dalam keadaan darurat

d)

Belum ada norma yang mengatur masalah yang dihadapi

7.

Seorang kepala dinas pendidikan memanfaatkan fasilitas dinas, seperti kendaraan operasional, untuk digunakan oleh anaknya keperluan pribadi seperti pergi berlibur. Hal ini termasuk detournement de pouvoir karena:

a)

Fasilitas dinas adalah hak kepala dinas.

b)

Digunakan untuk keperluan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c)

Penyalahgunaan fasilitas negara di luar tujuan pemberian fasilitas tersebut.

d)

Meningkatkan efisiensi penggunaan aset negara.

8.

Seorang pengusaha yang memiliki izin usaha untuk membuka pabrik tekstil menerima surat pencabutan izin secara mendadak tanpa penjelasan yang jelas. Surat tersebut hanya mencantumkan bahwa izin dibatalkan untuk "alasan administratif." Pengusaha tersebut tidak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau menyelesaikan masalah administratif yang disebutkan dalam surat tersebut.
Pelanggaran asas apa yang terjadi dalam kasus ini?

a)

Asas Kepastian Hukum

b)

Asas Kecermatan

c)

Asas Menanggapi Harapan yang wajar

d)

Asas Kesamaan

9.

Pemerintah pusat mengeluarkan izin kepada sebuah perusahaan besar untuk menambang di sebuah kawasan hutan lindung yang kaya akan keanekaragaman hayati. Meskipun ada peringatan dari para ilmuwan dan LSM lingkungan, pemerintah tetap mengizinkan proyek tersebut berjalan, dengan alasan bahwa proyek tersebut penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelanggaran asas apa yang terjadi dalam kasus ini?

a)

Asas perlindungan atas cara hidup pribadi

b)

Asas Kecermatan

c)

Asas Keadilan

d)

Asas Keseimbangan

10.

Asas yang berkaitan dengan tindakan pemerintah harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat.. Ini merupakan asas

a)

Kejujuran

b)

Kepastian Hukum

c)

kebijaksanaan

d)

penyelenggaraan kepentingan umum

11.

Apakah saudara secara keseluruhan puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir?

a)

Sangat Puas

b)

Puas

c)

Tidak Puas

d)

Sangat Tidak Puas

e)

Tidak Tau

12.

Menurut Anda, apakah masalah yang paling krusial dan menjadi sorotan utama dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

a)

Korupsi dan Penguatan KPK

b)

Penegakan Hukum

c)

Infrastruktur dan Proyek Pembangunan

d)

Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

e)

Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat