wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ulangan harian pkn kelas8

Total questions: 40

Worksheet time: 10hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki fungsi ….

a)

Dasar negara

b)

Tujuan bangsa

c)

Pemersatu bangsa

d)

Perjanjian bangsa

2.

Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk ….

a)

Menentukan tujuan negara

b)

Menyusun program-program pembangunan

c)

Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara

3.

Perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga merupakan hal dapat menimbulkan konflik intern keluarga. Namun, hal tersebut dapat teratasi dengan baik jika dilakukan melalui ….

a)

Musyawarah mufakat

b)

Membiarkan masalah tersebut

c)

Bersikukuh dengan pendiriannya

d)

Mengundang pihak ketiga sebagai penengah

4.

Contoh sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah adalah ….

a)

Menjaga kerukunan dengan saudara

b)

Mengikuti upacara dengan khidmat setiap hari Senin

c)

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

d)

Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan

5.

Contoh peran serta siswa dalam mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah ….

a)

Melaksanakan piket setiap hari

b)

Melaksanakan semua perintah guru

c)

Suka mengalah dalam pergaulan

d)

Mentaati tata tertib sekolah

6.

Ayah Fahmi, seorang anggota BRIMOB dari Kota Bandung, dipanggil untuk misi penugasan di Papua Barat guna mengamankan daerah tersebut dan kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan dukungan dan restu keluarga, Ayah Fahmi bersama seluruh pasukan BRIMOB kota Bandung berangkat ke Papua Barat dengan thosemangat Sikap yang ditunjukkan olen Ayah Fahmi mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ….

a)

Politik

b)

Ekonomi

c)

Sosial budaya

d)

Pertahanan dan keamanan

7.

Pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu berlangsung tertib dan aman sela sesuai dengan asas langsung, umum. bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Pancasila yaitu sila ….

a)

Persatuan Indonesia

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmal kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

8.

Hakikat sila kelima Pancasila merupakan nilai dasar, memiliki sifat yang….

a)

Selalu berubah sesuai perkembangan zaman

b)

Dinamis mengikuti perubahan politik

c)

Negara kaku dan mengikat seluruh warga negara

d)

Negara kaku dan mengikat seluruh warga negara

9.

Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara disebut….

a)

Peraturan

b)

Konstitusi

c)

Undang-undang

d)

Tap MPR

10.

Menetapkan peraturan pemerintah adalah ….

a)

Presiden

b)

DPR

c)

DPD

d)

MA

11.

Dalam melakukan perubahan atau amen demen terhadap UUD NRI Tahun 1945 terdapat kesepakan yang mendasar yaitu idak melakukan perubahan terhadap ….

a)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

b)

Batang tubuh UUD NAI Tahun 1945

c)

Aturan peralihan

d)

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

12.

Salah satu contoh implementasi Pancasila dalam bidang politik di sekolah adalah….

a)

Kegiatan latihan dasar kepemimpinan

b)

Piket bersama di kelas

c)

Sarapan bersama sebap hari Jumat

d)

Salat Dhuha dan membaca Yasin bersama

13.

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali amendemen Perubahan- perubahan tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan/atau ketatanegaraan. Proses amendemen dilakukan pada UUD NRI Tahun 1945 melalui ….

a)

Referendum

b)

Pemilihan langsung

c)

Sidan

14.

Proses amendemen dilakukan pada UUD NRI Tahun 1945 melalui ….

a)

Referendum

b)

Pemilihan langsung

c)

Sidang paripurna MPA

d)

Kutusan presiden

15.

Sebagai hukum dasar UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang ….

a)

Menempati kedudukan tertinggi

b)

Menempati kedudukan terendah

c)

Mengatur kehidupan rakyatnya

d)

Mengatur penyelenggaraan negara

16.

Pada pelaksanaan Sidang BPUPK kedua, Panitia perancang Undang-Undang Dasar dibagi menjadi 3 panitia kecil, salah satunya adalah panitia kecil perancang Undang- Undang Dasar yang diketuai oleh ….

a)

Soekarno

b)

Soepomo

c)

Mohammad Hatta

d)

Abikusno Tjokrosujoso

17.

Rakyat indonesia mesti mendapat datar negara yang berasal dari pada peradab kebangsaan Indonesia orang timur marg kepada kebudayaan timur Pernyataan tersebut disampaikan pada sidang BPUPK pada 29 Mei 1945 oleh ….

a)

Soekarno

b)

Soepomo

c)

Mohammad Yamin

d)

Radjiman Widyodiningraf

18.

Proses perumusan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPK selanjutnys BPUPK melaksanakan sidang pertama yang agenda sidang membahas rumusan dasar negara. Rumusan Pancasila yang digunakan dan disahkan sampai sekarang tercantum dalam ….

a)

Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945

b)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

c)

Instruksi presiden

d)

Dekrit presiden

19.

Sidang BPUPK kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang pada14 Juli 1945 adalah ….

a)

Pembahasan rancangan undang-undang dasar

b)

Pembicaraan tentang pemyataan kemerdekaan

c)

Pendirian Majelis Permusyawaratan rakyat

d)

Pembentukan paritia penghalus bahasa

20.

Sifat singkat namun fleksibel dari UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

a)

UUD NRI Tahun 1945 memiliki jumlah pasal yang sedikit namun dapat diubah sesuai kebutuhan

b)

UUD NRI Tahun 1945 ditulis dalam bahasa yang ringkas namun memungkinkan adanya interpretasi yang luas

c)

UUD NRI Tahun 1945 tidak terlalu detail dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara

d)

UUD NRI Tahun 1945 dapat direvisi hanya dengan persetujuan presiden saja

21.

Peran UUD NRI Tahun 1945 dalam mengatur hubungan antara negara dan rakyat adalah ….

a)

UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki peran dalam mengatur hubungan antara negara dan rakyat

b)

UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan kekuasaan penuh kepada negara

c)

UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan absolut kepada rakyat

d)

UUD NRI Tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negara serta batasan kekuasaan negara

22.

Contoh nyata dari kepedulian dan solidaritas antaranggota masyarakat adalah ….

a)

Mengabaikan tetangga yang sakit

b)

Memperlebar kesenjangan sosial

c)

Menyebarkan gosip tentang tetangga

d)

Membantu tetangga yang sedang kesulitan

23.

Kontribusi yang diberikan dengan membayar pajak tepat waktu adalah ….

a)

Menyebabkan kemiskinan

b)

Memperburuk ekonomi negara

c)

Meningkatkan ketidakadilan sosial

d)

Membiayai proyek pembangunan negara

24.

Keteraturan dan keadilan dalam masyarakat perlu dijaga dengan tujuan ….

a)

Untuk mencegah terjadinya konflik soslal

b)

Hanya untuk menjamin keamanan pribadi

c)

Agar semua orang memiliki kebebasan yang sama

d)

Untuk menumbuhkan persaingan yang sehat di antara individu

25.

Membantu sesama menjadi nilai penting dalam membangun komunitas yang berkelanjutan karena ….

a)

Menjadi tanggung jawab individu yang terpilih

b)

Menunjukkan kebaikan hati dari tindakan yang dila

26.

Membantu sesama menjadi nilai penting dalam membangun komunitas yang berkelanjutan karena ….

a)

Menjadi tanggung jawab individu yang terpilih

b)

Menunjukkan kebaikan hati dari tindakan yang dilakukan

c)

Membantu individu untuk meraih keuntungan secara eksklusif

d)

Memperkuat ikatan sosial dan saling mendukung di dalam masyarakat

27.

Dampak positif dari partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat terhadap individu dan lingkungan sekitamya adalah ….

a)

Menjaga individualisme yang kuat

b)

Mengurangi kepercayaan antarwarga

c)

Membangun hubungan yang baik dan memperluas jaringan sosial

d)

Menciptakan ketegangan dan per selisihan di antara anggota masyarakat

28.

Peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Presiden bersama-sama dengan DPR menetapkan ....

a)

UUD negara Ri tahun 1945

b)

Peraturan presiden

c)

Undang-undang

d)

Peraturan daerah

29.

Proklamasi merupakan pemyataan yang bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia merdeka. bersatu berdaulat adil dan makmur. Pernyataan di atas merupakan ....

a)

Tujuan negara Indonesia

b)

Makna proklamasi kemerdekaan

c)

Perjuangan melawan penjajah

d)

Perjuangan masyarakat Indonesia

30.

Perhatikan data berikut! (1) Ketetapan MPR (2) Peraturan Pemerintah (3) Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota (4) UUD Negara Ri tahun 1945 (5) Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti UU (6) Peraturan Presiden Data di atas adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang belum urut. Urutan yang benar dari data tersebut adalah ....

a)

(4), (5), (6), (1), (2), (3)

b)

(4), (1), (5), (2), (6), (3)

c)

(2), (3), (6), (1), (4), (5)

d)

(3), (6), (2), (4), (1), (5)

31.

Contoh perilaku taat peraturan perundang- undangan di lingkungan keluarga adalah ....

a)

Melaksanakan siskamling

b)

Menghormati orang tua

c)

Membayar pajak tepat waktu

d)

Memakai seragam sesuai aturan sekolah

32.

Pokok pikiran ketiga pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung konsekuensi logis bahwa ....

a)

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hakum

b)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

c)

Sistem negara kita adalah kedaulatan rakyat dan permusyawaratan

d)

Negara kita adalah negara huku setiap warga negara harus patuh pada hokum

33.

Salah satu tujuan dibuatnya peraturan dalam kehidupan masyarakat adalah ….

a)

Mengekang kebebasan seseorang

b)

Membatasi seseorang dalam bergaul

c)

Mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat

d)

Memberikan hukuman kepada masyarakat yang bersalah

34.

Manfaat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi diri sendiri adalah ….

a)

Terciptanya ketertiban di masyarakat

b)

Hak dan kewajiban dapat terlaksana secara seimbang

c)

Terciptanya masyarakat keharmonisan dalam

d)

Mendapat ketenangan

35.

Penerapan tata tertib siswa di sekolah memiliki tujuan untuk ….

a)

Membatasi ruang gerak siswa di sekolah

b)

Mendisiplinkan siswa agar tidak ada yang berbeda pendapat

c)

Memberikan rasa takut dengan sanksi yang diberikan sekolah

d)

Mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan ketentuan

36.

peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Jika keadaan sudah memungkinkan, peraturan tersebut dibahas bersama dengan DPR. Jika DPR setuju, peraturan tersebut disahkan menjadi undang-undang. Jika DPR tidak setuju, peraturan itu harus dicabut. Peraturan yang dimaksud adalah ….

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

37.

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Tata urutan perundang-undangan tersebut tidak boleh dibolak-balik. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang ….

a)

Lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan di atasnya

b)

Baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama

c)

Bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum

d)

lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan di bawahnya

38.

Berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang paling finggi adalah….

a)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

UUD NRI Tahun 1945

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Presiden

39.

Peraturan Perundang-undangan lalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk alau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional dalam negara sangat penting karena dapat ….

a)

Menimbulkan perbedaan dalam masyarakat

b)

Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman

c)

Menimbulkan sikap acuh dalam pembangunan

d)

Menunjukkan simpati sekelompok orang

40.

Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang setara dengan meskipun pembuatannya dilakukan oleh presiden sendiri, tidak dilakukan bersama atau atas persetujuan DPR. ….

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Daerah