WorksheetsPenilaian Harian Bab 2 Kelas XI
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Berikut yang termasuk sifat peraturan perundang - undangan adalah ....
Tidak mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang
Tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak berwenang
Tertulis dan dapat ditetapkan oleh siapapun
Tertulis dan berlaku tanpa batas waktu
Tertulis dan mengikat secara umum
Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 melewati proses yang panjang. Proses perumusan UUD untuk Negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh ....
PPKI
BPUPK
Panitia Sembilan
Soekarno dan Hatta
Dokuritsu Junbi Inkai
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh ....
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Presiden RI
Gubernur
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Peraturan yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah ....
PERPU
PERPRES
PERGUB
KEPPRES
PERDA
Pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang tepat antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang - Undang (UU) adalah .....
UU boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 demi kebaikan bangsa
UU adalah penjelasan terperinci atas UUD NRI Tahun 1945
UU memiliki kedudukan yang setara dengan UUD NRI Tahun 1945
UU tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
UU dapat mengatur tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945
Aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang - undangan yang berlangsung disuatu negara disebut asas .....
Tujuan
Konsensus
Lembaga yang tepat
Perlunya pengaturan
Formal
Putusan untuk mengubah pasal - pasal UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang - kurangnya ....
Seratus persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Dua puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Delapan puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Tujuh puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
Perhatikan asas - asas berikut :
(1) Dapat dilaksanakan
(2) Perlunya pengaturan
(3) Perlakuan yang sama dalam hukum
(4) Terminologi dan sistematika yang benar
Asas materiel pembentukan peraturan perundang - undangan ditunjukkan oleh nomor ....
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
(3) dan (4)
Menjadi pedoman dan pengarah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintah agar memenuhi tujuan bernegara adalah salah satu peran dari ....
Pemerintah Indonesia
UUD NRI Tahun 1945
Generasi penerus bangsa
Peraturan perundang - undangan
Para pendiri negara Indonesia
Apabila sebuah UU diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka akan dilakukan ....
Penggantian UU
Pengujian oleh MK
Pengujian oleh MA
Pengujian oleh MPR
Penghapusan UU
Taat dan tepat waktu membayar pajak, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, dan mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi merupakan perilaku patuh terhadap peraturan perundang - undangan di lingkungan ....
Negara
Sosial
Sekolah
Keluarga
Masyarakat
Perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut ini yang merupakan perilaku mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah adalah ....
Tidak berbuat onar
Menjaga nama baik masyarakat
Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok
Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat
Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing
Perhatikan pernyataan berikut :
(1) Tidak berbuat onar
(2) Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat
(3) Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat
Perilaku di atas merupakan perilaku patuh terhadap peraturan di lingkungan ....
Sosial
Negara
Sekolah
Keluarga
Masyarakat
Perhatikan pernyataan di bawah ini
(1) Menghormati kebiasaan adat warga setempat
(2) Menyeberang di zona penyeberangan
(3) Disiplin mengerjakan tugas sekolah
(4) Menjaga kebersihan rumah
(5) Tekun belajar
Pernyataan yang merupakan perilaku taat peraturan perundang - undangan di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor ....
(3) dan (5)
(3) dan (4)
(2) dan (5)
(2) dan (4)
(1) dan (3)
Menurut pasal 12 UU RI No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 13 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya adalah ....
Peraturan Daerah
Peraturan Menteri
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Salah satu asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan yaitu ....
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Jika suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya akan dilakukan oleh ....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Perhatikan fungsi-fungsi berikut :
(1) Pembaharuan Hukum
(2) Penciptaan Hukum
(3) Perubahan
(4) Stabilisasi
Fungsi internal peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh nomor ....
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
(3) dan (4)
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pernyataan tersebut merupakan cerminan dari materi muatan peraturan perundang-undangan asas .....
Kenusantaraan
Kebangsaan
Keadilan
Bhinneka Tunggal Ika
Pengayoman
Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa hukum dasar tertulis atau UUD NRI Tahun 1945. Adapun konstitusi tidak tertulis dapat berupa konvensi, yaitu .....
Kebiasaan ketatanegaraan yang dibuat oleh Presiden
Peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga negara
Kebiasaan ketatanegaraan yang diatur dalam undang-undang
Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara
Kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara
