NEW
Font size
WorksheetsPERIODISASI UUD PENDIDIKAN PANCASILA
Total questions: 35
Worksheet time: 15mins
Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, UUD 1945 belum disahkan sebagai konstitusi yang sah. Mengapa UUD 1945 tetap penting dalam proses awal pembentukan negara Indonesia?
Sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki hukum yang kuat
Untuk meyakinkan negara lain bahwa Indonesia mampu mengatur diri
Menjadi dasar pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia
Sebagai pondasi untuk membentuk identitas dan dasar negara Indonesia
Untuk membatasi kekuasaan pemimpin saat itu
UUD 1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan. Apa yang membuat UUD 1945 memiliki keunikan dibandingkan dengan konstitusi lainnya di dunia?
Disusun dalam waktu yang sangat singkat
Mengadopsi semua nilai konstitusi dari negara tetangga
Menyesuaikan seluruhnya dengan sistem negara-negara Barat
Hanya mencakup aturan-aturan dasar tanpa penjelasan lebih lanjut
Tidak memberi peran sama sekali kepada presiden
Mengapa UUD 1945 hanya memuat aturan dasar, tanpa penjabaran yang terlalu rinci?...
Agar mudah diubah sewaktu-waktu oleh pemerintah
Agar setiap generasi bisa menafsirkan sesuai perkembangan zaman
Karena saat itu terbatasnya sumber daya untuk menyusun lebih lengkap
Untuk menyesuaikan dengan sistem negara-negara federasi
Untuk mendorong agar bangsa Indonesia lebih bergantung pada pemimpin
Apa latar belakang utama perubahan dari UUD 1945 ke UUD RIS 1949?...
Permintaan rakyat untuk mengubah sistem pemerintahan
Kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam KMB
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan federasi negara lain
Kondisi ekonomi Indonesia yang menuntut perubahan sistem
Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu
Pada masa berlakunya UUD RIS 1949, Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federal. Bagaimana peran pemerintah pusat dalam sistem ini dibandingkan dengan UUD 1945? ....
Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas daerah
Kekuasaan pemerintah pusat sangat terbatas karena otonomi luas daerah
Pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan dalam urusan luar negeri
Pemerintah pusat lebih kuat dalam mengatur daerah secara langsung
Pemerintah pusat hanya sebagai simbol tanpa kewenangan
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan UUD RIS 1949 memiliki dampak signifikan bagi Indonesia. Apa dampak utama dari perjanjian ini terhadap status Indonesia sebagai negara baru?...
Indonesia mendapatkan kembali seluruh wilayah dari Jepang
Indonesia diakui secara resmi sebagai negara berdaulat oleh Belanda
Indonesia harus tunduk pada semua peraturan negara lain
Indonesia menjadi negara bagian dari federasi di Asia Tenggara
Indonesia harus menerima kehadiran militer asing di wilayahnya
Apa yang terjadi pada posisi presiden ketika Indonesia menggunakan UUD RIS 1949?....
Presiden tetap memiliki kekuasaan tertinggi di pemerintahan
Presiden menjadi kepala negara, sementara perdana menteri menjadi kepala pemerintahan
Presiden tidak memiliki peran sama sekali dalam sistem pemerintahan
Presiden hanya bertugas mengawasi parlemen
Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun
Pada masa UUD RIS 1949, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian. Apa dampak jangka panjang dari pembagian ini terhadap kestabilan politik di Indonesia? .....
Meningkatkan kemajuan ekonomi yang merata di seluruh wilayah
Membuat Indonesia lebih mudah mengontrol daerahnya
Menyebabkan ketidakstabilan politik karena keinginan daerah untuk mandiri
Menciptakan sistem pemerintahan yang lebih sederhana
Menghilangkan peran parlemen dalam mengatur negara
UUD RIS 1949 mengadopsi sistem federal, sementara UUD 1945 bersifat kesatuan. Apa yang membuat Indonesia akhirnya kembali pada bentuk negara kesatuan pada 1950? ....
Untuk mengurangi jumlah pemerintah daerah
Pengaruh dari negara-negara tetangga yang mendorong perubahan
Keinginan pemerintah pusat untuk memusatkan seluruh kekuasaan
Negara bagian dianggap terlalu kuat sehingga mengancam persatuan
Adanya desakan dari negara-negara sahabat
UUD 1945 pertama kali diberlakukan sebagai konstitusi dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Kapan tepatnya UUD 1945 mulai berlaku untuk pertama kalinya? ....
17 Agustus 1945
19 Agustus 1945
27 Desember 1949
18 Agustus 1945
15 Agustus 1945
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan konstitusi baru. Kapan UUD Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) resmi diberlakukan? ....
17 Agustus 1950
27 Desember 1948
27 Desember 1949
15 Agustus 1949
18 Agustus 1945
Pada 1950, Indonesia kembali mengubah konstitusi dari UUD RIS ke UUDS 1950 dan kembali menjadi negara kesatuan. Tanggal berapa UUD Sementara 1950 mulai diberlakukan? ....
17 Agustus 1950
27 Desember 1950
18 Agustus 1950
15 Agustus 1950
5 Juli 1959
UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi Indonesia setelah Dekrit Presiden pada 1959. Kapan tepatnya UUD 1945 kembali diberlakukan secara resmi? ....
17 Agustus 1959
20 Mei 1959
1 Januari 1960
15 Agustus 1959
5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri berlakunya UUDS 1950 dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Apa alasan utama dikeluarkannya dekrit ini? ....
Ketidakstabilan politik akibat kegagalan konstituante
Keinginan presiden untuk memperkuat sistem federal
Desakan internasional untuk mengganti konstitusi
Upaya mengubah Indonesia menjadi negara kerajaan
Keinginan untuk memperkuat otonomi daerah
UUD RIS 1949 merupakan hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Apa tujuan utama dari KMB yang mempengaruhi lahirnya UUD RIS? ....
Mengatur perjanjian dagang antara Indonesia dan Belanda
Menetapkan Indonesia sebagai negara serikat yang diakui oleh Belanda
Mengganti semua undang-undang Belanda dengan hukum Indonesia
Menghapus seluruh pengaruh Belanda di Indonesia
Menetapkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asing
UUD RIS 1949 mengubah Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Apa yang dimaksud dengan negara serikat dalam konteks ini? ....
Negara yang membebaskan setiap warganya untuk mendirikan negara sendiri
Negara yang dipimpin oleh seorang raja dari negara lain
Negara yang diatur oleh hukum negara lain
Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan otonomi luas
Negara yang memiliki pemerintahan pusat kuat tanpa peran daerah
Apa alasan utama Indonesia kembali ke negara kesatuan dan meninggalkan sistem serikat yang diatur oleh UUD RIS 1949?....
Ketidakstabilan politik akibat perbedaan kepentingan antar negara bagian
Keputusan PBB untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia
Desakan dari negara-negara Eropa
Kegagalan ekonomi di negara-negara bagian
Kebutuhan untuk mengadopsi sistem kerajaan
Bagaimana UUD RIS 1949 membagi kekuasaan di tingkat nasional? ....
Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian
Presiden memiliki kekuasaan penuh tanpa parlemen
Senat memegang kekuasaan utama di tingkat nasional
Semua kekuasaan terpusat pada presiden
h
UUD RIS 1949 memiliki konsekuensi dalam hal perwakilan daerah di pemerintahan pusat. Badan legislatif manakah yang dibentuk untuk mewakili negara-negara bagian dalam sistem federal ini? ...
Senat
DPR
MPR
Badan Musyawarah Nasional
DPD
Pada masa UUD RIS 1949, Indonesia memiliki bentuk pemerintahan parlementer. Apa ciri utama dari bentuk pemerintahan parlementer ini? ....
Presiden memegang seluruh kekuasaan pemerintahan
Kekuasaan parlemen terbatas pada daerah
Sistem perwakilan tanpa peran parlemen
Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen
Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
UUDS 1950 mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, tetapi sistem parlementer yang diterapkan tidak berjalan dengan stabil. Apa yang bisa dijadikan pelajaran dari peristiwa ini dalam konteks pengelolaan sistem pemerintahan yang lebih baik di masa depan? ....
Pentingnya penerapan sistem federal di Indonesia
Perlunya keberadaan oposisi yang kuat dalam pemerintahan
Perlunya pembentukan lebih banyak partai politik untuk memperkaya demokrasi
Pentingnya konsolidasi politik untuk menciptakan stabilitas
Penguatan peran militer dalam pemerintahan
Apa alasan utama dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno? ....
Mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi karena UUDS 1950 dianggap tidak stabil
Membubarkan kabinet parlementer
Membentuk negara federal
Memperpanjang masa jabatan presiden
Mengganti UUD 1945 dengan UUD RIS
Setelah Dekrit Presiden 1959, sistem pemerintahan di Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial. Siapa yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan? ....
Ketua DPR sebagai kepala pemerintahan
Ketua DPR sebagai kepala negara
Ketua MPR sebagai kepala negara
Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 dipertahankan sebagai konstitusi tanpa perubahan. Apa yang menjadi alasan utama untuk tidak mengamandemen UUD 1945 pada masa itu? ....
Tidak ada lembaga yang berwenang mengubah UUD
Desakan dari negara-negara tetangga
UUD 1945 dianggap sudah sempurna
Pemerintah tidak ingin ada perubahan politik
Penolakan dari masyarakat
Apa yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945?....
Pembentukan konstitusi baru
Penggantian total UUD 1945
Penyusunan undang-undang baru
Perubahan isi UUD 1945 tanpa mengganti seluruhnya
Penambahan lembaga negara baru
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah perubahan pada proses pemilihan presiden. Bagaimana perubahan tersebut? ....
Presiden diangkat oleh DPR
Presiden dipilih oleh MPR
Presiden dipilih oleh lembaga eksekutif
Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Presiden ditunjuk oleh lembaga yudikatif
Salah satu alasan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 adalah untuk memperkuat sistem demokrasi. Apa contoh hasil amandemen yang memperkuat demokrasi di Indonesia? ....
Penghapusan lembaga legislatif
Pembentukan negara bagian
Pembubaran pemilihan umum
Pembentukan presiden seumur hidup
Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode
Amandemen kedua UUD 1945 menambah pengaturan hak-hak asasi manusia (HAM). Pada pasal berapa hak asasi manusia diatur dalam UUD hasil amandemen tersebut? ....
Pasal 33
Pasal 29
Pasal 35
Pasal 28A-28J
Bagaimana kedudukan DPR dalam UUD hasil amandemen dibandingkan dengan sebelum amandemen? ....
Lebih lemah karena dibatasi MPR
Sama dengan lembaga yudikatif
Hanya berfungsi sebagai pemberi saran
Lebih kuat dalam fungsi legislasi dan pengawasan
Tidak mengalami perubahan
Sebelum amandemen, MPR memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan. Bagaimana kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945?....
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara
Hanya sebagai lembaga legislatif biasa
Berperan sebagai lembaga pembuat undang-undang utama
Tidak memiliki peran signifikan
Pada UUD hasil amandemen, Indonesia mengadopsi konsep check and balance. Apa tujuan dari konsep ini dalam sistem pemerintahan? ....
Mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain
Meningkatkan kekuasaan presiden
Menjadikan DPR sebagai lembaga tertinggi
Memusatkan kekuasaan di lembaga eksekutif
Mengurangi kekuasaan lembaga yudikatif
Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam perubahan-perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen? ....
Kedaulatan diserahkan kepada negara asing
Kedaulatan dipegang oleh lembaga militer
Kedaulatan dipegang oleh rakyat, dilaksanakan melalui pemilihan langsung
Kedaulatan hanya dijalankan oleh MPR
Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan presiden
Apa yang diatur dalam UUD RIS 1949 mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian?....
Pemerintah pusat memiliki kontrol penuh tanpa kebebasan daerah
Semua keputusan diatur oleh parlemen pusat tanpa peran daerah
Negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur urusannya sendiri dalam kerangka negara serikat
Negara bagian harus tunduk pada keputusan Belanda
Pemerintah pusat dan daerah memiliki hak yang sama dalam segala hal
Amandemen UUD NRI 1945 memperkenalkan pengaturan baru terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan pemilihan langsung. Mengapa pembagian kekuasaan ini penting untuk mendukung makna demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia?...
Memusatkan kekuasaan di lembaga legislatif
Menyederhanakan tugas-tugas pemerintahan dengan menghapus peran rakyat
Menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada lembaga eksekutif
Menghindari dominasi kekuasaan di satu lembaga negara
Memperkuat kekuasaan presiden agar dapat mengatur semua lembaga
Dalam UUD hasil amandemen, banyak aturan yang dirancang untuk menguatkan fungsi lembaga-lembaga negara secara demokratis. Bagaimana hal ini berdampak pada penerapan prinsip demokrasi dalam pemerintahan Indonesia?....
Semua lembaga negara bekerja secara terpisah tanpa adanya pengawasan
Setiap lembaga negara bekerja dengan mekanisme check and balance untuk saling mengawasi
Lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan eksekutif
Lembaga eksekutif dapat memutuskan kebijakan tanpa berkonsultasi dengan legislatif
Semua kekuasaan negara difokuskan pada presiden untuk efisiensi pemerintahan
