wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Sejarah Bangsa Indonesia

Total questions: 84

Worksheet time: 42mins

Name
Class
Date
1.

Kekalahan Belanda oleh Jepang pada perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia jatuh ketagan penjajah Jepang yaitu sejak tanggal …

a)

9 Februari 1941

b)

21 Februari 1942

c)

8 Maret 1942

d)

19 Maret 1942

e)

30 Januari 1943

2.

Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari..

a)

Tuhan

b)

Pancasila

c)

Rakyat

d)

Pemerintah

e)

Pimpinan

3.

Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK), dan janji tersebut direalisasikan atas izin dari …

a)

Kaisar Hirohito

b)

Ichibangase Yosio

c)

RP Soeroso

d)

M. Yamin

e)

Kumakichi Harada

4.

Sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Hal tersebut sesuai fungsi pancasila sebagai....

a)

pandangan hidup bangsa

b)

perjanjian luhur

c)

cita-cita dan tujuan negara

d)

sumber dari segala sumber hukum

e)

literatur bangsa Indonesia

5.

Sebagai pakar hukum, Sopomo sebelum menyampaikan usulan tentang rumusn dasar negara terlebih dahulu berbicara tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negara, menurut beliau ada dua syarat dalam berdirinya sebuah negara yaitu syarat konstitutif dan deklartif, adapun yang menjadi syarat konstitutif berdirinya sebuah negara adalah …

a)

Pengakuan, wilayah, rakyat

b)

Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat

c)

Pemerintah yang berdaulat, de Jure, Rakyat

d)

Rakyat, wilayah, de facto

e)

Pemerintah yang berdaulat, rakyat, de facto

6.

Dalam nenyampaikan usulan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin memberikan ilustrasi cukup Panjang tentang rumusan kerakyatan. Menurut M. Yamin dalam rumusan peri kerakyatan ini memiliki anak point lagi yaitu …

a)

Permusyawaratan, pengambilan keputusan, kebijakan

b)

Kebijakan, perwakilan, hikmat

c)

Kerakyatan, permusyawaratan, kebijakan

d)

Permusyawaratan, perwakilan, kebijakan

e)

Perwakilan, kerakyatan, kebijakan

7.

Dalam menyampaikan usulan rumusan tentang kerakyatan, M. Yamin melihat masih ada penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia yang harus disingkirkan, yaitu suatu kondisi dimana pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya tidak memperhatikan aspirasi rakyat, melainkan sesuai dengan keinginan dari peminpin tersebut, hal ini dikenal dengan istilah …

a)

Diktator

b)

Feodalisme

c)

Kosmopolatinisme

d)

Chauvinisme

e)

Despotisme

8.

Dalam menyampaikan usulan rumusan tentang Internasionalisme atau perikemanusiaan, Soekarno mengingatkan bahwa Internasionalisme yang dimaksud adalah tidak bermakna sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas Tunggal yang memiliki moralitas yang sama, yang dikenal dengan istilah …

a)

Solidaritas

b)

Feodlisme

c)

Kosmopolatinisme

d)

Despotisme

e)

Chauvinisme

9.

Sebagai ideologi terbuka Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul dihadapannya, hal ini merupakan dimensi …

a)

Realitas

b)

Fleksibelitas

c)

Idelisme

d)

Kontinyuitas

e)

Moralitas

10.

Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) yang diberi nama "mukadimah" oleh …

a)

H. Agus Salim

b)

Achmad Soebarjo

c)

Soekarno

d)

M. Hatta

e)

AA Maramis

11.

Kebijakan ini pada masa pemerintahan ...

a)

Soekarno

b)

Soeharto

c)

Habibie

d)

Abdurrachman Wahid

e)

Megawati

12.

Kebijakan tersebut pada masa pemerintahan...

a)

Soekarno

b)

Soeharto

c)

Habibie

d)

Abdurrachman Wahid

e)

Megawati

13.

Rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) yang telah mendapatkan satu persetujuan atau kesepakatan dari Panitia Sembilan, diberi nama "Piagam Jakarta" oleh salah satu pendiri negara yaitu …

a)

Ir. Soekarno

b)

Mr. Muhammad Yamin

c)

Sukiman Wirjosandjojo

d)

Haji Agus Salim

e)

Abdulkahar Muzakir

14.

Sehubungan dengan pernyataan diatas yang juga merupakan ancaman yang berbahaya terhadap ideologi Pancasila adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan, yang disebut dengan paham …

a)

Radikalisme

b)

Ekstremisme

c)

Terorisme

d)

Konsumerisme

e)

Fanatisme

15.

Nilai instrumental terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hierarki dan tata urutannya didsarkan pada pasal 7 Undang-undang Nomo 12 Tahun 2011. Dibawah ini adalah Nilai Instrumental yang merupakan alat-alat pemersatu bangsa, kecuali…

a)

UUD 1945, Pasal 25 A

b)

UUD 1945, Pasal 35

c)

UUD 1945, Pasal 36

d)

UUD 1945, Pasal 36 A

e)

UUD 1945, Pasal 36 B

16.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas. Pernyataan ini merupakan nilai instrumental dari sila kedua yang terdapat dalam pasal…

a)

UUD 1945

b)

28 B ayat (1)

c)

28 B ayat (2)

d)

28 G ayat (1)

e)

28 G ayat (2)

17.

Dibawah ini adalah kecakapan karakter yang diperlukan untuk menghadapi abad 21, kecuali…

a)

Adaptif

b)

Ingin tahu

c)

Kreatif

d)

Inisiatif

e)

Kepemimpinan

18.

Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berfikir, dan mengambil keputusan, merupakan elemen kunci… dalam Profil Pelajar Pancasila

a)

Berkebhinekaan global

b)

Gotong royong

c)

Mandiri

d)

Bernalar kritis

e)

Kreatif

19.

Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri, merupakan elemen kunci… dalam Profil Pelajar Pancasila

a)

Berkebhinekaan global

b)

Gotong royong

c)

Mandiri

d)

Bernalar kritis

e)

Kreatif

20.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu..

a)

Pancasila

b)

Hukum Adat

c)

Hukum tidak tertulis

d)

Konstitusi

e)

Peraturan Daerah

21.

Dibawah ini adalah urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia kecuali …

a)

UUD NRI 1945

b)

Ketetapan - ketetapan MPR

c)

UU/ Perpu

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Peraturan peraturan lain

22.

Berikut ini tidak termasuk dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu …

a)

menentukan pembubaran konstituante

b)

Pembubaran semua partai politik

c)

menetapkan bahwa UUD 1945 berlaku kembali

d)

tidak berlakunya UUDS 1950

e)

pembentukan MPRS dan DPAS

23.

Hak Asasi Manusia yang paling mendasar adalah kebebasan beragama yang diatur dalam pasal ….

a)

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945

b)

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945

c)

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

d)

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

e)

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

24.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena …

a)

Pasal-pasalnya telah banyak diubah

b)

Telah disepakati MPR

c)

Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara

d)

Sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa

e)

Merupakan keputusan presiden dan wakil presiden

25.

Nilai instrumental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2), merupakan penjabaran dari nilai dasar …

a)

KeTuhanan

b)

Kemanusiaan

c)

Persatuan

d)

Kerakyatan

e)

Keadilan

26.

Suatu gerakan yang ingin melakukan perubahan secara mendasar, sampai ke akar-akarnya dengan disertai kekerasan, pertumpahan darah, bentrokan dan menggunakan senjata sehingga menimbulkan korban jiwa, disebut …

a)
Reformasi
b)

Revolusi

c)

Merdeka

d)

Demokrasi

e)

Dedikasi

27.

ingin melakukan perubahan secara mendasar, sampai ke akar-akarnya dengan disertai kekerasan, pertumpahan darah, bentrokan dan menggunakan senjata sehingga menimbulkan korban jiwa, disebut …

a)

Reformasi

b)

Aklamasi

c)

Modernisasi

d)

Revolusi

e)

Renovasi

28.

Sebaliknya sebuah Gerakan yang ingin mengembalikan kepada tatanan yang sudah ada dengan secara damai, tanpa menggunakan kekerasan, pertumpahan darah, bentrokan dan tidak menggunakan senjata sehinggal tidak mengakibatkan korban jiwa disebut …

a)

Reformasi

b)

Aklamasi

c)

Modernissasi

d)

Revolusi

e)

Renovasi

29.

Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, namun dalam pengertiannya secara umum merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi dalam Bahasa latin …

a)

Constitution

b)

Constitutie

c)

Konstitution

d)

Constitutio

e)

Konstitutie

30.

Pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan dating itu, merupakan contoh dari …

a)

Adat

b)

Tradisi

c)

Konvensi

d)

Kewajiban

e)

Kewenangan

31.

Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu …

a)

Memberikan kebebasan warga negara

b)

Memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintahan

c)

Supaya hak warga negara bisa dibatasi

d)

Membatasi kekuasaan pemerintahan

e)

Agar penyelenggaraan kekuasaan bisa sewenang-wenang

32.

Konstitusi Indonesia dikenal sebagai revolutiegrondwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan social dengan tujuan …

a)

Modernisasi

b)

Dekolonisasi

c)

Westernisasi

d)

Feodalisasi

e)

Futurisasi

33.

Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini terdapat dalam pasal … Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a)

1 ayat (1)

b)

1 ayat (2)

c)

1 ayat (3)

d)

2 ayat (1)

e)

2 ayat (2)

34.

Pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di negara Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dengan demikian maka secara ketatanegaraan ada perubahan juga yaitu …

a)

Sistem Pemerintahan Presidensiil dan bentuk negara serikat

b)

Bentuk Pemerintahan Republik dan Bentuk Negara Kesatuan

c)

Sistem Pemeritahan Quasi Parlementer dan Bentuk Negara Kesatuan

d)

Bentuk Negara Serikat dan Sistem Pemerintahan Presidensiil

e)

Sistem Pemerintahan Quasi Parlementer dan Bentuk Negara Serikat

35.

Dibawah ini merupakan karakteristik system Pemerintahan Parlementer kabinet semu, kecuali …

a)

Pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya

b)

DPR punya pengaruh besar kepada pemerintah

c)

Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampurtangani oleh Presiden

d)

Pembentukan cabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen

e)

Pertanggungjawaban cabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui Keputusan Pemerintah

36.

Periode Negara Federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, tidak bertahan lama karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, yang akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru yaitu UUDS 1950, yang mulai berlaku pada …

a)

27 Desember 1949

b)

14 Agustus 1950

c)

17 Agustus 1950

d)

5 Juli 1955

e)

5 Juli 1959

37.

Dalam konteks demokrasi, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikenal dengan istilah …

a)

Oligarki

b)

Partisipasi aktif

c)

Autokrasi

d)

Desentralisasi

e)

Sentralisasi

38.

Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan berdirinya negara Indonesia adalah …

a)

Proklamasi Kemerdekaan

b)

Perjanjian Linggarjati

c)

Konferensi Meja Bundar

d)

Agresi Militer Belanda

e)

Peristiwa 17 Agustus 1945

39.

Dalam sistem pemerintahan, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikenal dengan istilah …

a)

Trikotomi

b)

Trias Politica

c)

Monisme

d)

Dualisme

e)

Desentralisasi

40.

Dalam konteks pendidikan karakter, salah satu nilai yang harus ditanamkan kepada generasi muda adalah …

a)

Kejujuran

b)

Keserakahan

c)

Ketidakpedulian

d)

Ketidakjujuran

e)

Ketidakadilan

41.

Proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dikenal dengan istilah …

a)

Demokrasi langsung

b)

Oligarki

c)

Autokrasi

d)

Monarki

e)

Teokrasi

42.

Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai awal perjuangan kemerdekaan adalah …

a)

Peristiwa Rengasdengklok

b)

Proklamasi Kemerdekaan

c)

Perjanjian Linggarjati

d)

Agresi Militer Belanda

e)

Konferensi Meja Bundar

43.

Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui …

a)

Peraturan perundang-undangan

b)

Pendidikan karakter

c)

Pengembangan ekonomi

d)

Partisipasi politik

e)

Penguatan militer

44.

Dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satu tokoh yang berperan penting adalah …

a)

Soekarno

b)

Mohammad Hatta

c)

Jenderal Sudirman

d)

Ki Hajar Dewantara

e)

Tan Malaka

45.

Konsep negara hukum di Indonesia mengacu pada prinsip bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal …

a)

1 UUD 1945

b)

2 UUD 1945

c)

3 UUD 1945

d)

4 UUD 1945

e)

5 UUD 1945

46.

Dalam konteks Pancasila, salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah …

a)

Persatuan

b)

Kemandirian

c)

Keadilan

d)

Kerukunan

e)

Kesetaraan

47.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah …

a)

Presiden

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Pengadilan Tinggi

48.

Konsep negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia dikenal dengan istilah …

a)

Negara Hukum

b)

Negara Kesejahteraan

c)

Negara Demokrasi

d)

Negara Sosialis

e)

Negara Federal

49.

Dalam konteks sistem pemerintahan, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk …

a)

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

b)

Memperkuat kekuasaan eksekutif

c)

Menjaga stabilitas ekonomi

d)

Meningkatkan partisipasi politik

e)

Mempercepat proses legislasi

50.

Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menjadi tonggak awal reformasi adalah …

a)

Peristiwa 1998

b)

Proklamasi Kemerdekaan

c)

Perjanjian Linggarjati

d)

Agresi Militer Belanda

e)

Konferensi Meja Bundar

51.

Dalam konteks Pancasila, salah satu nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah …

a)

Kesetaraan

b)

Ketidakadilan

c)

Ketidakpedulian

d)

Keserakahan

e)

Ketidakjujuran

52.

Dalam konteks Pancasila, nilai yang menekankan pentingnya kerjasama antarwarga negara untuk mencapai tujuan bersama dikenal dengan istilah …

a)

Persatuan

b)

Gotong royong

c)

Kemandirian

d)

Kreatif

e)

Bernalar kritis

53.

Peristiwa yang menjadi dasar bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda terjadi pada tahun …

a)

1945

b)

1949

c)

1950

d)

1959

e)

1965

54.

Dalam sistem pemerintahan, prinsip yang menekankan bahwa kekuasaan harus dibagi antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dikenal dengan istilah …

a)

Desentralisasi

b)

Trias Politica

c)

Oligarki

d)

Monisme

e)

Federalisme

55.

Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai berakhirnya Orde Baru adalah …

a)

Reformasi 1998

b)

Proklamasi Kemerdekaan

c)

Perjanjian Linggarjati

d)

Agresi Militer Belanda

e)

Konferensi Meja Bundar

56.

Dalam sistem pemerintahan, prinsip pemisahan kekuasaan bertujuan untuk …

a)

Mencegah terjadinya tirani

b)

Memperkuat kekuasaan eksekutif

c)

Menjaga stabilitas ekonomi

d)

Meningkatkan partisipasi masyarakat

e)

Mempercepat proses legislasi

57.

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang atau kelompok kecil adalah …

a)

Demokrasi

b)

Oligarki

c)

Monarki

d)

Teokrasi

e)

Autokrasi

58.

Dalam konteks demokrasi, prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dikenal dengan istilah …

a)

Demokrasi partisipatif

b)

Demokrasi liberal

c)

Demokrasi langsung

d)

Demokrasi representatif

e)

Demokrasi sosial

59.

Peristiwa yang menjadi latar belakang pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah …

a)

Perjanjian Renville

b)

Perjanjian Linggarjati

c)

Konferensi Meja Bundar

d)

Agresi Militer Belanda

e)

Proklamasi Kemerdekaan

60.

Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan disebut …

a)

Legislatif

b)

Yudikatif

c)

Eksekutif

d)

Ombudsman

e)

Partai politik

61.

Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah …

a)

Perjanjian Renville

b)

Perjanjian Linggarjati

c)

Konferensi Meja Bundar

d)

Proklamasi Kemerdekaan

e)

Agresi Militer Belanda

62.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan undang-undang adalah …

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Komisi Yudisial

e)

Presiden

63.

Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 terdapat pada …

a)

Pasal 28

b)

Pasal 29

c)

Pasal 30

d)

Pasal 31

e)

Pasal 32

64.

Siapa yang dikenal sebagai Bapak Proklamasi Indonesia?

a)

Soekarno

b)

Mohammad Hatta

c)

Jenderal Sudirman

d)

Ki Hajar Dewantara

e)

Tan Malaka

65.

Dalam konteks Pancasila, sila yang menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa adalah …

a)

Sila Pertama

b)

Sila Kedua

c)

Sila Ketiga

d)

Sila Keempat

e)

Sila Kelima

66.

Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh …

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Pengadilan Tinggi

67.

Siapa yang dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia karena perannya dalam penyusunan UUD 1945?

a)

Soekarno

b)

Mohammad Hatta

c)

Jenderal Sudirman

d)

Ki Hajar Dewantara

e)

Soepomo

68.

Dalam konteks Pancasila, nilai yang menekankan pentingnya kerjasama antarwarga negara adalah …

a)

Persatuan

b)

Gotong royong

c)

Keadilan

d)

Kerukunan

e)

Kesetaraan

69.

Proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan disebut …

a)

Musyawarah

b)

Voting

c)

Negosiasi

d)

Diskusi

e)

Debat

70.

Dalam konteks sistem pemerintahan, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum adalah …

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

Ombudsman

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

71.

Proses pengambilan keputusan dalam suatu negara demokrasi yang melibatkan perwakilan rakyat dan musyawarah dikenal dengan istilah …

a)

Demokrasi langsung

b)

Demokrasi perwakilan

c)

Demokrasi konsensus

d)

Demokrasi liberal

e)

Demokrasi partisipatif

72.

Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah …

a)

Proklamasi Kemerdekaan

b)

Konferensi Meja Bundar

c)

Peristiwa 1 Maret

d)

Sidang BPUPKI

e)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

73.

Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya era kemerdekaan adalah …

a)

Peristiwa 17 Agustus 1945

b)

Peristiwa Rengasdengklok

c)

Perjanjian Linggarjati

d)

Agresi Militer Belanda

e)

Konferensi Meja Bundar

74.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah …

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Presiden

75.

Dalam konteks Pancasila, sila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah …

a)

Sila Pertama

b)

Sila Kedua

c)

Sila Ketiga

d)

Sila Keempat

e)

Sila Kelima

76.

Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, peristiwa yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda terjadi pada tahun …

a)

1928

b)

1945

c)

1939

d)

1942

e)

1950

77.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah …

a)

Presiden

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Pengadilan Negeri

78.

Konsep negara yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia dikenal dengan istilah …

a)

Negara Hukum

b)

Negara Kesejahteraan

c)

Negara Demokrasi

d)

Negara Sosialis

e)

Negara Federal

79.

Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai lahirnya organisasi pergerakan nasional pertama adalah …

a)

Boedi Oetomo

b)

Partai Nasional Indonesia

c)

Gerakan 30 September

d)

Perhimpunan Indonesia

e)

Indonesische Vereeniging

80.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah …

a)

Presiden

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Pengadilan Negeri

81.

Dalam konteks Pancasila, sila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa terdapat pada sila …

a)

Ketuhanan yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

e)

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

82.

Siapa yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru?

a)

Soekarno

b)

Soeharto

c)

Habibie

d)

Abdurrachman Wahid

e)

Megawati

83.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu adalah …

a)

KPU

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Presiden

e)

Pengadilan Tinggi

84.

Konsep negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia dikenal dengan istilah …

a)

Negara Hukum

b)

Negara Kesejahteraan

c)

Negara Demokrasi

d)

Negara Sosialis

e)

Negara Federal