Font size
WorksheetsSejarah Bangsa Indonesia
Total questions: 84
Worksheet time: 42mins
Kekalahan Belanda oleh Jepang pada perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia jatuh ketagan penjajah Jepang yaitu sejak tanggal …
9 Februari 1941
21 Februari 1942
8 Maret 1942
19 Maret 1942
30 Januari 1943
Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari..
Tuhan
Pancasila
Rakyat
Pemerintah
Pimpinan
Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK), dan janji tersebut direalisasikan atas izin dari …
Kaisar Hirohito
Ichibangase Yosio
RP Soeroso
M. Yamin
Kumakichi Harada
Sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Hal tersebut sesuai fungsi pancasila sebagai....
pandangan hidup bangsa
perjanjian luhur
cita-cita dan tujuan negara
sumber dari segala sumber hukum
literatur bangsa Indonesia
Sebagai pakar hukum, Sopomo sebelum menyampaikan usulan tentang rumusn dasar negara terlebih dahulu berbicara tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negara, menurut beliau ada dua syarat dalam berdirinya sebuah negara yaitu syarat konstitutif dan deklartif, adapun yang menjadi syarat konstitutif berdirinya sebuah negara adalah …
Pengakuan, wilayah, rakyat
Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat, de Jure, Rakyat
Rakyat, wilayah, de facto
Pemerintah yang berdaulat, rakyat, de facto
Dalam nenyampaikan usulan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin memberikan ilustrasi cukup Panjang tentang rumusan kerakyatan. Menurut M. Yamin dalam rumusan peri kerakyatan ini memiliki anak point lagi yaitu …
Permusyawaratan, pengambilan keputusan, kebijakan
Kebijakan, perwakilan, hikmat
Kerakyatan, permusyawaratan, kebijakan
Permusyawaratan, perwakilan, kebijakan
Perwakilan, kerakyatan, kebijakan
Dalam menyampaikan usulan rumusan tentang kerakyatan, M. Yamin melihat masih ada penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia yang harus disingkirkan, yaitu suatu kondisi dimana pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya tidak memperhatikan aspirasi rakyat, melainkan sesuai dengan keinginan dari peminpin tersebut, hal ini dikenal dengan istilah …
Diktator
Feodalisme
Kosmopolatinisme
Chauvinisme
Despotisme
Dalam menyampaikan usulan rumusan tentang Internasionalisme atau perikemanusiaan, Soekarno mengingatkan bahwa Internasionalisme yang dimaksud adalah tidak bermakna sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas Tunggal yang memiliki moralitas yang sama, yang dikenal dengan istilah …
Solidaritas
Feodlisme
Kosmopolatinisme
Despotisme
Chauvinisme
Sebagai ideologi terbuka Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul dihadapannya, hal ini merupakan dimensi …
Realitas
Fleksibelitas
Idelisme
Kontinyuitas
Moralitas
Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) yang diberi nama "mukadimah" oleh …
H. Agus Salim
Achmad Soebarjo
Soekarno
M. Hatta
AA Maramis
Kebijakan ini pada masa pemerintahan ...
Soekarno
Soeharto
Habibie
Abdurrachman Wahid
Megawati
Kebijakan tersebut pada masa pemerintahan...
Soekarno
Soeharto
Habibie
Abdurrachman Wahid
Megawati
Rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) yang telah mendapatkan satu persetujuan atau kesepakatan dari Panitia Sembilan, diberi nama "Piagam Jakarta" oleh salah satu pendiri negara yaitu …
Ir. Soekarno
Mr. Muhammad Yamin
Sukiman Wirjosandjojo
Haji Agus Salim
Abdulkahar Muzakir
Sehubungan dengan pernyataan diatas yang juga merupakan ancaman yang berbahaya terhadap ideologi Pancasila adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan, yang disebut dengan paham …
Radikalisme
Ekstremisme
Terorisme
Konsumerisme
Fanatisme
Nilai instrumental terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hierarki dan tata urutannya didsarkan pada pasal 7 Undang-undang Nomo 12 Tahun 2011. Dibawah ini adalah Nilai Instrumental yang merupakan alat-alat pemersatu bangsa, kecuali…
UUD 1945, Pasal 25 A
UUD 1945, Pasal 35
UUD 1945, Pasal 36
UUD 1945, Pasal 36 A
UUD 1945, Pasal 36 B
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas. Pernyataan ini merupakan nilai instrumental dari sila kedua yang terdapat dalam pasal…
UUD 1945
28 B ayat (1)
28 B ayat (2)
28 G ayat (1)
28 G ayat (2)
Dibawah ini adalah kecakapan karakter yang diperlukan untuk menghadapi abad 21, kecuali…
Adaptif
Ingin tahu
Kreatif
Inisiatif
Kepemimpinan
Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berfikir, dan mengambil keputusan, merupakan elemen kunci… dalam Profil Pelajar Pancasila
Berkebhinekaan global
Gotong royong
Mandiri
Bernalar kritis
Kreatif
Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri, merupakan elemen kunci… dalam Profil Pelajar Pancasila
Berkebhinekaan global
Gotong royong
Mandiri
Bernalar kritis
Kreatif
Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu..
Pancasila
Hukum Adat
Hukum tidak tertulis
Konstitusi
Peraturan Daerah
Dibawah ini adalah urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia kecuali …
UUD NRI 1945
Ketetapan - ketetapan MPR
UU/ Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan peraturan lain
Berikut ini tidak termasuk dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu …
menentukan pembubaran konstituante
Pembubaran semua partai politik
menetapkan bahwa UUD 1945 berlaku kembali
tidak berlakunya UUDS 1950
pembentukan MPRS dan DPAS
Hak Asasi Manusia yang paling mendasar adalah kebebasan beragama yang diatur dalam pasal ….
Pasal 28 ayat (2) UUD 1945
Pasal 28 ayat (1) UUD 1945
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena …
Pasal-pasalnya telah banyak diubah
Telah disepakati MPR
Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
Sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
Merupakan keputusan presiden dan wakil presiden
Nilai instrumental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2), merupakan penjabaran dari nilai dasar …
KeTuhanan
Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Keadilan
Suatu gerakan yang ingin melakukan perubahan secara mendasar, sampai ke akar-akarnya dengan disertai kekerasan, pertumpahan darah, bentrokan dan menggunakan senjata sehingga menimbulkan korban jiwa, disebut …
Revolusi
Merdeka
Demokrasi
Dedikasi
ingin melakukan perubahan secara mendasar, sampai ke akar-akarnya dengan disertai kekerasan, pertumpahan darah, bentrokan dan menggunakan senjata sehingga menimbulkan korban jiwa, disebut …
Reformasi
Aklamasi
Modernisasi
Revolusi
Renovasi
Sebaliknya sebuah Gerakan yang ingin mengembalikan kepada tatanan yang sudah ada dengan secara damai, tanpa menggunakan kekerasan, pertumpahan darah, bentrokan dan tidak menggunakan senjata sehinggal tidak mengakibatkan korban jiwa disebut …
Reformasi
Aklamasi
Modernissasi
Revolusi
Renovasi
Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, namun dalam pengertiannya secara umum merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi dalam Bahasa latin …
Constitution
Constitutie
Konstitution
Constitutio
Konstitutie
Pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan dating itu, merupakan contoh dari …
Adat
Tradisi
Konvensi
Kewajiban
Kewenangan
Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu …
Memberikan kebebasan warga negara
Memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintahan
Supaya hak warga negara bisa dibatasi
Membatasi kekuasaan pemerintahan
Agar penyelenggaraan kekuasaan bisa sewenang-wenang
Konstitusi Indonesia dikenal sebagai revolutiegrondwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan social dengan tujuan …
Modernisasi
Dekolonisasi
Westernisasi
Feodalisasi
Futurisasi
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini terdapat dalam pasal … Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
Pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di negara Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dengan demikian maka secara ketatanegaraan ada perubahan juga yaitu …
Sistem Pemerintahan Presidensiil dan bentuk negara serikat
Bentuk Pemerintahan Republik dan Bentuk Negara Kesatuan
Sistem Pemeritahan Quasi Parlementer dan Bentuk Negara Kesatuan
Bentuk Negara Serikat dan Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem Pemerintahan Quasi Parlementer dan Bentuk Negara Serikat
Dibawah ini merupakan karakteristik system Pemerintahan Parlementer kabinet semu, kecuali …
Pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya
DPR punya pengaruh besar kepada pemerintah
Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampurtangani oleh Presiden
Pembentukan cabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen
Pertanggungjawaban cabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui Keputusan Pemerintah
Periode Negara Federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, tidak bertahan lama karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, yang akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru yaitu UUDS 1950, yang mulai berlaku pada …
27 Desember 1949
14 Agustus 1950
17 Agustus 1950
5 Juli 1955
5 Juli 1959
Dalam konteks demokrasi, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikenal dengan istilah …
Oligarki
Partisipasi aktif
Autokrasi
Desentralisasi
Sentralisasi
Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan berdirinya negara Indonesia adalah …
Proklamasi Kemerdekaan
Perjanjian Linggarjati
Konferensi Meja Bundar
Agresi Militer Belanda
Peristiwa 17 Agustus 1945
Dalam sistem pemerintahan, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikenal dengan istilah …
Trikotomi
Trias Politica
Monisme
Dualisme
Desentralisasi
Dalam konteks pendidikan karakter, salah satu nilai yang harus ditanamkan kepada generasi muda adalah …
Kejujuran
Keserakahan
Ketidakpedulian
Ketidakjujuran
Ketidakadilan
Proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dikenal dengan istilah …
Demokrasi langsung
Oligarki
Autokrasi
Monarki
Teokrasi
Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai awal perjuangan kemerdekaan adalah …
Peristiwa Rengasdengklok
Proklamasi Kemerdekaan
Perjanjian Linggarjati
Agresi Militer Belanda
Konferensi Meja Bundar
Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui …
Peraturan perundang-undangan
Pendidikan karakter
Pengembangan ekonomi
Partisipasi politik
Penguatan militer
Dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satu tokoh yang berperan penting adalah …
Soekarno
Mohammad Hatta
Jenderal Sudirman
Ki Hajar Dewantara
Tan Malaka
Konsep negara hukum di Indonesia mengacu pada prinsip bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal …
1 UUD 1945
2 UUD 1945
3 UUD 1945
4 UUD 1945
5 UUD 1945
Dalam konteks Pancasila, salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah …
Persatuan
Kemandirian
Keadilan
Kerukunan
Kesetaraan
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah …
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Pengadilan Tinggi
Konsep negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia dikenal dengan istilah …
Negara Hukum
Negara Kesejahteraan
Negara Demokrasi
Negara Sosialis
Negara Federal
Dalam konteks sistem pemerintahan, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk …
Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
Memperkuat kekuasaan eksekutif
Menjaga stabilitas ekonomi
Meningkatkan partisipasi politik
Mempercepat proses legislasi
Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menjadi tonggak awal reformasi adalah …
Peristiwa 1998
Proklamasi Kemerdekaan
Perjanjian Linggarjati
Agresi Militer Belanda
Konferensi Meja Bundar
Dalam konteks Pancasila, salah satu nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah …
Kesetaraan
Ketidakadilan
Ketidakpedulian
Keserakahan
Ketidakjujuran
Dalam konteks Pancasila, nilai yang menekankan pentingnya kerjasama antarwarga negara untuk mencapai tujuan bersama dikenal dengan istilah …
Persatuan
Gotong royong
Kemandirian
Kreatif
Bernalar kritis
Peristiwa yang menjadi dasar bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda terjadi pada tahun …
1945
1949
1950
1959
1965
Dalam sistem pemerintahan, prinsip yang menekankan bahwa kekuasaan harus dibagi antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dikenal dengan istilah …
Desentralisasi
Trias Politica
Oligarki
Monisme
Federalisme
Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai berakhirnya Orde Baru adalah …
Reformasi 1998
Proklamasi Kemerdekaan
Perjanjian Linggarjati
Agresi Militer Belanda
Konferensi Meja Bundar
Dalam sistem pemerintahan, prinsip pemisahan kekuasaan bertujuan untuk …
Mencegah terjadinya tirani
Memperkuat kekuasaan eksekutif
Menjaga stabilitas ekonomi
Meningkatkan partisipasi masyarakat
Mempercepat proses legislasi
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang atau kelompok kecil adalah …
Demokrasi
Oligarki
Monarki
Teokrasi
Autokrasi
Dalam konteks demokrasi, prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dikenal dengan istilah …
Demokrasi partisipatif
Demokrasi liberal
Demokrasi langsung
Demokrasi representatif
Demokrasi sosial
Peristiwa yang menjadi latar belakang pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah …
Perjanjian Renville
Perjanjian Linggarjati
Konferensi Meja Bundar
Agresi Militer Belanda
Proklamasi Kemerdekaan
Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan disebut …
Legislatif
Yudikatif
Eksekutif
Ombudsman
Partai politik
Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah …
Perjanjian Renville
Perjanjian Linggarjati
Konferensi Meja Bundar
Proklamasi Kemerdekaan
Agresi Militer Belanda
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan undang-undang adalah …
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial
Presiden
Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 terdapat pada …
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Siapa yang dikenal sebagai Bapak Proklamasi Indonesia?
Soekarno
Mohammad Hatta
Jenderal Sudirman
Ki Hajar Dewantara
Tan Malaka
Dalam konteks Pancasila, sila yang menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa adalah …
Sila Pertama
Sila Kedua
Sila Ketiga
Sila Keempat
Sila Kelima
Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh …
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tinggi
Siapa yang dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia karena perannya dalam penyusunan UUD 1945?
Soekarno
Mohammad Hatta
Jenderal Sudirman
Ki Hajar Dewantara
Soepomo
Dalam konteks Pancasila, nilai yang menekankan pentingnya kerjasama antarwarga negara adalah …
Persatuan
Gotong royong
Keadilan
Kerukunan
Kesetaraan
Proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan disebut …
Musyawarah
Voting
Negosiasi
Diskusi
Debat
Dalam konteks sistem pemerintahan, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum adalah …
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Ombudsman
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Proses pengambilan keputusan dalam suatu negara demokrasi yang melibatkan perwakilan rakyat dan musyawarah dikenal dengan istilah …
Demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan
Demokrasi konsensus
Demokrasi liberal
Demokrasi partisipatif
Dalam sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah …
Proklamasi Kemerdekaan
Konferensi Meja Bundar
Peristiwa 1 Maret
Sidang BPUPKI
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya era kemerdekaan adalah …
Peristiwa 17 Agustus 1945
Peristiwa Rengasdengklok
Perjanjian Linggarjati
Agresi Militer Belanda
Konferensi Meja Bundar
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah …
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Dalam konteks Pancasila, sila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah …
Sila Pertama
Sila Kedua
Sila Ketiga
Sila Keempat
Sila Kelima
Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, peristiwa yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda terjadi pada tahun …
1928
1945
1939
1942
1950
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah …
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Pengadilan Negeri
Konsep negara yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia dikenal dengan istilah …
Negara Hukum
Negara Kesejahteraan
Negara Demokrasi
Negara Sosialis
Negara Federal
Dalam konteks sejarah Indonesia, peristiwa yang menandai lahirnya organisasi pergerakan nasional pertama adalah …
Boedi Oetomo
Partai Nasional Indonesia
Gerakan 30 September
Perhimpunan Indonesia
Indonesische Vereeniging
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah …
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Negeri
Dalam konteks Pancasila, sila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa terdapat pada sila …
Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Siapa yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru?
Soekarno
Soeharto
Habibie
Abdurrachman Wahid
Megawati
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu adalah …
KPU
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Pengadilan Tinggi
Konsep negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia dikenal dengan istilah …
Negara Hukum
Negara Kesejahteraan
Negara Demokrasi
Negara Sosialis
Negara Federal
