NEW
Font size
WorksheetsPh 2 Kls XI Smt 1 KuMer
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggara Negara, Dalam konstitusi ada dua macam yaitu Konstitusi secara tertulis dan tidak tertulis, Aturan Pokok dasar Negara, bangunan negara, dan tata Negara merupakan pengertian dari…
Konstitusi Tertulis
Konstitusi Tidak Tertulis
Dasar Negara
Konvensi
Amandemen
Hampir semua Negara memiliki Konstitusi tertulis, Seperti contoh Indonesia Konstitusinya yaitu UUD 1945, Namun ada Negara di Dunia ini yang tidak memiliki Konstitusi tertulis, Negara apakah yang dimaksud…
Israel
Palestina
Inggris
Hungaria
Amerika Serikat
Indonesia merupakan negara yang besar para pendiri konstitusi Indonesia sudah merumuskan Konstitusi yang dianut dan yang paling cocok digunakan di Indonesia, dalam sejarah perjalanannya Konstitusi Indonesia pernah dirubah beberapa kali termasuk penggunaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), tahun berapakan Konstitusi itu digunakan di Indonesia?
1945-1950
1950-1959
1949-1950
1959-1967
1945-1949
PPKI merupakan Panitia yang dibuat oleh pemerintah untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia dan merupakan pengganti dari BPUPK, PPKI melakukan sidangnya yang pertama pada tanggal…
16 Juni 1945
29 Mei 1945
01 Juni 1945
18 Agustus 1945
17 Agustus 1945
Dalam masa persidangan kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk Panitia kecil lagi. Panitia kecil tersebut sempat melakukan sidang sebanyak tiga kali yakni tanggal 13,14 dan 15 Juli 1945, Agenda apa yang dibicarakan saat sidang yang diadakan pada tanggal 14 juli 1945?
Menyepakati Lambang Negara dan Dasar Negara Kesatuan
Pembicaraan tentang pernyataan Kemerdekaan
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar
Membentuk Penghalus Bahasa
Menjelaskan Naskah Undang-undang
Seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya disebut...
Aturan
Peraturan
Regulasi
Undang-Undang
Hierarki
Undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah
UU No. 10 Tahun 2011
UU No. 11 Tahun 2011
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 13 Tahun 2011
UU No. 14 Tahun 2011
Susunan dimana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas", "bawah", atau "pada tingkatan yang sama" dengan lainnya disebut...
Hierarki
Pertentangan
Oposisi
Regulasi
Aturan
Dalam Piramida Hierarki Perundang-undangan, Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke-2 yaitu...
UUD RI 1945
Peraturan Presiden
Ketetapan MPR
Perda Kab/Kota
Perda Provinsi
Siapa yang membuat peraturan Presiden...
Bupati
Gubernur
MPR
DPR
Presiden
Apa yang merupakan hukum tertinggi dan fundamental dalam hierarki hukum?
Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Siapakah yang melakukan pengujian jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Mahkamah Agung
Menteri
Presiden
KPK
Mahkamah Konstitusi
Apa tujuan dari konsekuensi pelanggaran kesepakatan?
Memberikan pujian atau penghargaan
Mengabaikan Pelanggaran
Memberikan Sanksi atau Hukuman
Memberikan hadiah kepada pelanggar
Mengabaikan konsekuensi dan melanjutkan perilaku yang sama
Tata urutan perundang-undangan yang benar adalah ....
UUD NRI Tahun 1945 - PERDA PROVINSI - PERDA KABUPATEN/KOTA - TAP MPR - UU/PERPPU - PP – PERPRES
UUD NRI Tahun 1945 - PERPRES - PP - TAP MPR - PERDA KABUPATEN/KOTA - PERDA PROVINSI - UU/PERPPU
UUD NRI Tahun 1945 - TAP MPR - UU/PERPPU - PP - PERPRES - PERDA PROVINSI - PERDA KABUPATEN/KOTA
UUD NRI Tahun 1945 - PP - TAP MPR - UU/PERPPU - PERPRES - PERDA PROVINSI - PERDA KABUPATEN/KOTA
UUD NRI Tahun 1945 - PERDA KABUPATEN/KOTA - PERPRES - PERDA PROVINSI - UU/PERPPU - PP - TAP MPR
Suatu perubahan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan mengakomondasi berbagai aspirasi politik yang berkembang agar tercapai tujuan negara disebut...
Amandemen
Mobilitas
Globalisasi
Konstitusi
Dasar Hukum
Sanksi Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali merupakan sanksi norma ….
Hukum
Kesopanan
Susila
Agama
Masyarakat
Dampak pelanggaran norma terhadap masyarakat adalah...
menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.
menyebabkan kebahagiaan dan kedamaian dalam masyarakat.
membuat masyarakat lebih harmonis dan stabil.
tidak memiliki dampak apapun terhadap masyarakat.
semakin harmonisnya dalam bermasyarakat
Peraturan yang mengatur tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat serta dalam pembuatannya melalui kesepakatan bersama dinamakan.....
Moral
Nilai
Norma
Kebiasaan
Konvensi
Seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia tela melanggar Pasal 362 KUHP, hal ini merupakan bagian dari jenis norma......
Kesopanan
Kesusilaan
Hukum
Agama
Sosial
Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain, merupakan perwujudan norma...
Agama
Kesopanan
Kesusilaan
Hukum
Sosial
