WorksheetsPertanyaan Seputar Pancasila dan Indonesia
Total questions: 60
Worksheet time: 59mins
Pada sidang pertama BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengajukan sebuah pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan selama empat hari berturut-turut. Apa pertanyaan tersebut yang kemudian menjadi dasar diskusi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia?
Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia?
Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?
Siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia?
Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain?
Bagaimana strategi pertahanan Indonesia?
Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan lima dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Apa dasar pertama yang disebutkan oleh Sukarno?
Ketuhanan
Kesejahteraan social
Kebangsaan
Mufakat dan permusyawaratan
Internasionalisme
Internasionalisme menurut Ir. Soekarno adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bagaimana Ir. Soekarno menggambarkan hubungan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain dalam konteks internasionalisme?
Bangsa Indonesia harus mendominasi bangsa lain
Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persaudaraan dunia
Bangsa Indonesia harus menarik diri dari urusan internasional
Bangsa Indonesia harus menjadi teladan bagi bangsa lain
Bangsa Indonesia harus fokus pada urusan dalam negeri saja
Menurut Ir. Soekarno, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan?
Mencari aliansi internasional
Menyusun konstitusi baru
Mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia
Memperkuat kekuasaan militer
Menguasai wilayah-wilayah tetangga
Ir. Soekarno menegaskan bahwa prinsip ketuhanan yang ia usulkan bukan hanya untuk negara tetapi juga untuk siapa?
Setiap pemimpin Negara
Setiap anggota parlemen
Setiap individu warga negara Indonesia
Setiap anggota BPUPK
Setiap pejabat militer
Dalam pidato 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan Ketuhanan sebagai salah satu dasar negara.Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan untuk mempromosikan toleransi beragama di Indonesia?
Dengan menjadikan satu agama sebagai agama resmi negara.
Dengan mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti satu keyakinan agama.
Dengan mendorong dialog antaragama dan menghormati kebebasan beragama.
Dengan melarang semua bentuk peribadatan selain yang diakui negara.
Dengan menerapkan pendidikan agama yang seragam untuk semua siswa di sekolah.
Apa yang menyebabkan perdebatan dalam pertemuan Panitia Sembilan, dan bagaimana akhirnya disepakati rumusan sila pertama Pancasila?
Perdebatan tentang kebebasan beragama; disepakati rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa
Perdebatan tentang dasar negara Islam; disepakati rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Perdebatan tentang kebebasan beragama; disepakati rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Perdebatan tentang dasar negara Islam; disepakati rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa
Perdebatan tentang kebebasan beragama; disepakati rumusan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Bom atom yang dijatuhkan Sekutu di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 memiliki dampak besar terhadap proses kemerdekaan Indonesia. Reaksi para tokoh nasional terhadap peristiwa tersebut, dan langkah apa yang mereka ambil segera setelah mendengar berita tersebut adalah ....
Mereka memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan Jepang dan menunggu perintah dari pihak Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia.
Para tokoh nasional langsung mendesak Jepang untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui jalur diplomatik.
Mereka menyadari bahwa posisi Jepang semakin terjepit dan segera menyatakan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu restu dari Jepang atau pihak manapun.
Para tokoh nasional memutuskan untuk memperkuat posisi pertahanan Indonesia dengan bantuan militer dari Jepang.
Mereka melakukan rapat dengan Sekutu untuk mendapatkan dukungan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Setelah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, keanggotaan PPKI diumumkan pada 12 Agustus 1945. Siapa yang ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua PPKI, dan apa tugas utama PPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia?
Sukarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua; tugas utama PPKI adalah melakukan diplomasi dengan Sekutu untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Mohammad Hatta sebagai ketua dan Sukarno sebagai wakil ketua; tugas utama PPKI adalah mengamankan posisi militer Indonesia.
Sukarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua; tugas utama PPKI adalah mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dan meyakinkan rakyat tentang kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan.
Mohammad Hatta sebagai ketua dan Ahmad Soebardjo sebagai wakil ketua; tugas utama PPKI adalah membentuk pemerintahan sementara hingga diakui secara resmi oleh Jepang.
Sukarno sebagai ketua dan Ahmad Soebardjo sebagai wakil ketua; tugas utama PPKI adalah menyusun naskah proklamasi kemerdekaan dan mengatur strategi militer.
Proses perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mengapa rumah Tadashi Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah, dan siapa saja yang terlibat langsung dalam penulisan naskah tersebut?
Rumah Tadashi Maeda dipilih karena letaknya strategis dan terlindungi; yang terlibat langsung adalah Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan Laksmana Maeda.
Rumah Tadashi Maeda dipilih karena alasan keamanan dan kedekatan hubungan Tadashi Maeda dengan tokoh Indonesia; yang terlibat langsung adalah Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo.
Rumah Tadashi Maeda dipilih karena dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang canggih; yang terlibat langsung adalah Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan beberapa perwira Jepang.
Rumah Tadashi Maeda dipilih karena berada di pusat kota Jakarta; yang terlibat langsung adalah Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan beberapa tokoh pemuda.
Rumah Tadashi Maeda dipilih karena dijamin keamanannya oleh tentara Jepang; yang terlibat langsung adalah Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan Shigetada Nishijima
Pada sidang pertama PPKI yang diadakan pada 18 Agustus 1945, terjadi pembahasan penting mengenai kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja. Apa alasan utama perubahan kalimat ini, dan apa hasil kesepakatannya?
Alasan perubahan kalimat ini karena adanya tekanan dari Sekutu; hasil kesepakatan adalah mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa.
Alasan perubahan kalimat ini karena keberatan dari golongan militer; hasil kesepakatan adalah mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menghindari konflik internal.
Alasan perubahan kalimat ini karena keberatan dari para pemeluk agama selain Islam di Indonesia bagian timur yang merasa didiskriminasi; hasil kesepakatan adalah mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Alasan perubahan kalimat ini karena tekanan dari Jepang yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka; hasil kesepakatan adalah tetap mempertahankan kalimat asli namun menambahkan penjelasan.
Alasan perubahan kalimat ini karena permintaan dari tokoh-tokoh Islam; hasil kesepakatan adalah mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjaga keberagaman.
Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan penting. Apa saja keputusan yang dihasilkan dari sidang tersebut, dan bagaimana keputusan tersebut berdampak pada pembentukan struktur pemerintahan Indonesia yang baru merdeka?
Keputusan yang dihasilkan adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan tentara nasional, dan pengakuan internasional; dampaknya adalah memperkuat posisi militer Indonesia.
Keputusan yang dihasilkan adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Komite Nasional, dan pemilihan presiden serta wakil presiden; dampaknya adalah pembentukan struktur pemerintahan sementara yang kuat.
Keputusan yang dihasilkan adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian wilayah Indonesia menjadi provinsi, dan pembentukan tentara nasional; dampaknya adalah pengaturan administrasi wilayah yang lebih efektif.
Keputusan yang dihasilkan adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Komite Nasional, dan penetapan sistem pendidikan nasional; dampaknya adalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Keputusan yang dihasilkan adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan tentara nasional, dan pembentukan sistem peradilan; dampaknya adalah memperkuat sistem hukum di Indonesia.
Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyebut Pancasila dengan istilah filosofische grondslag yang berarti:
Pandangan hidup
Dasar hokum
Filsafat dasar Negara
Norma tertinggi
Prinsip dasar
Istilah weltanschauung yang digunakan oleh Sukarno dalam pidatonya mengacu pada:
Norma dasar
Pandangan hidup
Sumber hokum
Dasar Negara
Cita-cita bangsa
Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai ....
Pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup
Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
Alat untuk memecahkan problematika social
Pandangan hidup bangsa
Nilai budaya bangsa
Salah satu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah:
Memberikan landasan hokum
Menjadi sumber segala sumber hokum
Menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia
Menjadi dasar falsafah bangsa
Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara
Dalam konteks ideologi negara, Pancasila mencakup dimensi berikut ini, kecuali:
Politik
Ekonomi
Sosio-kultural
Pertahanan
Teknologi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum
Pancasila sebagai ideologi Negara
Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa
Pancasila sebagai cita-cita bangsa
Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah:
Menjadi dasar falsafah bangsa
Memberikan pedoman untuk membangun diri sesuai cita-cita bangsa
Menuntun bangsa Indonesia merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur
Menyelesaikan berbagai persoalan hidup
Menjadi alat untuk memecahkan problematika social
Dalam hierarki hukum di Indonesia, Pancasila berada di atas:
Peraturan daerah
Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan presiden
Keputusan menteri
Instruksi presiden
Berdasarkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mana yang termasuk dalam praktik penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat?
Menyuarakan kebencian terhadap kelompok agama lain.
Menyediakan tempat ibadah yang nyaman bagi semua agama.
Memaksa semua orang untuk memeluk agama tertentu.
Menutup akses kegiatan keagamaan untuk beberapa kelompok.
Menghukum orang yang tidak mematuhi ajaran agama tertentu.
Bagaimana penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari?
Melakukan diskriminasi terhadap individu berdasarkan latar belakangnya.
Menghina dan merendahkan martabat seseorang.
Memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa memandang latar belakang.
Menghindari interaksi sosial dengan orang-orang yang berbeda.
Memberikan kekerasan fisik sebagai bentuk penyelesaian masalah.
Bagaimana praktik Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Memiskinkan orang lain untuk keuntungan pribadi.
Memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang.
Memperlakukan orang dengan tidak adil berdasarkan status sosial.
Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam pemberian hak.
Menghukum seseorang tanpa proses hukum yang adil.
Bagaimana kontribusi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam mengatasi masalah diskriminasi gender di Indonesia?
Dengan mempromosikan pemisahan berdasarkan jenis kelamin.
Dengan meniadakan hak-hak perempuan dalam struktur sosial.
Dengan memperlakukan semua individu dengan adil tanpa memandang jenis kelamin.
Dengan memberlakukan hukuman berat bagi perempuan dalam sistem hukum.
Dengan mendorong hierarki gender yang ketat dalam masyarakat.
Sila Persatuan Indonesia penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keragaman budaya karena ....
Untuk menghilangkan keberagaman budaya.
Agar semua orang memiliki pandangan politik yang sama.
Untuk memastikan dominasi satu kelompok atas yang lain.
Untuk membangun kerja sama di antara berbagai kelompok masyarakat.
Agar setiap individu hidup dalam isolasi dari kelompok lain.
Di sebuah desa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, terjadi konflik antar warga karena perbedaan keyakinan agama. Beberapa warga saling menyalahkan dan tidak mau bekerja sama. Bagaimana Anda menilai situasi ini dari perspektif Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila?
Meningkatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Mendorong penyeragaman budaya dan keyakinan.
Memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua warga desa.
Memisahkan antara kelompok suku dan agama.
Memaksakan satu agama sebagai agama resmi desa.
Seorang siswa di sekolah Anda sering menjadi korban perundungan karena perbedaan keyakinan agama. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil berdasarkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila?
Membenarkan tindakan perundungan sebagai bentuk pembelajaran.
Menyalahkan korban karena tidak sesuai dengan mayoritas.
Membiarkan perundungan terjadi tanpa campur tangan.
Melindungi hak dan martabat siswa dari tindakan perundungan.
Menarik siswa yang berbeda keyakinan agama dari sekolah.
Dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, Pancasila dipilih sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.Pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, salah satu perubahan yang dilakukan adalah pengubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan ini dilakukan untuk...
Mengakomodasi kebebasan beragama di Indonesia yang majemuk
menyamakan keyakinan antarumat beragama di Indonesia
Menyesuaikan dengan norma-norma internasional
memperkuat nilai-nilai adat istiadat local
memenuhi tuntutan kelompok politik tertentu
Sebagai dasar dari segala sumber hukum, Pancasila dijabarkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan materiel. Hubungan formal ini berarti...
Pancasila merupakan isi utama dari setiap pasal dalam UUD
Pancasila tertulis secara langsung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan sejarah pembentukan Pancasila
Pancasila hanya dijadikan dasar simbolis Negara
Pancasila diubah sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila.Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai...
Norma dasar untuk semua produk kebijakan politik
Pedoman utama dalam pembangunan ekonomi nasional
Sumber moral dan etika dalam hubungan sosial masyarakat
Ideologi yang menjiwai segala produk perundang-undangan di Indonesia
Instrumen pembentukan undang-undang internasional
Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945, seperti peraturan daerah (perda), harus merujuk kepada...
Hasil musyawarah antara pemerintah daerah dan pusat
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD
UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan yang berada di atasnya
Kebutuhan ekonomi dan sosial daerah setempat
Norma-norma internasional yang disepakati oleh negara
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti setiap produk hukum harus...
Dilandasi oleh asas persamaan di hadapan hokum
Mampu mengakomodasi kepentingan golongan mayoritas
Menjunjung tinggi supremasi konstitusi di atas segalanya
Mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap isinya
Diadaptasi dari sistem hukum negara-negara tetangga
Judicial review adalah mekanisme hukum yang dilakukan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika undang-undang tersebut terbukti melanggar, maka...
Undang-undang dapat diganti dengan aturan internasional
Undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
Undang-undang tetap berlaku hingga direvisi oleh DPR
Hanya pemerintah yang bisa melakukan peninjauan ulang
Mahkamah Agung berhak memberikan sanksi kepada pembuat undang-undang
Salah satu fungsi dari harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk...
Menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hokum
Mencegah terjadinya tumpang tindih antarperaturan hokum
Memperkuat posisi hukum internasional di dalam negeri
Mempermudah pengesahan undang-undang oleh pemerintah pusat
Meningkatkan pengaruh lembaga internasional dalam proses legislasi
Apabila sebuah peraturan daerah (perda) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka peraturan tersebut dapat...
Dicabut melalui mekanisme pengadilan umum
Digugat ke Mahkamah Agung melalui judicial review
Ditunda hingga mendapat persetujuan dari pemerintah pusat
Diadaptasi menjadi peraturan nasional yang berlaku secara umum
Diubah oleh pemerintah daerah melalui referendum
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang tidak bisa diubah dan bersifat final. Bagaimana peran Pancasila dalam kaitannya dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pancasila dijadikan rujukan moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Pancasila adalah simbol identitas bangsa yang tidak terikat dengan konstitusi.
Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat Indonesia.
Pancasila memberikan landasan etik untuk segala aktivitas sosial masyarakat.
Kedisiplinan terhadap hukum yang sudah menjadi budaya akan membentuk masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan "budaya hukum"?
Pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku
Pelaksanaan hukum yang konsisten oleh aparat Negara
Nilai dan perilaku masyarakat yang mendukung pelaksanaan hokum
Pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hokum
Kesadaran aparat negara untuk menegakkan keadilan
Kesadaran hukum di kalangan siswa dapat dibangun melalui program seperti "Jaksa Masuk Sekolah". Apa tujuan utama dari program ini?
Mengajarkan siswa tentang sistem peradilan di Indonesia
Memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya kepatuhan hokum
Menghukum siswa yang melanggar peraturan sekolah
Mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan hukum di luar sekolah
Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami undang-undang secara mendalam
Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan "negara hukum"?
Negara yang seluruh tatanan kehidupannya diatur oleh hokum
Negara yang mengutamakan hukum pidana dalam menegakkan keadilan
Negara yang hukum utamanya berasal dari undang-undang dasar
Negara yang tidak mengenal hierarki perundang-undangan
Negara yang seluruhnya beroperasi atas dasar hukum adat
Salah satu ciri masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi adalah...
Seluruh warganya memahami pasal-pasal dalam UUD
Pelanggaran hukum ditegakkan tanpa diskriminasi
Terdapat ketegasan dalam melaksanakan pidana
Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh negara saja
Hukum internasional diterapkan secara ketat di wilayah negara
Apa yang dimaksud dengan hukum publik?
Hukum yang mengatur kepentingan negara terhadap individu
Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga keuangan
Hukum yang berlaku secara internasional
Hukum yang disusun oleh lembaga swadaya masyarakat
Hukum yang bersifat tidak tertulis dan berlaku di masyarakat adat
Mengapa norma hukum dianggap bersifat memaksa?
Karena norma hukum tidak mengizinkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan
Karena norma hukum diatur oleh lembaga penegak hukum internasional
Karena norma hukum memberikan sanksi yang mengikat bagi pelanggar
Karena norma hukum hanya berlaku dalam lingkup pemerintah saja
Karena norma hukum mengedepankan kebebasan individu
Sumber hukum tertulis di Indonesia terdiri dari beberapa hierarki. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, salah satu hierarki teratas adalah...
Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dapat disebabkan oleh sikap egois. Sikap egois adalah...
Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama
Memahami hak dan kewajiban orang lain
Menghormati perbedaan pendapat
Mengikuti peraturan yang berlaku
Mengabaikan hak-hak individu lainnya
Norma kesusilaan bersumber dari...
Hati nurani manusia
Agama dan kepercayaan
Hukum internasional
Peraturan pemerintah
Tata pergaulan sosial
Perilaku taat hukum di masyarakat salah satunya dapat diterapkan dengan cara...
Membayar pajak tepat waktu
Menghindari kewajiban social
Meminta kelonggaran dalam penerapan hokum
Melanggar hukum selama tidak diketahui aparat
Menyebarkan berita hoaks kepada masyarakat
Masyarakat sering kali beranggapan bahwa pelanggaran kecil, seperti melanggar lalu lintas, tidak akan berdampak besar. Bagaimana Anda bisa mengaitkan pemahaman ini dengan prinsip negara hukum yang mengutamakan kepatuhan pada hukum tanpa kecuali?
Negara hukum hanya berlaku untuk pelanggaran serius
Pelanggaran kecil dapat dimaafkan jika tidak berbahaya
Prinsip negara hukum mengharuskan setiap pelanggaran, besar atau kecil harus ditindak
Masyarakat dibebaskan menilai sendiri tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan
Hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan
Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum di atas segalanya. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam menghadapi konflik antara hukum nasional dan hukum adat di daerah?
Hukum nasional harus selalu diprioritaskan di atas hukum adat
Hukum adat harus diganti dengan hukum nasional secara bertahap
Hukum adat dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum nasional
Masyarakat adat dapat memilih hukum yang lebih menguntungkan
Pemerintah harus menghapuskan hukum adat yang bertentangan dengan UUD
Ketika pemerintah menerapkan kebijakan baru yang diatur dalam undang-undang, masyarakat diharapkan mengikuti tanpa kecuali. Namun, sering kali terdapat perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik antara kebijakan hukum dan kepentingan masyarakat?
Memaksa masyarakat untuk menerima kebijakan tanpa syarat
Memberikan sanksi berat kepada pihak yang melawan kebijakan
Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan
Mencabut kebijakan yang ditentang oleh masyarakat
Mengganti kebijakan tersebut dengan undang-undang internasional
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya adalah...
Peraturan Menteri
Peraturan Gubernur
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Surat Keputusan Kepala Daerah
Instruksi Presiden
Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah adalah...
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Lex Posteriori Derogat Legi Priori
Lex Specialis Derogat Legi Generali
Asas Legalitas
Asas Kepastian Hukum
Jika ada dua peraturan yang setara tetapi memiliki materi yang berbeda, maka peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini dikenal dengan...
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Lex Posteriori Derogat Legi Priori
Lex Specialis Derogat Legi Generali
Lex Generalis Derogat Legi Specialis
Asas Keseimbangan Hukum
Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada tingkatan mana peraturan daerah provinsi berada?
Di bawah Undang-Undang
Di bawah Peraturan Presiden
Di bawah Peraturan Pemerintah
Di bawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Di bawah Ketetapan MPR
Peraturan Mahkamah Agung termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh...
Lembaga eksekutif
Lembaga yudikatif
Lembaga legislative
Lembaga negara non-departemen
Lembaga pemerintahan daerah
Tindakan siswa yang menunjukkan kesadaran hukum di sekolah adalah...
Tidak terlambat masuk sekolah
Mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler
Mempelajari materi hukum internasional
Menghindari pemilihan ketua OSIS
Melaporkan setiap kesalahan guru
Dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa tokoh yang berperan penting. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perumusan UUD dan apa kontribusi mereka?
Sukarno dan Hatta sebagai penggagas utama dan penulis naskah.
Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPK dan pengarah diskusi.
Semua tokoh pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan.
Para perwira Jepang yang memberikan dukungan logistik.
Achmad Soebardjo sebagai penghubung antara tokoh nasional dan Jepang.
Dalam konteks Pancasila, apa yang dimaksud dengan Sila Persatuan Indonesia?
Memperkuat hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara
Menjunjung tinggi kepentingan individu di atas kepentingan kelompok
Menjamin hak asasi manusia tanpa batasan
Menetapkan satu agama sebagai agama resmi negara
Menjaga keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia
Bagaimana cara masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keadilan sosial sesuai dengan Pancasila?
Dengan mengabaikan peraturan yang ada jika tidak sesuai dengan kepentingan pribadi
Dengan memisahkan diri dari masyarakat yang dianggap tidak sejalan
Dengan melakukan protes terhadap pemerintah tanpa dasar hukum
Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu sesama
Dengan menuntut hak-hak individu tanpa memperhatikan kepentingan umum
Dalam konteks hukum, apa yang dimaksud dengan asas legalitas?
Setiap individu bebas menentukan hukum yang berlaku untuk dirinya
Hukum dapat diubah tanpa prosedur yang jelas
Hukum dapat diterapkan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang
Setiap tindakan hukum harus berdasarkan undang-undang yang berlaku
Hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan
