NEW
Font size
WorksheetsQuiz Pancasila
Total questions: 60
Worksheet time: 55mins
Pelafalan Pancasila adalah sebagai berikut. “Satu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Dua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Tiga: Persatuan Indonesia, Empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Lima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pelafalan tersebut tercantum dalam ....
Instruksi Presiden no 12 tahun 1968.
Tap MPR no III/MPR/2000
Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV
Keputusan Presiden no 10 tahun 1945
UU No 12 tahun 2011
Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung makna
Pengakuan atas superioritas satu kelompok manusia di atas kelompok lainnya.
Penolakan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu.
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa terkecuali.
Penekanan pada aspek materialistik dan hedonistik dalam kehidupan manusia.
Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya ....
Kebebasan individu untuk mengekspresikan diri tanpa batasan
Dominasi budaya dan tradisi satu suku bangsa di atas suku bangsa lainnya.
Penjagaan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara Indonesia.
Pembubaran organisasi-organisasi yang dianggap mengancam persatuan bangsa.
Pemaksaan asimilasi budaya dan tradisi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hubungan antara sila keempat dan sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa ....
Demokrasi di Indonesia hanya dapat dijalankan dengan cara menindas kelompok minoritas.
Demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai dengan cara mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Demokrasi di Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Demokrasi di Indonesia tergantung pada Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) mengajarkan kita tentang pentingnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sebaiknya prinsip ini diterapkan dalam konteks pemilihan pemimpin di sekolah?
Mengangkat pemimpin sekolah berdasarkan penunjukan langsung oleh guru.
Melakukan pemilihan pemimpin melalui musyawarah yang melibatkan seluruh siswa untuk mencapai kesepakatan bersama.
Memilih pemimpin sekolah berdasarkan popularitas tanpa mempertimbangkan kompetensi.
Mengadakan pemungutan suara tertutup hanya di kalangan guru dan staf sekolah.
Menetapkan pemimpin berdasarkan prestasi akademik saja.
Sejak dikeluarkannya Dekrit tersebut, kita menggunakan kembali UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Periode ini merupakan periode di mana semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia seperti berikut , KECUALI ....
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya.
Indikator akuntabilitas, terlihat pada berfungsinya pemerintah dan penyelenggara negara berfungsi sebagai kontrol sosial.
Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Munculnya multipartai dan pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan ketua dan anggota pengurus.
Terlaksananya pemilu yang demokratis, pemilih dapat menggunakan hak pilih tanpa ada tekanan dari pemerintah.
Daerah-daerah memperoleh hak otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi dalam mengatur hubungan pusat dan daerah.
Di tengah masyarakat yang majemuk, terdapat kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam konteks sila pertama Pancasila, sikap yang tepat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama adalah...
Memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain.
Mengadakan dialog antarumat beragama untuk saling memahami dan menghargai perbedaan.
Melarang praktik ibadah agama tertentu yang dianggap bertentangan dengan norma sosial.
Membentuk organisasi keagamaan yang ekslusif dan hanya menerima ang
Persatuan Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, wujud nyata dari pengamalan sila ketiga Pancasila adalah...
Mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama.
Mempelajari dan melestarikan budaya daerah lain di Indonesia.
Menonton pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia dengan penuh semangat.
Membeli produk-produk buatan dalam negeri.
Semua jawaban benar
Sistematikanya terdiri atas (a) Mukadimah, terdiri atas 4 alinea dan (b) Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Sistimatika tersebut merupakan sistimatika dari ....
UUDS 1950.
UUD NRI 1945 periode pertama
UUD NRI 1945 periode kedua
KRIS 1949
UUD RIS 1949
Ideologi merupakan seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk ….
Menentukan kebijakan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Menjaga keberagaman budaya Indonesia tanpa ada panduan nilai.
Menuntun pemahaman dan perilaku warga negara Indonesia terhadap dunia dan sesamanya.
Menggantikan ideologi lain yang ada di dunia.
Membatasi kebebasan beragama di Indonesia.
Sebagai bagian dari unsur esensial ideologi, mitos dalam Pancasila diartikan sebagai ….
Cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun.
Ajaran optimistis bahwa Pancasila akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara tertentu.
Dogma yang tidak dapat diubah oleh generasi berikutnya.
Kumpulan ritual dan adat istiadat tradisional.
Simbol-simbol kebudayaan tanpa makna politik.
Pancasila adalah lima asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara, pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. Pernyataan ini adalah pendapat dari ....
Drs. Moh. Hatta
Ir. Soekarno
Pringgodigdo
Ahmad Soebardjo
Moh. Yamin
Sebagai landasan bagi pemikiran dan tindakan serta berfungsi menuntun dalam memahami dan berperilaku, ideologi memiliki ciri umum . Di bawah ini ciri umum yang TIDAK BENAR adalah ......
Berpandangan dunia maksudnya
Ideologi memberikan suatu cara pandang terhadap manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan secara konsisten, terpadu, dan menyeluruh.
Mengandung nilai dan tujuan
maksudnya Ideologi selalu mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Biasanya nilai-nilai ini berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan.
Berpengaruh pada kebijakan maksudnya
Ideologi memengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ideologi, misalnya, dapat memengaruhi bagaimana bentuk dan peran pemerintahan, pembagian kekuasaan, distribusi kesejahteraan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam.
.
Pemberi dan pembeda identitas maksudnya
Ideologi dapat menjadi sumber identitas dan pembeda bagi satu individu atau kelompok dengan yang lainnya. Seorang individu atau kelompok dapat memaknai dirinya dan orang lain melalui ideologi.
Bersifat adaptif dan kontekstual maksudnya
Ideologi sering kali menjadi pendorong perubahan tatanan sosial dan politik. Dalam hal ini, berkaitan dengan ciri mengandung nilai dan tujuan, ideologi dapat dijadikan landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai atau mewujudkan perubahan dalam masyarakat.
Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada masa UUDS 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Gejolak tersebut yaitu ....
terjadi tujuh kali pergantian kabinet.
Drs. Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil Presiden
Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden seumumur hidup oleh MPRS
Presiden membubarkan DPR
Idiologi Pancasila diganti dengan nasakom
Pancasila memiliki ciri sebagai ideologi yang memberikan pandangan dunia secara konsisten dan menyeluruh. Implementasi dari pandangan dunia ini bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah terkait pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yaitu ….
Pemerintah menerapkan satu sistem pendidikan yang sama tanpa memperhatikan keberagaman.
Pemerintah mengembangkan program yang mendorong keberagaman budaya melalui pendidikan, festival, dan peraturan yang menghormati hak asasi manusia.
Pemerintah mewajibkan semua masyarakat untuk mengikuti satu agama yang diakui negara.
Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan keberagaman budaya dan agama.
Pemerintah fokus hanya pada pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial budaya.
Koento Wibisono mengemukakan bahwa salah satu unsur esensial ideologi adalah loyalitas. Bagaimana loyalitas terhadap Pancasila dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia?
Loyalitas terhadap Pancasila mengurangi partisipasi masyarakat karena ideologi tersebut mengatur segala aspek kehidupan.
Loyalitas terhadap Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi melalui penghargaan terhadap musyawarah dan mufakat.
Loyalitas terhadap Pancasila membuat masyarakat apatis terhadap proses demokrasi karena dianggap tidak relevan.
Loyalitas terhadap Pancasila menyebabkan konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik.
aLoyalitas terhadap Pancasila menyebabkan konflik antar individu masyarakat yang berbeda pandangan politik.
Visi Indonesia 2045 " Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur" mencerminkan aspirasi untuk mencapai kondisi ideal. Peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam memastikan pencapaian visi tersebut yaitu ….
Pancasila hanya digunakan sebagai slogan tanpa implementasi nyata dalam kebijakan pemerintah.
Pancasila menjadi dasar pembentukan kebijakan yang mendukung pembangunan manusia unggul, pemerataan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Pancasila diterapkan secara selektif hanya pada bidang ekonomi.
Pancasila digantikan oleh ideologi baru yang lebih modern dan progresif.
Pancasila tidak relevan dengan visi Indonesia 2045.
Sebagai meja statis dan leitstar dinamis, Pancasila memiliki dua fungsi utama. Dalam konteks tantangan globalisasi, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai leitstar dinamis bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks tantangan globalisasi, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai leitstar dinamis bagi bangsa Indonesia?
Pancasila harus diabaikan karena tidak relevan dengan tantangan globalisasi.
Pancasila berfungsi sebagai panduan yang fleksibel untuk merespons dinamika global tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Pancasila hanya diterapkan dalam konteks budaya lokal dan tidak diadaptasi untuk tantangan global.
Pancasila membuat Indonesia tertutup terhadap pengaruh global.
Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol tanpa aplikasi praktis dalam kebijakan.
Dalam konteks sebagai leitstar dinamis, Pancasila harus mampu merespons tantangan zaman yang terus berubah. Bagaimana Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat?
Pancasila menjadi pedoman perkembangan teknologi yang menjaga nilai tradisional.
Pancasila menjadi landasan bagi kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi secara bertanggung jawab dan etis.
Pancasila relevan dengan perkembangan teknologi modern yang mendukung kemajuan negara maju
Pancasila digunakan untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi global.
Pancasila berfungsi dalam konteks budaya dan terkait dengan teknologi.digital yang mengandalkan negara maju
Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu Indonesia menghadapi isu global seperti perubahan iklim?
Pancasila hanya mengatur kehidupan politik dan tidak terkait dengan isu lingkungan.
Pancasila menjadi dasar bagi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan prinsip gotong-royong dan kesejahteraan bersama.
Pancasila tidak relevan dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim.
Pancasila menghambat perkembangan industri demi menjaga lingkungan.
Pancasila hanya diterapkan pada aspek sosial budaya, bukan lingkungan.
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu diubah? Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain, KECUALI .....
UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan yudikatif (Presiden).
i
UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda.
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang.
Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi
Salah satu dampak positif dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
semakin kuatnya kedudukan presiden
kebebasan berpendapat tiada batasnya
Terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis
Meningkatnya dominasi kekuasaan oleh pemerintah
peran rakyat sebagai oposisi dalam pemerintahan
Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal yang mengatur tentang mekanisme perubahan UUD adalah pasal ....
Pasal 1
Pasal 3
Pasal 37
Pasal 9
Pasal 20
Beberapa kesepakatan dasar dari MPR tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dapat disampaikan sebagai berikut KECUALI .....
Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara.
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.
Mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis.
Penjelasan tetap diadakan dan hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
Perubahan dilakukan secara “adendum” yaitu tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asliny
Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
DPD
Yang bukan merupakan dampak positif dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ….
Terbukanya ruang bagi partisipasi masyarakat
Terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan
Meningkatnya stabilitas politik
Melemahnya peran partai politik
Terjaminnya hak asasi manusia
Setelah reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. Prosedur untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut, KECUALI ....
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR. Perubahan pertama ini disahkan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama berfokus pada tiga materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat, yaitu Bab ....
Bab tentang Kekuasaan Pemerintah Negara
, Bab tentang Kementerian Negara
dan Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat
Bab tentang Hak Asasi Manusia, Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
dan Bab tentangBendera,Bahasa,danLambangNegarasertaLaguKebangsaan
Bab tentang Wilayah Negara,
Bab tentang Warga Negara dan Penduduk
dan Bab tentang Hak Asasi Manusia
Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab tentang Pemilihan Umum
dan Bab tentangHalKeuangan
Bab tentang Hal Keuangan
, Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Bab tentang Kekuasaan Kehakiman
Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat. Perubahan kedua meliputi pemerintah daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri dari tujuh materi pokok, yaitu sebagai berikut , KECUALI ....
Pemerintah Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Wilayah Negara
Bentuk dan kedaulatan
Warga Negara dan Penduduk
Salah satu tujuan utama dari perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
Memperkuat peran DPD dalam perumusan undang-undang
Mengatur tentang batas wilayah Negara
Memperkenalkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
Membatasi masa jabatan presiden menjadi satu periode
Menghapus Dewan Pertimbangan Agung
Ada beberapa ketentuan pokok antara lain
a. bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik;
b. sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Ketentuan pokok tersebut tercantum dalam ....
UUD NRI 1945 periode pertama
Konstitusi RIS 1949
UUD S 1950
UUD NRI 1945 peride kedua
UUD RIS 1949
Berdasarkan Pasal 37, jumlah minimal anggota MPR yang harus hadir dalam sidang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
Setengah dari jumlah anggota MPR
Dua pertiga dari jumlah anggota MPR
Sepertiga dari jumlah anggota MPR
Lima puluh persen dari jumlah anggota MPR
Seluruh anggota MPR
Alasan utama MPR melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
Memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan
Meningkatkan anggaran belanja Negara
Mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi
Meningkatkan peran presiden dalam kebijakan luar negeri
Menambah kewenangan Dewan Pertimbangan Agung
Tujuan MPR menggunakan pendekatan bertahap dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
Untuk menghindari kontroversi terkait hak asasi manusia
Agar pembahasan pasal-pasal yang lebih sulit dilakukan setelah pasal yang mudah disepakati
Untuk mengurangi wewenang DPR dalam perubahan undang-undang
Karena peran Presiden dalam perubahan sangat kuat
Karena perubahan harus diselesaikan dalam satu sidang
Tujuan utama dari perubahan pasal tentang pemerintah daerah dalam perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945?
Mengurangi kewenangan pemerintah pusat
Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah
Menghapus peran DPRD
Memperkuat peran presiden dalam pemerintahan daerah
Membentuk wilayah otonomi baru
Salah satu perubahan signifikan yang dilakukan dalam perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 yaitu ….
Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua kali
Penerapan pemilihan presiden secara langsung
Pemberian hak veto kepada presiden
Penghapusan DPR dalam proses legislasi
Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden
Dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut KECUALI ....
Perubahan dari negara yang bersifat subjektif (kedaulatan dilakukan oleh MPR) berubah menjadi objektif (kedaulatan dilakukan menurut UUD). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen.
Presiden menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3). Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu UUD NRI Tahun 1945.
Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara.
Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden.
nting yang diperkenalkan dalam perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 yaitu ….
Sistem pendidikan gratis hingga perguruan tinggi
Sistem jaminan sosial bagi seluruh warga Negara
Hak pilih bagi warga negara yang berusia 16 tahun
Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden
Penghapusan Kementerian Pendidikan
Jika Anda menjadi pemimpin sebuah negara berkembang yang mengandalkan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dapat Anda terapkan agar tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan yaitu ….
Melarang seluruh kegiatan industri berbasis sumber daya alam
Mengutamakan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu sebelum peduli lingkungan
Menerapkan kebijakan pajak karbon yang tinggi pada industri besar
Mengembangkan ekonomi hijau dengan memanfaatkan energi terbarukan
Mengurangi pengeluaran negara untuk sektor energi fosil
Cara paling efektif untuk menjaga agar generasi muda tetap menghargai dan melestarikan budaya lokal di era globalisasi ini yaitu ….
Mengintegrasikan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum sekolah
Melarang akses budaya luar negeri melalui internet dan media social
Mewajibkan anak muda untuk mengikuti kegiatan budaya tradisional
Mengembangkan produk budaya lokal yang dikemas secara modern dan menarik
Meningkatkan kontrol pemerintah terhadap masuknya budaya asing
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang ....
Hak asasi manusia
Kebebasan berpendapat
Sistem pemerintahan
Kewajiban warga negara
Kekuasaan kehakiman
Yang diharapkan dari perilaku masyarakat terkait perkembangan teknologi dan demokrasi adalah ….
Menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi
Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Menggunakan teknologi untuk memecah belah masyarakat
Membatasi kebebasan berpendapat di media sosial
Menolak perkembangan teknologi karena tidak demokratis
Cara menyampaikan kritik agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yaitu ….
Secara emosional tanpa mempertimbangkan fakta
Dengan argumen yang kuat dan kata-kata yang santun
Menggunakan bahasa yang tajam dan menyerang
Menyebarkan hoaks untuk menyudutkan pihak tertentu
Menghukum siapa pun yang mengkritik
Demokrasi tidak hanya berhubungan dengan kebebasan, tetapi juga ....
Kewajiban untuk mematuhi aturan hukum dan etika
Kekuasaan penuh oleh masyarakat
Kewajiban untuk menyerang pihak yang tidak sependapat
Penggunaan kekuatan untuk memaksakan pendapat
Hak untuk tidak tunduk pada hukum
Salah satu cara untuk mendukung demokrasi adalah dengan... .
Mengkritik secara kasar dan menghina
Menyerang kebijakan tanpa dasar yang jelas
Memberikan kritik dan saran yang membangun
Mengabaikan tanggung jawab sosial
Menggunakan media untuk menebar kebencian
Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan dalam melakukan studi literatur tentang demokrasi adalah....
Kreatif dan inovatif
Bernalar kritis
Mandiri dalam belajar
Berani dan pantang menyerah
Aktif dalam menyampaikan pendapat
Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi adalah....
Pesatnya perkembangan teknologi dan rendahnya budaya literasi
Tidak adanya aturan hukum yang jelas
Kurangnya pendidikan formal
Keterbatasan akses informasi
Pengaruh budaya luar yang dominan
Salah satu langkah untuk mewujudkan perilaku demokratis di era keterbukaan informasi adalah.....
Mengabaikan peraturan yang berlaku
Selektif dalam menerima dan mempublikasikan informasi
Mengikuti semua berita tanpa verifikasi
Membuat opini pribadi tanpa dasar yang jelas
Menyebarkan informasi yang belum tentu benar
Cara kita menyikapi perkembangan teknologi dalam konteks perilaku demokratis adalah ….
Menggunakan teknologi untuk mengkritik tanpa batas
Memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif
Menghindari penggunaan teknologi karena berpotensi menimbulkan masalah
Mengabaikan peraturan yang ada dalam penggunaan teknologi
Menggunakan teknologi untuk menyebarkan opini yang menyesatkan
Alasan bagi kita untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi di era keterbukaan adalah ….
Karena setiap informasi harus diterima tanpa verifikasi
Untuk mencegah tersebarnya hoaks dan menjaga persatuan
Supaya bisa memenangkan argumen
Agar lebih cepat menyebarkan informasi
Untuk memanipulasi opini orang lain
Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dapat diimplementasikan melalui tindakan ....
Memaksakan satu pandangan politik kepada masyarakat.
Mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan bersama.
Menjaga jarak dengan kelompok yang berbeda keyakinan.
Menolak perbedaan pendapat dalam masyarakat.
Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 memberikan penguatan terhadap lembaga negara. Salah satu lembaga yang diperkuat adalah ....
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Pertimbangan Agung
Dalam menghadapi tantangan globalisasi, salah satu langkah yang dapat diambil untuk melestarikan budaya lokal adalah ....
Menjauhkan generasi muda dari budaya lokal.
Melarang semua bentuk budaya asing masuk ke dalam masyarakat.
Mengutamakan budaya asing dalam setiap aspek kehidupan.
Mengembangkan program pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal.
Mengabaikan budaya asing dan menutup diri dari pengaruh luar.
Dalam konteks era keterbukaan informasi, bagaimana UUD NRI Tahun 1945 dapat berfungsi sebagai landasan untuk menjaga kebebasan berpendapat di masyarakat?
Dengan memberikan sanksi bagi yang menyebarkan informasi negatif
Dengan menghapuskan semua bentuk kritik terhadap pemerintah
Dengan mengatur ketat media sosial agar tidak menyebarkan informasi
Dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang benar dan akurat
Dengan membatasi akses informasi kepada publik
Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 di era keterbukaan informasi?
Dengan mengabaikan isu-isu politik yang berkembang
Dengan hanya mengikuti berita dari satu sumber informasi
Dengan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi
Dengan menolak untuk terlibat dalam proses pemilihan umum
Dengan aktif berpartisipasi dalam diskusi publik dan memberikan masukan kepada pemerintah
Dalam konteks UUD NRI Tahun 1945, apa yang dimaksud dengan transparansi dalam pemerintahan pada era keterbukaan informasi?
Pemerintah tidak perlu memberikan laporan kepada masyarakat
Pemerintah harus menyampaikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil
Pemerintah tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat
Pemerintah hanya perlu memberikan informasi kepada media massa
Pemerintah dapat menyembunyikan informasi yang dianggap sensitif
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 berfokus pada penguatan lembaga negara. Salah satu lembaga yang diperkuat adalah ....
Presiden
Komisi Yudisial (KY)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mahkamah Agung (MA)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dalam konteks periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia, periode mana yang dikenal sebagai periode UUD Sementara?
1945-1949
1950-1959
1960-1965
1999-2002
2002-sekarang
Proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan setelah reformasi bertujuan untuk ....
Memperkuat kekuasaan presiden
Mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis
Menambah jumlah pasal dalam UUD
Menetapkan kembali UUD 1945 tanpa perubahan
Mengurangi peran serta masyarakat dalam politik
Dalam konteks periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia, UUD Sementara 1950 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan UUD NRI 1945. Salah satu perbedaan utama adalah ....
UUD S 1950 hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Sumatera.
UUD S 1950 menghapuskan lembaga legislatif.
UUD NRI 1945 tidak mengatur tentang hak asasi manusia.
UUD NRI 1945 tidak mengatur tentang otonomi daerah.
UUD S 1950 menganut sistem pemerintahan parlemter
