wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Teknis Pengelola Layanan Operasional 2

Total questions: 90

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Pengadaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres adalah ?

a)

Pengadaan investasi di PT. Pertamina yang sebagian pembiayaannya dibebankan APBN

b)

Pengadaan investasi K/L/D/I yang sebagian pembiayaannya bersumber dari APBN/D

c)

Pengadaan investasi di lingkungan BUMN/D dengan sumber dana seluruhnya dari non APBN/D

d)

Pengadaan pada pemerintah daerah yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri

e)

Pengadaan pada pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBN/D

2.

Pojka ULP bertugas antara lain ?

a)

Menjamin agar pelaksanaan kontrak kerjasama berjalan

b)

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa

c)

Menetapkan paket-paket dalam penyediaan barang/jasa

d)

Menetapkan besaran anggaran pembelian barang/jasa

e)

Menetapkan pekerjaan yang akan dilakukan / rencana kerja

3.

Di bawah ini yang termasuk ke dalam kebijakan umum dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya adalah ?

a)

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

b)

Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

c)

Pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

d)

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

e)

Pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dan terbuka serta mendapat legitimasi dari pemerintah pusat atau daerah

4.

Di bawah ini siapakah yang memiliki wewenang dalam penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa ?

a)

Sekretaris daerah

b)

Pengguna anggaran

c)

Pejabat pengadaan

d)

Pokja ULP

e)

Pejabat pembuat komitmen

5.

Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu ?

a)

Transparan

b)

Akuntabel

c)

Efisien

d)

Efektif

e)

Terbuka

6.

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip ?

a)

Transparan

b)

Akuntabel

c)

Efisien

d)

Efektif

e)

Terbuka

7.

Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak ditetapkan oleh ?

a)

Sekretaris daerah

b)

Pengguna anggaran

c)

Pejabat pengadaan

d)

Pokja ULP

e)

Pejabat pembuat komitmen

8.

Tindakan pokja ULP dengan memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran kepada seluruh peserta merupakan tindakan yang menaati prinsip dasar yang berupa ?

a)

Taat kepada aturan pemerintah dan ketentuan pengadaan barang/jasa

b)

Efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa

c)

Transparan sehingga penyedia akan bersaing secara sehat

d)

Bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa

e)

Efektif sehingga dapat diterima oleh seluruh peserta pengadaan barang/jasa

9.

Untuk mencegah terjadinya kolusi diantara penyedia barang/jasa karena jumlah penyedia yang terbatas dan dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Apakah yang dapat dilakukan untuk menangulangi hal tersebut ?

a)

Mengingatkan kepada para penyedia barang/jasa tentang etika pengadaan ( PPK, Pokja, ULP ) dan penyedia barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebooran uang negara/daerah

b)

Mengingatkan para penyedia barang/jasa tentang UU larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat (UU No.5/1999) yang mempunyai sanksi hukum yang berat

c)

Mengingatkan penyedia barang/jasa atas usaha bersama yang sedang marak dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi yang telah banyak merugikan negara

d)

Menyusun HPS yang benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga walaupun harga penawaran terendah sangat mendekati HPS, harga tersebut tetap mewakili harga pasar

e)

Menyusun HPS yang benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga walaupun harga penawaran terendah sangat mendekati HPS, harga tersebut tetap mewakili harga penyedia pengadaan barang/jasa

10.

Pejabat pengadaan barang/jasa tidak dapat melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode ?

a)

E-tendering sampai dengan nilai Rp 200 juta

b)

Penunjukan langsung dengan nilai Rp 300 juta

c)

Pengadaan langsung

d)

Pengadaan melalui E-katalog

e)

Pengadaan dibawah Rp 200 juta

11.

Terdapat sebuah contoh kasus, misalkan harga yang ditawarkan oleh PT.YB sama dengan harga pasar, namun karena memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif dibandingkan pesaingnya. Maka penyedia PT.YB dapat memperoleh keuntungan ?

a)

Di bawah 15%

b)

Diatas 15 %

c)

Sama dengan 15 %

d)

Di bawah 20 %

e)

Semua salah

12.

Penentuan prioritas analisis pasar hanya dilakukan terhadap kondisi-kondisi tertentu, antara lain ?

a)

Pengadaan Item yang belum pernah dilaksanakan (pengadaan perdana)

b)

Jeda waktu yang relatif lama atas analisis pasar yang telah dilakukan

c)

Perubahan pasar dan teknologi

d)

Semua benar

e)

Semua salah

13.

Dalam penyusunan estimasi biaya barang/jasa dapat dikelompokkan ke dalam ?

a)

Barang jadi

b)

Barang setengah jadi / on process

c)

Barang/jasa produksi

d)

Barang on progress

e)

A dan C benar

14.

Estimasi harga yang ditetapkan dan dikalkuasikan secara keahlian dengan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan merupakan konsep HPS yang ditetapkan oleh ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

ULP

e)

Setda

15.

Peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 118/PMK.06/2017tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara diatur dalam ?

a)

PMK Nomor 107/PMK.06/2019

b)

PMK Nomor 110/PMK.08/2019

c)

PMK Nomor 210/PMK.06/2019

d)

PMK Nomor 210/PMK.08/2019

e)

PMK Nomor 107/PMK.08/2019

16.

Pekerjaan pengadaan kapal penelitian dengan spesifikasi tertentu dimana tidak terdapat di pasaran karena belum ada yang memproduksi, termasuk ke dalam jenis pengadaan ?

a)

Pembuatan barang

b)

Jasa lainnya

c)

Pekerjaan konstruksi

d)

Jasa konsultasi

e)

Proyek konstruksi

17.

Wewenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dari dana APBD ada pada pejabat pembuat komitmen. Untuk kontrak pekerjaan dengan nilai diatas Rp 100 Miliyar, pejabat yang menetapkan pemenang dan menandatangani kontraknya adalah ?

a)

Kepala daerah

b)

Pengguna Anggaran yang sesuai dengan Perpres 54/2010 dan perubahannya

c)

Kuasa pengguna anggaran yang mendapat mandat dari pengguna anggaran

d)

Sekretaris daerah

e)

e. Tidak ada jawaban yang benar

18.

Apabila pada suatu instansi melakukan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa tanpa melakukan identifikasi kebtuhan, maka pengadaan yang dilakukan memiliki potensi yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan ?

a)

Adil / tidak diskriminatif

b)

Efisien dan efektif

c)

Transparan dan terbuka

d)

Bersaing

e)

Akuntabel

19.

Kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan untuk ?

a)

Mengurangi investor asing yang akan menanamkan modal

b)

Meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri

c)

Sebagai asas pemenuhan peningkatan kualitas produksi dalam negeri

d)

Menjaga kestabilan produk barang/jasa karya anak bangsa

e)

Sebagai amanat UU dalam jiwa Nasionalisme

20.

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan terbuka sehingga ?

a)

Terjadi persaingan yang sehat

b)

Hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat

c)

Tidak adanya protes dari Pokja ULP

d)

Dapat diperoleh penawaran dengan harga yang sesuai pasar

e)

Terdapat akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa

21.

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan /kriteria tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang, yaitu ?

a)

Efisien

b)

Efektif

c)

Akuntabel

d)

Transparan

e)

Terbuka

22.

Hal yang perlu dilakukan oleh Pokja ULP dalam melaksanakan suatu pemilihan penyedia barang/jasa agar memenuhi prinsip transparansi diantaranya adalah ?

a)

Mencantumkan nomor telepon masing-masing anggota Pokja ULP dalam dokumen pemilihan

b)

Menyampaikan rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan kepada seluruh peserta

c)

Mencantumkan secara rinci cara penilaian/evaluasi peserta dalam dokumen pemilihan

d)

Memeriksa dokumen penawaran yang disusun peserta sebelum dilakukan pemasukan penawaran

e)

Menyampaikan kepada seluruh peserta alasan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditentukan

23.

Panitia / pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran dengan tegas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah ?

a)

Kuasa pengguna anggaran

b)

Pejabat pengadaan

c)

Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan

d)

Pejabat pembuat komitmen

e)

Panitia/pejabat pengadaan barang/jasa

24.

Pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya merupakan prinsip ?

a)

Efisien

b)

Efektif

c)

Akuntabel

d)

Transparan

e)

Terbuka

25.

Pengadaan barang/jasa harus memberikan perlakukan yang sama bagi semua dalam penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan untuk kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional. Hal tersebut merupakan prinsip ?

a)

Terbuka

b)

Bersaing

c)

Adil/tidak diskriminatif

d)

Akuntabel

e)

Transparan

26.

Dalam laporan keuangan K/L dan laporan keuangan pemerintah pusat, koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN adalah ?

a)

Disajikan pada neraca dan laporan perubahan ekuitas

b)

Diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

c)

Dilaporkan kepada BPKP dalam bentuk laporan hasil penilaian kembali BMN

d)

Dilaporkan secara rinci pada catatan laporan yang diserahkan kepada BMN

e)

Hanya A dan B

27.

Anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 diatur dengan ?

a)

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018

b)

Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018

c)

Undang-undang nomor 12 tahun 2018

d)

Peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2018

e)

Semua salah

28.

Anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 diperoleh dari sumber ?

a)

Penerimaan pajak

b)

PNBP

c)

Penerimaan hibah

d)

Semua benar

e)

Semua salah

29.

Perencanaan tentang kebutuhan barang milik negara (BMN) diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK) Republik Indonesia yang tertuang dalam ?

a)

PMK Nomor 120/PMK.06/2014

b)

PMK Nomor 201/PMK.06/2014

c)

PMK Nomor 150/PMK.06/2014

d)

PMK Nomor 105/PMK.06/2014

e)

PMK Nomor 125/PMK.06/2014

30.

Rencana kebutuhan BMN (RKBMN) disusun pengguna barang dengan berpedoman kepada ?

a)

Renstra K/L

b)

Standar barang dan standar kebutuhan

c)

Standar operasional prosedur

d)

Standar sarana dan Prasarana

e)

A dan B benar

31.

Tim pengawas pada penyelenggaraan swakelola tipe IV ditetapkan oleh ?

a)

PA/KPA penanggung jawab anggaran

b)

PPK penanggung jawab anggaran

c)

Pimpinan organisasi masyarakat

d)

Pimpinan kelompok masyarakat

e)

Tim kerja daerah

32.

Pelaksanan penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui ?

a)

Sayembara jasa konsultasi

b)

Seleksi proposal penelitian

c)

Kontes jasa lainnya

d)

Presentasi proyek pekerjaan

e)

Seleksi proposal dan presentasi

33.

Salah satu contoh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah ?

a)

Telepon/komunikasi

b)

Bahan bakar gas

c)

Air bersih

d)

Jasa tiket transportasi

e)

Bahan bakar minyak

34.

Apabila dalam tender / seleksi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender/seleksi dinyatakan gagal oleh ?

a)

Pengguna anggaran

b)

Pejabat pembuat komitmen

c)

Pokja pemilihan

d)

Pejabat pengadaan

e)

Panitia pengadaan

35.

Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan ?

a)

Pembelian laptop melalui e-purchasing

b)

Pengadaan ATK senilai Rp 20 juta

c)

Tender pekerjaan terintegrasi

d)

Pengadaan tinta printer senilai Rp 10 Juta

e)

Tender pengadaan Meja kerja staff daerah

36.

Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah ?

a)

Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

b)

Mendorong pengadaan berkelanjutan

c)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

d)

Tidak saling mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

e)

Mengembangkan e-buggeting di setiap pemerintah daerah

37.

UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementrian/lembaga/perangkat daerah seagai pihak pemberi pekerjaan disebut ?

a)

Agen pengadaan

b)

Pejabat pembuat komitmen

c)

Pengelola pengadaan barang/jasa

d)

Pokja pemilihan

e)

Panitia seleksi / tender

38.

Badan usaha asing yang melaksanakan pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri, dalam hal ?

a)

Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang

b)

Pelaksanaan purna jual dan pembuatan suku cadanG

c)

Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak

d)

Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak

e)

Pembuatan suku cadang dan pemasaran produk

39.

Dalam menyusun spesifikasi teknis dilarang penyebutan merek terhadap pengadaan ?

a)

Alat berat melalui tender

b)

Laptop dalam katalog elektronik

c)

Komponen barang/jasa

d)

Bagian dari satu sistem yang telah ada

e)

Alat penunjang proyek

40.

Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan yaitu, penambahan nilai kontrak aktif tidak melebihi ?

a)

5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS

b)

10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS

c)

5% dari harga yang tercantum dalam kontrak baru

d)

10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal

e)

5% dari harga yang tercantum dari semua kontrak awal dan baru

41.

Yang dimaksud dengan barang milik negara/daerah adalah ?

a)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D

b)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

c)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh berasal dari perolehan lainnya yang sah

d)

Barang yang digunakan oleh negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

e)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan pinjaman luar negeri

42.

Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam perolehan BMN/D adalah ?

a)

Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap

b)

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan

c)

Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

d)

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

e)

Barang yang diperoleh dari ganti rugi tersangka di pengadilan atas uang negara

43.

Yang dimaksud dengan asas fungsional dalam pengelolaan BMN/D adalah ?

a)

Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal

b)

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan BMN

c)

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengelola BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggng jawab masing-masing

d)

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta asas kepatutan dan keadilan

e)

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola berdasarkan peraturan perundang-undangan

44.

Apakah yang dimaksud dengan asas efisiensi dalam pengadaan BMN/D ?

a)

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengadaan BMN/D dilaksanakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing

b)

Pendayagunaan BMN/D harus didukung oleh akurasi jumlah dan nominal BMN/D, kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan BMN/D

c)

Setiap kegiatan pengadaan BMN/D harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

d)

Penggunaan BMN/D diarahkan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang Tupoksi Pemerintahan secara optimal

e)

Semua jawaban benar

45.

Berikut ini yang bukan merupakan asas-asas umum dalam pengelolaan BMN/D adalah ?

a)

Fungsional

b)

Kepastian hukum

c)

Kepastian nilai

d)

Akuntabilitas

e)

Efektif

46.

Software, hak cipta, dan hak paten jika dilihat dari jenis BMN/D nya digolongkan ke dalam ?

a)

Persediaan

b)

Aset tak berwujud dalam aset tetap

c)

Aset tak berwujud dalam aset lainnya

d)

Peralatan dan mesin dalam aset tetap

e)

Perangkat lunak

47.

Dalam hal pembangunan gedung/bangunan belum selesai karena pekerjaannya merupakan pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears project) atau tidak selesai karena sesuatu dan lain hal digolongkan ke dalam aset ?

a)

Konstruksi dalam pengerjaan

b)

Gedung dan bangunan

c)

Aset lainnya

d)

Aset tak berwujud

e)

Aset tidak bergerak

48.

Di bawah ini yang merupakan tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) adalah ?

a)

Memeriksa administrasi hasil pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp 200 juta

b)

Memeriksa administrasi hasil pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta

c)

Melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan serah terima hasil pekerjaan

d)

Membuat berita acara serah terima pekerjaan

e)

Memeriksa dan melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan

49.

Salah satu penyedia barang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menerima SPPBJ. Tiba-tiba penyedia barang tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh organisasi pengadaan. Sanksi bagi penyedia tersebut adalah ?

a)

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama satu tahun

b)

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama dua tahun

c)

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam

d)

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama tiga tahun

e)

Semua benar

50.

Anda bekerja di dinas pertanian kota YZ, UKBPJ di lingkungan anda sangat memanfaatkan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah ?

a)

Melalui e-purchasing

b)

Melalui e-marketplace

c)

Melalui e-vendor management

d)

Melalui e-green produk

e)

Melalui e-budgeting

51.

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu ?

a)

melaksanakan kegiatan pendataan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset

b)

melaksanakan kegiatan pendataan pengadaan, pemilihan pelaku usaha, manajemen kontrak dan manajemen informasi barang/jasa

c)

melaksanakan kegiatan pengadaan, pemilihan pelaku usaha, kontrak kerjasama dan informasi aset negara

d)

melaksanakan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan barang milik negara

e)

melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset

52.

Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dari LKPP adalah ?

a)

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

b)

menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional l Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

c)

menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

d)

mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

e)

menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional

53.

Di bawah ini yang bukan perencanaan barang/jasa Menurut Permenpar RB No. 7 tahun 2012 adalah ?

a)

evaluasi kinerja pengadaan untuk tahap perencanaan

b)

pengumuman rencana khusus pengadaan barang/jasa

c)

penyusunan organisasi pelaksana pengadaan barang/jasa

d)

pengelolaan/penataan dokumen pengadaan untuk tahap perencanaan

e)

penetapan strategi pengadaan barang/jasa

54.

Di bawah ini yang bukan Management kontrak penyedia barang/jasa Menurut Permenpar RB No. 7 tahun 2012 adalah ?

a)

penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa

b)

pengendalian keuangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa

c)

pengelolaan jaminan kontrak pengadaan barang/jasa

d)

melakukan pelaksanaan kontrak usaha pengadaan barang/jasa

e)

verifikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa

55.

Di bawah ini yang bukan merupakan Management informasi aset penyedia barang/jasa Menurut Permenpar RB No. 7 tahun 2012 adalah ?

a)

pengelolaan/penataan dokumen pengadaan untuk tahap manajemen informasi aset

b)

komunikasi dan koordinasi pengadaan untuk tahap manajemen informasi aset

c)

inventarisasi kebutuhan aset dalam rangka pengadaan barang/jasa

d)

evaluasi kinerja pengadaan untuk tahap manajemen informasi aset

e)

penyampaian informasi aset hasil pengadaan barang/jasa

56.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah/instansi/pemda/kementrian adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Di bawah ini yang bukan merupakan kebijakan PBJ adalah ?

a)

Menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik

b)

Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa

c)

Mengembangkan E-Marketplace

d)

Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri

e)

Memberikan kesempatan UMKM

57.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah/instansi/pemda/kementrian adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Di bawah ini yang bukan merupakan kebijakan PBJ adalah ?

a)

Menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik

b)

Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa

c)

Mengembangkan E-Marketplace

d)

Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri

e)

Memberikan kesempatan UMKM

58.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah/instansi/pemda/kementrian adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan PBJ adalah ?

a)

Menggunakan penggunaan produk dalam negeri

b)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

c)

Mendorong kesejahteraan rakyat

d)

Meningkatkan peran serta UMKM

e)

Mendorong pengadaan berkelanjutan

59.

Salah satu kebijakan PBJ adalah meningkatkan kualitas perenanaan PBJ. Di bawah ini yang bukan merupakan peningkatan hal tersebut adalah ?

a)

Kualitas identifikasi kebutuhan

b)

Kualitas penetapan barang/jasa

c)

Kualitas penjadwalan

d)

Kualitas aset negara

e)

Kualitas penganggaran

60.

Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif salah satunya adalah dengan menggunakan transaksi elektronik. Di bawah ini yang bukan hal tersebut adalah ?

a)

E-marketplace

b)

SPSE

c)

SiRUP

d)

E-katalog

e)

SiKAP

61.

Apakah kepanjangan dari SPSE ?

a)

Standar pengelolaan secara evaluasi

b)

Sarana penunjang sistem elektronik

c)

Sarana prasarana secara elektronik

d)

Sistem pengadaan secara elektronik

e)

Sistem pencegahan sarana elektronik

62.

Berapakah angka maksimal yang dapat diberikan kepada paket pengadaan bagi usaha kecil atau UMKM ?

a)

2 M

b)

2,5 M

c)

3 M

d)

1 M

e)

1,5 M

63.

Dalam pelaksanaan kebijakan PBJ sering kita dengan mengenai melaksanakan pengadaan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek apakah yang perlu diperhatikan ?

a)

Ekonomi, politik, sosial, hukum, dan keamanan

b)

Ekonomi, sosial, dan budaya

c)

Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup

d)

Politik, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat

e)

Sosial, ekonomi, dan keadilan

64.

Dalam pelaksanaan kebijakan PBJ sering kita dengan mengenai melaksanakan pengadaan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek sosial. Aspek tersebut berisi mengenai ?

a)

Pemberdayaan usaha kecil, jaminan kerja, usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman

b)

Pemberdayaan UMKM, jaminan lapangan kerja, usaha lokal, kesetaraan dan keadilan

c)

Pemberdayaan usaha kecil, jaminan kerja, usaha lokal, keadilan dan kesetaraan

d)

Pemberdayaan UMKM, jaminan lapangan kerja, usaha lokal, kesetaraan dan kesamaan

e)

Pemberdayaan usaha kecil, jaminan kerja, pelaku usaha lokal, perbedaan dalam keberagaman

65.

Di bawah ini yang merupakan tugas dari pokja pemilihan adalah ?

a)

Merencanakan PBJ

b)

Menetapkan dokumen pemilihan

c)

Spesifikasi teknis

d)

Rancangankontrak PBJ

e)

Menganggarkan PBJ

66.

Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip pengadaan barang/jasa adalah ?

a)

Efisien

b)

Rahasia

c)

Efektif

d)

Akuntabel

e)

Transparan

67.

Untuk pengadaan berupa jasa pelatihan pegawai harus memperhatikan ?

a)

Penggunaan anggaran secara terbuka

b)

Memperhatikan kontrak kerja

c)

Keselarasan pengajuan dan teknis lapangan

d)

Memaksimalkan anggaran

e)

Menetapkan juknis

68.

Di bawah ini yang merupakan contoh pengadaan barang/jasa dalam swakelola tipe 2 adalah ?

a)

Pengadaan toa peringatan dini banjir pemda DKI

b)

Pengecekan data jumlah penduduk dari Kemendagri dan KPU

c)

Pengadaan alat peringatan dini tsunami oleh BMKG

d)

Bappeda bekerjasama dengan UKM di Makassar

e)

Pengadaan lem aibon Pemda DKI dengan Kemendikbud

69.

Di bawah ini yang merupakan contoh pengadaan barang/jasa dalam swakelola tipe 1 adalah ?

a)

BPBD Jawa Barat mengadakan pelatihan tanggap bencana

b)

BPBD Jawa Tengah mengajukan pembelian alat berat kepada BPBD Pusat

c)

BPBD Jawa Timur melakukan penyuluhan kesehatan kepada seluruh pegawai

d)

BPBD Yogyakarta melakukan pembinaan konseling terhadap masyarakat

e)

BPBD Banten menindak lanjuti bencana banjir bandang

70.

Di bawah ini yang merupakan contoh pengadaan barang/jasa dalam swakelola tipe 3 adalah ?

a)

LBH Jakarta melakukan penyuluhan bantuan hukum terhadap masyarakat

b)

LBH Jakarta melakukan workshop cara mendapatkan bantuan hukum

c)

BIN melakukan penindakan terhadap penggangu keamanan

d)

KPK melakukan penyuluhan anti korupsi di sekolah-sekolah

e)

ICW mengkritisi kebijakan anti korupsi

71.

Di bawah ini yang merupakan contoh pengadaan barang/jasa dalam swakelola tipe 4 adalah ?

a)

Memperbaiki WC umum di daerah wisata

b)

Pengadaan pipa-pipa air di desa yang rawan kekeringan

c)

Pengerjaan pompa bor di desa-desa

d)

Perbaikan gorong-gorong di Jakarta

e)

Pembersihan lingkungan rumah

72.

Apakah yang dimaksud dengan Swakelola ?

a)

merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pengerjaannya bersifat terstruktur dan dilaksanakan oleh K/L/I dan masyarakat

b)

merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa yang pengerjaannya bersifat mandiri dan dikerjakan oleh K/L/I dan masyarakat, bukan melalui penyedia

c)

merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa yang pekerjaannya bersifat integral dan dikerjakan bukan melalui penyedia

d)

merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pekerjaannya bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia

e)

merupakan kegiatan Pengadaan Barang Jasa dimana pekerjaannya bersifat internal dan dikerjakan oleh diri sendiri

73.

Di bawah ini yang merupakan pengawasan yang dilakukan dalam swakelola adalah ?

a)

Pelaporan secara berkala terhadap kemajuan pekerjaan

b)

Perencanaan aktualisasi fisik, waktu, dan keuangan

c)

Menganalisa status perkembangan swakelola

d)

Penyerahan hasil pekerjaan swakelola

e)

Analisa realisasi kontrak kerja

74.

Di bawah ini yang merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan dalam swakelola adalah ?

a)

Mengukur kemajuan pekerjaan swakelola

b)

Penyerahan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK

c)

Mengambil tindak lanjut dari kejadian

d)

Mengukur kemajuan pekerjaan swakelola

e)

Menganalisa status perkembangan swakelola

75.

Siapakah yang ditugaskan PA/KPA untuk melakukan pemeriksan administrasi terhadap hasil pekerjaan swakelola yang akan diserahterimakan ?

a)

PPK

b)

Organisasi masyarakat

c)

PjPHP

d)

Tim pelaksana

e)

Intansi daerah

76.

Dalam persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, haruslah memperhatikan spesifikasi barang/jasa yang meliputi ?

a)

Produk dalam negeri, SNI, produksi industri hijau, tersedia, dan mencukupi

b)

Produk dalam negeri, SNI, produksi industri hijau, tersedia, dan berkualitas

c)

Produk dalam negeri, sesuai SNI, produk ramah lingkungan, tersedia, dan mencukupi

d)

Produk dalam negeri, SNI, produksi industri hijau, kuantitas, dan kualitas

e)

Produk dalam negeri, sesuai SNI, produksi industri ramah lingkungan, tersedia, dan mencukupi

77.

Apakah yang dimaksud dengan KAK ?

a)

adalah suatu prposal yang menginformasikan gambaran khusus dan informasi penting mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang diperlukan

b)

adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu yang dibutuhkan, dan pemerintah terkait

c)

adalah suatu proposal yang menginformasikan gambaran khusus dan terperinci mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, manfaat pengadaan, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan

d)

adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai serta sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat pembukaan, manfaat pekerjaan, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan

e)

adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan

78.

Di bawah ini yang bukan merupakan penetapan KAK adalah ?

a)

Uraian pekerjaan

b)

Spesifikasi teknis jasa konsultasi

c)

Sumber pendanaan

d)

Lembaga pengelola

e)

Waktu pelaksanaan

79.

Apakah yang dimaksud dengan Lumpsum ?

a)

Dibayarkan secara sekaligus

b)

Dibayarkan langsung oleh pengelola

c)

Dibayar di muka

d)

Dibayarkan langsung tanpa perantara

e)

Dibayarkan secara berangsur

80.

Jenis kontrak untuk Lumpsum adalah sebagai berikut ?

a)

Segala resiko ditanggung oleh bersama

b)

Volume pekerjaan bersifat jelas atau tetap

c)

Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran

d)

Berorientasi kepada keluaran

e)

Jumlah harga pasti dan tetap

81.

Apakah yang dimaksud dengan E-Reverse Auction ?

a)

Penawaran harga dapat dilakukan dengan cara berulang

b)

Penawaran harga dapat dilakukan dengan cara berulang apabila terdapat dua peserta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

c)

Penawaran harga dapat dilakukan dengan cara berulang apabila terdapat dua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi

d)

Penawaran harga dapat dilakukan dengan cara berulang apabila terdapat dua peserta yang memenuhi persyaratan hukum, tata kelola, dan unsur lainnya

e)

Penawaran harga dapat dilakukan dengan cara berulang apabila terdapat dua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi

82.

Di bawah ini yang bukan merupakan syarat bagi penyedia dapat mengikuti tender cepat adalah ?

a)

Tidak dapat menggunakan E-reverse auction

b)

Evaluasi penawaran harga dilakukan melaui e-katalog

c)

Peserta memasukkan proposal penawaran

d)

Peserta sudah terkualifikasi oleh instansi

e)

Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah

83.

Di bawah ini yang bukann merupakan syarat bagi penyedia dapat mengikuti tender cepat adalah ?

a)

Peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP

b)

Peserta hanya memasukkan penawaran harga

c)

Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi

d)

Tidak dapat menggunakan E-reverse auction

e)

Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah

84.

Di bawah ini yang bukan merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan tender cepat adalah ?

a)

Pembangunan sekolah

b)

Rehab sekolah dan rumah sakit

c)

Pembangunan jalan tol

d)

Rehab tata kelola air

e)

Pengadaan umum seperti meja dan kursi

85.

Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dalam dua tahap yaitu ?

a)

Prakualifikasi dan pascakualifikasi

b)

Presentasi dan evaluasi

c)

E-katalog dan E-reverse auction

d)

Pelaksanaan teknis dan evaluasi teknis

e)

E-purchasing dan evaluasi program

86.

Di bawah ini yang bukan merupakan tahapan Prakualifikasi adalah ?

a)

Pemberian penjelasan

b)

Pengambilan dokumen pemilihan

c)

Penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi

d)

Masa sanggah kualifikasi

e)

Pengunduhan dokumen

87.

Di bawah ini yang bukan merupakan tahapan Prakualifikasi adalah ?

a)

Penetapan dan pengumuman pemenang

b)

Sanggah banding

c)

Undangan

d)

Pelaksanaan konstruksi

e)

Penyampaian dokumen penawaran

88.

Di bawah ini yang bukan merupakan tahapan Pasca kualifikasi adalah ?

a)

Pengumuman dan/atau undangan

b)

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan

c)

Undangan

d)

Pembuktian pasca kualifikasi

e)

Sanggah

89.

Apabila pada suatu daerah penyangga ibukota telah dilakukan tender/seleksi, namun dalam perjalanannya terjadi kegagalan. Siapakah yang berhak menyatakan pengadaan barang/jasa tersebut gagal ?

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

Pokja pemilihan dan PA/KPA

e)

KPA dan PPK

90.

Dibawah ini kesalahan fundamental apakah yang membuat sebuah tender/seleksi dinyatakan gagal ?

a)

Kecelakaan kerja

b)

KKN

c)

Tidak terdapat peserta yang lolos kualifikasi

d)

Hanya terdapat satu peserta

e)

Tidak tercapai negosiasi harga

Similar Resources on Wayground

TIU

90 questions

TIU

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Tryout PPPK Jumat

86 questions

Tryout PPPK Jumat

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Teknis Pengadministrasi Perkantoran

90 questions

Teknis Pengadministrasi Perkantoran

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Basic Engine

90 questions

Basic Engine

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Drill Soal CPNS

95 questions

Drill Soal CPNS

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Soal PK Online PPKB GPAI Tahun 2023

90 questions

Soal PK Online PPKB GPAI Tahun 2023

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Level Up - PDB Basic IV (Senior Officer)

85 questions

Level Up - PDB Basic IV (Senior Officer)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Latihan Soal Kompetensi Teknisi JF Ahli Pertama Teknisi Siaran

91 questions

Latihan Soal Kompetensi Teknisi JF Ahli Pertama Teknisi Siaran

quiz

Worksheet

•

Professional Development