Pancasila menjadi panduan utama dalam menyusun peraturan perundang-undangan

Pancasila hanya menjadi landasan moral bagi pejabat negara

Pancasila bisa diubah jika ada tuntutan dari masyarakat

Pancasila menjadi ideologi dunia internasional

Semua hukum di Indonesia harus mengacu pada konstitusi negara lain

Semua peraturan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Pancasila menjadi salah satu sumber inspirasi undang-undang

Pancasila hanya digunakan dalam konteks hukum adat

Pendidikan nasional yang bebas dari nilai agama

Kebijakan ekonomi yang mengutamakan keuntungan semata

Kebebasan beragama dan perlindungan hak atas keyakinan

Kebijakan sosial tanpa memperhatikan kerukunan umat beragama

Menjadi dasar untuk bersikap egois dan individualis

Memberi panduan dalam kehidupan bersama yang harmonis

Mendorong masyarakat untuk bersaing tanpa batasan etika

Mengajarkan masyarakat untuk mengabaikan perbedaan

Kemanusiaan

Kebebasan tanpa batas

Persatuan

Keadilan

Mengutamakan kepentingan satu kelompok saja

Mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan universal dalam kehidupan bernegara

Membatasi interaksi dengan ideologi lain

Tidak mempengaruhi kebijakan internasional Indonesia

Memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain

Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan

Mengutamakan kepentingan golongan tertentu

Meninggalkan nilai-nilai budaya asli

Pembukaan UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

Bab Pertahanan Negara

Pasal 1 UUD 1945

Membentuk pemerintahan yang absolut

Menjadi panduan bagi bangsa dalam mencapai cita-cita negara

Mewajibkan semua warga negara memeluk agama yang sama

Menghapuskan budaya lokal di Indonesia

Memberikan hak istimewa kepada kaum minoritas

Mewujudkan keadilan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan

Menomorsatukan kepentingan ekonomi di atas segalanya

Mengutamakan individu di atas kepentingan umum

Kurangnya budaya demokrasi

Ketidakmampuan beradaptasi dengan modernitas

Pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila

Terbatasnya penggunaan teknologi di Indonesia

Menjadi dasar legalitas internasional

Menyusun pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan nasional

Mempromosikan supremasi satu agama

Memudahkan Indonesia mengikuti perkembangan internasional

Proses pembuatan peraturan yang disesuaikan dengan tuntutan pasar

Pengutamaan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap undang-undang

Pembentukan undang-undang tanpa dasar moral

Penyusunan peraturan yang hanya berpihak pada pemerintah pusat

Dekrit Presiden 1959

Sidang BPUPKI

Ketetapan MPR

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Fleksibel terhadap perubahan nilai tanpa kehilangan jati diri

Menghilangkan unsur-unsur budaya lokal

Menerima seluruh pengaruh dari ideologi luar

Menetapkan norma tanpa mempertimbangkan perubahan sosial

Memaksakan pandangan pribadi pada orang lain

Menjalankan kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai Pancasila

Membatasi pergaulan internasional

Mengabaikan perbedaan pendapat dalam masyarakat

Norma dasar dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan

Sistem untuk menyusun pidana internasional

Alat untuk menjustifikasi penegakan hukum absolut

Pengganti dari undang-undang adat

Meningkatkan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan

Berperilaku adil dan bermartabat dalam berinteraksi dengan sesama

Menjaga persaingan tanpa mengindahkan aturan

Membatasi kebebasan berpendapat

Mengharuskan setiap warga negara untuk taat secara mutlak

Didasarkan pada nilai-nilai luhur yang bersifat universal

Menghapus nilai lokal demi kebijakan global

Memberikan kebebasan tanpa batas pada warga negara

Melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu

Menghargai hak dan kewajiban orang lain

Menjalankan semua aturan secara kaku tanpa inovasi

Mengutamakan golongan tertentu di atas kepentingan bangsa

Fleksibel terhadap konteks perkembangan zaman

Hanya berlaku bagi masyarakat tradisional

Mengatur hanya dalam bidang ekonomi

Tidak dipengaruhi perubahan sosial apapun

Memaksakan satu pandangan pada seluruh rakyat Indonesia

Mengakui dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa

Menjadikan satu agama sebagai landasan negara

Menghilangkan unsur-unsur budaya lokal

Memberi dasar hukum yang mengesampingkan keadilan

Menjadi acuan moral bagi pembentukan peraturan perundang-undangan

Mengabaikan hak asasi dalam pembentukan undang-undang

Mengharuskan negara untuk mengadopsi ideologi lain

Memaksakan nilai-nilai tertentu di atas semua pihak

Memiliki sikap saling menghormati dan bergotong royong

Menghindari segala bentuk keterbukaan terhadap budaya asing

Mengabaikan perbedaan untuk menciptakan keseragaman

Penyimpangan UUD 1945

Liberalisme dan Komunisme

Banyaknya KKN

Penghancuran Kekuasaan Pemerintah

Pembatasan Sosial media

Sebagai faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

Sebagai acuan Hukum yang ada di Negara

Sebagai hukum tertinggi dari segala hukum Adat

Sebagai penyeimbang

Sebagai dasar sosial

Organisasi kekuasaan yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

kekuasaan yang didalamnya terdapat pemerintahan yang berdaulat

kekuasaan yang diakuai negara lain

Suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya terdapat rakyat, dan wilayah yang berdaulat.

kekuasaan dari , oleh, dan untuk Rakyat

4

3

2

1

4 dan 1

No XX/MPRS/1966. (Jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978)

MPR No.V/MPR/1972 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978)

No XX/MPR/1966.

MPRS No.V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPRS/1978)

No. IX/MPRS/1978)

tap. No. XVIII/MPR/1998

tap. No. XVIII/MPR/1999

tap. No. XVIII/MPR/2000

tap. No. VIII/MPR/1998

tap. No. XVIII/MPRS/1998

memaksa, memonopoli dan mencakup semua.

keamanan, memonopoli dan mencakup semua.

keamanan, kesejahteraan dan keadilan

memonopoli dan mencakup semua.

memonopoli, kesejahteraan dan keadilan

UUD 1945 PASAL 1 AYAT 1

UUD 1945 PASAL 1 AYAT 2

UUD 1945 PASAL 1 AYAT 3

UUD 1945 PASAL 1 AYAT 4

UUD 1945 PASAL 1 AYAT 5

Supremacy Of Law, Equality Before The Law, Human Rights

Supremacy Of Politik, Equality Before The Law, Human Rights

Supremacy Of Law, Equality Before The Law, Sosial Justis

Supremacy Of Gaverment, Equality Before The Law, Human Rights

Supremacy Of Law, Belive Of Good, Human Rights

Pasal 27, ayat (1), 

Pasal 27, ayat (2),

Pasal 27, ayat (3),  

Pasal 28, ayat (1), 

Pasal 29, ayat (1),