Font size
WorksheetsQuiz Hak Asasi Manusia
Total questions: 129
Worksheet time: 1hrs 15mins
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, hal ini tertulis di dalam UU no 39 tahun 1999 tentang HAM pasal ....
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Hak wanita diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal...
45-51
47-51
50 dan 51
51-52
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum termasuk hak untuk mogok, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal....
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang tertuang di dalam ...
Keppres No.61 Tahun 1990
Keppres No.53 tahun 1993
Keppres No.23 Tahun 1990
Keppres No. 36 Tahun 1990
Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi anak, pemerintah telah mensahkan UU tentang Perlindungan anak yaitu :
UU No. 21 tahun 2003
UU No. 22 tahun 2002
UU No. 35 tahun 2014
UU No. 27 tahun 2002
Hak asasi yang dimiliki setiap manusia pada dasarnya merupakan...
Pemberian dari penguasa negara
Pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa
Milik mutlak suatu negara
Milik bersama seluruh rakyat Indonesia
Hak asasi yang diatur dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea pertama adalah….
Hak membentuk negara
Hak menjadi warga negara
Hak merdeka
Hak menciptakan kesejahteraan
Tonggak penegakan HAM di Inggris pada tahun 1512, ditandai dengan adanya…
Magna Carta
Liberty, egality, fraternity
Declaration of independence
The four freedom
Contoh sikap menghormati hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila adalah…
Mencintai tanah air dan bangsa
Saling mencintai sesama manusia
Melakukan musyawarah untuk mufakat
Menghargai hasil karya orang lain
Institusi negara yang bertugas merumuskan kebijakan di bidang perlindungan dan pemajuan HAM adalah...
Komnas HAM
Komnas Perempuan
Kementerian HAM
Ombudsman
Yang termasuk dalam kelompok rentan adalah....
Pengangguran
Laki-laki
Penyandang disabilitas
Narapidana
Untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, maka terdakwa didampingi oleh…….
Hakim
Penasihat hukum
Jaksa
Polisi
Salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM penegak HAM yang khusus menangani korban kekerasan dan orang hilang adalah….
Kontras
Unamet
Kompak
YLBHI
Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan ...
Jaminan adanya hambatan bagi prasangka per seorangan, kelompok atau lembaga yang membutuhkan perlindungan
Pemahaman kepada masyarakat mengenai tidak pentingnya pluralisme
Perlindungan kepastian dan kesamaan kedudukan di dalam hukum untuk sebagian warga
Perlindungan kepastian dan kesamaan di dalam hukum kepada semua warga
Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia di bidang sosial dan budaya adalah...
Mendapat pekerjaan
Memilih perguruan tinggi negeri
Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
Melakukan unjuk rasa sebagai bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat
Yang tidak termasuk hak anak adalah:
Hak untuk mendapat nama;
Hak untuk mendapatkan pendidikan;
Hak untuk mendapatkan rekreasi; atau
Hak untuk mendapat kartu tanda penduduk elektronik
Yang tidak termasuk kelompok rentan adalah:
Perempuan hamil
Anak-anak
Penyandang disabilitas
Narapidana
Yang tidak termasuk dalam kategori perlindungan terhadap hak untuk hidup, adalah:
Setiap orang berkuasa atas hidup dan mati sesamanya
Tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang
Larangan melakukan aborsi atau pengguguran kandungan, kecuali atas dasar pertimbangan medis
Hukuman mati hanya untuk kejahatan sifatnya yang luar biasa (extraordinary crime)
Yang tidak termasuk kategori kelompok hak anak, adalah:
Hak Kelangsungan hidup
Hak atas Perlindungan
Hak untuk Tumbuh Kembang
Hak untuk Tidak Dieksploitasi
Penanganannya kejahatan berat yang berskala internasional menjadi tanggung jawab …
Mahkamah Internasional
Dewan Keamanan PBB
Pemerintah negara tempat peristiwa
Pemerintah negara pihak ya
Penanganannya kejahatan berat yang berskala internasional menjadi tanggung jawab …
Mahkamah Internasional
Dewan Keamanan PBB
Pemerintah negara tempat peristiwa
Pemerintah negara pihak yang menjadi korban
Kedudukan Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan internasional yaitu di ....
Paris, Perancis
Tokyo, Jepang
Den Haag, Belanda
Sarajevo, Yugoslavia
Berikut ini merupakan contoh sikap menghormati pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu ....
Cinta sesama
Melakukan musyawarah untuk mufakat
Kerja keras dengan terpaksa
Cinta tanah air dan bangsa
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat dalam pasal:
Pasal 10
Pasal 9
Pasal 8
Pasal 11
Hak atas Rasa Aman dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat di dalam pasal:
pasal 28
pasal 70
pasal 11
pasal 40
Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya diatur di dalam UU No.:
12 tahun 2005
11 tahun 2005
13 tahun 2006
14 tahun 2006
Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik diatur dalam UU No.:
23 tahun 2004
65 tahun 2005
11 tahun 2005
12 tahun 2005
RANHAM adalah singkatan dari:
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Rancangan Akuntabilitas Nasional Hak Asasi Manusia
Rencana Aksi Negara Hak Asasi Manusia
Rancangan Aksi Negara Hak Asasi Manusia
Yang bukan sikap yang harus dilakukan dalam menegakkan HAM dalam kehidupan sehari - hari adalah:
Menghormati hak-hak orang lain
Menaati instrumen HAM
Melaksanakan hak dan kewajiban
Mengutuk para pelanggar HAM
Komnas HAM memiliki fungsi mediasi, yaitu:
Menerima pengaduan adanya pelanggaran HAM
Pengkajian instrumen HAM
menyebarluaskan pemahaman HAM
mendamaikan pihak - pihak yang bersengketa
Salah satu tindakan diskriminatif RAS dan etnis dalam ketua organisasi, dapat berupa:
Pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada RAS dan etnis
Tidak membedakan RAS dan etnis
Mengakui pembedaan RAS dan etnis
Pengakuan berdasarkan RAS dan etnis
Bahwa manusia merdeka sejak dalam kandungan ibunya. Deklarasi ini terdapat di dalam:
Declaration of Independence America
Piagam Madinah
Declaration of Independence France
English Bill of Rights
Sebuah perusahaan membayarkan upah para pekerjanya jauh dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk jenis pelanggaran HAM:
Horisontal
Vertikal
Pembiaran
Pelanggaran HAM berat
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disahkan oleh PBB pada:
Tanggal 10 Desember 1948
Tanggal 10 Desember 1945
Tanggal 9 Desember 1947
Tanggal 9 Desember 1950
Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai upaya:
Pengenalan HAM Internasional
Pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM
Pelaksanaan Hak Kaum Elite
Pelaksanaan Hak Kaum Marginal
Dalam sejarah peradaban manusia, hak asasi manusia selalu diperjuangkan karena:
Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi
Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat
Manusia adalah makhluk individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat
Menjadi kewajiban setiap manusia untuk memperjuangkannya
Pengadilan HAM Ad hoc dibentuk oleh Presiden atas usulan atau rekomendasi dari:
DPR
KOMNAS HAM
Kejaksaan Agung
Kepolisian Republik Indonesia
Hak yang termasuk dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah:
bekerja,Tempat tinggal yang layak
bebas berpikir, bebas beragama
cukup sandang, pangan
berpendidikan dan pekerjaan
Pengertian anak di dalam UU Perlindungan Anak adalah:
Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan
Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun
Anak adalah setiap manusia yang belum berusia setiap manusia 18 tahun dan sudah berkeluarga
Anak adalah setiap manusia yang belum berusia dibawah 18 tahun dan diasuh oleh orang tuanya
Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban adalah:
Ombudsman Repubik Indonesia (ORI)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komnas HAM
Dari hak-hak berikut ini, yang tidak termasuk dalam hak asasi manusia, adalah:
Bebas dari diskriminasi
Hak untuk berserikat dan berkumpul;
Kebebasan bertindak apapun saat ada bencana dan keadaan darurat
Hak atas pengakuan sebagai warga masyarakat
Menurut undang-undang tentang Perlindungan Hak Anak, mana di antara pernyataan-pernyataan ini yang paling benar:
Negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Hanya keluarga, dan orang tua yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Asas ini disebut:
Ne Bis In Idem
Presumption of Innocent atau praduga tidak bersalah
Nulla poena sine lege
Presumption of guilty atau praduga bersalah
Pengakuan dan perlindungan HAM memiliki arti bahwa ...
Setiap manusia mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum
Negara menjamin setiap warga Negara
Setiap tindakan harus sesuai dengan HAM
Hukum yang mengatur HAM
Persamaan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya
Komnas HAM merupakan suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penegakkan serta perlindungan ….
Hukum yang berlaku
Hak asasi manusia
Kehakiman
Peradilan
Berikut ini yang tidak termasuk lembaga peradilan HAM yaitu…
Komnas anti kekerasan terhadap perempuan
Komnas HAM
Pengadilan Tata Negara
Pengadilan HAM
Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan "perlindungan" yaitu termasuk …
Pembelaan RAS
Pembelaan HAM
Pembelaan kelompok
Pembelaan perorangan
Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang diketahuinya bahwa serangan tersebut diperlihatkan secara langsung terhadap masyarakat sipil merupakan…
Perdata
Genosida
Kejahatan Kemanusiaan
Criminal
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut merupakan isi UUD Negara RI Tahun 1945 pada pasal:
Pasal 28 B ayat (1)
Pasal 28 C ayat (1)
Pasal 28 B ayat (2)
Pasal 28 C ayat (2)
Undang-undang yang membahas tentang pengadilan HAM, yaitu :
UU No. 39 tahun 1999
UU No. 26 tahun 2001
UU No. 8 tahun 2005
UU No. 26 tahun 2000
Hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen tercantum dalam pasal:
28D ayat (1)
28E ayat (1)
28E ayat (2)
28E ayat (3)
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal :
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 32
Pasal 28
Siapakah tokoh dunia di bawah ini yang pernah ditangkap karena tuduhan genosida:
Nelson Mandela
Idi Amin
Slobodan Milosevic
Saddam Hussein
Hak Perlakuan diskriminasi terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas dapat terlihat dari:
Pada saat penerimaan siswa baru masih terdapat sekolah regular menolak menerima calon anak didik disabilitas
Proses seleksi dan test yang tidak menyediakan fasilitas braile atau pendamping.
Gedung-gedung sekolah yang cenderung bertangga dan tidak ada ak
Apakah yang dimaksud dengan amnesti?
Hak-hak dan kebebasan yang dijamin dalam kovenan hak sipil dan politik akan terpenuhi dengan baik apabila peran negara dibatasi atau dikurangi. Pernyataan tersebut di atas disebut sebagai?
Hak positif
Hak negatif
Hak kelompok minoritas
Hak anak
Di dalam konsep Hak Asasi Manusia, Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya. Kewajiban memenuhi disebut juga dengan:
To respect
To fulfill
To protect
To Promote
Di bawah ini merupakan bentuk pemenuhan hak rakyat dalam bidang kesehatan, yaitu:
Pembangunan gedung rumah sakit dan sekolah
Menyediakan guru yang berkualitas
Menyelenggarakan imunisasi lengkap bagi balita
Menanggung semua biaya kesehatan rakyat
Di dalam konsep hak asasi manusia, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Kewajiban melindungi disebut juga sebagai :
To respect
To fullfil
To protect
To Promote
Piagam Hak Asasi Manusia sedunia tercantum di dalam:
Bill of Rights
Magna Charta
Universal Declaration of Human Rights
Declaration of Independence
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sekurang-kurangnya ....
10 persen
15 persen
20 persen
30 persen
Di antara undang-undang berikut ini yang tidak terkait langsung dengan aturan hak asasi manusia, adalah:
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
UU No. 26 Tahun 2006, tentang Pengadilan HAM
Keikutsertaan dalam proses pemilihan umum adalah pelaksanaan dari:
Hak untuk mengembangkan diri
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
Hak anak
Hak atas Hidup
Salah satu contoh penghukuman yang tidak manusiawi, merendahkan derajat dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia, adalah:
Pemenjaraan
Penghukuman kerja sosial
Penyiksaan
Hukuman denda
Menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan suatu...
Hak setiap anak
Hak setiap warga negara
Hak bagi warga negara yang memiliki hak pilih
Hak rakyat
Penyebaran informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), disebut:
Hoax
Ujaran kebencian
Pembohongan publik
Fitnah
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di rnuka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah tidak berkewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk:
melindungi hak asasi manusia;
menghargai asas legalitas;
menyediakan transportasi dan akomodasi
menyelenggarakan pengamanan.
Ketika seseorang merasa ketakutan di lingkungan tempat tinggalnya berarti berpotensi terjadi pelanggaran:
Hak hidup
Hak atas rasa aman
Hak pendidikan
hak atas kesejahteraan
Salah satu kasus yang terjadi di lingkungan sekolah yang rawan pelanggaran hak atas rasa aman adalah:
Perundungan
Menyontek
Membolos
Melawan guru
"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hal ini diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal ….
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 31 ayat (3)
Pasal 31 ayat (4)
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Hal ini diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal ….
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Hal ini diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal ….
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 31 ayat (3)
Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang berikut ini yang tidak terkait langsung dengan aturan hak asasi manusia, adalah:
UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang berikut ini yang tidak terkait langsung dengan aturan hak asasi manusia, adalah:
UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
Peraturan Presiden RI No. 65 tahun 2005 menyatakan Tentang...
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengahpusan diskriminasi terhadap perempuan
Kemerdekaan menyapaikan pendapat di muka uum
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Tindakan yang dilakukan berulang kali dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik dan psikologis oleh seseorang atau beberapa orang, disebabkan adanya kesenjangan kekuatan antara korban dan pelaku disebut...
Diskriminasi
Perundungan
Pelanggaran HAM
Kekerasan
Deklarasi Rio merupakan hasil dari pertemuan Rio de Jeneiro Tahun 1992 yang mengatur tentang.....
Hak atas lingkungan dan Pembangunan
Hak sipil politik
Hak ekonomi sosial dan budaya
Hak suku minoritas
UU No. 5 Tahun 1998 adalah peraturan perundang-undangan tentang ...
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Penghapusan diskriminasi RAS dan etnis
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW) adalah:
Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan
Menjamin kelompok rentan dari pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat fundamental
Melindungi setiap hak warga Negara
Menjamin kesejahteraan seluruh warga Negara
Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah....
Anak yang telah berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
Anak yang telah berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
Anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan
Siapakah penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah yang memperjuangkan hak atas pendidikan?
Benazir Bhutto
Mahatma Gandhi
Bunda Teresa
Malala Yousafzai
Di bawah ini merupakan bentuk pemenuhan hak dalam bidang pendidikan oleh Pemerintah, yaitu....
Menyekolahkan siswa/siswinya ke luar negeri
Menyediakan murid yang berkualitas dan tepat sasaran
Menyediakan biaya pendidikan 20%
Menyediakan tenaga pendidikan yang memiliki IQ 150
Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang dapat mempertanggung jawabkan tindak pidananya di depan hukum adalah....
Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun
Anak yang belum berumur 18 tahun
Anak yang berumur 8 tahun dan belum berumur 18 tahun
Anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 21 tahun
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. hal ini dinyatakan dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pasal:
Pasal 28H ayat (1)
Pasal 28H ayat (2)
Pasal 28H ayat (3)
Pasal 28H ayat (4)
Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang…
Paling mendasar
Tidak dominan
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
Dapat dibatasi dalam keadaan darurat
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini termasuk dalam:
Hak untuk mengembangkan diri
Hak atas kebebasan pribadi
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
Hak untuk memperoleh keadilan
Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, disebut:
Non-refundable rights
Non-removable rights;
Non-derogable rights
Non-disposable rights
Di bawah ini merupakan salah satu contoh perlakuan yang bersifat diskriminatif ialah:
Adanya pemisahan kamar toilet wanita dan toilet pria
Penyediaan tempat masuk khusus bagi perempuan di kendaraan umum
Pemisahan pelayanan umum antara pembinaan terhadap narapidana dewasa dan dan anak-anak
Pembayaran upah yang berbeda untuk pekerjaan yang sama kepada pekerja laki-laki dan perempuan
Hak atas kebebasan pribadi dicerminkan dalam pernyataan di bawah ini, yaitu:
Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain
Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
Hak milik mempunyai fungsi sosial
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Ini adalah termasuk:
Hak atas kesejahteraan;
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan;
Hak atas rasa aman;
Hak Anak.
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Ini adalah termasuk:
Hak atas kesejahteraan;
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan;
Hak Perempuan;
Hak Politik.
Hak atas rasa aman diatur dalam instrumen HAM internasional yang terkait dengan hak:
Ekososbud
Diskriminasi Rasial
Sipil dan Politik
Anak
Dalam Ketetapan MPR nomor berapa yang mengatur tentang Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan?
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/2000
Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000
Suatu sikap yang menonjolkan hak sendiri, tanpa memperhatikan hak orang lain merupakan bentuk…
pelanggaran terhadap hak orang lain
demokrasi pribadi
penciptaan individual manusia
manusia mempunyai hak asasi
Hak turut serta dalam pemerintahan secara normatif mengatur hak asasi dalam beberapa hal, yaitu tentang...
Pemilihan umum, hak atas jabatan dalam pemerintahan, dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien
Pemilihan umum, pemakzulan pemerintah, dan organisasi politik
Demonstrasi demi kesetaraan sosial, hak atas jabatan dalam pemerintahan, dan keterbukaan pemerintahan
Input opini ke dalam pemerintahan, organisasi politik, dan keterbukaan pemerintahan
Di antara undang-undang berikut ini, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hak asasi manusia, adalah:
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
UU No. 31 Tahun 20019 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Ketentuan ini dinyatakan dalam:
Pasal 28i ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28i ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28i ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28i ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh budaya/masyarakat setempat, tidak diperoleh sejak lahir melainkan melalui suatu proses belajar dari anak-anak hingga dewasa disebut .....
ki-laki dan perempuan yang dibangun oleh budaya/masyarakat setempat, tidak diperoleh sejak lahir melainkan melalui suatu proses belajar dari anak-anak hingga dewasa disebut .....
Marginalisasi
Kekerasan
Gender
Kapitalis
Human Rights Commision adalah lembaga PBB yang bertanggung jawab untuk...
Mengawasi dan menerapkan pelaksanaan HAM
Melindungi dan memenuhi HAM
Memajukan kesejahteraan umum
Pelanggaran HAM
Statuta Roma ditanda tangani pada..
17 Agustus 1995
17 Juli 1998
26 Februari 2005
1 Agustus 1980
Dalam Kovenan Hak Ekonomi sosial dan budaya, tercantum beberapa hak bagi warga negara, yaitu ....
Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak;
Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan
Hak mendapatkan Fasilitas mewah dalam pekerjaan
Hak untuk ikut serta dalam organisasi pekerja dan serikat partai
Di bawah ini merupakan bentuk pemenuhan hak rakyat dalam bidang administrasi kependudukan, yaitu....
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Multri Trip (KMT)
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
Berikut ini adalah tanggal dan aturan nasional Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, yaitu?
Tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
Tanggal 1 Desember 2005 dengan UU No.11 Tahun 2005
Tanggal 20 Desember 2005 dengan UU No.12 Tahun 2005
Tanggal 10 Agustus dengan UU No.5 Tahun 1998
Dalam konstitusi, kewajiban Pemerintah Indonesia di bidang hak asasi manusia adalah;
Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan
Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan
Perlindungan, Penghormatan dan Penegakan
Perlindungan, Pemajuna, Penegakan, Pemenuhan dan Penghormatan
"Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan yang sesuai untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pernyataan ini adalah contoh dari perlakuan:
Diskriminatif;
Non-diskriminatif
Segregasi
Apartheid
Kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia, adalah:
Setiap orang wajib memahami hak-haknya agar dapat melaksanakannya dalam keadaan apapun;
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Setiap orang wajib menghormati kewenangan negara atau pemerintah untuk mencabut dan membatasi hak asasi manusia warganegaranya
Setiap orang wajib melindungi hak-hak nya sendiri tanpa harus bergantung kepada negara.
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pernyataan diatas termasuk didalam pemenuhan hak :
Hak untuk mengembangkan diri;
Hak atas kebebasan pribadi;
Hak untuk memperoleh keadilan;
Hak atas kesejahteraan
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pernyataan tersebut terkandung dalam pemenuhan hak:
Hak untuk mengembangkan diri
Hak atas kebebasan pribadi
Hak untuk memperoleh keadilan
Hak atas kesejahteraan
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak diatas terdapat pada kelompok hak :
Hak untuk mengembangkan diri;
Hak atas kebebasan pribadi;
Hak untuk memperoleh keadilan;
Hak atas kesejahteraan
Singkatan P5HAM mengacu kepada kewajiban negara, yang meliputi:
Penghormatan, pengayoman, pengadilan, penegakan, dan peningkatan HAM
Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
Penghormatan, pengarus-utamaan, pemenuhan, pemahaman, dan pemajuan HAM;
Peningkatan, pendalaman, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM
Kegiatan di lingkungan masyarakat yang mendukung pemenuhan hak atas rasa aman adalah:
Posyandu
Siskamling
Musyawarah warga
Kerja Bakti
Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bunyi pasal 18 angka 5 Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tersebut merupakan wujud perl
Di bawah ini yang merupakan contoh hak memeperoleh keadilan
Mendirikan organisasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan
Seorang tersangka kasus korupsi mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan
Menikah dengan orang yang berbeda suku bangsa
Mendidik seorang anak dengan penuh tanggungjawab
Di bawah ini merupakan perlindungan hak-hak perempuan yang terdapat di dalam "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)" :
Hak dalam Ketenagakerjaan
Hak dalam bidang kesehatan
Hak yang sama dalam pendidikan
Semua benar
Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak kemerdekaan, hak hidup, dan hak untuk mempunyai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat, karena ....
sudah dibawa manusia sejak lahir
diturunkan dari orang tua
bersifat ekslusif dan sangat pribadi
dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
Dalam UUD Negara RI Tahun 1945, pasal yang mengatur tentang hak atas rasa aman adalah:
Pasal 27
Pasal 28 G
Pasal 25
Pasal 29
Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pasal yang mengatur tentang hak atas rasa aman adalah pasal:
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak atas rasa aman diatur dalam pasal:
18
1
3
20
Cakupan anak dalam UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah...
Anak sebagai pelaku
Anak sebagai saksi
Anak sebagai korban
Anak sebagai pelaku, korban, dan saksi
Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh perlakuan khusus. Hal ini tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM pada pasal...
39
40
41
42
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dilakukan oleh...
DPRD
Presiden
Menteri
Wakil Presiden
Manakah negara yang bukan merupakan pelopor HAM di dunia?
Inggris
Korea Utara
Perancis
Amerika
UU No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang ...
Sistem Peradilan Anak
Pengadilan HAM
Pengadilan Tipikor
Pengadilan Agama
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan adalah…
Pencurian
Pemusnahan suatu ras atau kelompok etnis
Perbudakan
Korupsi
Dalam hukum internasional, negara memiliki tiga kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manausia, yaitu:
Perlindungan, pemajuan dan penegakan
Pemenuhan, penegakan dan pemajuan
Pemajuan, penghormatan dan penegakan
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, mengenalkan cara memahami substansi yang terkandung dalam Konsep HAM dengan menggunakan isilah:
Generasi hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; dan hak pembangunan
Generasi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya
Generasi ekonomi, sosial dan budaya serta hak pembangunan
Generasi hak sipil dan politik serta hak pembangunan
Pada tahun 1966, PBB telah menetapkan dua perjanjian internasional, yaitu:
Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Penyiksaan
Konvensi segala bentuk diskriminasi Rasial dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya serta Konvensi Anti Penyiksaan
Isi dari UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM pasal 4 adalah…
