WorksheetsTUGAS PPKN 9 MERDEKA BERPENDAPAT
Total questions: 35
Worksheet time: 31mins
kebebasan berpendapat diatur dalam. . .
resolusi 21A oleh majelis umum PBB
resolusi 22A oleh majelis umum PBB
resolusi 23A oleh majelis umum PBB
resolusi 24A oleh majelis umum PBB
UU RI No 9 Tahun 1998 memuat tentang. . .
ketentuan menyampaikan pendapat di muka umum
kemerdekaan Indonesia
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
kesesuaian menyampaikan pendapat di muka umum
siapa pendiri komite bumi putera?
Ki Hajar Dewantara dan Soekarno
Ki hajar dewantara dan Cipto mangunkusumo
Soekarno dan Moh Hatta
Soepomo dan Moh yamin
Apa tujuan didirikannya komite bumiputera?
memprotes rencana perayaan 100 tahum kemerdekaan belanda dari penjajahan prancis
Nilai apakah yang dapat diteladani dari para tokoh yang memperjuangkan kebebasan berpendapat?
pada tahun 1911 J.H Abendanon menerbitkan kumpulan surat R. A Kartini dalam buku yang berjudul . . .
apa saja yang kartini sampaikan pada tulisannya?
bagaimana sikapmu ketika menemukan informasi yang memuat pesan kebencian atau hoaks? jelaskan dengan contoh
ujaran kebencian dapat dipahami sebagai . . .
mengapa ujaran kebencian tidak termasuk kedalam kebebasan berpendapat?
Ujaran kebencian tidak termasuk kebebasan berpendapat karena bermuatan unsur SARA yang bertentangan dengan HAM.
pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 tentang
Tujuan adanya pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, kecuali. ..
mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten
mewujudkan iklim yang tidak kondusif
menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyrakat
menurut Philipus M Hadjon, tujuan utama negara hukum adalah
memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan menusia sebagai makhluk tuhan YME, merupakan isi dari . . .
UU RI No 39 Tahun 1999
UU RI No 37 Tahun 1999
UU RI No 39 Tahun 1998
UU RI No 30 Tahun 1999
menurutmu, apa makna mengeluarkan pikiran secara bebas? jelaskan!
Pasal yang bukan tentang menjamin kebebasan berpendapat adalah. ..
Pasal 28E ayat 2
Pasalh 28E ayat 3
Pasal 28F
Pasal 28F ayat 2
"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" merupakan bunyi dari
TAP MPR XVII/MPR/1998 pasal 19
TAP MPR XVII/MPR/1998 pasal 20
TAP MPR XVII/MPR/1998 pasal 21
TAP MPR XVII/MPR/1998 pasal 23
menurut pendapatmu, mengapa penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh dilakukan pada hari-hari besar nasional?
Kebebasan berbicara sudah ada sejak jaman Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun lalu. Peraturan yang menjadi dasar hukum dari kebebasan berekspresi dikeluarkan oleh PBB adalah The Universal Declaration of Human Rights. Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 dan setelah amandemen kedua Pasal 28E ayat (3) diatur mengenai kebebasan berpendapat dan berserikat. Berikut ini yang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah...
Undang-Undang Drt No 7 Tahun 1955
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
Apa yang dimaksud dengan asas Priorrestraint?
Asas yang memiliki makna bahwa mengenai selera tidak dapat disengketakan.
Suatu asas yang memiliki makna bahwa tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak.
Suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan.
Suatu asas yang memiliki makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Ada sebuah pengecualian dalam penghinaan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan...
Demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri
Demi diketahui umum atau terpojokkan untuk membela diri
Demi menghukum orang lain atau memberikan sanksi kepada orang lain
Demi menyerang atau pembelaan terpaksa
Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan faktya-fakta dan pernyataan merupakan makna dari asas...
Judicandum est legibus non exemplis
Judex debet judicare secundum allegata et probata
Index animi sermo
Cogitationis poenam nemo patitur
Teori yang mendukung kebebasan berekspresi adalah Hermeneutic of Suspicion, yang penjelasannya adalah...
Teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu.
Teori yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan sehingga kajian linguistik lazim disebut dengan studi bahasa teks-teks hukum.
Teori yang menekankan pada pentingnya membaca teks dengan pandangan kritis dan mencari makna yang tersembunyi dibalik teks.
Teori yang menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi akibat dari adanya ketegangan dalam meraih posisi yang diharapkan dalam masyarakat.
Berikut ini merupakan definisi dari kebebasan berekspresi adalah...
Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atau ide tanpa adanya sensor atau pembalasan dari pihak lain
Pada awal presentasi disampaikan dalam slide mengenai tujuan dari disampaikannya materi hari ini.
"Berekspresilah secara (a) bukan agresif"
Siapa saja yang paling sering atau menduduki peringkat teratas menjadi korban/terlapor?
Para pejabat yang menduduki kursi sebagai wakil rakyat
Aktivis, Pers, pegiat Sosial Media atau masyarakat yang sering menyuarakan kebenaran ataupun kritik
Pejabat negara yang merupakan kepala daerah
Anggota partai
Apa yang dimaksud dengan Judicial Harrasment?
Sebuah tindakan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh kekuasaan yudisial.
Sebuah tindakan pelecehan secara seksual di dalam 4 (empat) lingkungan peradilan.
Sebuah tindakan penyalahgunaan hukum yang dilakukan pemerintah untuk membungkam kritik.
Kebebasan berekspresi di Indonesia sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda, dibuat dan ditulis oleh Soewardi Soerjaningrat. Artikelnya berjudul Als ik een Nederlander (Seandainya Aku Seorang Belanda) di koran De Expres. Tulisan ini berisi...
Belanda tidak mengakui kemerdekaan RI di tahun 1945 yaitu karena tak mau bertanggung jawab.
Kritik terhadap rencana pemerintah kolonial Hindia Belanda menggelar pesta besar memperingati kemerdekaan Belanda dari Prancis
Pelaksanaan tanam paksa menuai banyak kritik dikarenakan terjadinya banyak penyelewengan pada pelaksanaannya. Kebijakan tanam paksa berlangsung pada tahun 1830-1870. Meskipun kebijakan ini sangat menguntungan Belanda, tetapi banyak penyelewengan pada pelaksanaannya.
Andi menyebarkan berita bohong (hoax) melalui media sosial. Tindakan Andi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat. Mengapa demikian?
Karena Andi tidak memiliki bukti yang kuat atas berita yang disebarluaskan.
Karena berita bohong dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum.
Karena Andi tidak memiliki izin resmi untuk menyebarkan informasi.
Karena Andi hanya ingin menarik perhatian orang lain.
Karena Andi tidak bermaksud untuk menyebarkan berita bohong.
Andi menyebarkan berita bohong (hoax) melalui media sosial. Tindakan Andi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat. Mengapa demikian?
Karena Andi tidak memiliki bukti yang kuat atas berita yang disebarluaskan.
Karena berita bohong dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum.
Karena Andi tidak memiliki izin resmi untuk menyebarkan informasi.
Karena Andi hanya ingin menarik perhatian orang lain.
Karena Andi tidak bermaksud untuk menyebarkan berita bohong.
Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Manakah di bawah ini yang merupakan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berpendapat sesuai dengan konstitusi?
Kritik terhadap pemerintah selalu dianggap sebagai makar.
Pelarangan demonstrasi yang menyuarakan isu-isu sensitif.
Pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap mengancam keamanan negara.
Pembatasan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan perpecahan.
Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian yang mengarah pada kekerasan.
Sebuah organisasi masyarakat sipil mengadakan demonstrasi menuntut keadilan sosial. Namun, demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait kasus ini?
Organisasi masyarakat sipil tidak boleh mengadakan demonstrasi karena dapat mengganggu ketertiban umum.
Demonstrasi damai selalu dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk membubarkannya.
Hak untuk berdemonstrasi harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hukum.
Pemerintah berhak membubarkan demonstrasi tanpa alasan yang jelas.
Kerusakan fasilitas umum merupakan konsekuensi yang harus diterima dalam setiap aksi demonstrasi.
Perkembangan teknologi informasi memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait fenomena ini?
Pemerintah harus membatasi akses internet untuk mencegah penyebaran hoaks.
Literasi digital menjadi sangat penting untuk membedakan informasi yang benar dan hoaks.
Penyebaran hoaks adalah bentuk kebebasan berpendapat yang harus dilindungi.
Masyarakat tidak perlu khawatir dengan penyebaran hoaks karena informasi yang benar akan selalu menang.
Pemerintah harus menyensor semua konten yang berpotensi mengandung hoaks.
Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Namun, hak ini seringkali dibenturkan dengan hak atas privasi. Bagaimana cara menyeimbangkan kedua hak tersebut?
Prioritaskan hak atas informasi dibandingkan hak atas privasi.
Prioritaskan hak atas privasi dibandingkan hak atas informasi.
Menetapkan batasan yang jelas antara informasi publik dan informasi pribadi.
Membatasi akses masyarakat terhadap informasi.
Mengabaikan hak atas privasi demi kepentingan publik.
Kemerdekaan berpendapat dijamin oleh konstitusi, namun tetap memiliki batasan. Batasan ini diperlukan untuk...
Menjaga stabilitas negara.
Melindungi hak-hak minoritas.
Memastikan kebenaran informasi.
Mencegah penyebaran hoaks.
Semua jawaban benar.
