NEW
Font size
WorksheetsSoal PKN Kelas 10
Total questions: 53
Worksheet time: 27mins
Siapakah yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
Soekarno
Mohammad Hatta
Ki Hajar Dewantara
Mohammad Yamin
Soepomo
Pada tanggal berapakah Soekarno mengemukakan gagasan Pancasila dalam pidato di depan BPUPKI?
1 Juni 1945
22 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
29 Mei 1945
Gagasan Soekarno tentang dasar negara Indonesia, yang dikenal dengan nama Pancasila, mengandung lima sila, yang pertama adalah:
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Siapakah yang mengusulkan agar dalam dasar negara Indonesia terdapat sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya"?
Mohammad Hatta
Soekarno
Soepomo
Mohammad Yamin
KH. Wahid Hasyim
Dalam proses pembentukan dasar negara, gagasan Piagam Jakarta pertama kali disepakati pada:
22 Juni 1945
1 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
29 Mei 1945
Dalam Piagam Jakarta, terdapat usulan untuk menambahkan satu sila yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Sila ini akhirnya diubah menjadi:
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Ketuhanan yang Maha Esa
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Sebelum akhirnya disetujui, rumusan Pancasila sempat mengalami perubahan melalui berbagai diskusi dalam lembaga BPUPKI. Salah satu perubahan penting yang terjadi adalah perubahan pada sila pertama yang semula:
Ketuhanan yang Maha Esa menjadi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi Keadilan sosial
Persatuan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Indonesia
Demokrasi menjadi Pemerintahan pusat
Keadilan sosial menjadi Kesejahteraan sosial
Dalam piagam Jakarta, konsep dasar negara Indonesia semula lebih mengarah pada negara yang berlandaskan pada agama Islam. Namun, setelah perubahan, konsep negara Indonesia didasarkan pada prinsip:
Agama Hindu
Negara sekuler
Pancasila
Komunisme
Negara teokratis
Siapakah yang menyarankan adanya dasar negara yang berbasis pada prinsip kerakyatan dan keadilan sosial?
Soekarno
Mohammad Hatta
Soepomo
Sutan Sjahrir
Ki Hajar Dewantara
Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembahasan dasar negara dan merumuskan Pancasila adalah:
Mohammad Yamin
Ki Hajar Dewantara
Sutan Sjahrir
Soekarno
Hamka
Pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam rapat PPKI. Hal ini menandai berakhirnya:
Proses penyusunan Piagam Jakarta
Perdebatan tentang bentuk negara
Pembentukan UUD 1945
Pembentukan lembaga legislatif
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sila yang mengutamakan prinsip:
Teokrasi
Sosialisme
Demokrasi Pancasila
Otoritarianisme
Kapitalisme
esia memiliki sila yang mengutamakan prinsip:
Teokrasi
Sosialisme
Demokrasi Pancasila
Otoritarianisme
Kapitalisme
Gagasan dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh Mohammad Hatta berkaitan dengan:
Sistem pemerintahan monarki
Demokrasi dan negara republik
Sosialisme dan keadilan sosial
Negara Islam
Negara komunis
Salah satu pokok pikiran dalam gagasan Soekarno mengenai dasar negara Indonesia adalah:
Negara harus berbasis pada kapitalisme
Negara harus mengutamakan pertumbuhan ekonomi kapitalis
Negara harus berdasarkan pada demokrasi ekonomi
Negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Indonesia
Negara harus mengikuti sistem pemerintahan barat
Pancasila mengandung nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah:
Kebersamaan
Persatuan
Keberagaman
Kerakyatan
Keadilan sosial
Gagasan-gagasan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara menunjukkan semangat untuk:
Mengikuti sistem pemerintahan luar negeri
Menciptakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat
Menjalankan sistem feodal
Mengembangkan kekuatan militer
Menegakkan negara komunis
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan semangat:
Negara yang otoriter
Negara yang mengutamakan kekuatan militer
Negara yang berdasarkan pada pluralisme dan toleransi
Negara yang berideologi komunis
Negara yang berbasis kapitalisme bebas
Dalam menyusun dasar negara Indonesia, para pendiri bangsa sepakat untuk mengutamakan prinsip:
Ketergantungan kepada negara luar
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
Dominasi golongan tertentu
Kekuatan militer
Kebijakan ekonomi kapitalis
Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah:
Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Kesejahteraan sosial
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa
Perdebatan mengenai dasar negara Indonesia di BPUPKI menunjukkan dinamika:
Pertentangan ideologi yang tajam
Perbedaan politik antar golongan
Kebutuhan akan dasar negara yang menjamin kebebasan individu
Penyatuan pandangan yang sangat mudah tercapai
Pengabaian terhadap hak asasi manusia
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam:
Piagam Jakarta
Pembukaan UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945
Ketetapan MPR
Proklamasi Kemerdekaan
Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila berfungsi sebagai:
Ideologi negara
Sistem ekonomi negara
Undang-Undang Dasar Negara
Sistem pemerintahan negara
Program pembangunan negara
Salah satu contoh aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah:
Mengutamakan kepentingan pribadi
Menghormati hak asasi manusia
Salah satu contoh aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah:
Mengutamakan kepentingan pribadi
Menghormati hak asasi manusia
Mengutamakan agama tertentu
Menghancurkan kebebasan pers
Mengabaikan persatuan bangsa
Salah satu bentuk aktualisasi sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," dalam kehidupan berbangsa adalah:
Mengutamakan agama tertentu dalam kehidupan sehari-hari
Menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara
Memaksakan ajaran agama kepada seluruh warga negara
Menjaga kebebasan berpolitik tanpa mengedepankan nilai agama
Memisahkan agama dari kehidupan sosial
Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kedudukan yang tidak terpisahkan dari:
Kebijakan luar negeri
Sistem hukum negara
Pembentukan konstitusi
Sistem sosial dan budaya bangsa
Semua bidang kehidupan berbangsa
Aktualisasi Pancasila dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara:
Mengajarkan materi pelajaran yang tidak berbasis pada nilai-nilai Pancasila
Menerapkan sistem pendidikan yang hanya mengutamakan agama
Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan penghargaan terhadap keberagaman
Mengabaikan pentingnya toleransi beragama
Menekankan pada pemikiran yang mengarah pada diskriminasi sosial
Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila berfungsi sebagai:
Pedoman dalam pembuatan kebijakan negara
Pembatasan hak-hak asasi manusia
Prinsip pengaturan politik luar negeri
Prinsip pembatasan kebebasan individu
Dasar penyelesaian konflik sosial
Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," mengajarkan pentingnya:
Menjaga persatuan tanpa memperhatikan hak asasi manusia
Menghormati martabat setiap individu sebagai manusia
Meningkatkan kekuatan militer negara
Mencapai kesejahteraan ekonomi dengan cara apapun
Melakukan diskriminasi sosial
Salah satu bentuk aktualisasi sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," dalam kehidupan bermasyarakat adalah:
Mendorong perpecahan antar kelompok agama
Membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kesatuan bangsa
Menjaga kedaulatan negara melalui kekerasan
Menjaga batas wilayah tanpa menghormati hak warga negara
Menciptakan konflik antar suku bangsa
Salah satu contoh aktualisasi sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," adalah:
Pemilihan umum yang bebas dan adil
Pembatasan hak suara masyarakat
Pemberian kekuasaan penuh kepada penguasa
Penindasan terhadap kelompok oposisi
Mengutamakan kekerasan dalam politik
Dalam aktualisasi Pancasila, sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," mengajarkan pentingnya:
Pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat dalam kehidupan sosial dan ekonomi
Memprioritaskan kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan sosial
Pembatasan akses terhadap pendidikan untuk kelompok tertentu
Mengabaikan kesenjangan sosial dalam masyarakat
Mengutamakan k
Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan oleh:
Pemerintah saja
Masyarakat saja
Semua elemen bangsa secara bersama-sama
Kelompok-kelompok tertentu saja
Hanya oleh lembaga-lembaga pendidikan
Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, yang berarti Pancasila merupakan:
Alat untuk menciptakan sistem ekonomi kapitalis
Pedoman dalam menyusun undang-undang dasar negara
Panduan dalam kebijakan politik luar negeri
Ideologi yang digunakan untuk menilai hukum-hukum internasional
Dasar untuk membentuk partai politik
Implementasi atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan:
Menyalahkan kelompok yang berbeda pendapat
Memaksakan satu pandangan hidup terhadap orang lain
Meningkatkan sikap toleransi dan saling menghormati
Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama
Mengabaikan hak-hak asasi manusia
Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila berfungsi sebagai:
Alat untuk memaksakan suatu ideologi
Pedoman moral bagi seluruh warga negara
Dasar pengaturan ekonomi internasional
Prinsip kebijakan luar negeri negara
Sistem hukum yang mengikat seluruh negara
Membangun kesadaran hukum di masyarakat bertujuan untuk:
Membatasi hak-hak warga negara
Meningkatkan kesadaran akan kewajiban hukum dan hak individu
Mengurangi pengawasan terhadap pelanggaran hukum
Menurunkan jumlah peraturan yang ada
Menghilangkan pelanggaran hukum
Salah satu contoh penerapan perilaku hukum yang baik di masyarakat adalah:
Mengabaikan peraturan yang dianggap tidak adil
Menyelesaikan sengketa melalui jalur kekerasan
Mematuhi peraturan lalu lintas dengan tertib
Menghindari kewajiban membayar pajak
Menggunakan jalan umum tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas
Kasus pelanggaran hak dalam hukum dapat berupa:
Mengabaikan kewajiban sebagai warga negara
Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah
Tindakan yang merugikan pihak lain tanpa ada pelanggaran hukum
Penegakan hukum yang berlebihan
Penghindaran kewajiban membayar pajak
Pengingkaran kewajiban dalam sistem hukum terjadi jika:
Warga negara tidak tahu peraturan yang ada
Warga negara enggan untuk mematuhi peraturan yang ada
Peraturan tidak adil bagi sebagian warga negara
Warga negara hanya melaksanakan haknya tanpa melaksanakan kewajibannya
Pemerintah tidak membuat peraturan yang jelas
Salah satu contoh pelanggaran hak yang sering terjadi di masyarakat adalah:
Membayar pajak tepat waktu
Mengambil hak orang lain tanpa izin
Salah satu contoh pelanggaran hak yang sering terjadi di masyarakat adalah:
Membayar pajak tepat waktu
Mengambil hak orang lain tanpa izin
Menghormati hak pribadi orang lain
Mematuhi hukum yang berlaku
Menjaga ketertiban umum
Dalam sistem hukum Indonesia, produk peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kedudukannya adalah:
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah
UUD 1945
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, setelah Undang-Undang (UU) adalah:
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Desa
Produk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang bersifat lebih rendah dari Undang-Undang adalah:
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Daerah
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang dapat berujung pada sanksi hukum adalah:
Menyelesaikan masalah secara damai tanpa melibatkan hukum
Tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku
Menghormati hak-hak orang lain
Mematuhi semua keputusan pengadilan
Mengikuti peraturan yang ada di masyarakat
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari:
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Peraturan Menteri
Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang diutamakan adalah:
Kewajiban pemerintah untuk membuat lebih banyak peraturan
Masyarakat yang taat pada hukum dan peraturan yang berlaku
Pemerintah yang tidak ikut campur dalam urusan masyarakat
Kebebasan masyarakat dalam bertindak tanpa kontrol
Meningkatkan sanksi hukum bagi pelanggar
Pengingkaran kewajiban oleh individu dapat berdampak negatif pada:
Peningkatan kualitas hidup
Keamanan dan ketertiban umum
Penurunan jumlah peraturan perundang-undangan
Keberlanjutan pembangunan ekonomi
Penyelesaian sengketa antar individu
Salah satu cara untuk membangun kesadaran hukum masyarakat adalah dengan:
Menyebarkan peraturan secara tertulis kepada masyarakat
Memperbanyak peraturan tanpa sosialisasi
Mengabaikan pelaksanaan hukum yang lemah
Mengurangi jumlah aparat penegak hukum
Meningkatkan pelatihan militer bagi masyarakat
Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) seringkali disebabkan oleh:
Ketidaktahuan masyarakat tentang hak mereka
Pemerintah yang terlalu ketat dalam menjalankan hukum
Tidak adanya peraturan yang mengatur HAM
Kehidupan sosial yang harmonis
Keterbukaan informasi publik
Salah satu contoh produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden adalah:
Peraturan Menteri
Undang-Undang
Peraturan Daerah
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
